Acara ‘Semarak Gebyar Keselamatan Krakatau 2018’ dalam rangka Operasi Keselamatan Krakatau 2018 Polresta Bandar Lampung Yang Diselenggarakan di Mall Boemi Kedaton, Minggu (25/3/18)
Bandarlampung (SL) – Sat Lantas Polresta Bandarlampung menggelar acara ‘Semarak Gebyar Keselamatan Krakatau 2018’ dalam rangka Operasi Keselamatan Krakatau 2018 Polresta Bandar Lampung, di Mall Boemi Kedaton, Minggu (25/3/18).
Acara dipimpin Kanit Dikyasa beserta Anggota Sat Lantas Polresta Bandarlampung, bersama 12 personil Satlantas, juga Anggota lima pelajar anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
Acara itu juga dihadiri beberapa Komunitas Motor dan juga Masyarakat Kota Bandarlampung.
Wakasat Lantas AKP Ridho Rafika mengatakan adapun kegiatan yang diselenggarakan yaitu Kampanye Keselamatan Berlalu lintas “Menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan No 1” serta Yan Sim.
Acara bertujuan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas yaitu menjamin keselamatan lantas dan angkutan jalan, yang tertuang dalam UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Pasal 203 ayat 2.
“Memberikan kesadaran berkendara yang baik kepada masyarakat khususnya pengemudi dan pengguna jalan lainnya agar selalu tertib dalam berlalu lintas, patuhi rambu2 lalu lintas serta gunakan kelengkapan kendaraan. Serta mengenalkan budaya keselamatan berlalu lintas kepada Komunitas Motor,” katanya.
“Selama kegiatan berlangsung acara berjalan dengan meriah, ramai, aman lancar terkendali kondusif serta mendapat respon yang positif bagi masyarakat kota bandarlampung,” katanya. (Nik)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi peraturan daerah (perda) Provinsi Lampung.
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Dewan terhormat atas telah disetujuinya rancangan peraturan daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, mewakili Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pembicaraan tingkat II persetujuan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. SMI, di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3/2018).
Hamartoni Ahadis menjelaskan pinjaman pemerintah daerah kepada PT. SMI sebesar Rp. 600 miliar, ditujukan untuk membiayai pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung.
“Yang terpenting adalah telah disetujuinya peraturan daerah tentang pinjaman daerah tersebut. Terkait pencairan dana, dipihak internal PT. SMI tentunya memiliki aturan tersendiri terkait mekanisme pencairan dana,” katanya.
Adapun keenam ruas jalan tersebut yakni ruas simpang korpri-sukadamai sebesar Rp. 60 miliar, ruas padang cermin-kedondong sebesar Rp. 160 miliar, ruas bangunrejo-wates sebesar Rp. 110 miliar, ruas pringsewu-pardasuka sebesar Rp. 50 miliar, ruas simpang pematang-brabasan sebesar Rp. 80 miliar, dan ruas brabasan-wiralaga sebesar 140 miliar.
Hamartoni menjelaskan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan ketersedian infrastruktur jalan yang handal maka kelancaran pergerakan arus transportasi darat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung.
“Diharapkan dengan adanya penanganan jalan Provinsi ini, pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus meningkat serta turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Untuk itu, dengan disetujuinya raperda tersebut sebagai perda, jelas hamartoni, maka dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut perda tersebut, Kepala OPD pelaksana perda terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah yang diperlukan yakni melaksanakan pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung, melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Mendagri dan Menteri Keuangan RI setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
Pada kesempatan itu, terdapat juga laporan hasil pembahasan pantia khusus DPRD Provinsi Lampung tentang laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Pemerintah Provinsi Lampung.
“Ada beberapa masukan dari hasil pembahasan tersebut. Karena itu forum ini dijadikan sebagai barometer untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan, untuk memberikan pelayanan mudahan bisnis dan investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di Lampung,” jelasnya.
Dalam paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, 44 anggota DPRD yang hadir menyetujui Raperda peminjaman dana pemda kepada PT SMS senilai 600 Miliar tersebut. (*/rls)
Pak Cik Sapaan Akrab Bupati Lambar dan Tim Penangulangan Bencana Saat Meninjau Jembatan Tugu Ratu, Jumat (23/03)
Suoh (SL) – Pemerintah Pemkab Lampung barat yang dikomandoi Hi. Parosil Mabsus telah meninjau kelayakan dan uji kepatutan hasil Renovasi dan pengokohan jembatan tugu ratu, program penanganan cepat dan nyata, sehingga jembatan penghubung dua kecamatan ini layak dipergunakan kembali oleh masyarakat umum yang tentunya lebih aman dan nyaman dan jauh dari rasa was-was saat berada diatas permukaan jembatan.
Pak cik sapaan akrab Bupati Lampung barat mengatakan, bawasanya kemarin Jumat (23/03) pihaknya dan Tim penangulangan bencana telah meninjau jembatan tugu ratu yang siap dipergunakan oleh warga sekitar dan masyarakat umum lainya, yang mana sebelumnya kondisinya sangat buruk dan telah menelan korban jatuh kesungai semangka.
Namun kini kondisinya telah berbeda jembatan tugu ratu bak rumah diatas sungai, hal ini disebabkan Tim Penangulangan Bencana jembatan Tugu Ratu memasang kontruksi atap seng disepanjang jembatan yang ada, sehingga struktur lantai jembatan yang terbuat dari kayu dapat terlindungi dari cuaca buruk dan curah hujan.
“Jembatan Tugu Ratu telah berhasil direnovasi dengan baik oleh Tim Pemerintah Daerah, kondisinya sekarang sudah bagai rumah diatas sungai semangka silahkan kepada warga untuk mempergunakan kembali jembatan tugu ratu, baik mengunjal hasil panen ataupun aktivitas keseharian” tegasnya.
Ketika ditanyai mengapa kerusakan jemabatan Tugu Tatu ditangani dengan cepat, Bupati muda itu menjawab singkat, dan ini jawabanya.
“jembatan tugu ratu merupakan akses Vital, dan nggk bisa ditawar lagi selain harus cepat, kuat, nyaman, dan tuntas, sehingga rakyat saya terhidar dari dampak yang lebih luas lagi,” tuturnya.
Kunjungan hari jum’at kemarin merupakan kunjungan rutin kegiatanya selaku orang no wahid di bumi skala brak yang dikemas safari jum’at, sebelum atau sesudah kegiatan sang Bupati biasanya melakukan pengawasan, peninjauan, koordinasi dan membalutnya penuh dengan nuasa kekeluargaan serta jalinan silaturahim.
“terima kasih kepada Pak Cik selaku Bupati Lampung Barat, yang begitu pedulinya membangun suoh dan BNS, Jembatan Rugu Ratu berfungsi, listrik PLN menyala, tempat-tempat ibadah dibantu, pembangun digalakkan, pekon turun membangun, yang pasti jembatan tugu ratu juga dibuat bak Rumah diatas sungai, ya pasti nyaman” ucap aris warga suoh.
Program berkelanjutan akan terus bergulir ke wilayah penghasil padi terbesar diwilayah itu, baik program infrastuktur, pertanian, perkebunan, pendidikan, bidang ekonomi dan sosial dan revolusi mental sektor-sektor strategis lainya, mengingat wilayah ini menjadi pilot projek pengembangan wisata yang dapat memutarkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera lahir dan bathin. (Agus salim.)
PK Partai Golkar Melaksanakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (Muscamlub), Bertempat di Aula Kantor DPD II Partai Golkar Kab Lampura, Sabtu, (24/03/18) (Foto/Dok/Ardi)
Lampung Utara (SL) – Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar (PG) Kecamatan Kotabumi Selatan melaksanakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (Muscamlub), bertempat di aula kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Utara, Sabtu, (24/03/2018).
Muscamlub tersebut guna menentukan PK definitif yang selama ini ditangani Plt. PK PG Kec. Kotabumi Selatan, Iin Solihin, pasca pengunduran diri PK sebelumnya.
“Dengan dilaksanakannya Muscamlub ini, memantapkan soliditas PG dalam menghadapi gelaran pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu Legislatif dan Presiden 2019,” ujar Ketua DPD II PG Kab. Lampura, H. Arnol Alam, dalam kata sambutannya.
Pantauan Sinar Lampung, pelaksanaan Muscamlub dimaksud berlangsung dengan tertib dan tanpa hambatan. Peserta sidang secara aklamasi memilih Antoni sebagai PK Partai Golkar Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampura, periode 2016-2021.
Usai pelaksanaan Muscamlub, dibentuk tim formatur guna menyusun fungsionaris PK PG Kotabumi Selatan, yang terdiri dari Antoni (Ketua), Iin Solihin (Sekretaris), Arifin, dan Sudirman (anggota). Usai rapat tim formatur, paripurna DPD II Partai Golkar Kab. Lampura dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus PK PG Kotabumi Selatan, sekaligus pengukuhan pengurus AMPG, dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kec. Kotabumi Selatan.
Adapun pengurus PK PG Kotabumi Selatan dikukuhkan oleh Ketua DPD II PG Kab. Lampura, H. Arnol Alam; pengurus AMPG Kotabumi Selatan dikukuhkan oleh Ketua AMPG Kab. Lampura, Ahmad Yani Syahrie; serta pengurus KPPG Kec. Kotabumi Selatan dikukuhkan oleh Ketua KPPG Kab. Lampura, Hj. Mardiani Aziz Kontar.
Dikatakan Ketua PK PG Kotabumi Selatan, Antoni, dirinya beserta jajaran ak berkomitmen penuh terhadap seluruh kebijakan Partai Golkar di setiap tingkatan.
“Dengan diembankannya amanah ini, saya akan semaksimal mungkin menjalani roda Partai Golkar di kecamatan dengan senantiasa berkoordinasi serta menjalin komunikasi yang baik antar-pengurus tingkat desa,” tutur Antoni, Ketua definitif PK PG Kec. Kotabumi Selatan.
Sementara itu, usai pengukuhan Ketua DPD II PG Kab. Lampura, H. Arnol Alam, memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Ketua definitif PK PG Kec. Kotabumi Selatan.
“Tugas Ketua definitif dan jajaran PK Kotabumi Selatan sangat berat. Pesta demokrasi Pilkada sudah diambang pintu. Pada jajaran yang baru dilantik saya mengimbau agar menjalankan amanat partai dengan kesungguhan. Jadi, tidak berlebihan jika saya katakan tugas yang ada cukup berat. Namun masih ada waktu untuk membenahi segala sesuatu. Optimisme pengurus dalam hal melakukan pemenangan menjadi satu visi dan misi dengan tekad yang kuat dan bulat,” ujar H. Arnol Alam.
Dikatakannya lebih lanjut dalam menghadapi situasi dan kondisi politik yang semakin memanas, dirinya mengimbau agar seluruh jajaran di setiap tingkatan tidak terprovokasi.
“Seluruh kader Partai Golkar jangan terprovokasi dengan isu-isu dan informasi yang tidak jelas. Intinya, sesama pengurus agar senantiasa saling berkoordinasi dan bekerja sama,” ujar Arnol Alam. (ardi)
Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Lampung Hery Suliyanto Saat Membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan KKN Kebangsaan Unila di Hotel Emersia Bandarlampung, Jumat (23/3/2018)
Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno berharap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan ke VI yang akan berlangsung selama lebih dari 30 hari di bulan Juli – Agustus 2018, dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Lampung, khususnya dalam membangun karakter kebangsaan serta merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Harapan Pjs. Gubernur itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan KKN Kebangsaan Unila Jumat (23/3/2018) di Hotel Emersia Bandar Lampung.
“Untuk itu, kegiatan ini harus disusun dengan terencana, terstruktur dan dipersiapkan secara matang agar mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Hery menambahkan jika peserta KKN saat terjun di masyarakat harus menjaga dan mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal serta menanamkan nilai-nilai positif sehingga mampu menopang pembangunan masyarakat yang berbudaya dan bernilai tinggi.
Rencananya, KKN Kebangsaan ini akan diikuti 840 mahasiswa terbaik yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia termasuk mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Unila menjadi tuan rumah dan para mahasiswa KKN itu akan disebar di tiga kabupaten, yakni di Tulang Bawang Barat, Tanggamus dan Lampung Timur.
Sementara itu, Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin mengatakan KKN Kebangsaan yang bertema “Merajut Kebhinekaan dalam Kesamaan dan Kebersamaan (Piil Pesenggiri) Tahun 2018” ini merupakan kegiatan yang sangat strategis di tengah ketahanan nasional yang mulai terganggu akibat derasnya arus globalisasi yang menempa masyarakat.
“Kegiatan KKN Kebangsaan ini memiliki posisi yang strategis, selain untuk mencapai tujuan dan sasaran KKN seperti umumnya, KKN Kebangsaan ini memiliki misi khusus untuk merajut Persatuan dan Kesatuan NKRI. Ini diikuti oleh utusan terbaik dari perguruan tinggi dari seluruh tanah air,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan kegiatan ini juga akan bermanfaat bagi para peserta di masa depan dengan terbangunnya jejaring kemitraan antar mahasiswa se-Indonesia sehingga kelak dapat menjadikan para mahasiswa ini di kemudian hari sebagai pemimpin yang baik, profesional di bidangnya dengan jiwa Pancasila dan nasionalisme yang kuat.
Direktur Jendral Kemahasiswaan Dirjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinghi Didin Wahidin mengungkapkan tujuan KKN Kebangsaan di antaranya untuk meningkatkan dan mempererat tali kebangsaan melalui semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan antar perguruan tinggi dan mahasiswa se-Indonesia. Juga mendorong kegiatan pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga mengembangkan karakter dan soft skill melalui kebersamaaan.
“Saya berharap kegiatan KKN ini dari tahun ke tahun semakin baik dan berkualitas. Kita juga berharap KKN ini bisa menghasillan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,” ujarnya.
Didin juga berpesan agar para mahasiswa KKN tidak terlibat politik praktis dalam ajang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia termasuk di Lampung. “Tahun ini kita memasuki pesta demokrasi, saya berpesan kepada para mahasiswa jangan sampai ikut politik praktis, jangan sampai terlibat politik,” tegasnya. (Humas Prov)
Tulangbawang Barat (SL) – Pembangunan Menara Tower BTS di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang bawang Tengah (Tbt) Kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba) diduga bermasalah dan tidak mematuhi Perda yang sudah ditentukan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat.
Sebelumnya, Sopyan Nur, Kepala Bagian Hukum Pemkab Kabupaten Tulang bawang Barat, dalam Rapat di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) beberapa waktu lalu, Dirinya menghimbau agar kiranya kalau ada Investor yang mau Bangun Menara Tower lagi di Kabupaten Setempat agar jangan melakukan pembangunan dulu sebelum semua Proses Izin Mendirikan Bangunan (IBM) selesai,
“saya harap kepada Satker terkait agar tidak memproses perizinannya kalau sampai pembangunannya sudah dilaksanakan baru mengurus Perizinannya, sebab itukan mau disurvey dulu terlebih dahulu, apakah bisa atau tidak Tower itu didirikan disana, jadi kalau sudah dibangun dulu baru Izinnya diurus apanya yang mau disurvey,”Kata Sopyan Nur.
Jadi untuk kedepannya Kata Sopyan Nur, kalau sampai hal itu masih terjadi maka jangan ada toleransi lagi,”jangan diproses Perizinannya sebelum Tower itu dibongkar dulu, biar bisa jadi pembelajaran bagi Investor Lain yang akan berinvestasi di Kabupaten ini, kita di Kabupaten Tulangbawang Barat punya Aturan, jadi tolong dipatuhi Aturan itu, tidak perduli siapapun yang ada dibalik Pembangunan itu tetap harus mematuhi Aturan yang telah ada,”Tambahnya.
Meskipun sudah disampaikan segara tegas oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab setempat tersebut, sayangnya, tidak serta merta dipatuhi oleh Investor yang masuk di Kabupaten Setempat khususnya Untuk Pembangunan menara Tower, masih banyak ditemukan Menara Tower yang sudah dibangun namun Proses IMBnya belum diselesaikan bahkan belum diproses sama sekali.
Salah satu Pembangunan Menara Tower yang ada di Tiyuh Pulung Kencana Kabupaten Tulangbawang Tengah, meskipun Menara Tower tersebut sudah berdiri namun untuk Proses IMBnya belum diproses.
Hal tersebut disampaikan oleh Salah satu Pegawai di Bappeda Pemkab setempat yang merupakan Sekretariat BKPRD yang diketuai oleh Sekdakab setempat, saat dikonfirmasi melalui Via Telepon selulernya dirinya menyampaikan bahwa Bappeda belum pernah proses berkas Menara Tower yang ada di Tiyuh tersebut,
“Setahu saya belum ada mas berkas untuk Tower yang ada di Tiyuh Pulung Kencana itu, sebab kalau berkasnya sudah masuk Kami pasti sudah menggelar Rapat untuk penerbitan Rekomendasi BKPRD, sebab yang menjadi pokok dasar untuk penerbitan IMB adalah Rekomendasi BKPRD yang dikeluarkan oleh BAPPEDA dan ditandatangani oleh Pak Sekda, coba tanya dulu sama Kepala Tiyuhnya dia sudah Pernah belum diundang atau hadir dalam Rapat yang digelar oleh BAPPEDA untuk proses Rekomendasi BKPRD, sebab salah satu yang diundang dalam Rapat itu adalah Kepala Tiyuh,”jelasnya.
Terpisah, kepala Tiyuh Pulung Kencana Abdul Rozak, saat ditemui di kediamannya menyatakan belum pernah terima undangan ataupun hadir dalam Rapat yang digelar oleh Satker manapun yang ada di Kabupaten setempat,
“saya belum pernah mas menerima Undangan atau Rapat disatker manapun termasuk Rapat di BAPPEDA juga saya belum pernah,”tegas Abdul Rozak.
Terkait pembangunan Menara Tower yang ada di Tiyuhnya itu, Abdul Rozak tidak menampik kalau pihak Investor sudah meminta izin kepada dirinya untuk memulai Pembangunan,”itu sudah lama kok mas kalau pembangunannya dimulai, sudah sekitar Dua bulananlah kalau tidak salah, sebab saya kira perizinannya sudah selesai semua mereka urus, karna kalau Izin Warga sampai ke Tingkat Tiyuh dan Kecamatan sudah selesai dan saya tanya sama mereka juga katanya semua Izinnya sudah selesai, jadi yasudah saya izinin mereka mulai Pembangunannya,”sambungnya.
Sementara Dedi, Pengawas pada Pembangunan Menara Tower tersebut saat ditanya melalui telepon selulernya mengatakan Kalau masalah perizinan dirinya tidak Tahu menahu,”saya disini hanya sebatas membangunnya saja pak, kalau soal sudah ada atau belum Izinnya saya tidak Tahu, karena itu bukan ranah saya, itu urusan Mereka yang punya Tower ini, kalau kami hanya mengerjakan Pembangunannya saja, tapi coba nanti. (Robert)
Pemprov Lampung Bersama TNI dan Polri Melakukan Olahraga Bersama Acara Berlangsung di Markas Komando Satbrimob Polda Lampung, Pada Sabtu Pagi (24/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung terus menjalin sinergi dan soliditas bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kondusifitas di Provinsi Lampung.
Unsur Pemprov yang termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung bersama TNI dan Polri melakukan olahraga bersama sebagai wujud terjalinnya sinergi dan soliditas itu. Acara berlangsung di Markas Komando Satbrimob Polda Lampung, pada Sabtu pagi (24/3/2018) dan bertepatan juga dengan HUT ke-38 Yayasan Kemala Bhayangkari tahun 2018.
Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno sangat mengapresiasi berlangsungnya acara ini karena akan meningkatkan soliditas Forkopimda, terutama Pemprov, TNI dan Polri. “Kita tunjukan kepada masyarakat Lampung bahwa bersama Pemerintah Provinsi Pung TNI POLRI solid, dan soliditas harus didirikan sampai kapanpun dalam membangun Provinsi Lampung yang Aman, Maju dan Sejahtera,” ujar
Irjen Suntana selaku Pimpinan Apel. Suntana mengimbau seluruh TNI dan Polri selalu menjaga netralitas pada Pilkada 2018 mendatang. “Kita selaku penegak hukum harus solid dan netral. Mohon bantuan tenangkan masyarakat untuk tetap teduh dan jernih menghadapi Pilkada. Bantu kami. Lawan provokasi. Jangan sampai kesatuan kita habis dihajar kritik yang membuat nama baik dan kinerja kita menjadi jelek,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Kav. Erwin Djatniko menyampaikan, kegiatan ini selain meningkatkan sinergi dan soliditas, juga sebagai sarana meningkatkan kebugaran jasmani personel TNI-Polri. “Berbeda warna tetap satu tujuan menjaga NKRI,” ujar Erwin. Kegiatan ini diawali jalan sehat dengan rute sepanjang 3 Km, Kemudian, dilanjutkan dengan senam bersama dan pembagian doorprize.
Seperti diketahui Provinsi Lampung sudah dua kali berturut-turut meraih juara pertama dalam Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional. Pertama tahun 2016 dan yang kedua tahun 2017. Penghargaan tahun 2017 diserahkan pada tahun 2018 aecara langsung Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada awal maret yang lalu, ini membuktikan bahwa Forkopimda dan TNI-Polri Provinsi Lampung begitu solid. (Humas Prov)
Jasad Almarhum Yogi Dimandikan Sebelum Dikebumikan (Foto/Dok/Jun)
Lampung Utara (SL) – Yogi Andhika, sang sopir pribadi orang penting di Lampung Utara itu sebelumnya pernah bertualang menjadi sopir angkutan kota di Bandarlampung, jalur Tanjungkarang-Telukbetung, Tanjungkarang-Way Halim. Yogi juga pernah banting stir menjadi tukang batu akik ketika batu akik buming.
Bagi Yogi, menjadi sopir pribadi ”Tokoh Wahid’ di Kabupaten Lampung Utara adalah suatu anugerah terindah dalam hidup Yogi Andhika dan keluarga besar.
Meski terhitung singkat, masa kerja yang dijalaninya sekitar 1,5 tahun terhitung sejak kabar kematiannya merebak, 15 Juli 2017.
“Yogi dan kami merasa dapat anugrah, bisa jadi sopir pribadi orang penting. Yogi begitu bangga, dan sempat janji dan bilang ke saya, punya cita-cita mau nabung untuk memberangkatkan saya ke Tanah Suci Makkah, umroh. Namun, apa daya, semua itu tidak lagi mampu diwujudkan,” ucap FH, berlinang air mata, kepada sinarlampung di kediamannya.
Yogi Andhika adalah putra kedua, yang lahir di Tanjung Karang, 28 Juli 1985. Sejak ayahnya meninggal, Yogi menjadi tulang punggung bagi keluarga. “Semenjak ayahnya meninggal, Yogi sangat berperan membantu perekonomian keluarga. Dia pekerja keras dan pandai bergaul. Beberapa profesi pernah dijalani Yogi semasa hidupnya. Mulai dari sopir angkutan kota sampai menjadi pengrajin batu akik,” ucap FH.
Semenjak kepergian Yogi Andhika, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, sang ibunda yang mengidap penyakit asma kini mengais rejeki dengan berjualan pecel.
Yogi Andhika diterima menjadi sopir pribadi tidak lepas dari peran kerabat keluarga yaitu AS. “Pak AS lah yang mengajak Yogi untuk bekerja sebagai sopir pribadi ‘Tokoh Wahid,” kata Li, disamping Fh.
Namun, kata Li, cerita Yogi, bahwa semasa dia bekerja di sana, Yogi kerap mendapat perlakuan dan sikap kasar dari sang tuan majikan. Hal itu terjadi, jika Yogi yang sebagai sopir, terkadang menolak jika mendapatkan pekerjaan yang dianggapnya tidak sesuai dengan profesinya.
“Sekali waktu, Yogi bercerita dengan saya, kalau ia pernah disiram air cabe oleh An disebabkan menolak perintahnya,” ujar Li mengenang cerita Yogi.
Bagi warga sekitar kediaman tinggalnya, Yogi dikenal baik, dam mudah bermasyarakat dilingkungannya. “Yogi itu sangat baik dalam pergaulan sehari-hari. Seperti layaknya para pemuda, mudah bergaul dengan siapapun, termasuk saya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek,” tutur MN yang tinggal tak jauh dari kediaman Yogi Andhika yang dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Umbul Senin, Kecamatan Tanjung Seneng, Kodya Bandarlampung.
FH, (56), ibu kandung Yogi, warga Kecamatan Tanjung Seneng, Bandarlampung, meminta kasus kematian anaknya diusut, dengan melaporkan kasus itu di Mapolres Lampung Utara yang didampingi Kuasa Hukum Riza Hamim, SH dan Rekan, dengan nomor laporan : LP/237/III/Polda Lampung/SPKT Res Lam Ut tanggal 20 Maret 2018.(Tamat)
Ketua AMPG Kab. Lampura, Ahmad Yani Syahrie, Ketika Mengukuhkan Pengurus AMPG Kecamatan Kotabumi Selatan Bertempat di Aula DPD II Partai Golkar Kabupaten setempat, Sabtu, (24/03/18) (Foto/Dok/Ardi)
Lampung Utara (SL) – Angkatan Muda Pembaruan Golkar (AMPG) Kabupaten Lampung Utara nyatakan siap mengawal dan memenangkan Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, sesuai dengan amanat yang diemban Partai Golkar.
Hal ini disampaikan Ketua AMPG Kab. Lampura, Ahmad Yani Syahrie, usai mengukuhkan Pengurus AMPG Kecamatan Kotabumi Selatan, Sabtu, (24/03/2018), bertempat di aula DPD II Partai Golkar Kabupaten setempat.
Dikatakannya, sebagai organisasi sayap yang bernaung dalam binaan partai politik bergambar pohon beringin itu, dirinya beserta jajaran akan proaktif dalam hal mengawal proses serta memenangkan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
“AMPG Kab. Lampura akan all out dalam hal mengawal serta memenangkan amanah partai. Sebagai organisasi sayap Partai Golkar, seluruh jajaran AMPG Kab. Lampura telah melakukan konsolidasi di setiap tingkatan,” ujar Ahmad Yani Syahrie didampingi Sekretaris Iin Solihin.
Lebih lanjut dikatakan Ibung, sapaan akrab Ketua AMPG Kab. Lampura, pihaknya akan lebih intens dalam memberdayakan potensi pemuda agar berperan aktif melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan menjaga kondusifitas wilayah di Bumi Ragem Tunas Lampung.
Sementara itu, Sekretaris AMPG Kab. Lampura, Iin Solihin, menambahkan bahwa seluruh jajaran telah menyusun perencanaan dan strategi pemenangan dalam ajang kontestasi Pilkada Serentak 2018, dan Pileg – Pilpres 2019 mendatang.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan yang diamanatkan Partai Golkar dapat terwujud,” tutur Iin Solihin kepada sinarlampung, Sabtu, (24/03/2018). (ardi)
Alat Peraga Cagub dan Cawagub Salah Satu Paslon Yang di Copot Orang Tidak Dikenal (Foto/Dok/Jun)
Pekalongan (SL) – Alat peraga kampanye (APK) salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub & Cawagub) Lampung di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, diduga dilepas orang tidak bertanggung jawab.
Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Lampung Timur Lailatul Khoiriyah, Sabtu (24/3/2018), mengaku sudah berkoordinasi dengan panitia pengawas kecamatan (PPK) dan kepolisian setempat dan melakukan penelusuran, tetapi pelakunya tidak teridentifikasi.
“Karena tidak dapat dibuktikan siapa pelaku pencopotan APK salah satu calon, kami putuskan untuk membuat berita acara bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan dan pihak manapun,” ujarnya.
Selanjutnya, menurut Lailatul Khoiriyah, menjadi tanggung jawab paslon bersangkutan untuk mengganti APK yang hilang atau rusak.
“Menurut PKPU kehilangan atau kerusakan alat peraga kampanye di setiap wilayah merupakan tanggung jawab pasang calon gubernur dan wakil gubernur atau timnya yang sudah dibentuk di setiap kabupaten/kota,” imbuhnya.
Lailatul mengharapkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga APK paslon yang ada wilayahnya masing-masing. Jika mengetahui ada perusakan atau pencopotan agar segera melapor kepada PPK atau kepolisian setempat demi suksesnya pilkada gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Lampung. (rel).
