Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Wilayah Lampung, Hermawan Saat Di Wawancarai, Rabu (21/3/18)
Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Wilayah Lampung, Hermawan, memprotes keras aksi erotis tiga waria yang tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung pada Selasa (20/3/2018) malam.
Menurutnya, aksi tiga waria yang menyanyi dan menari erotis tersebut identik dengan mendukung adanya lesbian gay byseksual dan transgender (LGBT) di provinsi Lampung, hal ini seperti memberikan contoh kepada hotel-hotel lain atau kegiatan-kegiatan lain yang ada di Lampung yang tidak menutup kemungkinan akan membuat LGBT memiliki komunitas.
Atas kejadian itu, DPW APSI Lampung berharap dan meminta agar Pemprov Lampung melalui dinas-dinas terkait, yaitu dinas perizinan, dinas pariwisata dan atau asosiasi perhotelan yang ada di Bandar Lampung memberikan sanksi tegas tehadap penyelengara acara itu agar menjadi peringatan sehingga tidak akan terulang lagi.
“Kegitan itu sangat memalukan dan dapat merusak moral. Ini sudah menyimpang dari slogan kota Bandar Lampung berakhlaqul karimah, karena ini sudah melewati batas diluar akidah agama, khususnya di kota tercinta kita ini,” ungkap Hermawan kepada media di ruang kerjanya, Rabu (21/3/2018) siang.
Ditempat yang sama, ketua divisi hukum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah Lampung, M. Ridho, kelompok waria sesungguhnya laki-laki normal yang memiliki kelainan bawaan dari lahir (gen), ataupun penyakit masyarakat yang menular.
“Masalah ini tidak bisa kita biarkan, kita mengajak pemuda-pemudi khususnya di provinsi Lampung untuk mengecam keras kejadian tersebut agar tidak merusak moral bangsa khususnya di Lampung,” pungkas M. Ridho yang juga seorang akademisi.
Rapat Dengar Pendapat Terkait Dengan Program Kerja dan Rencana Perubahan UU ASN no. 5/2014 di Ruang Rapat DPD RI Senayan Jakarta, Rabu (21/3/18)
Jakarta (SL) – Rapat dengar pendapat yang pagi tadi dilakukan gabungan Komite 1, Komite 3 dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Kementerian PAN/RB terkait dengan program kerja dan rencana perubahan UU ASN no. 5/2014 di ruang rapat DPD RI Senayan Jakarta yang langsung dipimpin Menteri Asman Abnur bersama seluruh deputinya berjalan dinamis dengan dihadiri 25 anggota komite dan BAP. Acara RDP dipimpin Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubid dan dipandu oleh Ketua Komite 1 Ahmad Muqqowam.
Andi Surya, Anggota DPD RI Wakil Lampung menyinggung perihal keberadaan 439.956 tenaga honorer K2 yang hingga saat ini masih terkatung-katung nasibnya. Disebutkannya: “Nasib 439-ribuan honorer K2 menjadi tidak jelas ketika KemenpanRb harus menunggu perubahan UU ASN no. 5/2014. Mereka sudah tidak bisa menunggu karena faktor usia yang mendekati pensiun.
Sementara di sisi lain KemenpanRb dapat menerima 6.296 CPNS Guru Garis Depan dari jalur umum pada 2017 yang lalu. Tentu ini menjadi tidak adil dirasakan oleh Honorer K2. Oleh karenanya saya meminta kepada Menteri agar menggunakan kebijakan diskresi mengatadi persoalan inu dengan melibatkan kementerian pendidikan nasional dan Menteri Keuangan untuk menghitung kebutuhan Honorer K2 jika diangkat sebagai PNS”.
Menanggapi hal ini, Asman Abnur memberi penjelasan: “Kami segera akan mencarikan solusi yang berkeadilan dan sesuai dg peraturan perundang2an untuk honorer K2 yg tdk lulus seleksi thn 2013. Karena ini menyangkut anggaran maka kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kami juga alan melakukan validasi atas data2 honorer K2 ini agar tidak terjadi tumpang tindih dan benar2 mendapat data faktual utk penyelesaian persoalan honorer K2”.
Di tempat yg sama, Ketua Komite 1 Ahmad Muqowam menegaskan: “DPD RI akan mengawal pemerintah cq. KemenPanRb untuk mengambil langkah solusi terhadap honorer K2, dan kami juga akan siap mengawal upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kemendiknas, juga akan meminta Presiden Jokowi dapat menegaskan instruksi penyelesaian honorer K2 yang telah berlarut2 ini”. Tutupnya.
Pelajar SD Pesisir Barat Melakukan UAS di Halaman Sekolah SMPN 2 Pesisir Tengah, Selasa (21/3) (Foto/dok/momentum)
Pesisir Barat (SL) – Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pasar Krui harus melaksanakan ujian tengah semester (UTS) di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pesisir Tengah.
Peritiwa itu terjadi lantaran bangunan SDN 3 Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah digusur untuk dijadikan lokasi pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Selasa (21/3).
Pengusuran itu mengakibatkan sebanyak 40 siswa SDN 3 Pasar Krui harus menumpang belajar di SMPN 2 Pesisir Tengah. “Kita terpaksa melaksanakan UTS di halaman sekolah dengan alas duduk seadanya, karena tidak bisa masuk lokal kelas yang ada lantaran di kunci pihak SMPN 2 Pesisir Tengah,” kata Dewi, salah seorang guru setempat sambil menangis.
Ia menyebutkan, kejadian sungguh memprihatinkan. “Saya sedih, lihat anak-anak harus mengerjakan ujian di luar kelas dengan alas seadanya,” ujarnya.
Ia melanjutkan, siswa ada yang duduk di atas bangunan taman dan beralas tanah. Karena lokal yang sering digunakan untuk menumpang kegiatan belajar di SMPN 2 Pesisir Tengah itu di kunci.
Pihaknya sangat malu dengan para siswa bahkan orangtua siswa. Meski begitu, sebagai guru biasa dirinya bersama guru-guru lainnya tidak bisa berbuat apa-apa.
“Sejak Juli 2017, siswa SDN 3 Pasar Krui sebanyak 201 orang menumpang ruangan kelas di SMPN 2 Pesisir Tengah, karena bangunan SDN 3 Pasar Krui sebelumnya sudah dibongkar untuk lokasi pembangunan perkantoran Pemkab Pesisir Barat,” kata dia.
Menanggapi kejadian tersebut, Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, Bukri menyebutkan itu hanya kurang koordinasi saja, karena setelah penjaga melapor lokal tersebut langsung dibuka.
“Itu hanya mis komunikasi saja antara guru, sekolah itu sementara kan milik bersama. Yang mengunci kan siswa dan kunci diserahkan dengan penjaga, jadi hanya mis komunikasi saja, kita sedang mencarikan solusinya. Mudah-mudah cepat dan tidak menggangu aktifitas belajar mengajar lagi,” kata Bukri. (mmt/nt/*)
Maneger Tim Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Mita Rosmiyana Mendapatkan Piagam Penghargaan Dari Rektor Universitaa Malahayati Dr HM. Khadafi SH, Rabu (21/3/18)
Lampung Barat (SL) – Menjelang Liga Santri Nusantara (LSN) Maneger Tim Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Mita Rosmiyana yang baru saja mendapatkan Piagam Penghargaan Dari Rektor Universitas Malahayati Dr HM. Khadafi SH.
MH, asal Kabupaten Lampung Barat belakangan ini menjadi bahan perhatian, buah bibir dan perbincangan dikalangan akademisi dan pemerhati persepakbolaan dinegeri Yang mempunyai 34 Provinsi.
LSN pertama kali diadakan Tahun 2015, hingga menjelang pelaksanaan LSN ke IV tahun 2018, yang akan dilakasnakan dikabupaten pesiair barat untuk Regional VIII Sumatera baru pertama kali ada Tim dalam sejarah sepak bola LSN yang dikomandoi oleh Maneger wanita, tentunya ini hanya ada dihelatan Liga santri Nusantara 2018.
Menurut Sugirin Tjastoni Ketua pelaksana Liga santri nusantara provinsi lampung pada Rabu (22/03) mengaspresiasi dengan berdirinya emansipasi wanita dikalangan Santriwati dilingkungan Pondok pasantren. Tahun IV/2018 ini jadi menarik dan catatan sejarah dalam perhelatan Liga Santri ini, hal ini dilatar belakangi Persepakbolaan bukan hanya dilirik pihak kaum adam namun juga diminati oleh Kaum hawa, tentunya Persepakbolaan dikalangan santri sudah menjadi medan magnet terhadap santriwati yang sangat menghormati emansipasi wanita.
“Luar biyasa LSN tahun ini, menarik dan sangat sedap LSN 2018, dalam sejarah LSN baru pertama kali ada maneger Tim bola Perumpuan, mudah mudahan ini menjadi obor dan penyemangat dalam membangun kesolidan Tim, terlebih sang meneger masih Lajang ” ucapnya
tepisah Bung Kus yang berpropesi sebagai Komentator nasional mengatakan persepakbolaan dikalangan santri sudah mulai diminati dikalangan santriwati, hal ini tentunya LSN ke IV ini dari awal pergerakan sudah berhasil mencapai kata memasyarakatkan Bola dikalangan santri yang berimbas pada santriwati.
“saya mengaspresiasi setinggi-tingginya kepada Ustajah Mita Rosmiyana, mudah mudahan menjadi Maneger Tim yang Kuat dan solid dalam mencapai kemenangan di perhelatan LSN Regional VIII Sumatera/Lampung,”ucapnya.
Saat dikompirmasi Mita Rosmiyana (24) mengatakan dirinya selaku maneger tim Bola Al Hasyimiyah berterima Kasih kepada para pihak yang telah menyelengarakan LSN 2018 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dan berterima kasih atas doa dan dukunganya, namun baginya hal yang sekarang didapat bukanlah tujuan akhir, karena Liga santri merupakan ajang nasional, pihaknya harus mempersiapkan apa apa saja sehingga Timnya muncul ditingkat nasional.
“yah kami baru pertama kali ikut liga santri nasional, namun saya akan hadirkan pertontonan yang baik, yang santun, yang fair play, sehingga kemenangan diraih merupakan penghormatan yang menjadikan kebanggaan Lampung Barat,ya santri sekarang eksis dibola” ucapnya.
Emansipasi wanita dilampung kini makin Kentara,dikalangan santri pesepakbolaan bukan hal yang Tabu, melainkan bagian dari upaya membentuk santri yang kuat dan religius, berkehidupan yang Fair, adil dan penuh kebersamaan sehingga silaturahmi terjalin dengan baik kumunikasi terbangun, dan Barokah dan inayah dari Allah Swt didapat.Ketika ditanyai soal bagaimana LSN disamakan ajang mencari Jodoh dirinya hanya tersenyum Khas. (agust)
Sejumlah Komunitas Berkumpul di Taman Kota Putri Kacamayang Sejak Petang Hingga Malam, Rabu (21/3)
Pekanbaru (SL) – Merupakan hari puisi sedunia yang diperingati seluruh penyair di berbagai daerah di Indonesia juga diperingati, salah satunya di Kota Pekanbaru. Sejumlah komunitas berkumpul di taman kota Putri Kacamayang sejak petang hingga malam. Mereka datang untuk menulis dan membacakan puisi. Rabu (21/3)
Kegiatan ini diprakarsai Komunitas Seni Rumah Sunting yang memang aktif menggeliatkan kesusasteraan, khususnya di Riau. Selain dihadiri para penyair, kegiatan ini juga dihadiri berbagai komunitas lingkungan karena disempurnakan juga dengan perayaan hari hutan dan hari air sedunia.
Tema yang diusung kali ini adalah Duniakan Puisi, Puisikan Dunia. Ada harapan besar yang tersirat dalam tema singkat ini. ” Tentu semua yang ada di dunia ini adalah sumber inspirasi untuk menciptakan puisi agar puisi-puisi itu juga bisa mendunia,” kata Kunni Masrohanti, pimpinan Rumah Sunting.
Taman Putri Kacamayang yang berada di tengah kota atau di depan kantor Wali Kota Pekanbaru dipilih sebagai lokasi acara agar warga yang datang di tempat itu bisa turut menyaksikan, bahkan turut membaca dan menulis puisi bersama. Cukup dengan duduk di rerumputan tengah taman, orang-orang pun berkerumun bersama.
Semakin ramai dengan hadirnya perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Mobil perpustakaan dengan berbagai buku bacaan di dalamnya ini juga dikerumuni pengunjung taman kota, termasuk para pedagang.
”Kegiatan literasi yang sangat bagus. Anak-anak muda dari berbagai komunitas, masyarakat, pedagang, semuanya berpuisi. Paling tidak, mendengarkan puisi yang dibacakan, pesan-pesan yang tersirat di dalamnya akan sampai dan didengar. Inilah kelebihan puisi jalan menyampaikan pesan secara tidak langsung. Tahniah untuk penyair, selamat hari puisi sedunia,” ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dr Rahima Erna MSi yang juga turut membacakan puisi sore itu. Rahima datang bersama seluruh stafnya.
Beberapa penyair yang hadir di antaranya Bambang Kariyawan, DM Ningsih, penyair muda Syarwan Hamid dan beberapa lainnya. Bersama para pengunjung, mereka membacakan puisi khususnya puisi bertema hutan dan lingkungan. (Rls)
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) (Foto/Dok/Net)
Jakarta (SL) – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengagendakan program tahun 2018 berupa penguatan organisasi lewat pengukuhan pengurus cabang di daerah.
Selain untuk penguatan organisasi, agenda tersebut merupakan salah satu program untuk mendukung proses verifikasi faktual organisasi di Dewan Pers.
Demikian salah satu program mendesak yang disetujui rapat pleno pengurus yang dipimpin Ketua Umum SMSI Pusat Auri Jaya didampingi Sekretaris Jendral Firdaus di Kantor Pusat SMSI, Veteran II/7C, Rabu (21/3/2018).
Program tersebut bernilai strategis dalam memperkuat legalitas SMSI, kata Auri pada rapat pleno yang dihadiri pengurus harian dan Sekretaris Dewan Penasehat Mirza Zulhady.
“Mari kita mengambil bagian dalam membesarkan SMSI, sehingga kelak menjadi bagian kita semua. Yang baiknya buat kita, buruknya buat saya,” canda Auri Jaya.
Ditambahkan Direktur JPNN ini, SMSI sudah punya kantor sendiri yang sangat nyaman dan punya nilai historis bagi perjalanan pers di tanah air. Dengan demikian, SMSI pun harus berjuang agar secara legal institusional bisa diterima sebagai salah satu organisasi pers yang tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.
“Jadi program kita selanjutnya menjadi konstituen Dewan Pers. Semua persyaratannya sudah kita siapkan, sudah kita lakukan. Dan, kini sedang berproses,” katanya.
Menurutnya, dalam waktu dekat Dewan Pers akan melakukan verifikasi faktual untuk pengurus cabang di daerah.
“Semoga dalam bisa terpenuhi. Hubungan SMSI dengan Dewan Pers sangat harmoni,” ujar Auri Jaya.
SMSI sudah memiliki 337 anggota hasil pendaftaran dua gelombang – September 2017 dan Februari 2018. Jumlah tersebut sudah memenuhi persyarakatn yang disyaratkan Dewan Pers, yakni minimal 200 anggota dan tersebar di 17 propinsi.
Program lainnya, tutur Auri Jaya yakni penguatan ke dalam. SMSI akan menagendakan workshop pengelolaan media siber yang baik dan memberikan banyak manfaat.
Selain itu, bagaimana meningkatkan kemampuan perusahaan juga wartawan media siber berupa pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan IT juga konten beritanya.
“Ini semua untuk anggota SMSI. SMSI akan tetap memikirkan perkembangan anggota kita,” sebut Auri Jaya.
SMSI juga memikirkan kemudahan bagi anggota memeroleh berita lewat news room, semacam satu portal berita internal. Nantinya, kata Auri Jaya, semua anggota SMSI bisa mengambil berita di sana. Dengan catatan, setiap harinya, anggota wajib menyetor, misalnya, minimal 10 berita di news room.
“Untuk legalitas dan menjaga keabsahan berita, dalam arti tidak masuk kategori hoax, semua anggota news room seharusnya medianya sudah terverifikasi,” demikian Auri Jaya
Banten (SL) – Anggota DPRD Propinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat Yoyon Sujana angkat bicara terkait Kepala Dinas mangkir Musresbang Provinsi Banten. Yoyon mengatakan bahwa tidak sepatutnya jika seorang pimpinan OPD tidak menghadiri acara Pra Musrenbang tetsebut.
“Saya saja seorang Wakil Rakyat ingin sekali menghadiri akan tetapi mungkin sengaja tidak diundang, kenapa saya ingin datang, agar saya mengetahui. Ini di undang tidak datang, malah banyak yang tidak hadir,” kata Yoyon Sujana, kepada sinarlampung.com, Kamis (22/3)
Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan, “Lalu siapa Yang akan beraspirasi sementara yang dipercaya rakyat, Tidak Diundang Dan yang Diundang tidak Hadir”. Kata Yoyon Sujana ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang pada wartawan.
Diberitakan sebelumnya Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang di selenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten nampaknya tak di gubris para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten.
Hal ini terlihat dengan ketidakhadiran dalam acara pra musrembang yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2018 di kawasan wisata Pantai Anyer Banten. Dari 43 OPD yang ada di Propinsi Banten yang hadir dalam acara pra musrembang hanya 12 OPD saja.
Melihat kenyataan yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, menyesalkan ketidakhadiran 31 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pra Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) dalam mengimplementasikan progam pembangunan tahun 2019 selama dua hari di kawasan Wisata Pantai Anyer, (Selasa-Rabu 20-21 Maret).
“Bagaimana OPD bisa menjalankan program pembangunan, jika dalam Pra Musrenbang saja mereka tidak hadir. Program apa yang akan mereka usulan untuk tahun 2019 jika mereka tidak hadir, ”ujar H Muslik Kuswandi, Sekretaris Komisi II DPRD Banten, Rabu (21/3).
Kuswandi menilai, ketidakhadiran puluhan kepala OPD dalam Pra Musrenbang tersebut, perlu mendapat perhatian dari Gubernur Banten Wahidin Halim, karena ini menyangkut dengan kebijakaan yang akan di jalankan oleh OPD di tahun 2019. ”Harusnya pak Gubernur memberikan sanksi dan teguran keras kepada para kepala OPD yang tidak hadir dalam Pra Musrenbang. Sebab, ini menyangkut dengan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD di tahun 2019,” tutur politisi partai Gerindra ini.
Sementara kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina yang dikonfirmasi, membenarkan ketidak hadirian 31 OPD dari 43 OPD yang ada di Banten, tanpa alasan yang jelas. ”Tapi yang pasti, kami sudah mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh OPD dalam Pra Musrebang yang dibuka oleh pak Sekda,” ujarnya.
Menurut Hudaya, Pra Musrenbang sangat penting diikuti oleh seluruh OPD untuk mempertajam program yang akan dijalankan di tahun 2019. Sehingga saat Musrenbang nanti, semua program yang diusulkan tersebut sudah matang dan tinggal disahkan. ”Pelaksanaan Pra Musrenbang ini mengacu kepada Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” cetusnya.
Apalagi kata Hudaya, Pra Musrenbang ini nantinya akan akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Kota di tahun 2019. ”Pra Musrenbang itu bertujuan untuk mempertajam program yang akan diusulkan dari masing masing OPD.Sebelum dilaksanakan Musrenbang, harus ada Pra Musrenbang sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” terangnya.
Hudaya menuturkan, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 mendatang, menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.
Hudaya mengungkapkan, ke-12 kepala OPD yang hadir dalam Pra Musrenbang dari dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten adalah, kepala dinas Perindustrian dan Perdangangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Bapenda, Satpol PP, Biro Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi, Ketapang, Perhubungan, Perkim dan PUPR. ”Untuk kepala dinas yang tidak hadir, saya tidak tahu alasan mereka apa sampai tidak hadir,” pungkas Hudaya. (ahmad suryadi)
Setya Novanti Saat Menghadiri Sidang Kasus Korupsi Mega Proyek e-KTP
Jakarta (SL) – Setya Novanto menyebut uang proyek e-KTP juga mengalir ke Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya disebut Novanto menerima masing-masing USD 500 ribu.
Novanto menyebut uang untuk Puan dan Pramono diberikan oleh orang kepercayaannya, Made Oka Masagung. Hal itu diketahui Novanto dari Made dan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menceritakan itu ketika berkunjung ke kediamannya.
“Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya ‘wah untuk siapa’. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, waktu itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu dan Pramono 500 ribu dolar,” ujar Novanto ketika menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018)
Ketua majelis hakim Yanto meminta Novanto mengulangi pernyataannya. “Untuk siapa? Ulangi,” kata Yanto.
“Bu Puan Maharani waktu itu Ketua Fraksi PDIP dan Pramono adalah 500 ribu ini hal-hal,” ucap Novanto.
Novanto mengaku awalnya hanya mendengar nama Puan yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP. Namun belakangan dia juga mendengar nama Jafar Hafsah, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat ketika proyek itu bergulir, turut menerima uang.
“Hanya itu saja saya kalau nggak salah Jafar Hafsah. Saya tahu waktu pemeriksaan semalam dengan Irvanto,” ujar Novanto.
Dalam perkara ini, Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek e-KTP. Novanto juga didakwa menerima USD 7,3 juta melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan orang kepercayaannya, Made Oka Masagung.
Bandarlampung (SL) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Dr. Susilo Yustinus, SH, MH, bertekad melanjutkan pemberantasan korupsi di Lampung.
Peryataan itu disampaikan Susilo, pada acara pisah sambut Kepala Kejasaan Tinggi (Kejati) Lampung yang lama Syafrudin SH, MH kepada Dr. Susilo Yustinus SH, MH, dilakukan di lapangan Kejati Lampung, Kamis (22/3/2018).
Acara pisah sambut dihadiri Pjs Gubernur Lampung Didik, Wakapolda Lampung, TNI, BNNP Lampung, Ketua KPU Lampung beserta jajaran Kejati.
Dalam sambutannya, Kepala Kejati lama Syafrudin mengucapkan terimakasih atas kehadiran semua steckholder yang sudah hadir dalam acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi.
Menurut Syafrudin, banyak ilmu yang didapat selama bertugas di Lampung. Ia meminta maaf jika salama berkerja di Lampung banyak membuat kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja.
Sedangkan Kepala Kejati Lampung yang baru Susilo Yustinus Sangat mengucapkan terima kasih, karena telah membuat acara yang megah ini dalam penyambutan dirinya.
“Saya sangat-sangat memimpikan bertugas di Sumatera ini khususnya di Lampung. Karena saya melihat Lampung ini banyak hal yang membuat saya menarik ketika saya bertugas di Lampung ini. Salah satunya yaitu ramahnya masyarakat terhadap semua pendatang maupun sesama masyarakatnya,” ujar Susilo.
Kedepan Susilo berharap kedepan dirinya bisa melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan kepala Kejati sebelumnya dalam hal memberantas korupsi di Lampung.
Bandarlampung (SL)-Ratusan ijazah alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung hingga kini tidak terdaftar di Kementrian riset teknologi dan pendidikan tinggi (Kemenristekdikti). Pihak UIN sedang mengumpulkan data untuk ulang alumni.
Eni, salah satu alumni program studi pendidikan Biologi (S1) angkatan 2010, wisuda tahun 2015 namun sampai hari ini ijazahnya masih juga belum terdaftar. Eni mengetahui izajahnya belum terdaftar setelah dirinya mencoba mendaftar program profesi guru (PPG).
“Aku tau nggak terdaftar pas aku daftar PPG, kan daftarnya online. Masukin nama kampus, jurusan, sama NPM waktu kuliah. Lah keterangannya ijazah belum terdaftar,” kata Eni kepada wartawan melalui pesan Whatapp, Rabu (21/3/2018).
Eni menyayangkan tidak terdaftarnya ijazah nya setelah tiga tahun dirinya diwisuda sangat memalukan dan merepotkan bagi alumni. “Kita udah wisuda lama tapi ijazah nggak terdaftar, ini kan menyusahkan alumni. Kita mau daftar apa apa aja repot karena ijazah nggak terdaftar, nggak masuk akal,” katanya.
Tidak terdaftarnya ijazah alumni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bukan kabar baru, melainkan sudah di ketahui sejak Juli 2017 lalu. Namun sejak sebulan ini alumni program studi pendidikan Biologi (S1) disibukkan karena pihak jurusan meminta alumni angkatan tahun 2009-2012 untuk mengumpulkan berkas, untuk di daftarkan ijazah alumni.
Hal tersebut di posting di halaman facebook salah satu alumni pendidikan Biologi tahun 2010, Nur Yeni pada Selasa, 20 Maret 2018 pukul 06.34.
Asslamualaikum.
Kawan kawan semua tolong isi table dibawah ini.
Untuk kepentingan verifikasi ijazah kita.
Ini amanat dari sekjur biologi Bu Dwijo.
Secepatnya. Mohon kerjasama nya ya kawan kawan.
Maaf tidak bisa me tag semuanya. Teruskan kepada kawan2 biologi angkatan 2009-2012.
Terimakasih.
Wassalamualaikum
Kabar itu menimbulkan keresahan alumni, salah satunya di katakan Sang Putra mengomentari postinyan pemberitahuan yang di sampaikan Nur Yeni.
Maaf ya ibung Nur Yeni mau nanya bung, ini buat verifikasi yang gimana ya bung ?
Info yang di dapat langsung dari ibu sekjur kita yth apa bagaimana bung, soalnya saya sedikit menggelitik kalo untuk verifikasi ijazah seharusnya sudah sejak awal mulai dari angkatan pertama sampai dikita ada arsip nya yak an bung & kawan kawan, pas kita munaqosah ada arsip dan lain-lain (berita acara dll) tapi ko lucu bener ya bung sekarang setelah lulus kita harus ngulang kembali ngisi data yang seharusnya sudah ada jurusan tapi kok harus di buat setelah jadi alumni. xixixixi
Menanggapi hal itu, Kepala Jurusan (Kajur) Program Studi Pendidikan Biologi (S1) Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd mengatakan bahwa, form data alumni yang di sebar akan di gunakan untuk mendata ulang alumni. “Untuk alumni agar mengisi data alumni, yang sudah di share. Dan itu masih didata oleh PTIPD UIN. Hal ini juga terjadi di prodi prodi lain,” katanya.
Ditanya bagaiamana administrasi di Kampus, apakah tidak punya arsip, dan data best mahasiswa. Bambang hanya menyarankan silahkan komfirmasi ke Kampus. “Kalau untuk kenapa belum terdaftar di Dikti, coba langsung tanya ke akademik UIN,” katanya. (ptr/jun)
