Penulis: Juniardi

Dalam Musrenbang Kota Bandar Lampung, Pjs. Gubernur Didik Soroti Masalah Pengangguran

Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Tahun 2018 Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung, Kamis (22/3/18)

Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) tahun 2018 Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Kantor Walikota Bandar Lampung pada Kamis pagi (22/3/2018). Pada kesempatan itu, Didik menyampaikan pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.

Didik juga menyoroti berbagai persoalan di Bandar Lampung. Salah satunya masalah pengangguran. “Meskipun mengalami penurunan dari 8,51 persen pada tahun 2016 menjadi 8,1 tahun 2017, pengangguran masih merupakan yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung disamping upaya untuk terus menekan angka kemiskinan yang sebesar 9,94 persen. Untuk itu saya berpesan agar penyusunan RKPD tahun 2019 benar-benar memperhatikan kondisi dan data makro serta memformulasikan program yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat untuk menopang laju pembangunan, kata Didik.

Musrenbang berlangsung cukup meriah dengan mengusung tema Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Guna Mendukung Investasi Dan Pemerataan. Didik mengatakan Gubernur Lampung selaku wakil pemerintah pusat di daerah, wajib senantiasa mengingatkan dan memantapkan kembali cara pandang atau mindset dan pola tindak bersama. Harus dipahami, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk di dalamnya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi dari Pemerintah Kota/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan.

Didik mengharapkan koordinasi, sinergi, partisipasi dan kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dia menjelaskan berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung dan beberapa indikatornya. “Kota Bandar Lampung berhasil menorehkan capaian yang membanggakan antara lain Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,43 persen pada tahun 2016 yang merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung., IPM Kota Bandar Lampung sebesar 75,34 merupakan tertinggi tertinggi kedua setelah Kota Metro. Hal lainnya 1 Desa/Kelurahan yang sebelumnya berstatus Tertinggal pada tahun 2014 naik menjadi Berkembang, sehingga tidak ada lagi Desa/Kelurahan Tertinggal Hal ini patut diapresiasi sebagai gambaran keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan,
ujarnya.

Sesuai RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan Tahun 2019 bertajuk “Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas Berdaya Saing dan Berkeadilan Untuk mendorong pencapaian pembangunan pada tahun 2019, serta menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah. Lima program itu: Memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah, Meningkatkan kualitas pembangunan untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, Memperkuat tata kelola pemerintahan dan untuk mendukung kamtibmas stabilitas investasi, Meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan serta, serta Meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM.

Forum Musrenbang ini tentunya akan dibahas penajaman dan penyelarasannya dalam program-program pembangunan daerah. Program/kegiatan yang perlu diintegrasikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, dapat dibahas lebih dalam forum Musrenbang Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 mendatang, tutupnya.

Sementara Plt. Walikota Bandar Lampung M. Yusuf Kohar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mengharapkan output akhir perencanaan pembangunan tahunan, berupa RAPBD tahun anggaran 2019 yang akan datang. Diharapkan RAPBD itu benar benar aspiratif, partisipatif dan akomodatif sebagaimana harapan seluruh masyarakat kota Bandar Lampung.

“Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan RKPD serta sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan yang baik,” ujarnya.
Menurut Yusur Kohar, perencanaan pembangunan yang berkualitas transparan dan akuntabel menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik. Perencanaan pembangunan yang tidak akuntabel akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah. “Di sinilah hakekat dan arti penting dari musrenbang, ujarnya.

Kohar melanjutkan, paradigma perencanaan pembangunan, sebagaimana arahan dari bapak presiden, agar “mindset money
function” harus diubah menjadi money follow program” yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah dan Nasional,
Plt. Walikota ini berharap melalui penyelenggaraan Musrenbang Kota Bandar Lampung tahun 2018 dapat dicapai tujuan yang diharapkan bersama. Program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang selanjutnya akan menjadi bahan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Musrenbang Provinsi Lampung dan Musrenbang Nasional mendatang.

Sekda Kota Bandar Lampung Badri Tamam mengatakan peserta Musrenbang Kota Bandar Lampung di ikuti oleh 126 kelurahan dan 20 kecamatan. Tema yang diangkat, menurutnya, selaras dengan visi dan misi Kota Bandar Lampung yang menitikberatkan pada pemantapan kualitas pembangunan di segala bidang. Hal ini juga selaras dengan sektor terbesar yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi kota bandar lampung yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Musrenbang ini diharapkan mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi indikatif OPD, mendapatkan rincian rencana kerja anggaran (RKA) OPD khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan dan mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang berhubungan dengan program pembangunan, ujarnya. (Humas Prov)

22 Maret 2018
Keluar Dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Ketua LSM Disambut Samurai Dan Golok

Sejumlah orang tidak dikenal di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang Tepatnya di Depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sekitar, Dengan Bersenjatakan Samurai Dan Golok Melakukan Pengeroyokan, Kamis (22/3/18)

Banten (SL) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Reaktor Banten, yang baru saja keluar dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Banten,Yepi Gusti Efendi di sambut Samurai dan Golok.

Sejumlah orang tidak dikenal di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang tepatnya di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) sekitar pukul 11.20 WIB,dengan bersenjatakan samurai dan golok melakukan pengeroyokan ke salah satu Ketua LSM, Akibat pengeroyokan tersebut, Yepi Gusti mengalami luka-luka serius pada wajahnya.

“Saya dikeroyok orang tidak dikenal tah apa motifnya, pelaku pengeroyok sekitar 10 orang di depan Kantor Dinsos Banten,” Ungkap Yepi pada wartawan.

Saat ini, menurut Yepi tengah berada di Mapolsek Curug untuk melaporkan kejadian tersebut.,” ungkapnya.

Yepi Menuuturkan awal Sebelum kejadian dirinya keluar dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menuju tempat kejadian perkara (TKP) yang hanya berjarak sekitar 10 meter untuk berbincang menemui rekan seprofesinya.

“Tiba-tiba ada seseorang memanggil saya, saya melihat sudah dikepung dan langsung memukul saya, ada juga yang membawa senjata tajam golok,” kata Yepi.

Dia mengaku belum mengetahui jelas motif pengeroyokan terhadap dirinya apa. Namun, sebelumnya pada Senin, 19 Maret 2018 lalu sempet terjadi adu mulut dengan orang mengendarai roda empat yang hendak parkir disamping dindik Banten.

“Saya kan sedang makan bakso bersama rekan rekan di median jalan samping Dindik Banten, tiba tiba ia berhenti parkir didepan saya dan rekan saya, ia sambil mengucap awas minggir saya mau parkir,,” ungkap Yepi sambil menirukan ucapan pelaku itu. “Nah Kayaknya itu pasca kejadian waktu senin kemarin, pasalnya saya sempat adu mulut dengan seorang yang mengendarai mobil hendak parkir itu.” jelasnya.

“Saya sekarang sedang di Mapolsek Curug laporan kang, hampura saya babak belur akibat dikeroyok tadi, saya ga fokus” tuturnya.

Rekan korban, Irfan membenarkan insiden pengeryokan tersebut. Dia mengaku tidak berdaya untuk melerai pengeroyokan terhadp Yepi. “Saya dan teman lain sulit untuk melerai, karena mau melerai ada sekitar tiga sampai empat orang itu bawa senjata tajam jenis golok,” katanya.

Untuk motifnya sama apa yang dikatakan korban pasca insiden pada Senin, 19 Maret 2018 kemarin lalu, otak pelaku pengeroyokan udah kami ketahui dan udah dilaporkan ke Mapolsek Curug Kota Serang Berinisial (DP) warga Desa Gamulung Ciomas.

Menurut Irfan selaku aktivis Pengiat Anti Narkoba, sangat prihatin dengan kejadian tersebut dan menduga ada motif lain selain itu. Dirinya Irfan bersama puluhan LSM mendesak Mapolsek Curug Kota Serang, untuk segera memproses pelaku pengeroyokan berinisial DP.“Pungkasnya. (ahmad suryadi)

22 Maret 2018
Sprindik Bocor, Kejati Lampung : Kasus Dugaan Korupsi KONI Lampung Dalam Lidik

FKPK Menggelar Demo di Depan Kantor Kejati Lampung, Kamis, (22/3/18)

Bandar Lampung (SL) – Kejaksaan Tinggi Lampung akan mengecek Sprindik Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016 terhadap pengurus inti KONI Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Irfan Natakusuma kepada awak media saat menerima pendemo Forum Komunikasi Pemberantasan Korupsi (FKPK) Kamis, 22 Maret 2018.

“Saya gak bisa bilang itu nomornya pasti salah atau pasti benar, kalau dalam proses legal yang harus dilaksanakan itu tidak boleh diketahui oleh masyarakat karena
nomor Sprindik akan diumumkan. Diumumkan waktu adanya tersangka. Media juga harus tahu dan mengerti bukan perkara di kejaksaan saja tapi di KPK dan penyidik kepolisian juga tidak boleh diketahui masyarakat,” ungkapnya.

Sprindik itu boleh diumumkan nanti diumumkan Pak Kajati atau Pak Asipidsus atau perwakilan Penkum. “Karena kan kalau nomor itu tak menarik apalah arti nomor-nomor itu kan lebih tertarik tersangkanya dan apa muaranya. Jangan karena nomor itu belum tentu benar jadi berpolemik,” ujarnya.

Masih kata dia, Kejati Lampung masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

“Diselidiki tapi jadi tersangka atau tidak itu tidak disampaikan. Saya tahu pun tidak boleh disampaikan. Yang apa kita kerjakan tapi tidak boleh diketahui masyarakat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pengurus KONI yang diketuai oleh M Ridho Ficardo. Pemanggilan beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga terkait anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat.

Anggaran senilai Rp55 miliar yang digunakan oleh KONI Lampung untuk bertarung dalam PON XIX 2016 di Jawa Barat pengadaan transportasi hingga konsumsi serta peralatan atlet tidak sesuai. “Iya itu transportasi dan pengadaan peralatan PON XIX 2016 tidak sesuai dengan anggarannya. Ada nama I dan J yang bertanggung jawab,” ucap sumber yang enggan namanya ditulis.

Kajati Lampung yang baru Susilo Yustinus mendapatkan tantangan untuk menuntaskan dugaan korupsi senilai Rp55 miliar. Tantangan ini juga menjadi tugas Asintel yang baru Raja Sakti Harahap yang baru saja menggantikan Asintel lama Leonard Eben Ezerd Simanjuntak. (rel)

22 Maret 2018
Kecelakaan Beruntun Lima Korban di Kabarkan Tewas Ditempat

Kecelakaan Yang Terjadi di Tarahan Lamsel, Kamis (22/3/18)

Lampung Selatan (SL) – Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di Tanjakan Tarahan, Katibung, Lampung Selatan, Kamis (22/3/2018) sore. Kecelakaan ini melibatkan banyak kendaraan dan mengakibatkan beberapa mobil hancur.

Dari info yang didapat Lampungpro.com, kecelakaan ini diawali oleh mobil dum truck pengangkut batu kerikil yang tidak bisa mengendalikan kemudinya, saat melintas dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Dum truck ini oleng menabrak lalu menimpa mobil minibus.

Kendaraan dari arah belakang dan berlawanan tidak bisa menghindari kecelakaan yang terjadi di depan. Akibatnya satu unit fuso dan juga pickup box ikut terkena kecelakaan ini. Diketahui ditanjakan Tarahan sedang dilakukan perbaikan jalan raya, di lokasi terparkir satu unit kendaraan berat tracktor.

Dari info yang didapat di lapangan, pengemudi dan penumpang minibus tewas tergencet, dan juga supir dari dum truck dikabarkan tewas, total korban tewas dikabarkan lima orang. Sampai saat ini Lampungpro.com masih mencoba menghubungi pihak kepolisian dari Polres Lampung Selatan.

22 Maret 2018
Pemprov Lampung Akselerasikan Program Kehutanan Daerah dengan Pusat

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto Saat Membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Bukit Randu Hotel, Kamis (22/3/18)

Bandarlampung (SL) – Pemprov Lampung terus mengakselerasikan program kehutanan di daerah dengan program kehutanan Pemerintah Pusat menyusul ditetapkannya RPJM Nasional dan Daerah tahun 2015-2019.

“Dengan telah ditetapkannya RPJM Nasional 2015-2019 melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 dan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan Perda No.6 tahun 2014, maka pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung akan semakin terarah dan tepat sasaran dalam mencari solusi persoalan-persoalan kehutanan yang berkembang di Provinsi yang kita cintai ini,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Lampung tahun 2018, di Bukit Randu Hotel, Kamis (22/3/2018).

Hery mengatakan searah dengan agenda prioritas pembangunan nasional (nawacita), maka bidang kehutanan dituntut untuk dapat berperan serta, tidak hanya dalam upaya-upaya pelestarian ekosistem hutan dan Sumber daya Alam Hutan, tetapi juga harus mampu mendukung sektor lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

“Ke depan, kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung harus benar-benar mampu mewujudkan manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat, berkontribusi pada pengembangan industri pariwisata di Provinsi Lampung, dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permalahan kawasan hutan,” katanya.

Apalagi, menurutnya, saat ini dunia menghadapi perkembangan zaman dan tantangan persaingan global yang semakin berat serta semakin kritisnya masyarakat internasional atas rusaknya hutan dan lingkungan hidup. Pemanasan Global dan Perdagangan Karbon telah menjadi pembicaraan masyarakat dunia.

Akibatnya, terjadi fenomena perubahan iklim yang Iebih dirasakan seperti naiknya suhu udara, pergeseran musim, banjir, dan kekeringan yang seringkali menyebabkan terjadinya kegagalan panen pada sektor pertanian.

“Menghadapi kondisi demikian, tentunya kita perlu melakukan upaya-upaya untuk pemulihan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan,” katanya.

Terkait kompleksnya permasalahan kehutanan di Provinsi Lampung, Hery menyampaikan dibutuhkannya peran yang bukan hanya dari aparatur kehutanan tetapi juga masyarakat termasuk di dalamnya para pengusaha. “Mari kita bangun semangat kebersamaan dalam pengelolaan hutan di Lampung,” ujarnya.

Sampai dengan saat ini, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Rimbawan di Provinsi Lampung bersama masyarakat, baik yang didanai Pusat, Daerah dan sumber dana lainnya. Anggaran terebut ditungkan dalam bentuk program-program, antara lain pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan sosial, Pembangunan Kebun Bibit Rakyat dan Persemaian permanen dalam rangka pemenuhan kebutuhan bibit tanaman.

“Telah pula dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan, Pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas dan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman,” katanya.

Penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan juga, lanjut Hery, telah dilakukan melalui Program Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) yang diharapkan dapat menjadi upaya percepatan dalam mewujudkan Lampung yang hijau dan asri. “Saya memberikan apresiasi terhadap segala upaya yang telah dilakukan tersebut,” ujarnya.

Dalam hal kelembagaan pengelolaan hutan pun, di Provinsi Lampung telah dibentuk 15 dan sedang dipersiapkan menjadi 17 unit Kelembagaan Pengelolaan Hutan. “Diharapkan dengan lengkapnya kelembagaan pengelolaan hutan di lapangan, maka pengelolaan hutan di Provinsi Lampung akan jauh lebih baik,” katanya.

Lalu, dalam hal penganggaran, ada banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan. “Kita bisa memanfaatkan APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dan sumber pendanaan Iainnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus diperhatikan rambu-rambu yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, dalam prioritas pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung tahun 2019, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri mengatakan akan melakukan peningkatan peran perhutanan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan menurunkan kerusakan hutan serta meningkatkan hasil hutan kayu, non kayu, dan peningkatan fungsi produksi kawasan hutan.

“Akan kita lakukan juga peningkatan tutupan lahan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan sumberdaya hutan melalui pengamanan dan perlindungan hutan serta konservasi sumberdaya alam dan ekosistem,” katanya.

Untuk program dan kegiatan pembangunan kehutanan 2018 itu, kata Syaiful pihaknya akan memanfaatkan potensi sumber daya hutan, program perencanaan dan pengembangan hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan serta program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

“Dalam tahapan program pemanfaatan potensi sumber daya hutan akan melakukan kegiatan pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman, peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata alam di Tahura Wan Abdul Rachman dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan hutan,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Syaifil, pihaknya akan membina Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan (HK), Pembinaan Hutan Kemasyarakatan, pendampingan pelaksanaan perhutanan sosial dan peningkatan promosi dan penyuluhan kehutanan.

“Untuk program perencanaan dan pengembangan hutan, akan dilakukan kegiatan pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, percepatan penetapan kawasan hutan, pengelolaan data spasial kawasan hutan dan pemantapan perencanaan, pengelolaan data informasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan,” katanya. (Humas Prov)

22 Maret 2018
Alumni Al-Azhar Kairo di Lampung Siap Bermitra dengan Pemprov

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bersilaturahmi bersama Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis (22/03/18)

Bandarlampung (SL) – Alumni Univesitas Al Azhar Mesir yang berada di Lampung siap menjadi mitra Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan pembangunan, khususnya pembinaan umat dan kemasyarakatan. Semua itu akan disesuaikan dengan konsep keislaman moderat yang menghadirkan kemaslahatan umat, jauh dari sikap ekstremisme, akan menghimpun semua kebaikan dari semua pihak untuk kemaslahatan masyarakat Lampung.

Hal itu diungkapkan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia yang juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bersilaturahmi bersama Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis (22/03/2018).TGB juga memuji keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung yangkembali meraih penghargaan terbaik pertama atas penanganan konflik sosial tingkat Nasional.

Masyarakat Lampungyang multi kultural dengan berbagai potensikekayaan alam, menjadi modalpembangunan dan juga sebagai potensi konflik, namum Pemerintah Provinsi Lampung mampu menjaga kondusifitas dan keharmonisan masyarakat Lampung, kata TGB. Lebih lanjut TGB menitipkan para Alumni Al Azhar Mesir yang berada di Lampung kepada Pjs. Didik Suprayitno untuk bersinergi dan membangun Lampung.

Sementara itu, dalam sambutannya Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan dukungannya terhadap keberadaanOIAA Indonesia dan Provinsi Lampung.Semoga ke depannya di Provinsi Lampung semakin banyak AlumniAl-Azhar yang berkiprah dalam memajukan daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya, kata Pjs. Gubernur.

Dijelaskannya keberhasilan Provinsi Lampung dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan harmonis sekalipun dalam perbedaaan kayakinan dan budaya tidak terlepas dari peranOrganisasi keagamaan, masyarakat dan Pemerintah secara bersama-sama dengan berkomitmen dalam menyikapi perbedaantanpa melihat latar belakang agama, etnik dan golongan yang dianutnyasehingga antar umat beragama berkembang sikap toleransi dan saling menghormati, kata Didik.

Dalamkesempatan tersebut turut hadir para pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Ketua OIAA Provinsi Lampung Ust. Ahmad Ghozali Asegaf, beserta anggota OIAA. (Humas Prov)

22 Maret 2018
Pemprov Lampung Apresiasi Terselenggaranya Deklarasi Keterbukaan Informasi Pilkada 2018

Pjs. Gubernur Lampung Memberi Apresisi Dengan Penandatanganan Baliho Kampanye di Ballroom Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (23/3/2018)

Bandarlampung (SL) – Pemprov Lampung memberi apresiasi atas terselenggaranya Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak di Provinsi Lampung tahun 2018, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (23/3/2018).

Hal itu diungkapkan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam acara deklarasi tersebut. “Melalui Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi, diharapkan semuanya memegang teguh akan komitmen tersebut. Karena keterbukaan informasi itu sangat penting, disitulah terjadinya transparansi baik pembiayaan, pendanaan pilkada, maupun untuk kampanye, dan lainnya. Sehingga tercipta pilkada yang aman dan damai,” ujar Didik.

Pjs. Gubernur Lampung ini menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung sangat mengapresisasi Komisi Informasi Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. “Saya sangat mengapresiasi dan mensupport kegiatan ini guna menciptakan pilkada yang bersih, transparan, aman dan damai,” jelasnya.

Didik menjelaskan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Publik memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi. Kalau ada masyarakat yang meminta suatu informasi, maka informasi tersebut harus disampaikan. Untuk itu, dibutuhkan keterbukaan informasi dengan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas disetiap pelaksanaannya,” ujarnya.

Pada Pilkada serentak tahun 2018, jelas Didik, tidak hanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara. “Saya sangat berkomitmen untuk mendukung terlaksananya Pilkada Serentak ini dengan baik. Karena salah satu tugas saya adalah memperlancar terlaksana Pilkada ini. Untuk itu, saya berharap kepada semua pasangan calon yang akan mengikuti pilkada serentak ini, agar tidak menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah seremonial dan formalitas, namun menjadi komitmen bersama untuk mentaati hukum dan Undang-Undang yang berlaku guna melaksanakan dan mensukseskan Pilkada 2018 dengan baik,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatihatul Khoiriyah, menjelaskan Deklarasi ini adalah kegiatan yang bukan hanya sekedar kata-kata, namun ini adalah kegiatan moral untuk melaksanakan pilkada dengan baik dan guna menghasilkan pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat Lampung. “Saya atas nama Bawaslu mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Untuk itu, kami berharap para stakeholder dan para Paslon dapat bersama menjalankan komitmen Deklarasi ini,” jelas Fatihatul.

Pada bagian lain, Ketua Bawaslu juga menjelaskan sebagai anak bangsa, pihaknya bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia dan mewujudkan pilkada yang berintegritas. “Kita bersama-sama ingin membangun Lampung. Dan kita berharp Pjs. Gubernur Lampung mampu mengayomi kita semua sampai terpilihnya para kepala daerah,” ujar Fatihatul.

Sedangkan Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono menjelaskan komitmen deklarasi harus dilaksanakan, ditampakkan dan dikatakan di ruang publik. “Kegiatan deklarasi ini adalah niat baik dari Komisi Informasi Provinsi Lampung guna menyumbangkan sebuah gagasan agar proses pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kami dari KPU Provinsi Lampung mengucapkan terimakasih, karena dalam pelaksanaan pilkada serentak harus berjalan dengan baik dan sukses,” jelas Nanang.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Dery Hendryan menjelaskan deklarasi yang dilaksanakan ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengandung makna prinsip dalam penyelenggaraan badan publik baik negara maupun non negara termasuk partai politik, KPU, Bawaslu dan pasangan calon. Sehingga mereka mampu memberikan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitias di dalam pekaksanaan tugasnya masing-masing.

Nanang juga menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama diselenggarakan dan belum pernah dilakukan di tempat lain, baik di Pusat maupun di Provinsi lainnya.

“Terimakasih kepada kita semua yang telah hadir, khususnya Pjs. Gubernur Lampung dan DPRD Provisi Lampung yang telah hadir langsung untuk mengikuti dan menyaksikan acara deklarasi ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Pjs. Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Ketua KPU Lampung, Ketua Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, Ketua DPC Peradi Bandar Lampung dan kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, menandatangani serta menyaksikan penandatangan naskah Deklarasi Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak tahun 2018 yang ditandatangani oleh para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Selanjutnya, terdapat penyerahan dokumentasi Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak di Provinsi Lampung dari ketua KI Provinsi Lampung kepada Pjs. Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Ketua KPU Lampung, Ketua Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, Ketua DPC Peradi Bandar Lampung dan kepala Ombudsman Perwakilan Lampung.

Adapun isi deklarasi tersebut adalah mentaati semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap Tahapan Pilkada; memastikan seluruh Tahapan Pilkada memenuhi prinsip akuntabilitas, dicatat dan dilaporkan penggunaan anggarannya dalam laporan dana kampanye; serta menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi dan hak untuk berpartisipasi guna mensukseskan Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2018. (Humas Prov)

22 Maret 2018
Anggota Reskrim Karawang Tewas Luka Tembak Dalam Mobil

Ilustrasi Foto Polisi Tergeletak Tewas (Foto/Dok/Net)

Jakarta (SL) – Anggota Satuan Reskrim Polres Karawang berinisial TG ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepalanya, sekitar pukul 07.00 WIB, Kamis (22/3/2018).

Anggota Polri berpangkat Aiptu itu ditemukan tewas dalam mobilnya yang terparkir di halaman Mapolres Karawang, Jawa Barat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi tersebut. Dugaan sementara, korban tewas bunuh diri. Namun, pihaknya masih menyelidikan kasus kematian anggota Polri itu. “Benar infonya. Motif masih dalam penyelidikan,” ujar Setyo saat dikonfirmasi, Jakarta. (lp6/nt/*)

22 Maret 2018
Pemkab Pesibar Dan TNBBS Tanda Tangani MoU Hibah Tanah Dan Aset

Bupati Pesibar, Agus Istiqlal Menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) Dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di ruang OR Bupati, Kamis (22/3) (Foto/Dok/Eva)

Pesisir Barat (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), menggelar penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), terkait hibah tanah dan aset kantor Seksi Pengelolaan TN Wilayah III Krui Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Liwa Balai Besar TNBBS di Kelurahan Pasarkrui Kecamatan Pesisir Tengah, yang masuk dalam wilayah pembangunan komplek gedung perkantoran Bupati Pesibar, di ruang OR Bupati, Kamis (22/3).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, dan Kepala Balai Besar TNBBS, Agus Wahyudiono.

Bupati Agus sebelum dilakukannya penandatanganan kesepakatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya sendiri berharap kerjasama antara Pemkab Pesibar dengan pihak TNBBS bisa terus terjalin dalam kurun waktu yang panjang. “Tentu kami berharap hubungan kerjasama yang baik ini bisa sampai nanti, jangan sampai ada pihak ketiga yang bisa memperkeruh hubungan kerjasama,” ujar Agus.

Berkaitan dengan masyarakat Wayharu, orang nomor satu di Pesibar itu mengatakan, Pemkab Pesibar sendiri sudah berkomitmen untuk terus berupaya semaksimal mungkin melakukan peningkatan pembangunan secara signifikan sesuai dengan yang diidamkan masyarakat Wayharu sejak puluhan tahun silam. “Dengan demikian, kami sangat berharap agar TNBBS untuk selalu memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Pesibar, tentunya dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut usai dilakukan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak, langsung dilanjutkan dengan dihancurkannya lokasi kantor seksi Pengelolaan TN Wilayah III Krui Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Liwa Balai Besar TNBBS di Kelurahan Pasarkrui Kecamatan Pesisir Tengah, dengan menggunakan alat berat. (Eva)

22 Maret 2018
Bupati Pesibar Geram, SK Tenaga Kontrak Diperjual Belikan

Guru Berstatus Kontrak Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Yang Diangkat Pada Desember 2017 Lalu, Mendatangi Bupati Pesisir Barat, Diruang Kerja Bupati, Kamis (22/3) (Foto/Dok/Eva)

Pesisir Barat (SL) – Terbongkar, beberapa guru berstatus Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Pesisir Barat, memperoleh Surat Keputusan (SK) dengan membayar uang mencapai Puluhan juta rupiah dari oknum berinisial S dengan mengatasnamakan orang kepercayaan Bupati Pesisir Barat.

Adanya isu SK tenaga kontrak diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sudah lama terdengar, dengan dalih mengkrekrut serta mengumpulkan secara kolektif berkas seperti Surat Perintah Tugas (SPT) serta persyaratan lainnya untuk diajukan sebagai Tenaga Kontrak Daerah kepada Bupati Pesisir Barat.

Salah satunya, NS Guru berstatus kontrak daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang diangkat pada Desember 2017 lalu, mendatangi Bupati Pesisir Barat, menangis memohon untuk diperpanjang SK kontraknya. Pasalnya, dirinya dan beberapa rekan seprofesinya sudah membayar uang dengan jumlah Rp. 10 juta melalui Kepala SDN Pagar Bukit yang saat ini menjabat sebagai Kepala SDN Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur berinisial B.

“SK kami yang baru keluar tiga bulan lalu pak tidak diperpanjang, padahal kami tidak merasa bermasalah atau doubel job. Padahal kami mendapatkan SK sebagai guru kontrak pada Desember lalu membayar dengan uang yang tidak sedikit, ” ujar NS yang sedang hamil besar, dengan nada takut sembari menangis kepada Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, diruang kerja bupati, Kamis (22/3).

Mendengar hal tersebut, Bupati yang menggadang-gadangkan seluruh pelayan gratis tanpa pungutan tersebut merasa geram. Pihaknya tanpa ragu menghubungi oknum kepala sekolah yang bersangkutan. Dari pantauan wartawan ini, Agus Istiqlal saat melakukan percakapan dengan oknum kepala sekolah tersebut melalui sambungan telpon menyampaikan kemarahan dan kekecewaannya.

“Saya minta saat ini juga oknum kepala sekolah itu segera dicopot dari jabatannya. Dan kepada korban guru yang sudah menyerahkan uang sebagai tembusan SK untuk segera melapor ke pihak polisi, ” perintah Agus secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Hapzi yang saat itu juga berada diruangan bupati. (Eva)

22 Maret 2018