Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Walikota Metro Buka Musda AMPI Kota Metro

    Walikota Metro Buka Musda AMPI Kota Metro

    Walikota Metro bersama dengan Wakil Walikota Metro dan Ketua Umum AMPI melakukan pemukulan gong sebagai tanda telah dibuka kegiatan Musyawarah Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Metro, yang Berlangsung di Gedung Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro, Rabu (21/03/18) (Foto/Dok/Holik)

    Metro ( SL) – Walikota Metro bersama dengan Wakil Walikota Metro dan Ketua Umum AMPI melakukan pemukulan gong sebagai tanda telah dibuka kegiatan Musyawarah Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Metro, yang berlangsung di Gedung Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro, Rabu (21/03/18).

    Diketahui, Pelantikan Musda yang mengusung tema “Membangun Peran Serta AMPI dalam Akselerasi Untuk Pembangunan Daerah” ini dihadiri oleh tamu undangan, dewan pembina, dewan kehormatan, dewan penasehat, para pengurus kecamatan, serta calon kepengurusan AMPI Kota Metro. Jumlah calon kepengurusan AMPI Kota Metro 2018-2023 berjumlah 106 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Biro-Biro, dan Anggota.

    Berdasarkan laporan dari Ketua Panitia AMPI Kota Metro, Heri Setiawan Djodi, menyampaikan bahwa setiap lembaga/organisasi akan mengalami regenerasi pengurus begitu pula dengan AMPI Kota Metro. “Melalui moment ini Ketua yang baru akan mengalami regenerasi, setelah terbentuknya struktural kepengurusan yang baru maka sebagai lembaga yang resmi maka selayaknya dilakukan pelantikan pengurus”, ucapnya.

    Ardito Wijaya, selaku Ketua Umum AMPI, mengharapkan hasil dari Musda ini bisa bekerja sesuai dengan harapan bersama untuk hasil yang terbaik. “Atas nama DPD AMPI Lampung, saya mengucapkan banyak terimakasih dan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini, dengan AMPI ini kita tunjukan bahwa AMPI adalah kumpulan orang-orang yang cerdas, kreatif, penuh inovasi, serta memiliki rasa kekeluargaan dan kebersamaan”, terang Ardito.

    Walikota Metro Achmad Pairin berikan apresiasi dan ucapan selamat terselenggaranya Musda, dirinya berharap agar organisasi AMPI Kota Metro dapat menghasilkan para pemimpin masa depan yang pada gilirannya nanti akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.

    “Saya menghimbau kepada seluruh peserta Musda untuk dapat memberikan kontribusi positif demi kebaikan dan kelangsungan hidup organisasi, dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok”, ujarnya.

    Lanjutnya semoga figur yang terpilih nanti adalah mereka yang mampu menawarkan terobosan-terobosan untuk mempersatukan dan memajukan kader-kader muda menjadi generasi unggul. Dan saya kembali mengingatkan kembali kepada generasi muda agar dapat menjauhkan diri dari bahaya Narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa, kata Pairin. ( Holik)

  • Sekcam Bandar Negeri Suoh Ditangkap Polisi

    Sekcam Bandar Negeri Suoh Ditangkap Polisi

    Ilustrasi Penangkapan Narkoba (Foto/Dok/Net)

    Lampung Barat (SL) – Oknum Sekertaris Camat, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat, M Yones (37), PNS, warga Kecamatan Sekincau, ditangkap Tim Sat Narkoba Polres Lampung Barat, terkait penyalanggunaan narkoba, Selasa (20/03/18) Pukul 16.00 Wib.

    Yones ditangkap saat berada dirumah Peratin Pekon Mekar Jaya, Nurdiansyah. Petugas mengamankan barang bukti sabu paket hemat, dalam plastik klip.  yang sempat ditelan pelaku yang coba menghilangkan barang bukti. ironisnya Peratin menghilang.

    Kapolres Lambar  AKBP  Tri Suhartanto, S.Ik., didampingi Kasat Narkoba Iptu Junaidi membenarkan bahwa pihaknya hanya mengamankan salah satu warga Lampung Barat, yang tak di sebutkan identitas nya. Penangkapan berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/A–159/III/2018/ POLDA LPG/Res Lambar.

    Dalam Press releasenya, Kapolres menjelaskan kronologis kejadian tersebut bermula dari informasi masyarakat, bahwa dirumah salah satu peratin di Bandar Negeri Suoh (BNS) sering kali dijadikan tempat transaksi barang haram itu.

    “Selanjutnya hari Selasa sekitar jam 16.00 WIB anggota Satres Narkoba yang dipimpin langsung oleh kasat Narkoba, Iptu Junaidi melakukan penggerebakan dan ternyata peratin pekon tersebut tidak berada di rumahnya. Dan ketika anggota akan pergi, tiba-tiba MY datang masuk kedalam rumah peratin lewat pintu belakang dan saat itulah polisi menangkap MY,” kata Tri Suhartanto di Mapolres, Rabu (21/03/18).

    Dikatakan, saat akan ditangkap, MY berusaha menghilangkan BB dengan cara ditelan. Namun anggota berhasil mengeluarkan sebagian BB dari mulut terduga yang dimuntahkan ke tanah. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke polres Lambar untuk dimintai keterangan.

    “Dan setelah diintrogasi tersangka mengakui bahwa BB jenis sabu tersebut miliknya yang didapat dengan membeli seharga Rp500 ribu yang menurutnya dari saudara G warga Kecamatan Sumberjaya,” ujarnya.

    Terduga kini diamankan di Satres Narkoba Polres Lambar akan dipersangkakan dengan pasal 122 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. (agus/nt)

  • NU Lampung : Aksi Waria Di Panggung Horison Melanggar Moral Masyarakat Lampung

    NU Lampung : Aksi Waria Di Panggung Horison Melanggar Moral Masyarakat Lampung

     

    Prov. Mukri Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Provinsi Lampung (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung menyayangkan sikap managemen Hotel Horison Bandarlampung yang memberikan tontonan tiga waria saat Media Gathering Aninversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung pada Selasa (20/03/2018) malam.

    Asumsi publik terbangun hotel yang terletak di Jalan RA. Kartini Bandarlampung itu ‘mendukung’ lesbian gay byseksual dan transgender (LGBT).

    “Hotel Horison ini besar tentu kewajibannya menjaga nilai-nilai moralitas untuk dijunjung moral masyarakat, itu keharusan jangan menimbulkan yang membuat kritikan masyarakat,” kata Ketua PBNU Lampung Prof Moh. Mukri, Rabu (21/03/2018).

    Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung ini menuturkan, persoalan LGBT dari sisi agama banyak mendapat kritik, membicarakan LGBT banyak orang yang tersinggung dan marah.

    “(Hotel Horison) paling tidak, janganlah (membuat) hal-hal yang melanggar moral. Moral itu di atas hukum. (Waria) tidak layak dimunculkan oleh pengelola hotel,” ujarnya.

    Mukri berujar, Hotel Horison cukup tenar di Bandarlampung khususnya, pun hotel untuk publik, dengan melayani tamu, tamu yang berkunjung untuk dihargai.

    “Jangan disodorkan yang tidak normal jangan keluar dari hal normal,” imbuhnya.

    Mukri berpesan, moralitas di tengah masyarakat yang menjaga masyarakat juga, apa salahnya kata dia, masyarakat menegur (Hotel Horison) namun jangan anarkis.

    “Masyarakat tetap saja boleh menegur dan memberikan kritik untuk tatanan kebaikan,” pungkasnya.

    Diketahui, Ketua Umum Berantas Narkoba dan Maksiat (BNM RI) Fauzi Malanda menyayangkan aksi erotis tiga waria yang tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung pada Selasa (19/03/2018) malam.

    Fauzi berujar, dengan dipertontonkan tiga waria yang menyanyi dan menari itu sama hal mendukung adanya lesbian gay byseksual dan trans gender (LGBT).

    “Sama saja dengan mendukung LGBT,” ucap Fauzi.

    Diketahui, ratusan undangan yang hadir pada acara Media Gathering perayaan Anniversary ke-3 Hotel Horison Lampung, dikejutkan dengan kemunculan tiga Waria (wanita pria) yang meliuk-meliuk mengikuti irama lagu Mahadewi “Wanita Paling Seksi”.

    Setelah beberapa saat menghibur undangan dari atas panggung, ketiga waria itupun turun menghampiri sejumlah undangan dan mengundang gelak tawa. (Red)

  • Pemprov Harapkan Peranan Aktif Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia dalam Pembangunan Lampung

    Pemprov Harapkan Peranan Aktif Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia dalam Pembangunan Lampung

    Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Membuka Acara Rapat Umum Daerah (Ruda) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Lampung di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Rabu (21/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis membuka acara Rapat Umum Daerah (Ruda) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Lampung, Rabu (21/3/2018) di Ballroom Novotel, Bandar Lampung.

    Dalam kesempatan itu, Hamartoni mengharapkan peranan aktif HPJI Lampung dalam pembangunan infrastruktur terutama dalam peningkatan pembangunan jalan.

    “Guna menyukseskan agenda pembangunan tersebut, saya berharap HPJI hadir bersama pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam menyediakan infrastruktur jalan yang efektif dan berkualitas yang pada akhirnya dapat mewujudkan Lampung yang maju dan sejahtera,” ungkap Hamartoni.

    Dalam RPJMP Lampung tahun 2015-2019, Hamartoni melanjutkan pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan, termasuk didalamnya adalah peningkatan pembangunan jalan provinsi yang ditargetkan mencapai jalan mantab 80 persen di 2018. Pemerintah Provinsi Lampung sadar jika penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas memiliki peranan yang dominan dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. “Peran HPJI adalah mewadahi para stakeholder pengembang jalan agar mampu meningkatkan karya yang lebih bermutu, Insya Alloh maksud dan tujuan penyelenggaraan Ruda ini mencapai sasaran yang optimal, berdayaguna dan berhasilguna,” ujarnya.

    Lebih lanjut Hamartoni mengatakan melalui Ruda HPJI ini diharapkan diperoleh program kerja yang sejalan dengan program pembangunan Provinsi Lampung sehingga karya insan HPJI dimasa kini dan mendatang semakin dapat dirasakannya oleh masyarakat Lampung.

    Sementara itu, Ketua Umum DPD HPJI Provinsi Lampung Berlian Tihang mengungkapkan jika tujuan penyelenggaran RUDA selain untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja juga untuk dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pengurus yang baru mengingat telah berakhirnya masa kepengurusan DPD HPJI Lampung periode 2013-2017.

    Berlian Tihang yang telah memimpin HPJI Lampung selama dua periode tersebut mengajak seluruh anggota HPJI dapat bekerja maksimal lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di Lampung khususnya pada infrastruktur jalan. “HPJI salah satu organisasi profesi yang fokus pada bidang jalan dan jembatan, siap memberikan masukan dan usulan untuk perbaikan sarana infrastruktur di Lampung,” ujar mantan Sekda Provinsi Lampung tersebut. (Humas Prov)

  • Wakil Bupati Tubaba Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama

    Wakil Bupati Tubaba Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama

    Wakil Bupati Tubaba Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama, Kegiatan Yang di Laksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Tubaba, Rabu (21/3/18) (Foto/Dok/Robert)

    Tulangbawang Barat (SL) – Wakil Bupati Tulang bawang barat (Tubaba) Fauzi Hasan, SE,MM, Lantik 10 pejabat tinggi pratama sekaligus pengambilan sumpah di lingkungan pemerintah kabupaten Tulang bawang barat.

    Kegiatan yang di laksanakan di ruang rapat kantor bupati Tulang bawang barat. Dan di pimpin langsung oleh Wakil Bupati Fauzi Hasan,SE,MM. Pada rabu (21/3/18).

    Sepuluh pejabat yang di lantik antara lain yaitu:

    Mirza Irawan.D.A.,S.Sos, sebelumnya menjabat Kepala Bagian Perekonomian dilantik sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

    Novriwan Jaya, SP, dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang semula menjabat Sekretaris BAPPEDA.

    Marwazi,SE.,MH, sebelumnya menjabat Sekretaris Disdukcapil dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

    Ir. Amirulllah,MT, dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan, jabatan lama NSU Dinas Pertanian,

    Iwan Mursalin,S.Si., MM, tetap menjabat jabatan lama sebagai Kepala Dinas PUPR.

    Ir. Abdul Sani, MM, tetap menjabat jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan,

    M. Rasidi, SH, tetap menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial,

    Lukman, SH., MM, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

    Drs.Ahmad Haryanto,MM, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perhubungan di lantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

    Marwan,SE, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

    Pada kesempatan itu Fauzi Hasan,SE,MM, menghimbau agar pelantikan dan sumpah jabatan ini dapat di maknai dari sudut kepentingan organisasi pemerintahan, bukan sekedar penetapan Figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Melaikan pemantapan organisasi dalam meningkarkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saya berharap kepada yang selesai di lantik dapat membawa dampak positif bagi kinerja pemerintah daerah, apabila masih ada kekursngan akan di lakukan evaluasi bagi pejabat pemerintah daerah setempat,”harapnya. (Robert/Efendy)

  • Pimpinan OPD Pemda Banten “Malas” Ikut Musrenbang, 31 Kadis Alfa

    Pimpinan OPD Pemda Banten “Malas” Ikut Musrenbang, 31 Kadis Alfa

    kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina

    Banten (SL) -Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang di selenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Provinsi Banten nampaknya tak di gubris para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Banten.

    Hal ini terlihat dengan ketidakhadiran dalam acara pra musrembang yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2018 di kawasan wisata Pantai Anyer Banten. Dari 43 OPD yang ada di Propinsi Banten yang hadir dalam acara pra musrembang hanya 12 OPD saja.

    Melihat kenyataan yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, menyesalkan ketidakhadiran 31 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pra Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) dalam mengimplementasikan progam pembangunan tahun 2019 selama dua hari di kawasan Wisata Pantai Anyer, (Selasa-Rabu 20-21 Maret).

    “Bagaimana OPD bisa menjalankan program pembangunan,jika dalam Pra Musrenbang saja mereka tidak hadir. Program apa yang akan mereka usulan untuk tahun 2019 jika mereka tidak hadir, ”ujar H Muslik Kuswandi, Sekretaris Komisi II DPRD Banten ,Rabu (21/3).

    Kuswandi menilai, ketidakhadiran puluhan kepala OPD dalam Pra Musrenbang tersebut, perlu mendapat perhatian dari Gubernur Banten Wahidin Halim, karena ini menyangkut dengan kebijakaan yang akan di jalankan oleh OPD di tahun 2019. ”Harusnya pak Gubernur memberikan sanksi dan teguran keras kepada para kepala OPD yang tidak hadir dalam Pra Musrenbang. Sebab, ini menyangkut dengan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD di tahun 2019,” tutur politisi partai Gerindra ini.

    Sementara kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina yang dikonfirmasi, membenarkan ketidak hadirian 31 OPD dari 43 OPD yang ada di Banten,tanpa alasan yang jelas. ”Tapi yang pasti, kami sudah mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh OPD dalam Pra Musrebang yang dibuka oleh pak Sekda,” ujarnya.

    Menurut Hudaya, Pra Musrenbang sangat penting diikuti oleh seluruh OPD untuk mempertajam program yang akan dijalankan di tahun 2019.Sehingga saat Musrenbang nanti, semua program yang diusulkan tersebut sudah matang dan tinggal disahkan. ”Pelaksanaan Pra Musrenbang ini mengacu kepada Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” cetusnya.

    Apalagi kata Hudaya, Pra Musrenbang ini nantinya akan akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Kota di tahun 2019. ”Pra Musrenbang itu bertujuan untuk mempertajam program yang akan diusulkan dari masing masing OPD.Sebelum dilaksanakan Musrenbang, harus ada  Pra Musrenbang sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” terangnya.

    Hudaya menuturkan, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 mendatang, menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.

    Hudaya mengungkapkan, ke 12 kepala OPD  yang hadir dalam Pra Musrenbang dari dari 43 OPD yang  ada di lingkungan Pemprov Banten adalah,kepala dinas Perindustrian dan Perdangangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Bapenda, Satpol PP, Biro Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi, Ketapang, Perhubungan, Perkim dan PUPR. ”Untuk kepala dinas yang tidak hadir, saya tidak tahu alasan mereka apa sampai tidak hadir,” pungkas Hudaya. (ahmad suryadi)

  • MeningkatnyaTarget Retribusi Parkir 2018 Dishub Metro Akan Adakan Uji Petik

    MeningkatnyaTarget Retribusi Parkir 2018 Dishub Metro Akan Adakan Uji Petik

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro, M. Syafei, S.H., Rabu (21/03/18) diruang kerjanya.

    METRO ( SL ) – Meningkatnya target retribusi parkir pinggir jalan umum dan parkir khusus, pada tahun 2017 target sebesar Rp. 930 juta dan untuk tahun 2018 target sebesar Rp. 1.165 Milyar, Dinas Perhubungan Kota Metro akan mengadakan uji petik pada lokasi parkir dengan sampling shopping center Kota Metro.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro, M. Syafei, S.H., Rabu (21/03/18) diruang kerjanya mengatakan bahwa juru parkir  yang dikelola oleh Pemkot Metro memiliki Surat Keputusan (SK) dan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas Perhubungan Kota Metro dan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) dan Perwali, dan dalam waktu dekat Dishub akan adakan uji petik, ujarnya.

    Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pendapatan parkir di lapangan, karena untuk Tahun 2018 Pemkot Metro mentargekan setoran dari parkir sebesar Rp. 1,165 Milyar yang pada tahun sebelumnya hanya Rp. 930 juta saja, dan juga kita bisa memperkirakan kawasan parkir mana yang layak dinaikan setorannya dan kawasan mana yang perlu ditambah juru parkirnya, agar dapat tercapai target tersebut, katanya.

    Lanjutnya, uji petik ini dilakukan sehubungan tidak tercapainya target yang telah ditentukan, dengan dalih banyak terhutang yang disebabkan oleh tidak menentunya hasil dari potensi yang ada dan saat ini uji petik sedang dalam proses, menurut rencana akan dimulai dalam waktu dekat ini. Setiap titik parkir memiliki setoran yang variatif, disesuaikan dengan kondisi atau potensi lahan atau tempat parkir tersebut, kata M. Syafei.

    Lebih lanjut Syafei mengatakan bahwa pada tahun 2018 ini diadakan pembenahan baik pada perjanjian kerja maupun tentang persyaratan menjadi juru parkir di Kota Metro, seperti untuk persyaratan memiliki identitas yang jelas, surat berkelakuan baik dari Kepolisian, surat keterangan berbadan sehat serta surat keterangan bebas dari Narkoba sesuai dengan surat edaran (SE) Walikota, jelasnya.

    Ditempat yang sama Kepala UPTD Parkir, Hendi menambahkan bahwa pada tanggal 23 sampai 29 maret 2018 mendatang akan diadakan uji petik dilokasi parkir shopping center, yang selanjutnya lokasi parkir yang ada di Kota Metro yang potensi parkirnya besar namun setornya minim, kata Hendi.

    Dirinya mengatakan bahwa lokasi parkir Kota Metro saat ini berjumlah 101 titik yang terdata di Dishub, dan setoran disetiap titik parkir bervariasi disesuaikan dengan potensi pada titik parkirnya, dari yang terendah Rp. 70 ribu perminggu sampai dengan yang tertinggi mencapai Rp. 900 Ribu perminggu, pungkasnya.(Holik)

     

  • Misteri Kematian Yogi Andhika (2) : Wanted !!! Disayembarakan Hadiah Rp5 Juta

    Misteri Kematian Yogi Andhika (2) : Wanted !!! Disayembarakan Hadiah Rp5 Juta

    Rumah teman Yogi. Lokasi Yogi kali pertama ditangkap

    Lampung Utara (SL)-Selama dalam persembunyian, Yogi Andhika tidak menyadari jika dirinya diburu, bahkan disayembarakan. Dalam kurun waktu itu dicari banyak orang dekat majikan, bahkan kabarnya melibatkan sejumlah oknum aparat. Oknum itu melakukan sayembara berhadiah bagi yang mengetahui keberadaan Yogi Andhika.

    Kabar tentang sayembara untuk menemukan Yogi itu sampai kepada keluarga Yogi. Warga sekitar yang menceritakan Hal itu kepada keluarga Yogi Andhika, yaitu Li, bahwa beberapa oknum berupaya memberikan hadiah senilai Rp5 juta,- bagi sesiapa pun yang mampu memberikan informasi tentang keberadaan Yogi Andhika.

    Yogi Andika saat ditangani Ugd RSU Abdoel moeloek

    Yogi yang hilang bak ditelan bumi itu membuat oknum orang dekat ‘Tokoh Wahid’ melakukan sayembara berhadiah. Mereka berburu hingga Bandar Lampung dan menghubungi teman teman Yogi. Banyak warga yang juga rekan sepermainan YOGI sempat didatangi oknum dengan memperlihatkan foto Yogi Andhika.

    “Oknum tersebut menyatakan bahwa jika ada yang mengetahui keberadaan Yogi Andhika akan diberikan hadiah, oknum tersebut berinisial Id”  kata Li kepada Sinar Lampung.

     

    Beberapa hari setelah beredarnya informasi sayembara tersebut, Yogi Andhika tertangkap di kediaman salah satu kerabatnya Ar, di Kel. Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandarlampung. (Bersambung)

  • Aryanto Munawar Gantikan Musa Zainudin di DPR RI

    Aryanto Munawar Gantikan Musa Zainudin di DPR RI

    Sekretaris PWNU Lampung, Aryanto Munawar (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Aryanto Munawar, akan menggantikan Musa Zainudin sebagai Anggota DPR RI utusan Lampung.

    Musa Zainuddin kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin, Jawa Barat, karena dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Rencananya, pergantian antar waktu (PAW) berlangsung di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

    Ary, sapaan akrab Aryanto Munawar menyatakan, pelantikan akan dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Selain Ary, ada lima orang yang dilantik bersama sebagai PAW. “Dari PKB saya sendiri,” kata Ary, Selasa (20/3/2018) pagi.

    Ia mengaku baru mendapat kabar pelantikan dirinya Senin (19/3/2018) sore. Kabar mendadak ini pun membuat dirinya tak bisa menghadiri gladi bersih di DPR RI. “Pas dikabari, saya masih di Palembang,” kata mantan Sekretaris PWNU Lampung ini.

    Mendapat kabar pelantikan, ia pun langsung bertolak ke Jakarta. Ia mengaku, keluarga akan menyusul ke Jakarta melalui jalur darat. “Anak dan istri nyusul, berangkat tadi malam,” kata dia.

    Selain keluarga, pelantikan dirinya sebagai anggota DPR RI juga akan dihadiri kolega dari Lampung. “Insya Allah ada teman-teman juga,” kata mantan Ketua KNPI Lampung ini.

    Ia pun berharap pelantikan bisa berjalan dengan baik. Ke depan, ia memohon doa dari masyarakat agar bisa mengemban amanah dengan baik. “Mudah-mudahan pelantikan lancar, bisa mengemban amanah,” katanya. (lpr/nt/*)

  • AP : Tidak Benar Saya Melecehkan Wartawan

    AP : Tidak Benar Saya Melecehkan Wartawan

    Aksi Damai Sejumlah Wartawan Atas Dugaan Sikap Non-kooperatif Oknum ASN di Lingkup Dinkes Lampura, Senin, (19/03/2018). (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Terkait aksi unjuk rasa sejumlah wartawan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, pada Senin kemarin (19/03/2018), yang menuntut pengusutan dan klarifikasi atas dugaan pelecehan profesi wartawan yang dilontarkan salah satu oknum di Dinas Kesehatan Kab. Lampura. Diketahui, oknum dimaksud saat ini bekerja sebagai staf dalam lingkup dinas tersebut.

    Meski demikian, oknum Dinkes Lampura, AP, membantah atas adanya tuduhan yang dilontarkan sejumlah awak media terhadap dirinya.

    Ditegaskannya, jika terbukti apa yang dituduhkan terhadap itu, AP siap untuk mengikuti proses selanjutnya.

    “Terkait esensi dari aksi unjuk rasa itu, kalau memang terbukti saya siap untuk ikuti prosesnya. Yang jelas tidak pernah kita bicara begitu (tuduhan). Saya cuma bilang, era sekarang tidak profesional. Bukan seperti informasi yang beredar saat ini,” jelas Adhy, saat dikonfirmasi di Dinkes setempat, Senin kemarin (19/03/18).

    Secara singkat diuraikan AP, kejadian yang meletupkan aksi unjuk rasa itu bermula pada pekan lalu, sekira pukul 10.00WIB di ruang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Ketika itu terjadi miskomunikasi tentang berlangganan koran. Sebagaimana diketahui, saat ini, Dinkes Lampura hanya menerima langganan koran lokal.

    “Karena anggaran terbatas, jadi kami hanya menerima beberapa saja yang dari lokal. Dan yang mengajukan penawaran ketika itu adalan koran dari luar Lampung,” urainya.

    Ditambahkan Sekertaris Dinkes setempat, Edy Kusnadi, bahwa masalah ini hanya miskomunikasi. Saat ini dirinya telah mendapat perintah dari atasan untuk datang ke Inspektorat guna pembahasan hal tersebut.

    “Menurut saya ini hanya miskomunikasi saja. Dan hari ini saya diperintah Kadis (Maya Metissa.red) untuk mendampingi AP terkait persoalan itu,” jelasnya. (ardi)