Ketua EK-LMND Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara Eri Ezi
Lhokseumawe (Sl) – 19 maret 2018, Ketua EK-LMND Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara Eri Ezi, “Gol demi gol telah di ciptakan oleh Bupati Aceh Utara, Mulai dari defisit anggaran hingga kemiskinan di Aceh Utara menjuarai dari daerah kab/Kota lain di Aceh.
Ini adalah keterpurukan yang dilakukan di Era Rezim Pemerintahan Aceh Utara sekarang. Dan ini adalah Darurat bagi daerah Aceh utara jika terus di pimpin oleh Penguasa yang Krisis Moral, Penguasa yang tidak pernah Pro-pada Rakyatnya”, ungkap Eri atau yang sering di panggil “coonek”.
Tambahnya, “keadaan Aceh Utara Sekarang dengan polemik defisit anggaran tanpa ada program-program yang mendukung tingkat kesejahteraan rakyat, Kacamata saya melihat ini adalah bentuk Neo penjajahan oleh penguasa sendiri, karena hari ini defisit anggaran Aceh Utara sekarang Imbasnya sampai kepada perekonomian desa. Kami dari Lmnd juga menilai ada indikasi-indikasi lain yang dilakukan secara sistematis oleh rezim pemerintahan Aceh Utara ini”.
Lanjutnya, “keadaan hari ini yang dilakukan oleh Rezim Pemerintahan ini di Aceh Utara, bukan dapat menyelesaiakan polemik-polemik yang ada, namun malah menimbulkan masalah-masalah baru, seperti wacana pemberhentian 5000 tenaga honorer dan ini benar-benar Pemiskinan secara struktural yang sedang dipraktekkan oleh penguasa.Oleh karenanya pemerintahan Aceh Utara sekarang adalah NEO PENJAJAHAN” !
Mojokerto (SL) – Wakil Ketua DPC PPP Jombang Muhammad Syafii Has (58) tewas karena serangan jantung saat berkencan dengan seorang waria. Waria berinisial F alias V itu mengaku belum sempat menerima bayaran dari korban.
Kapolresta Mojokerto AKBP Puji Hendro Wibowo mengatakan, pihaknya telah memintai keterangan 5 saksi terkait tewasnya Syafii. Antara lain warga Desa Mlirip, yang pertama kali menemukan mayat korban, pemilik warung kopi tempat mangkal waria, teman kencan korban waria berinisial V, serta A alias AG dan S alias R rekan sesama waria V.
Berdasarkan keterangan V, lanjut Puji, kedatangan Syafii ke tempat prostitusi waria di Dusun Kenongo, Desa Mlirip, Jetis, Kamis (15/3) sekitar pukul 23.00 WIB yang pertama kalinya. Sementara waria R dan AG juga menyebut korban baru pertama kali berkunjung ke tempat tersebut.
“Keterangan dari V, mereka sempat berhubungan oral seks. Korban baru pertama kali ke situ dan bertemu V itu,” kata Puji saat dihubungi detikcom, Senin (19/3/2018).
Saat berhubungan dengan waria tersebut, nyawa Syafii melayang. Menurut Puji, politisi PPP Jombang ini tiba-tiba kejang-kejang setelah ejakulasi. Melihat tamunya tak sadarkan diri, V pun memilih kabur.
“Usia V ini baru 18-19 tahun, dia mengaku ketakutan dan bingung karena baru pertama kali melihat kejadian seperti itu. Dia ngasih tahu kawan waria yang lain dan pemilik warung, pemilik warung lapor ke Polsek Jetis,” ungkapnya.
Rasa takut tersebut membuat V tak lagi memikirkan bayaran atas layanan yang dia berikan ke korban. “V mengaku belum dibayar,” terang Puji.
Mantan Kapolres Situbondo ini menambahkan, hingga saat ini V masih berstatus saksi. Waria asal Jombang ini belum terbukti melakukan tindak pidana terkait tewasnya Syafii. Selain tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, barang-barang berharga milik korban juga tak ada yang hilang.
“Penyidik akan menggelar kasusnya setelah hasil autopsi keluar. Apakah dia (V) membiarkan korban tanpa memberikan pertolongan, apakah dia melakukan kekerasan,” tandasnya.
Syafii ditemukan tewas dengan posisi terlentang dan telanjang di kebun tebu tanggul Sungai Brantas, Desa Mlirip, Jetis, Jumat (16/3) sekitar pukul 09.00 WIB. Hanya celana dalam hitam yang melekat di tubuh korban.
Celana dalam ini pun dalam kondisi tak menutupi kemaluan politisi asal Desa Jombok, Kesamben, Jombang tersebut.
Pakaian milik korban tertindih tubuhnya. Dompet dan ponsel korban masih ada di celana. Sepeda motor korban Honda Vario nopol S 5869 OD ditemukan di seberang jalan dari lokasi penemuan mayat.
Berdasarkan keterangan saksi dan hasil reka ulang, korban tewas saat berkencan dengan waria berinisial F alias V.
DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesibar Menggelar Rakerdasus Yang Dipusatkan di Kantor DPD Partai Nasdem di Pasar Ulu, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (20/3)
Pesisir Barat (SL) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) yang dipusatkan di Kantor DPD Partai Nasdem di Pasar Ulu, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (20/3) sekitar Pukul 10.30 WIB.
Sebelum dilakukan Rakerdasus, DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Pleno bersama dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Lampung serta dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diwakilkan oleh Kompemwil, Taufik Basari yang juga sebagai Plt. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung dan Sekjen DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat, Abdullah Hasim.
Rakerdasus Partai Nasdem, Kabupaten Pesisir Barat tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem, Agus Istiqlal. Serta dihadiri oleh perwakilan dari DPP dan DPW Partai Nasdem serta seluruh jajaran DPD Partai Nasdem Pesisir Barat, Sekretaris DPW, Fauzan Zibron, serta DPW Provinsi Lampung yakni Devita Komalasari, Febrio dan para ketua DPC dan sayap partai yakni Garnita Malahayati, Garda Pemuda, Badan Advokasi Hukum Petani Nasdem (Caping Biru).
Disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diwakilkan oleh Kompemwil, Taufik Basari dalam arahannya terkait kesiapan partai menghadapi Pilgub dan Pileg serta memberikan
Arahan langkah dan strategi serta diskusi mengenai kesiapan struktur dan kesiapan pemenangan bersama pimpinan DPC dan sayap DPD serta pembagian tugas pemenangan.
Selain itu Taufik menyampaikan bahwa Partai NasDem harus mendapat tempat di hati masyarakat khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan begitu, kesempatan yang dimiliki Nasdem lebih terbuka untuk menangkan Pileg pada Tahun 2019 mendatang.
“Partai NasDem harus selalu berada di depan dalam mensukseskan pembangunan di Pesisir Barat dan mendukung Pemerintah Pesisir Barat ” jelas yang akrab disapa kak Tobas tersebut.
“Kita juga harus persiapkan diri lebih awal menghadapi Pileg 2019. Hal itu mengingat umur Partai NasDem masih sangat muda,” imbuhnya.
Dibandingkan dengan partai lain, NasDem ibarat seorang bayi yang baru belajar berjalan. Sedangkan partai lainnya telah berusia puluhan tahun.
Tentunya, NasDem harus memiliki gerakan lebih cepat dari partai lainnya. Karena jam terbang yang dimiliki NasDem tidak seperti partai lain.
Hal tersebut pun merupakan hal yang menjadi agenda dalam Rakerda di Pesisir Barat. Selain itu, Taufik juga mengharapkan, kader partai dapat mengikuti dan menjawab instruksi Ketua Umum Surya Paloh.
“Instruksi Ketua Umum, rapikan semua struktur partai sampai tingkat Ranting, TPS, bakal calon dan penjaga suara di TPS,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD NasDem Pesisir Barat, Agus Istiqlal menambahkan agar kadernya jangan tertidur. Harus berjuang untuk masyarakat di dan memperjuangkan Partai Nasdem hal tersebut untuk bakar semangat para kader Partai Nasdem untuk berjuang memenangkan Pilgub 2018 dan Pileg 2019 mendatang.
“Kita tidak boleh tidur, NasDem harus hadir di hati rakyat. Kita harus berjuang untuk melakukan restorasi, menang dan menang, ” tegas Agus.
Rakerdasus Partai Nasdem dilanjutkan dengan wawancara Bacaleg yang ada di Pesisir Barat sebanyak 36 orang. Wawancara Bacaleg dilakukan oleh tim dari DPP, DPW dan DPD Partai Nasdem. (Eva)
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Saat Menerima Adiensi Komisi Informasi Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Selasa (20/3/2018)
Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dijadwalkan akan menghadiri acara Deklarasi Keterbukaan Informasi Pilkada, Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung pada Kamis, 22 Maret 2018, di Ballroom Hotel Sheraton, Bandar Lampung.
Saya senang atas undangan terkait deklarasi keterbukaan informasi ini. saya akan mengupayakan untuk dapat menghadiri acara deklarasi keterbukaan informasi tersebut, ujar Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, saat menerima audiensi Komisi Informasi Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Selasa (20/3/2018).
Didik Suprayitno menjelaskan kegiatan deklarasi ini juga sebagai upaya dalam mengantisipasi berbagai berita hoax yang mungkin saja beredar. Apalagi saat ini ada banyak berita hoax yang beredar di masyarakat. Terlebih, saat ini adalah zamannya perang informasi. Jadi KI memiliki peran yang sangat kuat dan strategis untuk melakukan atau menetralisir berita hoax yang beredar, jelas Didik.
Ia juga menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kominfo Provinsi Lampung memiliki hubungan baik dengan KI Provinsi Lampung. Saya senang karena Dinas Kominfo dan KI Provinsi Lampung telah membangun hubungan dan sinergitas yang sangat baik. Diharapkan kedepannya, hubungan tersebut semakin meningkat dan lebih baik lagi, ujar Didik.
Dalam kesempatan itu, Ketua komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan menjelaskan audiensi ini berkaitan dengan akan diselenggarakannya Deklarasi Keterbukaan Informasi Pilkada, Pileg dan Pilpres di Provinsi Lampung. Ini merupakan kelanjutan dari acara Deklarasi Komitmen beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 13 desember 2017. Acara deklarasi tersebut, merupakan bentuk komitmen dari penyelenggara KPU, Bawaslu, Gakkumdu, Polda dan Kejaksaan Tinggi untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan pilkada dalam mentaati hukum yang berlaku, transparansi, akuntabilitas dalam seluruh tahapannya. Dan selanjutnya memastikan akses publik terhadap pelaksanaan pilkada yang berkolerasi pada tingkat partisipasi dalam pileg dapat terwujud, jelas Dery. Dery juga menjelaskan deklarasi yang sebelumnya adalah untuk penyelenggara, dan deklarasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ini adalah untuk para pasangan calon dan pimpinan partai politik.
Lebih lanjut, Dery menjelaskan deklarasi yang dilaksankan berdasarkan undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengandung makna prinsip dalam penyelenggaraan badan publik baik negara maupun non negara termasuk partai politik, KPU, Bawaslu dan pasangan calon. Diharapkan mereka mampu memberikan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitias di dalam pekaksanaan tugasnya masing-masing.
Kegiatan deklarasi ini belum dilaksanakan di Provinsi manapun. Untuk itu, kami berharap Pjs. Gubernur Lampung dapat menghadiri, mensupport dan mendukung acara deklarasi keterbukaan informasi pilkada, pileg dan pilpres tersebut, harap Dery. (Humas Prov)
Forkopimda Provinsi Lampung, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol Melakukan Upacara dan Ziarah (tabur bunga) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018)
Bandarlampung (SL) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke- 54, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung melakukan upacara dan ziarah (tabur bunga) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018). Bertindak sebagai inspektur upacara Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol.
Pada kesempatan itu, Yoyol mengajak masyarakat terus mempertahankan keamanan dan kenyamanan di Provinsi Lampung. “Semoga Lampung lebih makmur, dan lebih sejahtera. Sekarang kita lihat sendiri, Lampung itu dari segala hal sudah jauh lebih berkembang sangat cepat, kita harapkan kepada masyarakat semoga bisa mempertahankan keamanan dan kenyamanan di Lampung ini,” ujar Yoyol.
Pada bagian lain Yoyol berharap dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 ini dapat membawa pemimpin yang bisa memberikan kemakmuran untuk warga masyarakat Lampung. “Kita harapkan untuk Pilkada serentak ini dapat memberikan harapan dan angin segar untuk daerah Lampung,” katanya.
Sementara itu, mewakili Pemprov Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengatakan Provinsi Lampung yang tahun 2018 ini genap berusia ke- 54 tahun, diharapkan menjadi Provinsi yang lebih maju lagi. “Tentu harapannya Lampung akan lebih maju lagi, masyarakatnya lebih sejahtera lagi dan juga Lampung bisa bersaing dengan Provinsi yang lain,” ujar Sumarju.
Dalam memaknai HUT Provinsi Lampung ke- 54 ini Sumarju berharap semua pihak dapat mengambil manfaat nilai-nilai kepahlawanan dalam upaya berjuang mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. “Acara yang kita lakukan ini (upacara dan ziarah, red), diharapkan bahwa nilai-nilai kesetiakawanan dan nilai-nilai kepahlawanan itu dapat kita petik dan lestarikan untuk membangun Lampung yang kita cintai ini,” katanya. (Humas Prov)
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Saat HUT ke – 54 Provinsi Lampung
Bandarlampung (SL) – Upacara Peringatan Hari Jadi ke – 54 Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI, Kantor Gubernur Selasa pagi (20/3/2018), berlangsung khikmad. Diawali dengan Menyanyikan lagu-lagu Perjuangan Bangsa Indonesia dan Pembacaan Sejarah Singkat berdirinya Provinsi Lampung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedy Afrizal, upacara dengan tema “Pembangunan Sukses, Lampung Maju, Rakyat Sejahtera Nyata” ini tampak menggugah kesadaran peserta upacara.
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Didik mengucapkan Selamat HUT Lampung kepada seluruh masyarakat. “Semoga momentum peringatan hari jadi ke 54 Provinsi Lampung, akan semakin memantapkan dan meningkatkan serta memperkokoh tekad dan semangat juang kita, untuk terus membangun, mengantarkan Provinsi Lampung yang semakin maju dan sejahtera,” ujar Didik.
Menurut Didik, pembangunan Provinsi Lampung saat ini berjalan sangat dinamis, yang diikuti dengan kemajuan setiap lintas sektoral pembangunan. “Hal ini ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, potensial serta kompetitif, yang turut menjadikan Lampung sebagai Provinsi bergerak maju dalam roda pembangunan,” ujar Didik.
Hasil pembangunan Lampung tersebut tidak terlepas dari kerja keras masyarakat Provinsi Lampung yang diawali oleh para pendahulunya yang silih berganti “menakhodai” Provinsi Lampung. Masyarakat juga memberikan kontribusi bagi akselerasi pembangunan untuk Bumi Ruwa Jurai.
Didik juga menjelaskan bahwa secara nasional Indeks Daya Saing Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari peringkat 25 di tahun 2015 menjadi peringkat 11 di tahun 2018. Jumlah Desa Tertinggal terus berkurang dari 380 desa di tahun 2014 menjadi 119 desa di tahun 2017. Tingkat kemantapan jalan provinsi naik dari 65,05 persen di tahun 2014 menjadi 77,04 persen di tahun 2017. Tingkat Kemiskinan turun dari 14,35 persen di awal tahun 2015 menjadi 13,04 persen di akhir tahun 2017.
Bukan hanya itu di segi Infrastruktur dan Sektor Pariwisata, Provinsi Lampung juga mengalami banyak perkembangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. “Percepatan pengerjaan Bandara Raden Inten II menuju Bandara Internasional, Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Di samping itu, posisi investasi Lampung berada di urutan 7 tujuan investasi utama nasional seiring dengan meningkatkan nilai investasi pada Triwulan III tahun 2017 yakni Rp.3,08 triliun. Lampung juga mencapai swasembada padi pada Tahun 2017 dengan meraih surplus padi 1,2 Juta Ton dan juga mengembalikan kejayaan produksi jagung Lampung ke angka 2,4 juta ton pada 2017.
Peningkatkan sektor pariwisata Lampung dengan menduduki peringkat kesembilan jumlah kunjungan wisatawan yakni tercatat 8,8 juta wisnus, sedangkan Bali di peringkat ke-11 dengan jumlah 8,5 juta wisnus dan Peningkatan sarana prasanan dan pelayanan RSUD Abdul Moeloek menuju RS Tipe A dan berstandar nasional.
“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung, mari kita satukan langkah dan tekad untuk memajukan Provinsi Lampung, yang sama-sama kita cintai. Jika pembangunan di Kabupaten/Kota maju, maka berdampak positif bagi kemajuan Provinsi Lampung” ujarnya. Didik berharap pembangunan dilakukan dengan kerja nyata, inovasi dan kreativitas semua pihak.
Upacara HUT ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Lampung, Plt.Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, Staff Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Seluruh Pejabat Eselon II, III, IV serta Undangan dan Peserta Upacara yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, dan pelajar. (Humas Prov)
Ketua TP-PKK Pesisir Barat Septi Istiqlal Saat Menyampaikan Sambutan di Acara Lomba Posyandu di Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw, Senin (20/3)
Pesisir Barat (SL) – Tim Penggerak – Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat menggelar lomba Kader Posyandu tingkat kabupaten di Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw, Senin (20/3). Kader Posyandu Untuk Kecamatan Pulau Pisang mendapatkan juara pertama, Kecamatan Waykrui mendapatkan juara kedua dan Kecamatan Ngaras mendapatkan juara ketiga.
Ketua TP-PKK Pesisir Barat Septi Istiqlal dalam sambutannya mengatakan Lomba Kader Posyandu merupakan kegiatan berjenjang hingga tingkat nasional.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencari kader-kader posyandu terbaik, yang nantinya mewakili Kabupaten Pesisir Barat mengikuti kegiatan serupa di tingkat provinsi bahkan nasional,” tandasnya.
Oleh karena itu, beliau mengharapkan perlombaan yang digelar dilakukan secara sportif dan jujur sehingga menghasilkan kader terpilih yang terbaik secara benar.
“Saya harap kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme kader PKK dan posyandu,” harapnya.
Dalam lomba kader Posyandu tersebut diikuti oleh 11 peserta dari perwakilan masing masing kecamatan dan yang mendapatkan juara pada lomba kader Posyandu tersebut akan mewakili Kabupaten Pesisir Barat ke Bandar Lampung pada lomba Posyandu tingkat Provinsi mendatang. Diketahui pada lomba Posyandu tahun 2017 lalu, Kecamatan Ngambur mewakil Pesisir Barat sebagai peserta pada lomba Posyandu tingkat Provinsi Lampung.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Dharmawanita Persatuan Komara Helda Azhari, kader PKK dan kader Posyandu para Pokja yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. (Eva)
Jakarta (SL) – Pemerintah sedang menata ulang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintahan.
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, penataan ulang itu dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Kami berencana merevisi secara total,” kata Setiawan dalam keterangannya yang diperoleh dari Humas Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (20/3/2018)
Penataan ulang nomenklatur jabatan pelaksana PNS ini juga telah dibahas dalam rakor standarisasi jabatan dan pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu, 13 Maret 2018 lalu.
Saat ini, menurut Setiawan, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu nomenklatur jabatan yang belum tercantum dalam Permen PANRB Nomor 25 tahun 2016.
Ada juga nomenklatur jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, tugas jabatan, serta kedudukan jabatan.
Selain itu, ada nomenklatur jabatan yang kualifikasi pendidikannya tidak tercantum dalam Permen PANRB itu. Ada jabatan yang belum diakomodir sehingga harus ditata ulang.
Dalam lampiran Permen PANRB itu terdapat 40 urusan pemerintahan, dari kesekretariatan hingga yustisi, dengan ratusan jenis jabatan pelaksana PNS.
Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja, diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana. Nomenklatur jabatan pelaksana didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan pemberhentian.
Setiawan mengatakan pemerintah akan menginventarisasi jabatan yang perlu dievaluasi, jabatan baru apa yang dibutuhkan, atau jabatan mana yang sudah tidak diperlukan.
Dia menegaskan bahwa jabatan pelaksana merupakan pintu masuk penetapan kebutuhan pegawai. Dengan penataan dan mempertegas kualifikasi pendidikan, akan terkait dengan jenjang karir ASN yang bersangkutan.n”Nanti mungkin ada formasi baru,” katanya.
Setiawan menambahkan penataan nomenklatur jabatan pelaksana ini juga sebagai upaya mewujudkan “Smart ASN 2024” yang menuntut abdi negara harus memiliki integritas tinggi, nasionalisme, mahir menggunakan teknologi dan bahasa asing, berwawasan global, memiliki jiwa melayani dan jiwa kewirausahaan, serta memiliki jaringan yang luas.
“Smart ASN 2024” merupakan peta jalan perencanaan SDM aparatur dan rencana aksi kebijakan manajemen ASN hingga tahun 2024.
Penataan ulang nomenklatur jabatan pelaksana PNS itu ditargetkan selesai pada akhir Maret 2018. (oke/nt/*)
Press compren Lembaga Survei Charta Politika di Bandarlampung
Bandarlampung (SL) – Lembaga Survey Charta Politika Indonesia menyatakan jika pemilihan Gubernur dilakukan hari ini, maka petahana Muhammad Ridho Ficardo akan menang. Hal ini terbukti dari suvery yang dilakukan lembaga tersebut dengan persentase tertinggi yang dimiliki Ridho.
Pertanyaan yang diajukan Charta Politika bersifat terbuka dan pilihan masyarakat tertinggi jatuh kepada M. Ridho Ficardo (27.1%). Lalu diikuti Herman HN(20.1%) dan Mustafa (10.4%). Pada urutan berikutnya adalah Arinal Djunaidi (7.4%).
Survey Charta Tingkat keterpilihan Muhammad Ridho Ficardo tersebut didukung oleh survey popularitas dan kesukaan masyarakat. Ridho terbukti paling populer dibanding calon gubernur lain, dengan persentase 93,3%. Mayoritas masyarakat menyatakan menyukai nama yang mereka nyatakan kenal, terutama Ridho Ficardo.
Popularitas kandidat lain, seperti Herman HN (83.3%), Arinal Djunaidi (80.5%), dan Mustafa (80.5%).
Sementara untuk tingkat elektabilitas calon wakil gubernur, Bachtiar Basri memiliki persentase tertinggi 21.4%, disusul Sutono (18.0%) dan Chusnunia Halim (9.6%). Pada urutan berikutnya adalah Ahmad Jajuli (8.9%). Ekspose hasil survey Lembaga Survey Charta Politika Indonesia dilakukan dilakukan di Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018).
Adapun metode survey, sampel dipilih secara acak (probability sampling) denganmenggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlahsampel dengan jumlah penduduk di setiap Kabupaten. Jumlah sampel sebanyak 800 responden, dengan margin of error + 3.46% pada tingkat kepercayaan 95%.
Survey ini memiliki unit sampling primer survei (PSU) desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 80 desa/kelurahan yang tersebar diProvinsi Lampung. Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. (nt/*)
Bandarlampung (SL) – Lembaga Survey Charta Politika Indonesia mengeskpose tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, yang dilakukan di Bandar Lampung, Selasa (20/3/2018).
Salah satu hasilnya, masyarakat Lampung puas dengan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bidang Pendidikan menempati angka tertinggi dengan kepuasan masyarakat mencapai 72,8%, disusul bidang kesehatan yang mencapai 66,1%.
Dalam survey juga disebutkan Pemerintahan Ridho-Bachtiar memiliki tingkat kepuasan kinerja tertinggi di Daerah Pemilihan 5 Lampung Utara dan Way Kanan, di mana angka cukup puas mencapai 72,7%, kemudian disusul Dapil 6 Mesuji, Tulangbawang Barat dan Tulang Bawang (70%), Dapil 3 Metro, Pesawaran, dan Pringsewu (65,6%), Dapil 8 Lampung Timur (65,5%).
Sementara, untuk penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dinilai sangat baik. Ketersediaan air bersih mencapai 70,4% , peningkatan hasil pertanian 58,3%, Ketersediaan pupuk, bibit dan alat pertanian (54,5%), dan Pemerintahan yang transparan dan akuntable (50,4%). Untuk kondisi jalan raya Provinsi Lampung survey Charta Politika membuktikan 53,6% menilai sudah lebih baik.
Adapun metode survey, sampel dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlahsampel dengan jumlah penduduk di setiap Kabupaten. Jumlah sampel sebanyak 800 responden, dengan margin of error + 3.46% pada tingkat kepercayaan 95%.
Survey ini memiliki unit sampling primer survei (PSU) desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 80 desa/kelurahan yang tersebar diProvinsi Lampung. Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti.
Dengan hasil survey ini, Ridho-Bacthiar dinilai memiliki kinerja di atas 70% di sejumlah sektor unggulan, seperti pendidikan dan kesehatan. Juga di beberapa daerah kepuasan masyarakat di atas 70%, seperti dirasakan masyarakat disejumlah kabupaten di Lampung. (rls/*)
