Tim Sat Intelkam Polres Lampura Berkunjung ke Kantor PWI Cabang Lampura, Selasa (20/03/18) (Foto/Dok/Ardi)
Lampung Utara (SL) – Guna mengantisipasi serta memerangi isu Hoax yang kian marak, Polres Lampung Utara mengajak PWI setempat turut serta memerangi isu dan pemberitaan bohong (hoax).
Ajakan itu, dilakukan saat tim Sat Intelkam Polres Lampura berkunjung ke kantor PWI Cabang Lampura, Selasa pagi (20/03/2018).
Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara, Jimi Irawan, mengapresiasi serta mendukung jajaran Polres Lampung Utara dalam memerangi berita hoax.
Dikatakan Kanit Intelkam Aiptu. Mursalin, peredaran berita bohong (hoax) semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
“Untuk itulah, Polrest Lampura mengajak insan pers, melalui PWI Cabang Lampura, agar senantiasa melakukan filter atau menyaring isu dan pemberitaan yang tidak jelas sumber informasinya,” tutur Aiptu. Mursalin.
Sebelumnya, PWI Pusat telah mendengungkan untuk memerangi isu dan berita hoax. Menurut Jimi, kehadiran wartawan, dalam hal ini PWI, harus menjadi pemegang amanah dengan menerapkan fungsinya dalam mengeliminasi dan memerangi khususnya berita hoax pada masyarakat.
Pers merupakan salah satu pilar keempat demokrasi. Perannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Yaitu dengan menyajikan berita berita sejuk, berita motifasi, dan bukan berita yang dapat memecah belah.
“Kendati demikian, bukan berarti pers tidak boleh melakukan kritik. Hanya saja, kritik yang ditulis bukan bersifat provokasi tetapi yang bersifat membangun,” kata Jimi.
Keberadaan Pers mampu mendorong percepatan pembangunan. Melalui Pers kita dapat tahu tentang perkembangan zaman. “Kalau tidak ada wartawan, kita tidak tahu apa-apa. Karena itu, saya bangga dengan wartawan yang benar- benar bekerja keras dalam menyajikan informasi akurat dan aktual,” ujar Jimi yang diamini seketarisnya, Furkon Ari.
Terkait wacana Polri dalam memmerangi isu Hoax, Seketaris PWI Cabang Lampura, Furkon Ari, menambahkan, pihaknya juga meminta aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku penyebar berita hoax dan dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Saya minta polisi mengusut tuntas jika adanya berita hoax yang kini tengah meresahkan masyarakat. Berita dan isu hoax akan merugikan masyarakat dan memecah belah persatuan bangsa,” tutup Furkon. (ardi/rls)
Bandarlampung (SL) – Pemberitaan yang diterbitkan dalam media online suarapedia.com tidak berimbang terkait kampanye pasangan calon nomor tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia di Lapangan Umpu Bhakti, Way Kanan, Senin, 19 Maret 2018.
Hal ini disampaikan Koordinator Media Center Tim Kerja Pemenangan Arinal Djunaidi – Chusnunia, Ali Imron kepada awak media Selasa, 20 Maret 2018.
Menurutnya, berita berjudul “Warga Blambanganumpu Tuding Tim Cagub Arinal-Nunik Pembohong” tidak disebutkan nama warganya yang diterbitkan di website suarapedia.com Senin, 19 Maret 2018 diposkan pada pukul 09.05 WIB. “Dalam elemen jurnalistik dijelaskan sumbernya harus jelas.
Dalam isi berita disebut warga tapi tidak ada namanya dan tidak ada keberimbangan pernyataan dari Tim Kampanye Arinal – Nunik,” ucapnya.
Ali Imron yang juga mantan jurnalis ini juga melihat berita tersebut sangat tendensius dan merugikan paslon.
“Judulnya sangat tendensius dan menyerang paslon serta tidak coverbothside. Kami keberatan dengan pemberitaan itu. Kita minta berita dicabut dan diganti isinya sesuai fakta sebenarnya dilapangan,” pintanya.
Anggota DPRD Lampung ini juga menjelaskan bahwa tim kampanye tidak menjanjikan kepada warga untuk hadirnya Ustadz Solmed dilokasi kampanye.
“Tidak ada kita menjanjikan Ustadz Solmed dalam kampanye di Way Kanan. Kalau tidak dicabut kita akan melakukan langkah hukum,” tegasnya.
Pasangan Arinal – Nunik, lanjut Imron, dalam setiap kampanyenya selalu mengedepankan kejujuran dan sikap-sikap terpuji lain.
“Pak Arinal mengajarkan pada timnya untuk berpolitik secara santun. Jangan sampai demokrasi kita dirusak dengan hal hal yang negatif, dengan mengadu rakyat dengan calon,” kata Imron.
Dia menambahkan bahwa profesi jurnalis di lapangan sangat mulia jangan sampai karena tidak berimbang dalam melakukan tugas, membuat nama jurnalis menjadi buruk.
“Ini bisa jadi preseden buruk jurnalisme bila dalam melakukan tugas tidak sesuai fakta. Kami minta agar segera dicabut dan diganti isinya,” tandasnya. (*)
Pemkot Metro Gelar Upacara HUT Provinsi Lampung ke-54 di Lapangan Samber Kota Metro (20/03/18) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro menggelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Provinsi Lampung Tahun 2018, sekaligus penyerahan secara simbolis surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Golongan III-D Kebawah periode 1 April 2018. Upacara yang berlangsung di Lapangan Samber Kota Metro (20/03/18).
Sambutan Pjs. Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Walikota Metro Achmad Pairin, mengucapkan selamat dan Dirgahayu kepada seluruh masyarakat Daerah Lampung, dengan harapa momentum peringatan Hari Jadi ke 54 Provinsi Lampung ini akan semakin memantabkan dan meningkatkan serta memperkokoh tekad dan semangat juang untuk terus membangun dan mengantarkan Provinsi Lampung yang semakin maju dan sejahtera.
“Melalui kesempatan in, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada para pendahulu kita yang berjasa dalam membangun Lampung, serta seluruh masyarakat Lampung yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun Daerah Lampung”, ujarnya.
Achmad Pairin mengucapkan Selamat kepada para Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. “Mudah-mudahan penghargaan berupa kenaikan pangkat ini akan menambah motivasi dan semangat kerja kita bersama untuk bekerja lebih baik, dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya mengabdi untuk Kota Metro Bumi Sai Wawai yang sama-sama kita cintai”, kata Pairin.(Holik)
Alat Peraga Mustafa-Aja Yang Hilang (Foto/Dok/Jun)
Bandarlampung (SL) – Alat Peraga Kampanye (APK), empat pasangan calon gubernur Lampung, yang tersebar seantero Provinsi Lampung, dipasang disembarang tempat, dan tanpa pengawasan. Lokasi pemasangan hanya mwmanfaatkan area tembok, atau lahan kosong milik masyarakat. Ironisnya dari empat spanduk, matoritas spanduk nomor 4 bergambar Mustafa-Aja, tidak ada, dirobek oleh orang Tak dikenal.
Dari Fostingan foto lokasi beberapa titik Sempat di aploud masyarakat di media sosial facebook, dan menjadi cibiran pengguna medsos.
“Hufttt.. sudahpun di tackling karena berlari sangat kencang. kini atribut /alat peraga spanduk resmi dari kpu di sobek. alangkah takutnya dengan paslon nomor empat. padahal jelas di peraturan kpu, tak ada dalil atau pasal yang menghentikan paslon untuk terus maju. ayo dong, jentel dan fair,” tulis akun Aisha Arrahma
Menurut dia, sebaiknya KPU dan Panwas perlu memonitor. Jangan sampai kejadian berulang. Ini merugikan paslon dan juga tim. KPU dan Panwaspun pasti dirugikan nama baik dan reputasinya,” tukisnya. (Jun)
Banten (SL)-Lambatnya proses lelang proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berakibat perbaikan dan pembangunan seluruh infrastruktur di pemerintah Provinsi Banten terhambat. Sementara itu waktu berjalan dan di bulan April tri wulan kedua sudah dekat.
Lambannya proses lelang proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten belum menunjukkan progres yang signifikan hingga smpai dengan pertengahan Maret 2018, baru dua paket pekerjaan yang
baru dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banten.
Melihat keadaan ini ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah akan menanyakan hal ini pada gubernur Banten Dr. Wahidin Halim, “Para ASN seharusnya bekerja saja dan jangan mendengarkan isu-isu lain, contohnya terkait mutasi, hal ini juga akan kita tanyakan apabila benar akan dilakukan mutasi Gubernur harus segera melakukan mutasi,agar semua berjalan,” kata Ketua DPRD Banten, Selasa (20/3).
Sebelumnya Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan, Najib Hamas mengatakan, Februari kemarin Komisi IV sudah menggelar rapat koordinasi dengan mitra komisi yang salah satunya membahas tentang pekerjaan konstruksi. “Terkait evaluasi lelang pekerjaan fisik, kami sudah rakor bulan lalu. Intinya Komisi IV mengharapkan agar OPD segera mengirim daftar pekerjaan yang akan dilelang ke ULP supaya segera bisa diproses lelangnya,” ujar politisi PKS ini, kemarin.
Terutama, kata dia, proyek-proyek fisik yang besar harus disegerakan. Hal tersebut agar tidak lagi terjadi gagal lelang. “Jangan sampai kayak tahun kemarin ada infrastruktur yang nilainya Rp 1,6 triliun gagal. Begitu mau dilelang lagi sudah tidak cukup lagi waktunya. Diharapkan tidak ada kejadian gagal lelang karena kendala teknis di OPD,” tuturnya. Dia meminta Kepala ULP bekerja optimal agar seluruh kegiatan fisik bisa segera dilelang dan pembangunannya nanti bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Proses lelang memang membutuhkan waktu cukup lumayan. Oleh karena itu, ke depan proses ini harus lebih awal lagi,” ucapnya.
Terkait kegiatan lelang infeastruktur di pemerintah provinsi Banten menurut informasi dari laman lpse.bantenprov.go.id,lelang baru dua paket pekerjaan infrastruktur yakni Belanja Konstruksi Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Jalan Lopang – Banten Lama senilai Rp 7,12 miliar dan Pemeliharaan Jalan KP3B senilai Rp 3,94 miliar. Sedangkan sisanya, lelang proyek didominasi jasa konsultasi badan usaha yang senilai ratusan juta rupiah.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten, Dr Mahdani menerangkan bahwa sampai saat ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten menerima 273 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 41 di antaranya sudah selesai lelang. Sementara 232 paket lainnya masih dalam proses. “(Pekerjaan) fisik ada dua yang sudah ada pemenangnya, yaitu pembangunan asrama Badan Diklat (sekarang BPSDM), sama satu lagi saya tidak hafal,” kata Mahdani, Senin (19/3/2018).
Ia menjelaskan, saat ini sebagian proyek fisik sedang dikaji ulang oleh kelompok kerja (pokja) ULP dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kaji ulang tersebut, kata dia, sebagai salah satu prosedur sebelum paket ditayangkan di ULP. “Memang sebelum lelang itu kan harus kaji ulang. Jangan sampai misalnya ada yang tidak lengkap, jadi kita periksa ulang,” kata Mahdani
Mahdani juga menegaskan, adanya pengkajian ulang, dimana kaji ulang dilakukan untuk mengkroscek kembali paket pekerjaan yang notabene membutuhkan waktu lama dan menelan biaya besar. ”Ini untuk yang proyek konstruksi, kalau yang kecil-kecil enggak. Supaya final dulu dari dinas, setelah itu masuk ULP baru tayang. Misalnya proyek fisik waktunya 150 hari itu dipastikan dulu, sudah final belum. Jangan sampai nanti tertulisnya 150 hari tapi pelaksanaannya enggak selesai,” katanya
Selain itu, kaji ulang dilakukan untuk menghindari anggapan adanya ‘permainan’ di ULP. “Kalau udah tayang kan enggak bisa ada perubahan lagi. Nanti kalau ada perubahan-perubahan, dikira ULP ada apa lagi kan. Jadi sekarang bertahap oleh pokja diberi pertimbangan-pertimbangan nanti teknisnya dinas yang mengubahnya,” ucapnya.
Di tempat terpisah BTR seorang pengusaha lokal Banten,dengan lambatnya lelang infrastruktur ini akan berdampak pengusaha, terlambatnya penyerapan anggaran,penyempitan waktu pekerjaan serta target kunerja ASN itu sendiri, sedangkan bagi pengusaha dengan waktuvyang sempit akan berdampak pula pada hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Sebab, gangguan cuaca kita tidak bisa hindari, “kalau waktu mepet, yang rugi ya kami para pengusaha,” tegas BTR pada wartawan 20/3 .(Ahmad Suryadi)
Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan dan Peternakan Membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Peternakan (Musrenbangbunnak) Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Arinas, Selasa (20/03/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan mengembangkan agrowisata berbasis kopi di Kabupaten Lampung Barat, agrowisata berbasis lada di Kabupaten Lampung Timur, dan agrowisata kakao di Kabupaten Pesawaran. “Untuk itu diharapkan dukungan dari Kabupaten sentra untuk dapat mewujudkan pengembangan kawasan agrowisata tersebut,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hery Suliyanto saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Peternakan (Musrenbangbunnak) Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Arinas, Selasa (20/03/2018).
Asisten Hery juga mengatakan Perkebunan dan Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dessy Desmaniar Romas dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan perkebunan dan peternakan sercara komprehensif dan terpadu dengan mensinergikan semua sumberdaya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. “Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan melalui penerapan sistem agribisnis berkelanjutan serta derajat kesehatan hewan/ternak untuk kesejahteraan pekebun dan peternak,” terang Dessy.
Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai sasaran di antaranya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan, serta pemenuhan pangan asal hewan/ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. “Oleh sebab itu dipandang perlu adanya aspek penguatan koordinasi, pendampingan dan pembinaan pembangunan perkebunan dan peternakan yang sifatnya partisipatif baik di pusat maupun daerah. Salah satunya melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung ini”, lanjut Dessy.
Musrenbang bunnak ini diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari Dinas yang membidangi Perkebunan dan Peternakan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, jajaran Dinas Lingkup Pertanian Provinsi Lampung, Instansi Vertikal Lingkup Pertanian Wilayah Lampung, TP4K Provinsi Lampung, Bappeda, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta Asosiasi Bidang Perkebunan dan Peternakan. (Humas Prov)
Aksi Erotis Tiga Waria Yang Tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung, Selasa (19/03/2018)
Bandarlampung (SL) – Ketua Umum erantas Narkoba dan Maksiat (BNM RI) Fauzi Malanda menyayangkan aksi erotis tiga waria yang tampil di Media Gathering Aniversary ke-3 Horison Hotel Bandarlampung pada Selasa (19/03/2018) malam.
Fauzi berujar, dengan dipertontonkan tiga waria yang menyanyi dan menari itu sama hal mendukung adanya lesbian gay byseksual dan transgender (LGBT).
“Sama saja dengan mendukung LGBT,” ucap Fauzi. Fauzi mendesak management Horison Hotel untuk tidak mempertontonkan aksi serupa di Lampung.
“Kalo di luar Lampung silahkan,” tegasnya. Lampung kata Fauzi masih kental dengan budaya Timur. Pun amat menjaga norma-norma kehidupan dan agama. “Management Hotel Horison sama saja pelaku LGBT,” kata Fauzi.
Fauzi menuturkan, jika hal ini masih terulang, pihaknya akan mensikapi masalah ini dengan serius, dengan meminta pemangku kebijakan di Bandarlampung untuk menutup Hotel Horison. “Apalagi sejak awal keberadaan Hotel Horison bermasalah,” imbuhnya.
Fauzi berujar, waria adalah laki-laki normal, namun karena perilaku yang gemah gemulai bukan karena dibuat-buat, karena bawaan dari lahir (gen).
Untuk itu kata Fauzi, waria bukan untuk dipertontonkan namun harus disadarkan. “Kalo dipertontonkan, sama saja mendukung LGBT,” tandasnya.
Fauzi menghimbau, ada baiknya pihak Hotel Horison memberikan hiburan atau tontonan yang mendidik. “Kan banyak penyanyi atau penari yang baik. Enggak harus waria,” ujarnya.
Diketahui, ratusan undangan yang hadir pada acara Media Gathering perayaan Anniversary ke-3 Hotel Horison Lampung, dikejutkan dengan kemunculan tiga Waria (wanita pria) yang meliuk-meliuk mengikuti irama lagu Mahadewi “Wanita Paling Seksi”.
Setelah beberapa saat menghibur undangan dari atas panggung, ketiga Waria itupun turun menghampiri sejumlah undangan dan mengundang gelak tawa.
Sebagian undangan, juga seakan tidak ingin kehilangan momen dan mengabadikan tingkah abnormal dari ketiga Waria tersebut.
Meskipun penampilan ketiganya telah usai, para undangan masih riuh mengulasnya sambil tertawa lepas merasa geli, sepertinya terhibur sekali. (red)
Hearing DPRD Kota Bandarlampung Membahas Pembangunan Flyover di Jalan Pramuka-Indrabangsawan
Bandarlampung (SL) – DPRD Kota Bandarlampung, menyayangkan akan keretakan yang terjadi pada pembangunan flyover di Jalan Pramuka-Indrabangsawan. Dan hal ini juga lantaran kecerobohan dari pengawasan yang dilakukan Dinas PU terutama PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sehingga terjadinya kelalaian.
Demikian, terungkap dalam hearing yang digelar Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, bersama Dinas PU, kontraktor PT Dewanto Cipta Karya, LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Ahli teknis kontruksi UBL IB Ilham Malik dan juga Ketua DPRD Wiyadi, Ketua Komisi III Wahyu Lesmono, Sekretaris A. Riza, serta segenap anggota, Wiwik Anggraini, Yuhadi, Dedi Yuginta, Jauhari, Erika Novalia Sani, Agusman Arif.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi yang mengaku sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, menyatakan sangat kecewa atas masalah yang sempat viral di media massa ini. “Saya sering mendapatkan aduan dari masyarakat atas kondisi flyover itu. Kalau begini kan bikin kecewa. DPRD dalam hal ini sudah pasang badan, tapi mengapa malah kesannya tidak baik. Pemerintah Kota Bandarlampung ini tidak punya uang, tapi untuk mengentaskan masalah kemacetan yang diinginkan masyarakat, makanya kami memperjuangkan hal ini. Tapi kalau begini kan, kami yang sering kena tembak, apalagi ngebangunnya itu memakai uang pinjaman,” ujar Wiyadi, dalam hearing Selasa (20/3).
Atas masalah itu terus Politisi PDIP ini, dirinya meminta agar Komisi III melakukan pengawasan sampai permasalahan tersebut benar-benar tuntas. “Saya minta kepada Komisi III DPRD Bandarlampung untuk mengawasi hal ini sampai clear, apalagi beban ini cukup berat bagi DPRD, lantaran pembangunan itu memakai uang pinjaman,” tegasnya.
Wiyadi menilai, pembangunan proyek jalan layang (flyover) yang berada di ruas Jalan Pramuka-Indra Bangsawan dirasa dikerjakan asalan dan penuh keteledoran. “Kami DPRD yang mengesahkan anggaran, artinya dalam hal teknis kepercayaan yang diberikan kepada Dinas PU kepada kontraktor tidak diamanahkan dengan baik, dengan adanya keretakan ini tentu ini sangat ceroboh sekali, apalagi keretakan terjadi sebelumnya, dan belum ada perbaikan, kalau kami gak pantau pasti tidak ada perbaikan, kami minta pertanggung jawaban dari pelaksana teknis kegiatan,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung, Wahyu Lesmono juga menilai bahwa kontraktor bekerja sembrono. “Kita ini mengutamakan keselamatan masyarakat, kalau estetika ngapain kita kemarin anggarkan pembangunan itu. Kalau kerjaannya begini, kan jadi menimbun kesan yang tidak baik,” tegasnya.
Senada Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung, Ahmad Riza menambahkan, bahwa kontrol dan pengawasan tidak berjalan dengan secara maksimal. “Kami melihat pengerjaan ini terkesan asal-asalan. Kalau boleh membandingkan dengan flyover yang lain, flyover ini lah yang sangat buruk,” jelas Riza.
Di lain sisi, Rosidin, pengawas kontraktor PT Dewanto Cipta Karya menjelaskan, keretakan yang terjadi pada bantalan beton (Rc Plate) flyover, tidak berpangaruh pada kekuatan konstruksi bangunan. “Rc Plate itu kan hanya untuk estetika saja, jadi keretakan yang ada tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan bangunan,” kata Rosidin.
Nah, plat itu, kata Rosidin, sebenarnya sebagai pengganti alat bantu untuk pengganjal cor beton.
“Kami akui ada kelalaian dari kami dan memang retak itu terjadi sewaktu pengecoran dilakukan, jadi intinya, plat RC itu sebenarnya hanya sifatnya untuk membantu pengeringan beton struktur lantai ketika beton lantai sudah mencapai mutu yang diinginkan tugasnya, untuk saat ini plat tersebut hanya menjadi icon atau estetika saja tidak lebih,” kata dia.
Sementara, perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung, Sugito, menilai bahwa kontraktor lalai dalam melakukan pengerjaan. Kemudian, ia juga menyarankan pemerintah kota (pemkot) untuk mendatangkan tim ahli yang memang berkompeten dalam hal tersebut. “Kami dari LPJK menilai bahwa kontraktor memang lalai, dan itu harus sportif diakui oleh kontraktor. Namun alangkah lebih baiknya pemkot menghadirkan orang yang memang ahli dalam bidang itu, agar penilaian tentang keadaan flyover tersebut bisa kita dapatkan dengan se-objektif mungkin,” kata dia.
Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung, Syamsul Rahman mengakui ada kelalaian dalam pengerjaan, dan berjanji akan meningkatkan fungsi pengawasan. “Memang ada kelalaian dan keteledoran dalam pengerjaannya. Keretakan itu terjadi saat melakukan pengecoran dan diketahui oleh kontraktor. Tapi salahnya pihak kontraktor tidak langsung melakukan perbaikan pada keretakan tersebut,” tandasnya.
Lampung Utara (SL) – Kematian Yogi Andhika bin Rosyid pada 15 Juli 2017 silam, menyimpan sebuah misteri besar. Semasa hidupnya, almarhum merupakan sopir pribadi ‘Tokoh Wahid’ yang saat ini sedang dalam masa cuti diluar tanggungan negara.
Ibunda kandung almarhum Yogi Andhika, FH (53), warga Kecamatan Tanjung Seneng Bandarlampung, didampingi keluarga dan Kuasa Hukumnya, Riza Hamim, SH & Rekan, mendatangi Mapolrest Lampung Utara, pada Selasa, (20/03/2018), sekira pukul 13.00 WIB, guna memberikan aduan.
“Peristiwa nahas itu terjadi sekitar 7 (tujuh) bulan yang lampau. Ketika itu, anak saya Yogi Andhika pulang ke rumah dengan sekujur tubuh penuh luka dan memar. Kepala bagian belakangnya pecah. Di punggungnya penuh dengan luka semacam sundutan api rokok. Bahkan ketika itu, anak saya sempat mengeluarkan muntah dengan darah yang mengental,” tutur FH, kepada Sinar Lampung, usai memberikan laporan.
Dikatakannya lebih lanjut, dengan perasaan yang hancur lebur dan penuh tanda tanya, dirinya bersama dengan keluarga dengan serta-merta mengantarkan almarhum Yogi Andhika ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek guna memberikan pertolongan pada anaknya tersebut.
“Almarhum Yogi hanya mampu dirawat selama 5 (lima) hari. Karena kami tidak memiliki biaya untuk pengobatan, maka diputuskan untuk merawat almarhum di rumah. Meskipun pihak rumah sakit melarang karena kondisi almarhum Yogi saat itu sangat parah dan masih membutuhkan perawatan intensif,” ujar ibunda almarhum.
Menurut keterangan keluarga almarhum yang disampaikan saat almarhum Yogi Andhika dirawat di rumah bahwa dirinya sempat mengalami penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum dekat dalam lingkaran ‘Tokoh Wahid’ dimaksud.
Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga korban, Riza Hamim, masih enggan berkomentar.
“Saat ini kami belum bisa memberikan keterangan. Biarkan pihak yang berwajib menjalankan tugasnya terlebih dulu. Untuk maksud kedatangan kami kemari, silakan rekan-rekan media tanyakan langsung dengan Kapolres,” ujar Riza Hamim saat dikonfirmasi sejumlah wartawan. (juniardi/tim)
Lampung Timur (SL) – Buruh rumah tangga Ka (52), warga Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, harus berurusan dengan Polisi, karena kerap kencan dan menyetubuhi anak majikannya sendiri, Bunga (17).
Ka ditangkap Pilisi Polsek Sekampung Udik, Senin (19/3), berdasarkan laporan orang tua korban, yaitu majikannya sendiri, dan kini Ka mendekam di sel Polsek Sekampung Udik.
“Sehari hari pelaku bekerja dirumah korban, jadi sering ketemu sehingga pelaku menaruh hati kepada anak majikannya,” kata Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto melalui Kapolsek Sekampung Udik, Iptu Sudarli, Senin (19/3).
Menurut Sudarli, pelaku melakukan perbuatan itu dengan cara merayu korban agar mau dinikahi. Kemudian pelaku mengajak korban mandi di Taman Purbakala, Pugung Saharjo, dan melakukan perbuatan itu di samping pemandian.
“Sejak kejadian itu, pelaku terus mencabuli korban hingga puluhan kali. Pelaku melakukannya dilokasi dan waktu yang berbeda,” kata Kapolsek.
Diduga tak tahan dengan perlakuan pelaku, kemudian korban melaporkan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Dari situ orangtua korban melaporkan pelaku ke Kantor Polisi. “Akhirnya kami menangkap pelaku tanpa perlawanan. Kami juga mengamankan barang bukti pakaian korban yang dikenakan saat kejadian,” katanya. (rdr/nt/*)
