Masyarakat Lampung Timur Masih bertahan di Tenda Penampungan
Lampung Timur (SL) – Ratusan warga masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, masih bertahan hidup di tenda pengungsian, karena daerahnya masih terendam banjir. Terdata sekitar 412 Kepala Keluarga (KK) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, dan 132 KK di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, yang menjadi korban, dalam bencana banjir tersebut.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur, Puteri Ernawati, pada Rabu (14/3), mengunjungi dan memantau langsung kondisi warga terdampak banjir tersebut, sambil memberikan bantuan berupa makanan dan minuman.
Pihaknya menyampaikan rasa turut berduka akibat bencana banjir tersebut, dan mengharapkan semua korban bisa bersabar, serta tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini. (lp1/nts/*)
Pjs. Gubernur Lampung Ketika Melantik Uliantina Meiti Sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Rabu (14/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno berpesan agar program gerakan membangun desa saburai yang bersinergi dengan Kampung KB. Hal itu diungkapkan Didik ketika melantik Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung Uliantina Meiti, Rabu (14/3/2018) sore di Ruang Abung Balai Keratun. “Saya berpesan agar program gerakan membangun desa saburai yang bersinergi dengan Kampung KB terus dikawal serta di evaluasi secara periodik sehingga perkembangannya bisa terus terpantau,” ujarnya.
Menurut Didik, program KB di Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa angka kelahiran (total fertility rate /TFR) Provinsi Lampung mengalami penurunan yang sangat siginfikan dari 2,7 per-wanita (pada tahun 2012) menjadi 2,35 per-wanita (tahun 2017).
Ia mengatakan, bahwa Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa dan laju pertumbuhan penduduk 1,4 membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam penggarapan pembangunan. Oleh sebab itu, program KB harus menjadi salah satu program prioritas pemerintah agar laju pertumbuhan penduduk tidak menjadi beban.
Terkait dengan pelantikan Kepala Perwakilan BKKBN Lampung Uliantina Meiti berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 116/KP.05.01/PEG/2018 tanggal 6 Maret 2018. Didik meminta agar kepala perwakilan yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kinerja nya sehingga peserta KB lebih banyak dan meningkat. “Saya minta agar meningkatkan kinerja sehingga peserta KB lebih banyak dan meningkat, paling tidak angka kesertaan- KB bisa kembali seperti dua tahun yang lalu,” ungkap Didik.
Sementara itu, usai dilantik sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Uliantina Meiti mengatakan dirinya akan fokus pada gerakan perbaikan gizi balita serta peningkatan program 1000 hari pertama kehidupan (HPK) mengingat jumlah pertumbuhan penduduk Lampung yang cukup tinggi berada dikelompok usia balita agar tidak terjadi masalah stunting (gizi buruk) pada balita.
“Penyebaran penduduk Lampung jika dilihat kelompok umur, balita merupakan kelompok yang paling tinggi, sehingga yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas kesehatan balita serta program 1000 hari kehidupan. Jangan sampai anak-anak mengalami stunting, untuk saya meminta agar para mitra kerja dilapangan khususnya kader KB untuk memahami bagaimana cara program 1000 hari kehidupan, sehingga baik anak dan ibu sehat dan bergizi,” ungkap Uliantina.
Ia juga mengatakan BKKBN bekerjasama dengan sektor lain akan memaksimalkan fungsi Kampung KB untuk meningkatkan kesertaan alat kontrasepsi maupun kualitas ketahanan keluarga di Provinsi Lampung. “Angka SDKI 2017 Provinsi Lampung yang menunjukkan kontrasepsi secara moderen menurun, artinya masyarakat banyak yang menggunakan kontrasepsi secara tradisonal, itu yang akan kami garap secara prioritas. Dengan adanya kampung KB adalah sasaran kita untuk meningkatakan kualitas keluarga, BKKBN bekerjasama dengan lintas sektor melalui program ini,” tutup Uliantina. (Humas Prov)
Hi Ardiansyah foto bersama usai pelantikan Advokad. (foto/dok/ist)
Bandarlampung (SL) -Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Said Umar Bobsaid, melantik 104 advokad baru, di Aula Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Termasuk salah satunya Hi. Ardiansyah (Direktur Radar Lampung Grup) yang juga turut dilantik sebagai advokat, Rabu (14/3).
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Nasional Herman Dulaimi dalam sambutannya meminta para advokat untuk bekerja dengan profesional dengan menjunjung tinggi kode etik dan mengacu UU Nomor 18/2003 tentang Advokat.
“Junjung tinggi profesi advokat jangan sampai menciderai dan mencoreng nama baik advokat,” katanya.
Kendati dilantik sebagai advokat di Lampung ia mengatakan 104 profesi advokat bisa bekerja diseluruh Indonesia untuk menangani perkara hukum.
Kepada sinarlampung.com Ardiansyah yang akrab disapa Bang Acha, meminta dukungan dan doa, agara profesi barunya, dapat bermanfaat dan menjadi berkah. “Kawan, sahabat dan saudaraku semua. Saya mohon doanya. Semoga profesi baru saya sebagai advokat membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Sehingga profesi ini akan membantu saya untuk mendapatkan ridha Allah dan menjadikan jalan untuk saya mendapat Jannah Allah di akherat kelak. Terima kasih atas doa dan dukungannya,” kata Acha. (rdr/nt/*)
Plt. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis Mewakili Pemprov Lampung, Menyampaikan Dukungan Dalam Pengembangan Agribisnis Perunggasa, Saat Acara Pelantikan Pinsar Petelur Nasional (PPN) Wilayah Lampung Tahun 2018-2023 di Hotel Emersia, Rabu (14/03/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pengembangan agribisnis perunggasan agar maju, tangguh dan efisien sehingga mampu meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam acara Pelantikan Pinsar Petelur Nasional (PPN) Wilayah Lampung Tahun 2018-2023 di Hotel Emersia, Rabu (14/03/18).
Hamartoni mengatakan pembangunan di bidang peternakan/perunggasan Provinsi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai peyangga berbagai kebutuhan terutama sektor pangan bagi Provinsi DKI, Banten, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jambi serta provinsi lainnya di Sumatera melalui produk primer yang dihasilkan petani, peternak, nelayan dan lainnya.
“NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 104,19. Artinya bahwa usaha pada sub sektor perunggasan khusunya memiliki prospek yang sangat cerah dan Pemerintah Provinsi Lampung “, ujarnya.
Lebih lanjut Hamartoni mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung sangat banyak di bidang peternak maupun pertanian maupun bidang lainnya.
Salah satunya perbaikan infrastruktur jalan yang kian mantap sehingga arus barang jasa menjadi lebih lancar. Selain itu di bidang pertanian, Provinsi Lampung mampu memenuhi target produksi padi 2017 dari Kementerian Pertanian RI yakni 4,4 juta ton gabah kering giling (GKG).
“Selain itu, Lampung juga ditargetkan menjadi lumbung ternak nasional dan sudah menjadi perhatian Bapak Presiden dan pengusaha peternak merupakan bagain dari terwujudnya upaya tersebut. Sehingga pengusaha peternak diharapkan terus memacu kinerja dan juga kualitas SDM yang ada sehingga kita dapat berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan”, tambahnya.
Terakhir Hamartoni berharap PPN wilayah Lampung terus menjalin kerjasama dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada periode berikutnya
“Selamat atas dilantiknya PPN Wilayah Lampung. Semoga dapat menjalankan dan mengemban amanah sesuai dengan visi dan misi organisasi”, tambah Hamartoni.
Ketua PPN Wilayah Lampung Jenny Soelistiani berharap dengan dikukuhkannya organisasi peternak ini dapat menjadi wadah yang lebih responsif yang didasari rasa saling terbuka, saling percaya, saling bekerjasama, saling mendukung dan saling membantu meningkatkan produktivitas dibidang peternakan.
Selain itu ia juga berharap 2 kecamatan yaitu Purbolinggo Lamtim dan Gading Rejo Pringsewu dapat dikukuhkan sebagai setra peternak ayam petelur Lampung.
Sementara Ketua Presidium PPN Pusat Yudianto Yosgiarso mengatakan pihaknya berharap organisasi ini mampu menyatukan gerak langkah peternak untuk selalu bekerjasama, saling mendukung dan memecahkan masalah bersama sehingga kelangsungan usaha peternak bisa terus bertahan hingga generasi ke generasi.
Dalam acara ini juga dilakukan MOU antara Pinsar Petelur Nasional (PPN) dengan Universitas Lampung Fakultas Pertanian dan Politeknik Negeri Lampung serta Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan di Provinsi Lampung dalam rangkan menambah keterampilan siswa dan mahasiswa. (Humas Prov)
Club Otomotif Berfoto Bersama Direktorat Lalulintas Polda Lampung, Rabu (14/3) (Foto/Dok/Jun)
Bandarlampung (SL) – Direktorat Lalulintas Polda Lampung terus bersinergi dengan klub mobil maupun sepeda motor sebagai mitra, dalam mensosialisasikan keselamatan berkendara.
Kini Ditlantas Polda Lampung juga mengajak para anggota klub tersebut untuk melawan penyebaran Informasi hoax, dan ujaran kebencian. Setidaknya komunitas yang diajak memerangi informasi palsu tersebut yakni, Mercedes Benz Club Lampung, Pajero Lampung, Nmax Lampung, KNC Lampung, dan HDCI Lampung. Total ada 35 klub motor yang ikut, meramaikan dekorasi anti hoax tersebut.
“Saat ini kan ujaran kebencian sudah tidak Padang mata, dimana-mana selalu ada, bisa diakses dan didapat masyarakat. Ini salah satu langkah kita mendorong peredaran informasi hoax,”ujar Dirlantas Polda Lampung Kombespol Kemas Ahmad Yamin, Rabu (14/3).
Menurut Yamin, mitra Ditlantas yakni klub motor dan mobil, mempunyai peran signifikan dalam peredaran informasi. Kegiatan mereka, sosialisasi, touring, hingga donasi bantuan dan berinteraksi dengan pengendara lain, bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kampanye anti hoax.
“Kami sudah berikan ke mereka pola dan tata cara mengenal informasi hoax, kayak liat sumber berita, cek sumber lain, liat pembuatan judul, mereka bisa sosialisasi ke rekan komunitas dan masyarakat sekitar,” kata Yamin.
Tak lupa keselamatan, safety riding dan rata tertib berlalu lintas, juga selau dipatuhi oleh klub motor, dan menjadi mitra Polisi dan mensosialisasikan hal tersebut.
“Dalam oprasi keselamatan Krakatau ini juga mereka bantu kita,” ungkapnya. (Jun)
Pengendara Motor Yang Tewas Tertimpah Pohon Tumbang di Serengsem, Rabu (14/3/18)
Bandarlampung (SL) – Jenazah korban yang tertimpa pohon tumbang, langsung di evakuasi petugas BPBD , Rabu (14/3/2018).
Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Serengsem Bandarlampung. Andyo Sulistio (56), warga jalan Ikan Ekor Kuning, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Selatan, tewas akibat tertimpa pohon tumbang di jalan Bakauheni KM. 13, Panjang, Srengsem Bandar Lampung, Rabu (14/3/2018) sekitar pukul 16.30 WIB.
Ia meregang nyawa saat motor Yamaha Vixion bernomor polisi BE 7073 YX yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang, akibat hujan dan angin yang berhembus cukup kencang, ketika melaju dari arah By Pass melewati Jalan Yos Sudarso.
Korban mengalami luka berat di kepala. “Korban tertimpa pohon kedondong yang tumbang, akibat angin kencang dan rubuh. Pengendara meninggal di tempat,” ujar Kabid Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana BPBD Bandar Lampung M. Rizki, Rabu (14/3).
Petugas BPBD Bandar Lampung pun langsung terjun mengevakuasi jasad korban, memanggil ambulans dan memotong batang pohon yang menimpa korban dan menutupi jalan. “Jenazah korban, dibawa ke RSUDAM,” katanya.
Atas kejadian ini, tak henti-hentinya BPBD menghimbau agar pengendara berhati-hati jika berkendara di jalan yang terdapat pohon besar, berjalan ataupun memarkirkan kendaraan. “Masyarakat juga kalau ada pohon mau Tumbang, segera hubungi, biar kami sama Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bisa menang pohon. Supaya potensi menimpa korban, bisa diantisipasi.
Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Berantas Narkotika dan Maksiat Indonesia (BNM RI), Fauzi Malanda mengapresiasi Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) akan menjajaki kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengadakan tes urine dengan proyeksi anggaran Rp1 miliar bagi 2.901 pegawai kabupaten setempat. “Kita apresiasi, itu bentuk perhatian pimpinan pada PNS untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan PNS Tubaba,” kata Fauzi, Rabu (14/03/2018).
Namun kata Fauzi, ada baiknya jika tes urin tersebut melibatkan pihak eksternal yang di luar dari BNN, Polisi dan Pemda setempat. “Apabila tidak melibatkan pihak independent, dugaan ada kongkalikong,” ujarnya. Lembaga independent itupun harus dari luar Pemda tulang Bawang Barat, alasannya kata Fauzi, untuk meminimalisir intervensi pemangku kepentingan setempat.
“Saya tidak sepakat jika ada tim independent yang ditunjuk. Namun harus melibatkan pihak lain, seperti Granat dan kami (BNM RI),” imbuhnya. Fauzi juga mengapresiasi sikap tegas Polresta Bandarlampung yang mengamankan Kabag protokol Pemda Tubaba baru-baru ini dengan mengamankan barang bukti 26 paket kecil berat total 5,5 gram.
“Kita juga beri apresiasi Polresta Bandarlampung yang tidak tebang pilih dalam berantas narkoba,” ucap Fauzi. Fauzi menuturkan, BNM RI akan mendukung dalam percepatan pemberantasan peredaran Narkoba di republik ini. Pun mengajak lembaga-lembaga yang konsen terhadap pemberantasan narkoba untuk membantu aparat kepolisian untuk berbuat. “Kita harus bangkit melawan serangan narkoba dan maksiat. Persoalan berantas narkoba, bukan hanya tanggung jawab Polisi, dan BNN, tapi juga masyarakat, termasuk organisasi masyarakat atau lembaga yang konsen dengan gerakan anti narkotika, salah satunya BNM IR,” bebernya.
Lampung kata dia, masuk zona merah peredaran narkoba, yang sudah menjalar ke anak-anak dan mahasiswa bahkan miris ke kalangan pejabat. (Red)
Bandarlampung (SL) – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) mendorong penuh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dengan pimpinan barunya Susilo Yustinu untuk menindaklanjuti beberapa kasus korupsi yang mandeg. “Contohnya dugaan kasus korupsi anggaran KONI Lampung di tahun 2016 dengan nilai Rp 55 miliar,” ungkap Uchok, Rabu (14/03/2018).
Kejati Lampung lanjut Uchok, harus fokus dan bergerak cepat dengan masalah tindakan korupsi yang selama ini terjadi di Lampung. “Kasus-kasus lama harus segera tuntas, karena kalau ritme Kejati Lampung masih sama seperti yang sebelumnya, Lampung akan terus menjadi zona nyaman para pelaku korupsi,” imbuhnya.
Uchok juga menyoroti kasus korupsi APBD Lampung Timur yang menyeret nama mantan Bupati Satono yang kini menjadi daftar pencarian orang (DPO). Serta masih banyak segudang kasus korupsi Lampung yang belum tuntas bahkan hampir tenggelam. Khususnya korupsi (APBD Lampung Timur) dengan DPO Satono. Belum tertangkapnya Satono padahal Kejaksaan Tinggi Lampung sudah berganti kepemiimpinan sampai enam kali dengan sekarang sangat mencoreng dan menginjak-injak rasa keadilan.
“Hal ini sangat memalukan, bagaimana bisa Kejati Lampung seperti tidak berdaya menghadapi satu orang Satono yang telah merampok duit rakyat dengan nilai sampai Rp 110 miliar,” ungkap Uchok.
Informasi yang dihimpun, Kejati Lampung sudah mengendus masalah itu dan sedang dilakukan pengusutan dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Untuk menyelidiki masalah ini Kejati Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016. Korps Adiyaksa itu memeriksa belasan orang terkait masalah itu, di antaranya, Kabid Umum Koni Lampung Aulia Rivai, pengurus Koni Lampung Rezi Sabata, untuk dimintai keterangan terkait dugaan Tipikor anggaran Koni yang bersumber dari APBD Lampung tahun 2016 itu.
Dalam surat panggilan Nomor B-42/N.8.5/Fd.1/01/2017 tersebut Rezi Sabata dipanggil untuk dimintai keterangan dan diminta membawa dokumen-dokumen Koni. Rezi Sabata dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Bidang Transportasi.
Surat panggilan yang ditandatangani oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Roberth M.Tacoy, SH.MH ini meminta Rezi Sabata untuk menghadap penyidik pada 19 Januari 2017. Publik bertanya-tanya kelanjutan pemeriksaan tersebut. Kepala Seksi Penerangan Kejati Lampung Irfan Nata Kusuma saat dikonfirmasi berulang baik SMS dan telephone enggan menjawab pertanyaan wartawan. (rel/nt/*)
Padang (SL) – HPN 2018 dinilai sangat sukses pelaksanaannya oleh PWI Pusat dan berbagai komentar lainnya dari seantero tanah air. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakat Sumbar dimanapun berada.
Sukses HPN 2018 bukan hanya terbatas pada saat penyelenggaraan saja, namun berbagai komitmen dari Kementerian Pasca HPN 2018 telah menjadi berkah yang luar biasa untuk pembangunan Sumatera Barat.
“Lebih dari 42 program dari kementerian yang akan segera dilaksanakan. Antara lain revitalisasi Seribu Rumah Gadang, penataan kawasan desa terindah di dunia di Pariangan Tanah Datar, jalan tol, pengembangan wisata di Mentawai, kereta api bandara dan lain-lain adalah berkah nyata yang dapat kita rasakan sekarang. Sekarang, tinggal lagi kita memfollow up janji pemerintah pusat kepada kita untuk segera direalisasikan.
Pertemuan Pemprov Sumbar, Pariwisata, dan PWI
Kalau dihitung-hitung, program dari kementerian dan BUMN itu berjumlah Triliunan. Bersyukur kita, karena HPN 2018 membawa berkah yang tak terhingga untuk Sumatera Barat” ungkap Irwan Prayitno Gubernur Sumbar saat bertemu dengan Muhammad Ihsan, Nurjaman dari PWI Pusat dan beberapa pengurus PWI Sumbar di salah satu restoran terkenal kota Padang, Rabu 14 Maret 2018.
PWI Pusat mengutus Ihsan dan Nurjaman ke Padang dalam rangka mengirimkan hasil FGD selama HPN 2018 berlangsung di Sumbar. Hasil FGD ini merupakan komitmen beberapa kementerian untuk mempercepat pengembangan kepariwisataan di Sumbar. Hasil FGD ini juga merupakan komitmen PWI Pusat mengawal berbagai kepentingan Sumbar selama HPN 2018 berlangsung.
Hasil FGD Selama HPN 2018 Berlangsung di Sumbar
Turut hadir dalam pertemuan tersebut pengurus PWI Sumbar, Kadis Pariwisata Oni Yulfian, Kepala Badan Litbang Reti Wafda, Ka Biro Humas Jasman.
Diujung acara, PWI Pusat menyerahkan secara langsung hasil FGD tersebut kepada Gubernur dan Gubernur langsung memerintahkan kepada SKPD yang hadir untuk segera memfollow up nya.
Lampung Utara (SL) – Upaya meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Pemkab. Lampura) dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik terus diaplikasikan Plt. Bupati dr. Sri Widodo dengan konsentrasi pada 3 (tiga) indikator, yakni ramah, cepat, dan profesional.
Terkait hal tersebut, Kasi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara, Firmansyah, mengatakan meski terhitung belum genap 30 hari masa kepemimpinan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, ada perubahan yang signifikan antara sinkronisasi tupoksi ASN dan komunikasi yang terjalin begitu apik.
“Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN di masa kepemimpinan Bapak Sri Widodo, saya begitu termotivasi. Sebab, Pak Sri Widodo sangat luwes dan balance dalam mengaplikasikan tugas pemerintahan dengan kewajiban kami melakukan pelayanan publik,” ujar Firmansyah kepada Sinar Lampung, Selasa, (13/03/2018), di kantornya.
Menurutnya, terkait dengan biaya Beban Kerja (BK) yang dikeluarkan Pemkab. Lampura untuk satu bulan pembiayaan merupakan kompensasi yang layak diterima ASN atas hasil pelaksanaan tupoksinya dengan prinsip berbasis kinerja.
“Artinya, kompensasi yang diterima ASN berdasarkan basis kinerja dalam bentuk beban kerja yang dilakukan setiap harinya. Dengan kata lain, analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja yang digunakan ASN guna menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu,” tuturnya.
Dikatakan Firmansyah, yang gemar dengan tanaman bonsai ini lebih lanjut, dengan dicairkannya dana Beban Kerja bagi ASN di lingkup Pemkab. Lampura memberikan motivasi tersendiri.
“Kebijakan yang diambil oleh Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, dalam hal mencairkan dana BK bagi ASN di Lampura memberikan dampak yang sangat positif. Pengorbanan yang telah kami berikan selama ini terasa dihargai oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dirinya berharap, di masa mendatang, karakteristik kepemimpinan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, agar dapat diadopsi dan terus dipertahankan. (ardi/ist)
