Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung Saat Melakukan Kegiatan Rutin Operasi Keselamatan, Selasa (13/3/18)
Bandarlampung (SL) – Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan kegiatan rutin operasi keselamatan, dengan memberikan tindakan teguran kepada pengguna jalan raya yang tidak menggunakan helm.
Kegiatan Selasa (13/3), di seputaran lalulintas Gubernuran, dipimpin Wakasat Lantas Akp Ridho Rafia, menindak teguran pengendara motor yang tidak menggunakan standar pengamanan di Jalan Raya.
“Kita operasi penyelamatan krakatau, tim dibagi bagi sesuai wilayah, ini di sekitar kantor gubernur melakukan teguran simpatikan kepada pengendara tida menggunakan helm,” kata Ridho.
Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung Saat Melakukan Kegiatan Rutin Operasi Keselamatan, Selasa (13/3/18)
Menurut Wakasat, selama operasi keselamatan, personil Sat Lantas Polresta Bandar Lampung, melaksanakan penindakan pengguran terhadap pengendara yg tidak menggunakan Helm. “Dalam rangka ops keselamatan krakatau 2018, kita lakukan simpati, jika tak juga diindahkan dn berulang, maka tindakan tilang, dan tindakan hukum kita lakukan,” katanya. Nt
Jajaran Polres Metro Jakbar, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Senin (13/3/18)
Jakarta (SL) – Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan gerakan anti Hoax yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kegiatan serentak berlangsung di sejumlah titik wilayah hukum Jakarta Barat. Lokasi Tomang, Slipi, Cengkareng, Kalideres, Grogol, Tambora, dan perempatan Pintu Besar, Selatan, Tamansari. Senin (12/03/2018) pukul 10.15 wib.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH mengatakan, kampanye anti hoax dilakukan beberapa titik lampu pengatur lalu lintas, stasiun kereta api, dan terminal bus di wilayah Jakarta Barat. Petugas mengkampanyekna anti hoax dengan turun langsung ke lapangan bertemu masyarakat.B Termasuk di area Jembatan Besi, Slipi, Stasiun Beos, di terminal Bus, kolong fly over, dan beberapa titik lainnya di Jakarta Barat.
“Acara ini digelar agar semua elemen masyarakat di Jakarta Barat ini dapat pintar memilah informasi yang baik dan benar, kampanye ini pun menandakan Jakarta Barat perang terhadap informasi hoax.” kata Hengki Hargai.
Ditengah-tengah pengendara, Kombes Pol Hengki turun ke jalan membagikan stiker Gerakan Anti Hoax dan bunga mawar sambil menjelaskan bahwasanya aparat kepolisian tengah mensosialisasikan kampanye anti hoax agar masyarakat tidak menjadi pelanggar hoax. Karena sesuai Undang-undang IT No 19 tahun 2016 dimana bagi pelanggar akan terjerat sanksi hukum diatas 5 tahun.
“Mari kita jaga Indonesia, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak dan Pilpres 2019. Jangan mudah percaya berita atau kabar hoax yang belakangan disebarkan orang tidak bertanggung jawab melalui media sosial dan selebaran gelap. Jika ada berita hoax mari bersama-sama untuk Lawan, Kejar, Tangkap, Adili.” kata Hengki Haryadi.
Masyarakat yang mengikuti acara itu memberikan apresiasi, karena acara itu dinilai bermanfaat. Dimas, salah seorang pengendara yang melintas mengatakan, acara ini merupakan aksi nyata kepedulian atas banyaknya berita hoax yang belakangan dinilai meresahkan banyak pihak. “Kalau menurut saya ini bagus ya, karena sekarang lagi hangat hangatnya dan berita bohong itu memang sangat berbahaya. Kita harus jadi pembaca yang cerdas, harus di lihat dan dicek dan ricek, sekarang ini kan banyak banget hoax, jadi memang bagus untuk dideklarasikan seperti in,” kata Dimas. (hnk/nt)
Pihak Sentra Gakkumdu Kab. Lampura, Saat Mendalami Dugaan Hate Speech. (Foto/Dok/Ardi)
Lampung Utara (SL) – Terkait aduan masyarakat Dusun Karya Tani Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara atas adanya dugaan hate speech (ujaran kebencian) dalam orasi politik Calon Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara yang disampaikan pada tahapan Kampanye Dialogis Terbatas, beberapa waktu lalu, di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara kabupaten setempat, pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih melakukan kajian.
Menurut Zainal Bachtiar, Ketua Panwaslu setempat, menyatakan masih banyak yang perlu dilakukan pengkajian atas laporan tersebut, yakni menghadirkan saksi ahli bahasa.
“Masih dalam kajian. Kita masih mendalami permasalahan ini. Dalam waktu dekat akan kita sampaikan kesimpulan akhirnya,” tutur Zainal.
Dijelaskannya lebih lanjut, untuk data terakhir, pihaknya telah mencatat sedikitnya 8 (delapan) pelanggaran, dengan rincian tiga masuk kualifikasi laporan dan lima masuk kategori temuan.
“Untuk data laporan, dua ASN tidak netral dan ada laporan dugaan hate speech (ujaran kebencian). Sedangkan untuk temuan, empat temuan pelanggaran oleh ASN dan satu temuan pelanggaran tidak netral penyelenggara pemilu, yakni PPS Desa Papanrejo,” paparnya.
Untuk pelanggaran yang dilakukan ASN, lanjut Zainal, pihaknya sudah merekomendasikan kepada pihak Inspektorat Kab. Lampura untuk diberikan tindakan. Sedangkan, untuk pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu akan direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Untuk ASN, sudah kita rekomendasikan ke Inspektorat. Sementara, untuk penyelenggara pemilu, kita rekomendasikan ke DKPP,” pungkasnya. (ardi)
Peserta Musda KNPI Lampung 2018, Saat Jumpa Pers Menjawab Kesimpang Siuran Informasi Terkait Musda KNPI Lampung (Foto/Dok/Jun)
Bandarlampung (SL) – DPP KNPI dianggap sebagai biang kisruh Musda KNPI Lampung ke 13 tahun 2018. Untuk itu KNPI se Lampung dan Ormas OKP, minta DPP segera melanjutkan Musda KNPI ke 13 Lampung maksimal Maret 2018. Dan mengecam siapapun yang telah turun campur merusak demokrasi pemuda di Lampung.
Hal itu ditegaskan panitia, dan peserta Musda KNPI Lampung 2018, saat jumpa pers, menjawab kesimpang siuran informasi terkait Musda KNPI Lampung.
Acara Musda di Korem dihadiri oleh seluruh peserta musda dari unsur OKP, DPD KNPI Provinsi, DPD KNPI Kabupaten/Kota, dan Dibuka secara resmi oleh Ketua Umum KNPI Muhammad Rifai Darus, dari unsur DPP KNPI juga hadir Sirajudin Abdul Wahab (Sekjend DPP KNPI). Jubirdarsun (Wasekjend DPP KNPI) dan Arif Rahman (Pengurus DPP KNPI).
Juru bicara Musda KNPI Lampung Ke 13, Wawansyah, menjelaskan sesuai jadwal yang ditetapkan melalui mekanisme AD ART KNPI, Musda digelar di Pondok Rimbawan, namun deklok, lalu berdasarakan hasil kordinasi dengan DPP Musda dilanjutkan di Aula Sudirman Korem 043 Gatam.
“Diacara pembukaan Musda dihadiri Ketua dan Sekjen, pengurus DPP KNPI,” kata Wawansyah, didampingi panitia Musfa, dan Peserta Musda, di Aula sekretariatan KNPI Lampung, di Bandarlampung, Selasa, 12 Maret 2018.
Menurut Wawansyah, berdasarkan AD ART KNPI, dan absensi, peserda Musda KNPI ke 13 2018 ada 73 OKP, dan hadir 63 OKP. Dari 15 DPD yang hadir 13 DPD Kabupaten Kota. “Peserta penuh adalah DPP, DPD1, OKP, DPD 13 Kab Kota, dengan total 79 peserta, itu lebih dari quota korum,” katanya.
Lalu, pelaksanaan di Korem atas inisiatif panitia kordinasi dengan DPP yang dihadiri Ketua Umum dan Sekjen, dan Pengurus teras DPP KNPI, menunjuk Pimpinan sidang lima orang dari unsur DPP, DPD Prov, Kabkota, dan OKP, total lima orang pimpinan sidang.
Pimpinan Sidang dipimpin oleh Jubirdarsun (Wasekjend DPP KNPI), Cikmasuri (Anggota/ Unsur MPID KNPI Provinsi Lampung) Rudian Saputra (Anggota/ Unsur DPD KNPI Provinsi Lampung), Selamet (Anggota/ Unsur DPD KNPI Tulang Bawang), Rahmat (Anggota/ Unsur OKP-GMNI).
“Musyawarah berjalan dengan cukup baik. Tidak ada ketibutan, saat pleno pemilihan Ketua, dibuka penjaringan calon ketua, hanya ada satu calon yang daftar lengkap. Lalu pimpinan sidang meminta calon menyampaikan visi misi, yaitu ada satu Ardito Wijaya, Ketua AMPI Lampung,” katanya.
Bahkan, pimpinan sidang sempat berkali-kali ditawarkan, tapi tidak ada lagi yang maju. Harusnya sesuai AD, ART, calon yang lengkap dan tunggal, maka pimpinan sidang harusnya metetapkan calon tunggal. “Tapi tiba tiba pimpinan sidang dan DPP, meninggalkan musda. Tanpa ada masalah, dan alasan jelas. Disitu muncul kisrus intetrupsi peserta Musda, dan dianggap rusuh maka, Korem menghentikan proses pemilihan itu, antisipasi memanasnya acara, ” katanya.
Lalu berdasarkan kordibasi DPP, Panitia, dan Peserta, acara dilanjutkan di switbell Hotel. Bahkan Kapolda Lampung sempat turun langsung mengamankan dan berkomunikasi dengan DPP dan Peserta. “Kapolda, Kapoltabes, menjamin keamanan, agar acara dilanjutkan, tapi hingga sore hari, DPP justru sudah tidak ada lagi di Bandarlampung, pamitnya mandi, tapi tak ada lagi, ” kata Wawansyah pemegang Mandat Musda sebagai Juru Bicara, Musda KNPI Lampunh, didampingi OKP diantaranya Ridho Garda Pemuda Nasdem, Ketua Kosgoro, PPM, KNPI, PP2A, Angkatan Muda Islam, dan yang lain. (jun)
Bandarlampung (SL) – Menyikapi terhentinya MUSDA Lanjutan KNPI Lampung Ke-XIII yang dilaksanakan Aula Sudirman Korem 043 GATAM Lampung, Jum’at (9-10 Maret 2018), OKP dan KNPI Lampung menggelar jumpa pers dan pernyataan sikap, Selasa (13/03/18).
Musda KNPI semula berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan AD/ART KNPI dan Tatatertib yang telah disahkan forum musyawarah daerah, Kegiatan Musda mendapat jaminan keamanan dari Korem 043 Gatam Lampung, dan mendapatkan izin dari Polesta Bandar Lampung.
Tahapan hingga sampai dengan Sidang Pleno III sesuai Tatib Musda, Pemilihan Ketua KNPI Lampung Periode 2018-2021, hingga batas waktu yang ditentukan hanya ada satu Bakal Calon yang mendaftarkan diri kepada Musda KNPI.
Setelah penyampaian Visi dan Misi dari Calon Ketua KNPI Bung Ardito Wijaya, semestinya tahapan berikutnya menetapkan calon tunggal dan secara Aklamasi menjadi Ketua KNPI Lampung melalui persetujuan peserta musda, tanpa ada alasan yang jelas pimpinan sidang Jubirdarsun (Wasekjend DPP KNPI), menyampaikan kepada forum musyawarah daerah, akan meninggalkan ruangan sidang, keputusan sepihak tanpa meminta saran dengan anggota pimpinan sidang lainnya.
Sontak mendapat instrupsi dari mayoritas peserta musda. Kondisi semula tertib, menjadi riuh terdengar suara protes dari beberapa perwakilan OKP mempertanyakan prihal pimpinan sidang akan meninggalkan arena musda. Pihak KOREM 043 mencegah terjadinya kericuhan, menghentikan sementara kegiatan musda KNPI Lampung.
Hari Kedua, Sabtu Pagi (10/03/2018), Kapolda Lampung Irjend. (Pol). Suntana didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kombes. (Pol) Murbani Budi Pitono, bersama anggota Kepolisian Daerah Lampung setelah mendengarkan adanya laporan terjadi keributan diarena musda mendatangi tempat berkumpulnya Pimpinan Sidang, Peserta Musda dan Kandidat Ketua di Hotel Swiss-Belhotel Bandar Lampung.
Kapolda melakukan dialog langsung dengan panitia, pimpinan siding, perwakilan peserta dan kandidat ketua, dan dilakukan kesepakatan bahwa pelaksanaan Musda KNPI Lampung akan dilanjutkan dengan mendapat jaminan keamanan dari Kepolisian Daerah Lampung.
Pada saat Panitia menyiapkan tempat dan kelengkapan musda serta mengumpulkan peserta musda, kembali Pimpinan sidang dari unsur DPP menghilang dan belakangan diketahui kembali kejakarta tanpa alasan yang mendasar. Panitia berkali kali dihubungi oleh polresta Bandar Lampung tentang kepastian pelaksanaan Musda, sedangkan panitia menunggu kesiapan dari Pimpinan Sidang (Unsur DPP) yang tak kunjung hadir diarena musda.
Saat ini Terjadi kesimpang siuran informasi terkait terhentinya pelaksanaan Musda, Untuk itu demi menjaga kondusifitas dalam dinamika kepemudaan Provinsi Lampung, serta menjaga Mahwah Komite Nasional Pemuda Indonesia, maka kami atas nama Pemuda-Pemudi Lampung yang bernaung dalam rumah besar bernama KNPI menyatakan hal-hal sebagai berikut :
Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan, menghargai perbedaan, dan menghormati Keragamaan Suku Bahasa dan Agama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung mengutamakan Musyawarah dan Mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam proses demokrasi dalam organisasi kepemudaan.
Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung mengecam dan mengutuk terhadap siapa saja pihak yang memprovokasi terjadinya kericuhan dalam pelaksanaan Musda KNPI Lampung.
Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung meminta pertanggung jawaban DPP KNPI untuk segera melaksanakan MUSDA Lanjutan Ke-XIII KNPI Provinsi Lampung sampai batas waktu Akhir Maret 2018.
Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung berhimpun dan bernaung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia dibawah kepengurusan DPP KNPI yang dipimpin Muhammad Rifai Darus (Ketua Umum) dan Sirajudin Abdul Wahab (Sekretaris Jendral). (rls)
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Islamic Center, Kota Agung, Tanggamus, Selasa (13/3/18)
Tanggamus (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 Kabupaten Tanggamus tahun 2018 di Aula Islamic Center, Kota Agung, Tanggamus, Selasa (13/3/2018).
Musrenbang yang bertema “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Pariwisata untuk pertumbuhan yang Berkualitas” itu akan berangsung 3 hari dari tanggal 13 sampai 15 Maret 2018.
Didik menyampaikan selamat sekaligus bangga karena Musrenbang RKPD Tanggamus merupakan kedua yang tercepat di Provinsi Lampung. Ini merupakan bukti dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangamus untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan dengan menjaring seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat.
“Meskipun musrenbang selalu dilaksanakan setiap tahun, namun Pemprov berharap kita tidak terjebak pada rutinitas sehingga hanya sekedar memenuhi kewajiban melaksanakan rangkaian proses perencanaan. Akan tetapi kita harus mampu memanfaatkan momentum ini benar-benar untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan seluruh stakholder pembangunan sehingga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Didik.
Menurut Didik, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan. Oleh karena itu koordinasi, sinergi, partisipasi dan kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan bersama.
Didik menyampaikan banyak prestasi yang telah diraih oleh Pemprov Lampung dalam kurun waktu 2014-2017 yang ditunjukkan dengan perbaikan beberapa indikator makro antara lain, peningkatan indeks daya saing Provinsi Lampung naik menjadi peringkat ke-11 nasional dari sebelumnya peringkat ke-18 dan 14, penurunan angka kemiskinan dari 14,35 tahun 2015 menjadi 13,04 tahun 2017, peningkatan IPM dari 66,42 tahun 2014 menjadi 67,65 tahun 2016, pertumbuhan ekonomi selalu diatas 5 % dan selalu diatas rata-rata nasional serta, dan laju inflasi yang terkendali dari 4,65 tahun 2015 menjadi 3,02 tahun 2017.
“Hal tersebut adalah bukti dari keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, untuk itu saya berpesan agar penyusunan RKPD tahun 2019 benar-benar memperhatikan kondisi dan data- data makro serta memformulasikan program yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat, sehingga Kabupaten Tanggamus mampu menjadi penopang laju pembangunan bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian 5 (lima) prioritas nasional tahun 2019. Kelima Prioritas itu: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah melalui penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, serta Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Tahun 2019.
“Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode pembangunan 2014-2019 di Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, maka proses perencanaan harus mampu menengok kembali sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Kita harus fokus untuk menyelesaikan agenda pembangunan untuk mencapai target dan harapan seluruh masyarakat, baik di Kabupaten Tanggamus maupun Provinsi Lampung pada umumnya,” kata Didik.
Ditemui usai membuka Musrenbang, Didik memuji tema dari Musrenbangng Tanggamus kali ini.
“Kesan pertama yang saya peroleh dari Tanggamus ini yaitu daerah yang tenang, infrastruktur jalannya bagus. Melalui ini semoga pembangunan kabupaten ini bisa tercapai sesuai dengan arti dari Musrenbang yaitu membangun
sesuai logo yang dimiliki oleh Kabupten Tanggamus Begawi Jejama (bekerja sama),” kata Didik.
Bukan hanya itu, Tanggamus memiliki kopi dengan kualitas rasa yang dapat bersaing dengan kopi nasional bahkan internasional. “Kopi tanggamus itu berbeda dari kopi aceh dan luwak. Mungkin kalau penggemar kopi tahu sekali bahwa kualitas tekstur rasa yang dimiliki Kopi Tanggamus ini pas. Kalau misalnya kita bisa memproduksi hasil alam seperti ini, pemasarannya juga harus bisa lebih pesat,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Tanggamus Zainal Abidin mengtatakan kegunaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2018 ini adaah sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Tanggamus 2019. Sasaran yang ingin dicapai yaitu tercapainya perencanaan pembangunan yang optimal dengan memadukan berbagai aspirasi masyarakat.
Dengan APBD Rp1,64 triliun, Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan 299 pekon dan 3 kelurahan dengan jumlah Penduduk sebanyak 600 ribu jiwa. “Oleh karena itu Kegiatan Musrenbang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 13 sampai 15 maret 2018 ini dapat bersinergi dan pembangunan bisa terwujud baik anggaran tanggamus provinsi maupun pusat,” kata Zainal.
Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJKMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RSPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).
“Rancangan RKPD yang telah dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang mulai dari tingkat Pekon/Kelurahan sampai dengan Musrenbang tingkat kabupaten ini, disusun berpedoman pada RPJMD, dapat memperoleh hasil yang maksumal dan memperoleh sasaran pembangunan yang telah dicanangkan,” tutupnya. (Humas Prov)
Penanda Tanganan Mou Unila dan Polda Lampung Dilaksanakan Digedung Rektorat Lantai II Unila, Selasa (13/3/18)
BandarLampung (SL) – Universitas Lampung dan Polda Lampung tanda tangani nota kesepahaman tentang keamanan dilingkungan Kampus. Penanda tanganan Mou dilaksanakan digedung rektorat Lantai II Unila, Selasa (13/3/18).
Rektor universitas Lampung Hasriadi Mat Akin mengatakan, Unila sangat butuh sekali pihak kepolisian demikian pula sebaliknya.
Dengan sebanyak 32 ribu penduduk unila bila digarap menjadi tenaga yang bisa mengamanakan, kemungkinan Unila akan jauh lebih aman. Namun sebaliknya, bila tidak dibina kampus berpotensi menjadi kacau.
“Kita tidak hanya membangun mahasiswa namun juga membangun masyarakat,”.Kata Hasriadi.
Maka sebab itu kata Hasriadi, perlu bersama sama membangaun kemanan dan polisi terlibat menjaga keamanan kampus.
Kemudian Unila setiap tahunya mengirimkan 6 ribu mahasiswa kedesa dan kekampung kampung, banyak mahasiswa yang dikirimkan bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan menjelaskan kemasyarakat akan bahaya Narkoba dan berita hoax.” itu sangat luar biasa”, Kata Hasriadi.
Penanganan hukum yang terjadi ditengah kampus nantinya lebih mengedepankan ketindakan prefentif untuk membangun sistem keamanan masyarakat. Namun ada tindakan hukum (bila ada mahasiswa yang melanggar hukum) konsikuensi dia, kampus tidak bebas hukum.
Masih kata Hasriadi, Indonesia dua kali lipat pengguna smartphone dibandingkan Amerika bahkan lebih. Rata-rata orang Indonesia memiliki 3 buah smartphone serta lebih lama menggunakanya.
Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana mengatakan, Mou ini bagian dari kemitraan Polri dengan leding sektor. Polri sangat memahami fungsi Universitas yang fundamental dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasisiwa disiapkan untuk mengambil alih estafet.
“Penting kita Kerjasama dengan Unila, tidak hanya dibidang hukum, namun juga disemua bidang. Dibidang hukum menangani persoalan dibidang tertentu, dibidang lain mungkin persoalan yang dihadapi kampus dan mahasiswa soal Hoak, Narkoba dan lain lain. Kita akan melakukan kerjasama sehingga mempermudah ruang untuk berkoordinasi dilapangan.” Ujar Suntana.
Soal hoax tambah Suntana, merupakan sebuah ancaman, karena hoax bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya sangat mengharapakan masyarakat untuk mengatakan tidak kepada hoax dan mengatakan tidak kepada hoax dan tidak menyebarkan berita hoax.Yang penting mahasiswa bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri.” Kata Suntana.
Dalam kesempatan tersebut Unila dan Polda Lampung mendeklarasikan tolak hoax. Unila juga mendukung Polda Lampung menindak tegas bagi para pelaku penyebar berita hoax.
Bandarlampung (SL) – Diduga penggerbekan yang dilakukan sekitar 10 oknum menggunakan 4 kendaraan jenis minibus pribadi, salah sasaran, mengakibatkan kakek (70), tewas disekitar kejadian.
Peristiwa bermula saat rumah Andre (25), warga Gg.Roso RT.12 Waykandis Tanjungseneng Bandarlampung, Senin (12/03/2018), sekira pukul 22.30 WIB, didatangi gerombolan oknum yang belum diketahui idintitasnya dengan cara paksa.
Gerombolan oknum yang katanya mencari seorang pencuri tersebut, mendatangi rumah dengan memaksa dan bernada ancaman agar pemilik membuka pintu rumah.
Dikatakan Andre, pemilik rumah yang digrebek, bahwa kejadian tersebut saat dirinya beserta istri dan orang tua perempuannya berada dirumah, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk dengan kasar meminta dibuka, namun tanpa memberitahukan siapa yang mengetuk pintu.
“Ada mengetuk pintu dengan kasar, minta dibuka, “buka-buka, kalau tidak saya dobrak ini pintu”, kata Andre menirukan suara orang-orang tersebut.
Namun karena ketakutan pemilik rumah Andre beserta istri tidak mau membuka pintu rumahnya, dikarenakan orang yang menggedor pintu tidak menyebutkan siapa dan apa maksudnya ingin masuk ke rumahnya menggunakan pakaian preman.
“Ia saya gak berani membukanya, karena tanpa Assalamuaikum dan menyebutkan darimana atau siapa, kami takutlah untuk membukanya,” tukasnya.
Kunjung tak dibuka oleh pemilik rumah beberapa orang tersebut dengan paksa merusak kunci gembok pemilik rumah dan berhasil mendobraknya, sesampainya di dalam ruangan orang-orang tersebut mencari pelaku pencurian yang bernama Dian.
“Pintu ini didobrak, sampai didalam orang-orang tersebut mencari nama Dian, dan saya disuruh mengakui bernama dian, tapi saya tidak mengakuinya karena nama saya Andre tetapi mereka tetap memaksa dan sempat mengancam istri saya dengan kata kasar dengan menggunakan kata-kata pelecehan,” akunya.
Bahkan kata dia rumahnya sudah dikelilingi oleh puluhan orang tersebut dan sempat merusak papan bagian samping rumahnya. Bahkan juga setelah berada di dalam rumah, orang-orang tersebut sempat mengobrak-abrik semua isi rumah dan membawa beberapa barang berupa TV, Laptop dan Handphone alasan untuk barang bukti.
Karena untuk meyakinkan kalau orang-orang tersebut yang belum diketahui dari pihak kepolisian atau bukan memang benar akan membawa orang yang benar, sehingga orang-orang tersebut meminta pertolongan tetangga pemilik rumah yang bernama Hasanudin untuk memanggil RT setempat. Namun Hasanudin (korban meninggal) berinisiatif hanya memanggil wakil RT dengan berjalan kaki, tetapi wakil RT dilingkungan setempat enggan dipanggil oleh Hasanudin.
Usai pulang dari rumah wakil RT Hasudin tiba-tiba jatuh ditengah jalan dan meninggal seketika. Sekita itu juga puluhan orang-orang yang akan melakukan penggrebekan tersebut meninggalkan lokasi dan meninggalkan korban meninggal maupun pemilik rumah yang digrebek.
Korban yang meninggal akhirnya dibantu oleh warga sekitar dan dibawa kerumah duka. Hingga berita ini diturunkan korban meninggal dunia telah disemayamkan. Namun puluhan orang yang melakukan pengrebekan tersebut belum diketahui, apakah dari pihak kepolisian atau lainnya. (Aan/Red)
Hal itu disampaikan Chusnunia yang akrab disapa Nunik saat menghadiri Dialog Publik ‘Mimpi Cagub Untuk Kemajuan Perempuan’ di Hotel Emersia Bandarlampung, Selasa (13/3).
Nunik menyampaikan, tidak ingin banyak berjanji dalam urusan kemajuan perempuan.
“Saya tidak ingin banyak mengatakan saya akan saya akan dan saya akan. Tapi saya berkomitmen untuk memperjuangkan hak perempuan,” jelas Nunik.
Dia menerangkan cita-citanya untuk perempuan di Lampung sangat banyak. Sehingga, akan memakan waktu banyak untuk memaparkannya satu per satu.
Namun begitu, dia menyatakan, jika pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Lampung akan dijadikan provinsi yang ramah anak dan perempuan.
“Jadi saya rangkum menjadi satu kalimat saja. Bapak ibu boleh sebut saya sakit jiwa kalau saya tidak memperjuangkan perempuan,” serunya.(adw/rel)
Ketua umum KBPPP Bimo, Kabagintelkam Polri Komjen Luthfi Lubihanto, DR. Fauzi
Bandarlampung (SL) – Pelaksanaan Musda KBPPP Lampung hanya tinggal menunggu waktu saja pelaksanaannya.
Menunggu perintah TR ( telegram) Kapolri kepada Kapolda Lampung untuk pelaksanaan Musda memIlih pemimpin yang akan menahkodai organisasi yang menaungi keluarga besar Polri di Lampung.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum KBPPP Polri Bimo, Selasa (12/3/18).
“Untuk pelaksanaan Musda di beberapa daerah tinggal menunggu surat Telegram dari Kapolri ke Kapolda-kapolda yang mana belum melaksanakan Musda padahal sudah habis masa berlakunya. Seperti di Lampung nanti akan langsung dikirim TR dari Kapolri ke Kapolda untuk pelaksanaan Musda KBPPP Lampung,” ujar Bimo.
Lanjut Bimo, nanti Kapolda Lampung yang akan menjadi fasilitator pelaksaan Musda yang biasanya akan dilaksanakan di markas Polda masing masing. Silahkan keluarga besar putra dan putri polri Lampung secara demokratis memilih sosok yang mampu memimpin dan mengayomi keluarga besar Lampung, tandas Bimo.
Seperti diketahui saat ini KBPPP Lampung di pimpin oleh Aryodia ZP putra dubes RI untuk Kroasia Komjen Pol. Pur. Sjahroedin, ZP gubernur Lampung dua periode.
Cukup banyak prestasi dan kemajuan KBPPP Lampung selama dinahkodai oleh Aryodia ZP. Jelang Musda sudah ada pilihan nama selain ketua lama Ayodia, ZP beberapa nama yang santer di sebut sebut layak memimpin KBPPP Lampung.
Seperti Wakil Bupati Pringsewi DR. Fauzi yang juga sebagai salah satu tokoh pendidikan Lampung.
Wiliyus Prayietno seorang coorperate lawyer yang banyak menaungi perusahaan lokal maupun nasional di jakarta. YF Trias Saputra yang saat ini menjabat sebagai sekretaris KBPPP Lampung. Tony Sahril Pimred salah satu media online Lampung.
Salah satu nama yang di sebut Toni Syahril menyatakan terang terangan mendukung DR Fauzi agar maju bersaing memperebutkan kursi ketua KBPPP Lampung.
” Saya mendukung DR. Fauzi diberi kesempatan menahkodai KBPPP lampung,” ujar Toni.
Sementara Nizar Rohman pengurus KBPPP Lampung lainnya mengharapkan KBPPP Lampung ke depan selain berperan aktif membantu melawan berita hoaks juga konsen terhadap penyuluhan dan pemberantasan narkoba.
Apalagi saat ini yang menjadi Dirnarkoba adalah Kombes Shobarmen adalah keluarga besar Polri Lampung. Ada AKBP Riyadi Nugroho Kabag.Dalpers Polda Lampung. Keduanya putra dari Polri dan sempat tinggal di tangsi ( asrama polresta Bandar Lampung) di era tahun 1980 an , akhir Nizar. (rel)
