Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Lagi Panglima TNI Mutasi Puluhan Bintang

    Lagi Panglima TNI Mutasi Puluhan Bintang

    Panglima TNI Hadi Tjahjanto (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/231/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 22 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 7 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, 4 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

    Berikut nama-nama perwira TNI yang dimutasi:

    TNI AD :

    1. Mayjen TNI Cucu Sumantri, S.Sos. dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad,
    2. Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P. dari TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pangdam I/BB,
    3. Brigjen TNI Achmad Marzuki dari Dan PMPP TNI menjadi TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas,
    4. Brigjen TNI Victor Hasudungan Simatupang, M.Bus dari Pati BIN (Sekretaris Pertama pada Kedubes RI di Washington DC/USA) menjadi Dan PMPP TNI
    5. Mayjen TNI Sudirman, dari Asops Kasad menjadi TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas,
    6. Mayjen TNI Moch. Fachruddin, S.Sos. dari Pangdam IM menjadi Asops Kasad,
    7. Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. dari TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas menjadi Pangdam IM,
    8. Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. dari TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    9. Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M. dari Pangdam VI/Mulawarman menjadi TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas,
    10. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam VI/Mulawarman,
    11. Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han) dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad,
    12. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI,
    13. Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad,
    14. Mayjen TNI Muhammad Hasyim, S.Sos. dari TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    15. Brigjen TNI Harizon, M.M. dari Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas,
    16. Brigjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. dari TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas menjadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas,
    17. Kolonel Inf Wanti Waranei F. Mamahit dari Irdam XIII/Merdeka menjadi TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas,
    18. Kolonel Inf Bonifacius Widyanto S. dari Kabagpam Roum Setjen Kemhan menjadi Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan,
    19. Kolonel Inf Daddy Estoe W., S.I.P., M.Si. dari Staf Khusus Pangdam V/Brawijaya menjadi Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN,
    20. Kolonel Cba Muhammad Hita Tunggal, S.T. dari Sekretaris Ditbekangad menjadi Karoum Settama BSSN, Brigjen TNI Dedy Suryadi, S.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
    21. Brigjen TNI Basuki Abdullah dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

    TNI AL :

    1. Laksma TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.M. dari Waasops Kasal menjadi TA. Pengkaji Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas,
    2. Laksma TNI Yusup, S.E., M.M. dari Danlantamal VI/Mks Koarmatim menjadi Waasops Kasal,
    3. Kolonel Laut (P) Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han) dari Paban VI/Binkuat Sopsal menjadi Danlantamal VI/Mks Koarmatim,
    4. Laksda TNI Ir. Yuhastiar, M.M. dari TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasal,
    5. Laksma TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc. dari Kadisdikal menjadi TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas,
    6. Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han) dari Pamen Sahli Kersin Sahli Bid. Wilnas Sahli Kasal menjadi Kadisdikal
    7. Laksda TNI Guguk Handayani dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    TNI AU :

    1. Marsma TNI Pip Darmanto, S.E. dari Irum Itjen Kemhan menjadi Staf Khusus Kasau (Utk. GM Bandara Halim PK),Marsma TNI Sudali, S.Sos. dari Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan menjadi Irum Itjen Kemhan,
    2. Kolonel Lek Hari Pramono dari Sesdisinfolahtaau menjadi Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah pada Deputi Bid. Identifikasi dan Deteksi BSSN
    3. MarsdaTNI Ignatius Tryandono P., S.Mn. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

    Kepentingan organisasi

    Saat ditanya tentang dua mutasi terakhir yang hanya berjarak satu pekan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sabrar Fadhilah menjelaskan, mutasi dilakukan mengingat ada beberapa perwira yang akan memasuki masa pensiun.

    “Pada dasarnya mutasi dilakukan untuk kepentingan organisasi dan penyegaran. Selain itu mutasi tersebut akan membawa rangkaian yang lain, ditambah lagi ada beberapa Pati yang memasuki masa pensiun,” ujarnya kepada Tribunnews.com.

  • Forkopimda Lampura Deklarasi Anti Hoax

    Forkopimda Lampura Deklarasi Anti Hoax

    Forkopimda Lampung Utara Deklarasi Anti Hoax, Senin, 12/03/2018, Bertempat di Mapolres Lampung Utara (Foto/Dok/ist)

    Lampung Utara (SL) – Maraknya penyebaran hoax dengan kandungan isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media sosial (medsos) dengan berbagai pandangan yang didasarkan pada sentimen identitas menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan, jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Utara (Lampura) deklarasikan anti terhadap Hoax.

    Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Plt. Bupati, dr. Sri Widodo, beserta Komandan Kodim 0412/LU Letkol INF, RD Bachtiar; Kapolres Lampura AKBP Eka Mulyana; Kejaksaan Negeri Kotabumi Sunarwan; dan perwakilan dari DPRD Wansori. SH, di Mapolres Lampura, Senin (12/3/2018).

    Dikatakan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, guna menciptakan situasi yang damai, pihaknya bersama Polres, Kodim 0412, Kejaksaan Negeri dan DPRD Lampura beserta jajaran, menolak tegasan kegiatan-kegiatan yang bersifat hoax, penyebaran berita bohong, berita benci, SARA, berita yang mengadu domba serta pornografi yang ada di Kab. Lampura.

    “Kami akan beri tindakan secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku jika ada pelanggaran seperti yang dimaksud,” ujarnya.

    Terkait pelaksana Pilkada Serentak 2018, dr. Sri Widodo mengimbau kepada seluruh pasangan calon agar dapat mengendalikan tim suksesnya masing-masing untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah.

    “Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih pemimpin yang terbaik, bagi paslon tunjukkanlah contoh yang baik bahwa mereka layak dipilih sebagai pemimpin di Kabupaten Lampura,” pungkasnya. (ardi)

  • Tiga Menteri dan 10 Gubernur Akan Hadiri Raker FKD-MPU di Lampung

    Tiga Menteri dan 10 Gubernur Akan Hadiri Raker FKD-MPU di Lampung

    Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist Saat Memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan FKD-MPU Dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/03/18)

    Bandarlampung (SL) – Sedikitnya tiga menteri dan 10 Gubernur akan menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Darah Mita Praja Utama (FKD-MPU) ke XVIII tahun 2018 di Provinsi Lampung pada 27-29 Maret 2018 mendatang. Hal tersebut dungkapkan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan FKD-MPU dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/03/2018).

    Raker Gubernur FKD-MPU tersebut rencananya dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Lampung. Adapun Menteri yang diagendakan hadir yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara. Selain itu 10 Gubernur yang hadir yaitu dari Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timut (NTT).

    Pelaksanaan FKD-MPU berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor : 59/SK/MPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU tahun 2014-2018.

    Hamartoni menjelaskan untuk periode pertama, Lampung adalah Provinsi terakhir yang ditunjuk menjadi tuan rumah Raker Gubernur FKD-MPU.
    “Untuk itu rapat hari ini (Senin, 12/3/2018, red) membahas masalah persiapan penyambutan, kesiapan pendampingan dan hal-hal tehnisi lainnya, kemudian hari Rabu mendatang akan dilanjutkan pembahasan dengan Kabupaten/Kota sebagai salah satu partisipan yang berperan dalam meramaikan dan menyukseskan acara,” ujar Hamartoni.

    Rakergub kali ini akan mengusung tema “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU”. Ada tiga Topik Pembahasan dan pokok permasalahan yang dibahas. Pertama Kerjasama penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kedua Penyediaan Informasi pangan dan pengendalian Inflasi Daerah. Lalu yang terakhir Pembentukkan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta.

    “Point yang dibahas pada kunjungan itu masalah tema kegiatan, masalah sosial, masalah kejiwaan,masalah stress masyarakat di 10 provinsi tersebut ada 3 provinsi yang sangat menojol DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hal itu yang menjadi fokus nanti bagaimana 10 Provinsi ini nantinya tersedia masalah masalah datanya. Ini yang menjadi tema kita 2018 ini. Kemudian kita juga akan membahas lebih detail lagi pada Pak Gubernur,” ujar Hamartoni. (Humas Prov)

  • Pjs. Gubernur Tinjau Kinerja Disdukcapil

    Pjs. Gubernur Tinjau Kinerja Disdukcapil

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Saat Meninjau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung, Senin (12/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno meninjau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung untuk mendorong terlaksananya perekaman KTP-el, Senin (12/3/2018).

    Dalam kunjungan itu, Didik Suprayitno mengatakan puas atas kinerja yang telah dilakukan Disdukcapil Lampung. “Dari kinerja, saya lihat luar biasa. Tapi peralatannya mungkin masih harus ditingkatkan lagi. Tapi saya puas,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Didik meninjau seluruh ruangan yang ada di Disdukcapil termasuk tiga ruangan Bidang di Disdukcapil.
    Dari laporan perekaman dan pencetakan KTP-el Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sampai dengan 28 Februari 2018, untuk perekaman KTP-el telah mencapai 83,22 persen dan untuk pencetakan KTP-el telah mencapai 99,13 persen.

    “Untuk perekaman sudah 83 persen tercapai, sisanya mungkin dikarenakan ada warga yang data nya ganda, atau ada yang bekerja diluar negeri seperti TKI, dan atau yang sudah meninggal dunia tetapi tidak dilaporkan,” kata Didik.
    Kepemilikan KTP-el, dirasakan Didik perlu, mengingat akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2018 di Provinsi Lampung dan juga Pemilu 2019 mendatang. Sebab, setiap pencoblos harus memiliki KTP-el.

    “Sampai bulan depan seharusnya harus sudah selesai. Ini juga dilakukan dalam menjelang Pilkada dan Pemilu, karena Pemilu nanti sudah memakai KTP-el, yang belum mempunyai KTP-el harus tetap kita dorong. Sekarang harus pakai KTP-el karena tidak bisa lagi melakukan pencoblosan dengan memakai surat keterangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, mengatakan selain laporan perekaman dan pencetakan KTP-el, dirinya juga melaporkan blanko KTP-el Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sampai dengan 28 Februari 2018. Blanko tersebut telah distribusikan sebanyak 1.228.380.

    Lalu, terhadap laporan data kepemilikan Akte Kelahiran Anak usia 0 sampai 18 tahun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mencapai 86,86 persen.

    “Untuk stok blanko dipastikan sudah tersedia di seluruh Kabupaten/Kota,” katanya.

    Terkait dengan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Lampung, Achmad mengatakan peran Disdukcapil di antaranya penyiapan dan penyerahan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4).

    “Dalam menyiapan DAK2 dan DP4, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015, mengamanatkan bahwa DP4 dari Disdukcapil Kab/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu,” ujarnya.

    Lalu dalam penyerahannya, Achmad menyampaikan dalam rangka menentukan jumlah penduduk calon perseorangan Pilkada 2018, maka DAK2 diserahkan oleh Mendagri kepada KPU Pusat pada bulan Januari 2018 yang bertempat di Kemendagri. Selanjutnya KPU Pusat menyerahkan DAK2 kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    “Untuk penanggung jawab dan pelaksana teknis, para Kepala Dinas Dukcapil Kab/Kota menyerahkan data kependudukan daerahnnya untuk disusun menjadi DAK2 dan DP4 oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Ditjen Dukcapil Kemendagri menyusun DAK2 dan DP4 berdasarkan data kependudukan berkala semester II tahun 2017,” katanya.(Humas Prov)

  • Pariwisata Terintegrasi Jumlah Wisatawan Nusantara Naik 54,45%

    Pariwisata Terintegrasi Jumlah Wisatawan Nusantara Naik 54,45%

    Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Saat Menyampaikan Statistik Perkembangan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Provinsi Lampung di Hotel Aston, Senin (12/3/18)

    Bandarlampung (SL) – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan pembangunan pariwisata Lampung yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Lampung. Dari data yang dilansir Kementrian Pariwisata pada Desember 2017 yang lalu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Provinsi Lampung sebesar 11.641.199 wisatawan, naik sebesar 54,45% dari tahun 2016 yang berjumlah 7.536.827 wisatawan.

    “Pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan bersinergi dengan Bupati / Walikota mengutamakan pembangunan infrastruktur menuju destinasi-destinasi wisata. Seperti pembangunan jalan menuju destinasi Teluk Kiluan dan Gigi Hiu, pembangunan jembatan Way Umbar menuju destinasi wisata di wilayah Tanggamus, program Lampung Terang bekerjasama PLN, mengaliri listrik ke Pulau Pahawang, serta program Gerbang Desa Saburai yang men-support pendanaan di desa-desa wisata.

    Semua ini telah meningkatkan kunjungan wisata nusantara ke Lampung,” tutur Hamartoni saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kepariwisataan se–Provinsi Lampung di Hotel Aston, Senin (12/13/2018).

    Pariwisata, lanjut Hamartoni, merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Provinsi Lampung. Mengingat potensi pariwisata Provinsi Lampung sangat besar, baik wisata alam, budaya, maupun buatan. “Saya menyadari sepenuhnya bahwa multiplier effect dari sektor ini akan mampu menggeliatkan perekonomian, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masayarakat,” ujar Plt. Sekda tersebut.

    Sementara itu, dalam Laporannya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto HN menjelaskan strategi bidang pariwisata akan diselaraskan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang mengacu pada pembangunan Nasional 2019 dalam kaitan pemerataan pembangunan pertumbuhan yang berkualitas.

    “Pengembangan pariwisata akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2019. Memantapkan pertumbuhan yang berkualitas, berdaya saing dan berkeadilan,” ujar Budiharto.

    Dijelaskannya juga bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan melanjutkan program pengembangan destinasi wisata yang terdiri dari pengembangan obyek pariwisata unggulan, pengembangan daerah tujuan wisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam tata kelola destinasi, dan pengembangan insfrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata.

    “Sementara itu empat subsektor prioritas program ekonomi kreatif yaitu sektor kuliner, fashion, souvenir dan seni pertunjukan akan terus dikembangkan” tambah Budiharto.

    Untuk meningkatkan kualitas dan layanan bidang pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan atraksi, aksebilitas, dan amenitas melalui sektor swasta dan pemerintahan. Juga sinergi pemasaran pariwisata dengan pemanfataan sarana yang ada serta optimalisasi perangkat digital menuju “Lampung Go – Digital”, optimalisasi pengelolaan dan pelayanan yang mampu meningkatkan kecintaan masyarakat dan dukungan sadar wisata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

    Selain itu, juga dilakukan pemenuhan data pendukung sektor kepariwisataan di antaranya : jumlah kunjungan wisatawan per obyek secara berkala, data daerah asal wisatawan, updating data obyek wisata, data home stay yang siap dipasarkan dan data industri pariwisata.

    Musrenbang Kepariwisataan 2018 menghadirkan narasumber Dwita Ria Gunadi Anggota Komisi X DPR RI, Bapak Joko Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung. Turut pula hadir beberapa Kepala Satuan Kerja terkait, stakeholder lintas sektoral dan penggiat pariwisata Provinsi Lampung. (Humas Prov)

  • Pemerintah Tetapkan BPIH 2018 Rp35,23 Juta

    Pemerintah Tetapkan BPIH 2018 Rp35,23 Juta

    Ilustrasi Ka;bah (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Pemerintah bersama Komisi VIII DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 sebesar Rp35,23 juta per jemaah. Angka itu tercatat naik sekitar Rp345 ribu dibanding penyelenggaraan haji tahun lalu, yaitu Rp34,89 juta.

    Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong mengungkapkan kenaikan biaya haji sejalan dengan perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap riyal Arab Saudi.
    “Transaksi ibadah haji menggunakan rupiah untuk di dalam negeri, dan riyal untuk transaksi di luar negeri, dengan nilai tukar sebesar Rp3.750 per riyal,” ujarnya, Senin (12/3).

    BPIH merupakan biaya yang ditanggung secara mandiri oleh jemaah (direct cost). Sementara, biaya yang dibayarkan dari optimalisasi pengelolaan biaya yang ada di pemerintah (indirect cost) mencapai Rp6,32 triliun pada tahun ini.

    Secara rinci, komponen BPIH terdiri dari harga rata-rata penerbangan, seperti tiket, pajak bandara, dan lainnya sebesar Rp27,4 juta per jemaah. Lalu, harga rata-rata pemondokan di Mekah sebesar 4.450 riyal dengan rincian 3.378 riyal dari dana optimalisasi dan sebesar 668 riyal atau setara Rp3,2 juta dibayarkan oleh jemaah.

    Kemudian, harga sewa pemondokan di Madinah sebesar 1.200 riyal dari biaya optimalisasi dan biaya hidup sekitar 1.500 riyal atau setara Rp5,35 juta yang dibayarkan oleh biaya optimalisasi yang diberikan ke jemaah dalam bentuk riyal.

    Sementara, indirect cost terdiri dari, biaya pelayanan jemaah di luar negeri sebesar Rp5,24 triliun, biaya pelayanan di dalam negeri Rp290,35 miliar, biaya operasional jemaah di Arab Saudi Rp144,68 miliar, serta biaya operasional jemaah di dalam negeri Rp220,41 miliar.

    “Lalu, ada sekitar Rp30 miliar dana cadangan yang digunakan untuk antisipasi selisih kurs dan biaya tak terduga yang menyangkut pelayanan langsung kepada jemaah,” terang Ali.

    Meski BPIH 2018 meningkat, namun pemerintah dan Komisi VIII DPR memastikan kualitas pelayanan kepada jemaah haji juga akan meningkat.

    Hal ini diwujudkan melalui penambahan jumlah petugas mencapai 4.100 orang sesuai dengan peningkatan kuota haji. Lalu, jumlah makan jemaah di Mekah menjadi 40 kali atau meningkat dari tahun lalu sebanyak 25 kali. Sedangkan, jadwal makan di Madinah tetap 18 kali.

    Dari sistem pemondokan di Madinah akan menerapkan sistem full booking time. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang tidak full booking time, namun berdasarkan kedatangan.

    Adapun pertimbangan masa haji sebesar 41 hari dari sebelumnya 39 hari dan peningkatan kualitas koper, tas, dan batik seragam bagi jemaah.

    Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, kenaikan BPIH tak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen pada tahun ini. Hal ini berimplikasi kepada seluruh biaya barang dan jasa yang digunakan oleh jemaah haji.

    “Sehingga, harga penginapan, restoran, dan lainnya meningkat,” kata Lukman pada kesempatan yang sama.

    Lalu, ada kenaikan biaya avtur yang memakan sekitar 78 persen dari porsi BPIH dan pengaruh dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain.

    “Namun, kami merasa, kenaikan sebesar Rp345 ribu adalah kenaikan yang sangat wajar dengan tiga variabel tadi. Karena ada peningkatan kualitas pelayanan juga. Misalnya, pemberian makan kepada jemaah meningkat menjadi 40 kali dibandingkan sebelumnya hanya 25 kali,” pungkasnya. (cnn/nt/*)

  • Mahasiswa UIN Lampung Unjuk Rasa Tuntut Kejelasan Status

    Mahasiswa UIN Lampung Unjuk Rasa Tuntut Kejelasan Status

    Mahasiswa Menggelar Demo (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Ratusan Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Psikologi Islam (AMPPI) UIN Lampung, menggelar unjukrasa, menuntut kejelasan status, dan sarana kuliah yang memadai, padahal sudah berjalan selama empat tahun. Mahasiswa khawatir atas kejelasan nasib mereka. aksi dikampus UIN, Senin (12/3/2018) itu diterima dekan fakultas.

    Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Mansur Efendi menurturkan, Prodi Psikologi Islam berumur hampir empat tahun, namun hingga kini belum memiliki kejelasan. Sejak 2014 Prodi Psikologi Islam belum memiliki fasilitas pendukung perkuliahan yang memadai.

    Ratusan mahasiswa berseragam hitam tersebut mengungkapkan, sejak 2014 Prodi Psikologi Islam belum memiliki fasilitas pendukung perkuliahan yang memadahi. “Sampai saat ini tidak ada perubahan signifikan,” kata Mansur, Senin (12/3/2018) di lokasi.

    Massa AMPPI tersebut tetap antusias kendati hujan mengguyur. Mansur mengutarakan, ketidakjelasan akreditasi dan fasilitas yang tak memadahi membuat massa AMPPI berduka. “Ini kami semua berseragam hitam, kami berduka,” kata dia.

    Sementara, usai aksi Dekan Fakultas Ushuludin Arsyad Shobi Kesuma menemui massa AMPPI. Arsyad mengatakan, pihak dekanat akan segera mengurus administrasi Prodi Psikologi Islam. “Saya janji akan merampungkan urusan ini hingga Juni 2018,” kata Arsyad.

    Ia pun bersedia menandatangani pernyataan bermaterai yang disodorkan massa AMPPI. Ia menuturkan, komitmen itu bisa menjadi bukti jika kemudian pihak dekanat tidak bekerja. “Mahasiswa bisa pantau pekerjaan kami,” kata dia.

    Atas aksi ini, Mukri yang baru terpilih sebagai Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung itu mengatakan perkuliahan tetap harus berjalan karena semua syarat akreditasi masih berproses. “Semuanya sambil berjalan. Mulai dari mahasiswa sampai dengan dosen. Mari kita berdoa bersama, semoga berjalan lancar,” kata Mukri.

    Menurut Mukri, pihaknya masih terus mengurus akreditasi Program Studi (Prodi) Psikologi Islam, Fakultas Ushuludin. “Prosesnya masih berjalan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Semuanya masih dalam proses di Kemeristekdikti. Mahasiswa juga belum menghasilkan angkatan. Mudahan cepat prosesnya dari Kemenristekdikti. Semua dilakukan demi kebaikan akreditasi UIN,” kata Mukri (lpr/nik/jun)

  • BB 5,5 Gram Andika Akui Sabu Untuk Pakai Sendiri

    BB 5,5 Gram Andika Akui Sabu Untuk Pakai Sendiri

    Penangkapan Kasubag Protokol Pemda Tulangbawang Barat, Bersama Empat Tersangka Lainya, Senin (12/3/18) (Foto/Dok/Jun)

    Bandarlampung (SL) – Polresta Bandar Lampung ekspose kasus penangkapan Kasubag Protokol Pemda Tulangbawang Barat, bersama empat tersangka lainya, termasuk dua wanita, dan dua pria lainya, dengan barang bukti 25 bungkus paket sabu-sabu. Senin,12 Maret 2018.

    Kapolresta  Kombes Murbani Budi Pitono mengatakan awal mula petugas menangkap dua perempuan yang bernama Octamia Kusuma (29), perawat warga Jalan Tertaria Gg. Mawar Kecamatan Tanjungsenang, dan Nurul Choria (22), wiraswasta warga Jalan Pangeran Tirtayasa Perum Griya Kereta Api Kecamatan Sukabumi Bandarlampung.

    Kedua pelaku, Ockta dan Nurul, diamankan di kawasan Jalan Tirtaria Gang Mawar 4 Kelurahan Tanjungsenang Kecamatan Tanjungsenang Bandarlampung. Hasil pengembangan anggota lanjut Kapolresta, petugas berhasil mengamankan di salah satu hotel di Bandarlampung, Jumat (9/3/2018).

    “Petugas mengamankan Helmi Gunawan (34) buruh, Jl. H. Batam Gang Masjid, Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandarlampung. Barang bukti yang diamankan 25 paket sabu,” katanya.

    Kemudian ditangkap Agus Kurniawan (35) PNS warga  Jalan Imam Bonjol No 339, Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang Barat.

    “Dari berhasil hotel diamankan barang bukti berupa 0,28 gram sabu-sabu yang disimpan di dalam celana bagian dalam. Lalu ditangka Andhika Widya Utama (32), PNS warga Jl. Cendana Gg. Kenari Kelurahan Tanjungsenang, dari pelaku Andhika diamankan berupa satu unit HP beserta Simcard dan uang tunai Rp1,5 juta. yang diakuinya uang hasil transaksi sabu,” kata Kapolres didampingi Kasat Narkoba Polresta Bandarlampung Kompol Ali Muhaidori.

    Sementara Kasubbag Protokol Pemkab Tulangbawang Barat Andhika Widya Utama yang juga ajudan Bupati Umar Ahmad mengaku mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu baru empat kali. Ia membeli barang haram sebanyak 25 bungkus tersebut di Kota Metro.

    Warga Jalan Cendana Gang Kenari 5 Tanjungseneng, itu mengonsumsi sabu lantaran stress dengan persoalan rumah tangganya. Andhika pun akhirnya harus bercerai dengan istrinya beberapa waktu lalu.

    “Saya beli 25 bungkus (Sabu) untuk konsumsi sendir, pesta-pesta dengan teman. Bukan untuk dijual, cuma konsumsi sendiri. Saya ini habis cerai sama istri saya,” akunya kepada wartawan di Mapolresta Bandarlampung, Senin (12/3/2018).

    Penyidik Satresnarkoba Polresta Bandarlampung telah menjeratnya dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Andhika bersama salah seorang rekannya sesama ASN, Agus Kurniawan (35) dan Heldy Gunawan alias Kim Sun (34), warga Jalan Ratam Gg. Masjid No. 18 Lk. I Rt. 002 Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Wayhalim, dijerat pasal berlapis UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Kapolresta Bandarlampung Kombes Murbani Budi Pitono menegaskan ketiga pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang itu dijerat Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika. Sedangkan Octama Kusuma dan Nurul Choril dikenakan Pasal 114 ayat 1 pasal 112 ayat 1 sub pasal 127 huruf a tahun 2009 tantang norkotika ancaman paling lama 4 tahun. (Jun)

  • BAPPEDA Metro Sosialisasikan SDGs

    BAPPEDA Metro Sosialisasikan SDGs

    BAPPEDA Kota Metro Menggelar Sosialisasi Program Sustainable Development Goals (SDGs), di Aula Sekretariat Pemerintah Kota Metro, Senin (12/3/18) (Foto/Dok/Holik)

    Metro (SL) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro menggelar sosialisasi Program Sustainable Development Goals (SDGs), di Aula Sekretariat Pemerintah Kota Metro, Senin (12/3/18).

    Kepala Bappeda Bangkit Haryo Utomo saat memberikan laporan kegiatan mengatakan, tujuan ini untuk membangun pemahaman bersama terhadap kerangka pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Koordinas dan persiapan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs yang telah diatur dalam Perpres 59 Tahun 2017 yang melibatkan Akademisi, Filantropi, Pelaku usaha dan organisasi masyarakat sebagai peserta.

    “Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Sekretaris SDGs BAPPENAS Khairanis Rahmanda Irina dan Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri,” ujar Bangkit.

    Selanjutnya, Staf Ahli II Dian Christini selaku Perwakilan Walikota Metro, membuka acara sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2018, sekaligus sebagai program kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs).

    “SDGs diperlukan untuk mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000. Diantaranya adalah mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang berpihak pada kaum miskin. Dimana SDGs memiliki 17 goals dan 169 target dan 240 indikator untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.” terang Staf Ahli.

    Oleh karena itu, Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden. “Demikian pula di tingkat daerah integrasi SDGs ke dalam RPJMD merupakan bagian penting dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

    Dian Christini berpesan kepada peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, serta menyampaikan dan mensosialisasikannya kembali kepada rekan-rekan yang pada hari ini belum sempat hadir. (Holik)

  • PMI Road Show Pelayanan Sosial ke 27 SD di Tubaba

    PMI Road Show Pelayanan Sosial ke 27 SD di Tubaba

    PMI Ketika Sosialisasikan Golongan Darah Ke Siswa Yang ada di Tubaba, Senin (12/3/18) (Foto/Dok/Robert)

    Tulangbawang Barat (SL) – Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten tulang bawang barat(Tubaba) gelar Road Show pelayanan sosial di 27 Sekolah Dasar (SD) se kecamatan tumijajar.

    Kepala Markas PMI Sugeng mengatakan, Dengan road show ke 27 yang dilaksanakan disekolah ini, dapat memberikan motivasi tersendiri kepada pihak-pihak yang berkaitan. Disamping itu sangat diperlukan atas kesadaran bahwa pentingnya mengetahui golongan darah sendiri.”ujar sugeng kepada media Sinarlampung.com, Senin (12/3/18).

    “Saya berharab dengan adanya road show PMI ini sekaligus pemeriksaan golongan darah tingkat sekolah dasar kedepan  siswa dapat mengetahui golongan darahnya sejak usia dini dan menjadi pelopor relawan masa depan yang peduli dengan sesama,”harapnya.

    Siswa Saat Cek Golongan Darah, Senin (12/3/18) (Foto/Dok/Robert)

    Selaian dari pemeriksaan golongan darah, PMI tubaba juga mengadakan penggalangan dana donasi kemanusiaan untuk membantu orang lansia (lanjut usia) dan anak yatim yang tidak mampu.
    Penggalangan dana  tersebut melibatkan pesulap handal dari ibu kota jakarta yakni Jeng Heni. “tegasnya.

    Road show PMI Tubaba ini didukung penuh dari pihak pengawas SD “Sindu merakeh” dan seluruh kepala sekolah yang berada dikabupaten tulang bawang barat.”Tambahnya. (Robert)