Lampung Utara (SL) – Rapat Paripurna DPRD Lampura terkait interpelasi yang dijadwalkan pada Rabu, (07/03/2018), untuk kali kedua kembali gagal dilaksanakan. Pasalnya, paripurna interpelasi yang dijadwalkan tersebut, tidak kunjung kuorum. Dari total 45 orang anggota dewan, hanya dihadiri 18 orang anggota saja.
Dikatakan Sekretaris Fraksi Nurani Berkeadilan DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto, interpelasi merupakan hak dari anggota DPRD.
“Prinsipnya, interpelasi ini adalah hak kami. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi, menurut saya, terlalu berlebihan jika sampai dua kali rekan-rekan yang lain belum memahami apa tujuan dari interpelasi ini,” ujar Dedy Andrianto kepada Sinar Lampung, Rabu (07/03/2018).
Terkait kembali gagalnya hak interpelasi digelar untuk kali kedua, Dedy Andrianto menyampaikan bahwa hasil rapat internal yang diikuti oleh unsur pimpinan dewan diambil kesimpulan bahwa pihak DPRD Lampura akan mengeluarkan surat resmi yang ditujukan pada Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri) RI guna menceritakan situasi yang terjadi di Lampung Utara saat ini.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim, menyampaikan kegagalan digelarnya rapat paripurna interpelasi membuat unsur pimpinan DPRD Lampura akan mengirimkan surat resmi atas hasil rapat kepada pemerintah pusat.
Dijelaskannya, tidak kunjung kuorum rapat paripura interpelasi tersebut akan diskor sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kami akan membuat surat resmi kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri RI mengenai hasil ini,” ujar Nurdin Habim. (Ardi)
Warga Tubaba Yang Ingin Menyebrang di Tandu Oleh Grobak Untuk Menghindari Banjir, Selasa (06/03/2018) (Foto/Dok/Robert)
Tulangbawang Barat (SL) – Palang Merah Indonesia (PMI) Tulang bawang barat (Tubaba), menanggapi laporan warga tiyuh Margodadi rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Markas Sugeng Riyanto dengan sigap turun ke lokasi banjir dan membantu warga dengan peralatan seadanya.
“Menanggapi laporan warga terkait bencana banjir yang menggenangi jalan penghubung tiyuh Margo dadi dengan tiyuh lainnya, saya selaku kepala markas dan beberapa staf langsung turun ke lokasi dan membantu warga,”ujar kepala Markas PMI Tubaba Sugeng Riyanto. Selasa (06/03/2018).
Pantauan di lapangan akibat luapan serta limpahan air dari sungai Batanghari mengakibatkan akses transportasi dari tiyuh Margodadi menuju jembatan Gunung Batin terendam banjir.
“Pada pukul 09:13 WIB ada warga Margodadi yang menghubungi saya via saluran seluler dan melaporkan terjadi banjir di tiyuh setempat,”ungkapnya.
Sugeng menuturkan, meskipun dengan peralatan seadanya dan di bantu warga setempat, pihaknya melakukan action membantu para korban.
Kondisi jalan yang terendam air dengan ketinggian 90 cm dari permukaan tanah, para pengguna jalan terpaksa menggunakan gerobak untuk menyeberangkan kendaran yang ingin melintasi jalur tersebut.
“Saat kami tiba di lokasi dan meninjau, kami bersama warga setempat membatu warga yang ingin melintas dengan cara menggunakan gerobak,”pungkasnya. (Robert)
Lampung Timur (SL) – Ribuan warga di Lampung Timur berkesempatan bertemu dan berdialog dengan pasangan calon Gubernur Lampung nomor urut tiga, Arinal Djunaidi – Chusnunia di Lapangan Desa Labuhan Maringgai.
Pada kesempatan itu, perwakilan warga menyampaikan masalah yang sedang dihadapi yaitu perbaikan akses jalan yang rusak segera direspon dan masalah jaminan kesehatan.
Turut menghadiri kampanye terbuka terbatas di Labuhan Maringgai, pengurus partai Golkar Lampung Timur, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.
Ribuan warga yang hadir juga diajak bersholawat bersama serta mendoakan agar Lampung dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas, tanggung jawab serta memberikan kekuasaan yang dipercayakan untuk kesejahteraan rakyat.
Irfan Nuranda Jafar, Ketua DPW PAN Lampung menyatakan ada harapan besar warga Lampung Timur kepada pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia. Termasuk mewujudkan pembangunan dermaga untuk mendukung transportasi antar pulau.
“Saat menjabat Bupati Lampung Timur, masih ada beberapa program pembangunan yang belum terlaksana. Harapan kita, Arinal – Chusnunia bisa mewujudkan, baik untuk peningkatan ekonomi petani hingga nelayan,” kata Irfam Nuranda Jafar.
Arinal Djunaidi, calon Gubernur Lampung nomor urut tiga dengan tegas berkomitmen dengan 33 janji kerja yang segera dijalankan begitu terpilih sebagai Gubernur Lampung.
Secara khusus, ia memilih menghadirkan Ustadz Solmed agar bisa turut berkampanye dengan harapan bisa memberikan pencerahan kepada warga Lampung agar memiliki sikap beretika, punya kesadaran religius serta nasionalis.
“Saya ajak Ustadz Solmed agar bisa isi ceramah dengan keteduhan yang dimiliki. Program pengajian ke depan kita isi juga dengan curhat akbar, mendengarkan masalah-masalah rakyat,” kata Arinal Djunaidi.
Ustadz Solmed mengingatkan kepada semua yang hadir, agar bisa berpartisipasi akitf dalam Pilgub Lampung 2018 pada Rabu, 27 Juni 2018. Jika Lampung ingin berubah lebih baik, pemimpin yang dipilih harus mau bersama rakyat untuk menyelesaikan masalah.
“Saya kira, sudahlah jangan pilih pemimpin yang tak tepati janjinya. Begitu Arinal Djunaidi – Chusnunia terpilih dan dilantik jadi Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, saya akan ajak beliau ini menemui rakyat, berkeliling di seluruh wilayah, menemui rakyatnya,” kata Ust Solmed. (rel).
Ketua Steering Committe (SC) Konferwil Dr KH Khairuddin Tahmid, Rabu, (7/3/2018)
Bandarlampung (SL) – Panitia Konferensi Wilayah (Konferwil) Nahdlatul Ulama (NU) Lampung memastikan bahwa pelaksanaan konferwil bebas dari kepentingan politik. Meski demikian, panitia tetap mengundang para calon kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun ini dalam acara pembukaan pada, Kamis (8/3/2018).
“Kami tetap mengundang para calon kepala daerah, yakni calon gubernur dan wakil gubernur pada acara pembukaan besok,” ujar Ketua Steering Committe (SC) Konferwil Dr KH Khairuddin Tahmid, Rabu (7/3/2018).
“Siapa pun boleh hadir dalam acara Konferwil. Ormas-ormas lain juga kami undang,” sambung Ketua MUI Lampung ini.
Semula memang sempat dijadwalkan ada sesi untuk dialog para pasangan calon gubernur-wakil gubernur dengan peserta konferwil. Namun, dengan sejumlah pertimbangan, dialog tersebut urung dilakukan.
Khairuddin Tahmid menambahkan, NU bukan organisasi politik, tetapi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga, sikap yang dikeluarkan merupakan sikap institusi. “Jadi, yang akan kami bangun adalah persepsi institusional, bukan individual,” kata dia.
Waki Ketua PWNU Lampung Juwendra Ardiansyah menambahkan, panitia berusaha menjaga arena Konferwil X dari agenda poliitk praktis. “Kami menjamin bahwa panitia Konferwil NU berusaha netral. Kami membebaskan acara ini dari hal-hal yang bersifat politik praktis,” ujarnya.
Konferwil X NU Lampung dijadwalkan pada 8-10 Maret mendatang. Rencananya, konferwil berlangsung di Pondok Pesantren Darussa’adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pesanteran tersebut diasuh KH Muhsin Abdillah, Rois Syuriah PWNU Lampung.(*)
Bandarlampung (SL) – Kenapa hanya urusan Cagub Arinal Djunaidi – Nunik dan Herman HN – Sutono saja yang diusik Bawaslu ?
Masa kampanye Pemilihan Gubernur Lampung 2018 telah dimulai, perhelatan pilkada langsung pemilihan gubernur ini sejatinya haruslah dilakukan oleh penyelenggara yang berkompeten dan netral dari bisa politik kepentingan pihak atau calon tertentu. Kamis (08/3/18).
Netralitas Bawaslu Lampung sangatlah penting bahkan sebuah keharusan untuk mendorong semakin maju demokrasi dan dapat memilih pemimpin lampung yang benar-benar memenuhi harapan rakyat Lampung. Tanpa netralitas penyelenggara sudah dapat dipastikan pilkada langsung tidak akan berjalan sesuai semangat demokrasi.
Namun yang terjadi di lapangan berkata lain, ada perlakuan diskriminasi terhadap pasangan calon nomor 3 Arinal -Nunik pasangan calon nomor 2 Herman HN – Sutono. Perlakuan diskriminasi ini bukan saja telah menciderai Pilgub Lampung 2018 tapi juga telah membuat resah sebagian masyarakat lampung. Bila perlakukan diskriminasi ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak dalam masyarakat dan membuat situasi pilgub Lampung 2018 dan keamanan tidak kondusif.
Pada sebuah pertemuan yang diadakan Bawaslu Lampung dalam hal ini dihadiri oleh Adek Asy’ari dengan jajaran panwas kota Bandar Lampung. Anggota Bawaslu Lampung Adek Asy’ari ini mengarahkan untuk memfokuskan dan mengamati pergerakan calon Gubernur No urut 2 Herman HN – Sutono. Sikap tebang pilih atau diskriminatif ini sangat bertentangan dengan kewajiban menjaga perilaku sesuai dengan kode etik yang diamanatkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Masalah-masalah di atas telah membuat prihatin kami, sebagai kaum muda untuk mengingatkan kepada penyelenggara pemilihan Gubernur Lampung 2018, dalam hal ini Bawalu untuk netral dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada Gubernur Lampung kali ini. Bawaslu jangan menjadi “ Tim Sukses Bayangan” dari salah satu pasangan calon Gubernur. Bawaslu juga jangan melanggar rambu-rambu yang telah dibuat oleh DKPP-RI. Jika terdapat bisa politik terhadap calon tertentu maka dapat dipastikan tidak akan demokratis, jujur dan berkeadilan.
Oleh karenanya, untuk terselenggaranya pilgub yang damai dan berintegritas, kami dari Komite Aksi Untuk Pilgub Bersih menuntut kepada Bawaslu RI dan DKPP agar memberhentikan Adek Asy’ari dari Bawaslu Lampung.
Plt. Sekda Lampung Saat Membuka Acara Advokasi Pembentukan Tim Terpadu Daerah dan Replikasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Di Novotel, Selasa (6/3/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung segera membentuk Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya di daerahnya menyusul ditemukannya peredaran produk pangan yang mengandung Rhodamin B (pewarna tekstil) dan Boraks di Provinsi Lampung.
Penemuan tersebut menunjukkan pengawasan terhadap bahan pangan tidak cukup hanya dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder khususnya pemerintah daerah, agar pengawasan lebih optimal. Hal tersebut terungkap dalam acara Advokasi Pembentukan Tim Terpadu Daerah dan Replikasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Selasa (6/3/2018) di Novotel Bandar Lampung, yang dibuka Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.
Pada kesempatan itu, Hamartoni menyampaikan keprihatinannya karena bahan berbahaya pangan tersebut sangat mudah didapatkan masyarakat, bukan hanya di sejumlah pasar tapi juga jajanan anak di sekolah-sekolah. “Oleh sebab itu, maka perlu cara yang efektif agar Lampung terbebas bahan-bahan berbahaya. Termasuk pemakaian produk-produk berbahaya di makanan sudah masive dan massal. Kita harus memiliki visi dan misi yang lebih terarah dan terprogram apalagi pertumbuhan industri rumahan untuk makanan dan minuman di Lampung sedang marak,” ujar Hamartoni.
Hamartoni mengungkapkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/II.06/HK/2015 telah membentuk tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah, namun hal tersebut tidaklah cukup karena luasnya daerah Lampung. Oleh sebab itu, tim keamanan pangan juga harus dibentuk di seluruh kabupaten/kota.
Nantinya, Tim ini harus dapat bekerja maksimal, tidak hanya bersifat musiman, insidentil ataupun sporadis. Ia juga berpesan agar BPOM juga melakukan field trip ke kabupaten/kota agar bisa mengetahui kondisi real di lapangan. “Kita harus merubah pola pikir, jangan bekerja musiman misal saat Bulan Ramadhan, menjelang hari raya atau ketika ada laporan baru ditindaklanjuti namun melaksanakan pengawasan secara berkesinambungan,” tegas Hamartoni.
Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Lampung Syamsuliani mengungkapkan pihaknya terus berkomitemen untuk memperkuat pengawasan bahan-bahan berbahaya pada pangan di Provinsi Lampung. Dia mengakui jika Tim Terpadu sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota maka pengawasan akan berjalan lebih optimal. “BPOM memiliki keterbatasan. Jika Tim Terpadu ini berjalan maka pengawasan akan lebih maksimal, “ ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung telah mengintervensi 5 pasar tradisional menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar tersebut adalah Pasar Cimeng, Pasar Gudang Lelang di Bandar Lampung, Pasar Seputih Raman di Lampung Tengah, Pasar Unit II Tulang Bawang dan Pasar Kalian di Lampung Selatan, sementara Pasar Metro direncanakan akan direplikasi pada tahun 2018 ini.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahap I (bulan Mei-Juni 2017) dan tahap II (Agustus-September 2017) dari 5 pasar tersebut terjadi penuruan sampel yang mengandung bahan berbahaya dari 10 persen pada monitoring dan evaluasi (monev) tahap I dan menjadi 6 persen pada monev tahap II. (Humas Prov)
Turut Hadir Plt. Sekda Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung di Novotel Bandar Lampung, Rabu (7/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mendorong pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk mengalokasikan dana desa bagi pengembangan dan pembangunan perpustakaan desa.
Saat ini, dari 2640 desa di Provinsi Lampung, sekitar 27 persen atau 702 desa yang telah memiliki perpustakaan desa. “Selama ini dana desa lebih diprioritaskan pada sektor infrastruktur fisik, melalui kegiatan sinkronisasi ini kami mendorong agar pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti surat edaran Gubernur tersebut, karena membangun bukan hanya fisik saja tapi juga manusianya,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Herlina Warganegara pada acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan Perpustkaan dan Arsip Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota se Provinsi Lampung, Rabu (7/3/2018) malam di Novotel Bandar Lampung.
Acara ini sendiri dihadiri Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, mewakili Pjs. Gubernur Didik Suprayitno dan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaidi, mewakili Kepala Perpusatakaan Nasional RI.
Menurut Herlina, penguatan perpustakaan merupakan hal penting yang harus dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas pendidikan di Lampung. Oleh sebab itu, dia sangat mendukung Surat Edaran Gubernur pada tanggal 29 September 2017 silam, yang secara khusus menyurati seluruh bupati/walikota di Provinsi Lampung agar mengalokasikan dana desa guna pembangunan dan pengembangan perpustakaan di daerahnya.
Herlina mengatakan bahwa melalui dana desa tersebut, pembangunan perpusatakaan akan diprioritaskan pada daerah perbatasan, terpencil dan terluar di Lampung. “Sejauh ini sudah beberapa kabupaten seperti Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Selatan, Metro sudah mulai membangun dan mengembangkan perpustakaan di daerahnya,” ujar Herlina.
Herlina juga berharap agar pembangunan perpustakaan harus lah inovatif sehingga mampu meningkatkan minat baca masyarakat. “Pembangunan perpusatakaan harus inovatif dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jumlah koleksi buku harus diperbanyak sehingga masyarakat tertarik untuk datang keperpustakaan,“ tambahnya.
Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menyampaikan program perpustakaan dan arsip antara pusat provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dan selaras, tidak boleh lagi bersifat parsial. “Perpustakaan dan arsip merupakan institusi yang mulia utamanya memberikan fasilitas dalam mencerdaskan masyarakat, untuk itu seluruh program kita harus saling bersinergi,” ujarnya.
Hamartoni mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitem untuk meningkatkan minat baca masyarakat Lampung, di antaranya dengan membangun perpusatakaan yang lebih modern dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi (IT).
“Tahun ini kita telah melakukan groundbreaking pembangunan perpusatakaan modern. Pembangunan perpustakan ini sendiri dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Tapi jika keadaan fiskal kita memungkinkan, 2018 ini kita berharap perpustkaan ini sudah jadi,” ungkap Hamartoni.
Gedung perpustakaan modern tersebut terletak di lahan 2,5 ha dan akan dilengkapi dengan berbagai Jurnal internasional. Fasilitas yang disediakan bukan hanya yang berbasis ilmu dan teknologi juga bersifat entertaint. “Nantinya perpusatkaan ini ada pusat kuliner, juga dilengkapi area hiburan dan olahraga,” ujar Hamartoni.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaidi mengapresiasi langkah-langkah Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui perpusatakaan. “Groundbreaking perpustakaan modern menunjukkan bahwa Gubernur ingin peradaban di Lampung semakin meningkat dan maju.” (Humas Prov)
Ketua PWI Sumatera Utara, Hermansjah (Foto/Dok/Net)
Medan (SL) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara memprotes keras peristiwa penjemputan paksa oleh aparat Polda Sumatera Utara terhadap wartawan media online sorotdaerah.com, Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban, pada tanggal 6 Maret 2018, terkait pemberitaan menyangkut Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Ketua PWI Sumatera Utara, Hermansjah didampingi, Sofyan Harahap dan Sekretaris Eduard Taher, menyatakan penjemputan paksa terkait dugaan pemberitaan pencemaran nama baik Kapolda Sumatera Utara, oleh personil Subdit II/Cyber Crime Polda Sumut itu dapat mengancam kebebasan pers dan tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Serta Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Kapolri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 – Nomor B/5/II/2017 tentang kordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian M.A Ph.D pada Peringatan Hari Pers (HPN) 9 Februari 2017 di Kota Ambon, Maluku, lalu,” kata Hermanjah.
Selain penjemputan paksa, kata HERMANJAH, Poldasu juga melakukan pemblokiran akses terhadap situs sorotdaerah.com yang dinilai bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU No, 40/1999 tentang Pers yang berbunyi pers nasional tidak boleh disensor dan tidak boleh dikenakan pelarangan siaran, terhadap pers nasional tidak boleh dibredel dan terhadap pers nasional tidak boleh dihambat dan dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya.
“Upaya penghilangan situs itu dinilai melanggar Pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bagi setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana pencara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” katanya.
Selain itu sebagaimana Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
Untuk itu, PWI Sumut meminta agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) segera menghentikan proses penyidikan dan diharapkan segera berkordinasi dengan Dewan Pers terkait adanya kasus dugaan tindak pidana bidang pers.
Sebelumnya, wartawan sorotdaerah.com, Jon Roi Tua Purba dijemput paksa dikediamannya untuk diperiksa atas berita terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dari seorang pengusaha di Medan. Termasuk rekannya Lindung Silaban yang juga dijemput petugas Polda Sumut pada Selasa 6 Maret 2018 pukul 21.00 WIB diperiksa sebagai Pemimpin Redaksi media online sorotdaerah.com.
Hermansjah menambahkan, khusus proses delik pers sudah diatur dalam UU No 40/1999 dan kode etik jurnalistik dengan menggunakan hak jawab. Oleh karena itu kasus yang menimpa sorotdaerah.com sangat disesalkan. Mudah2an tidak terulang lagi di masa mendatang. (rls/pwi/mdn)
Pemprov Lampung Bersama Para Siswa Adakan Bakti Sosial Memberikan Bantuan Ke Korban Banjir di Dua Desa, Senin (27/2/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, mengajak seluruh komponen sekolah memaknai banjir di Lampung Tengah untuk meneguhkan kebersamaan. Dengan demikian akan terbangun pendidikan karakter atas musibah itu.
“Kejadian bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengajak seluruh Kepala sekolah di Lampung tengah untuk menjadikan kejadian ini sebagai bentuk implementasi pendidikan karakter anak berupa pemberian bantuan sosial,” jelas Kepala UPTD wilayah 2 Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Joko, saat melakukan bhakti sosial Desa Sumber Agung dan Desa Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (7/3/2018).
Seperti diketahui, bhakti sosial merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter. Dengan bhakti sosial itu, para siswa sekolah dilatih untuk merasakan juga apa yang dialami oleh saudara-saudara sebangsa. Bhakti sosial itu, menurut Joko, dilakukan jajarannya pada Senin (27/2/2018) yang diikuti pemberian bantuan sosial kepada para korban. Apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Lampung itu mendapat sambutan hangat dari para kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah.
Bantuan sosial itu sendiri bersumber dari anak-anak sekolah dan para guru yang ingin memberikan bantuan kepada para korban bencana banjir. “Alhamdulillah, saya senang dan bangga karena memiliki anak-anak yang mulai sadar akan kondisi lingkungan sekitarnya. Semoga kegiatan ini dapat meringankan beban bagi para korban bencana banjir yang terjadi,” ujar Joko.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan bhakti sosial tersebut memberikan bantuan sekitar 718 KK, yang dilaksanakan pada hari Senin 5 Maret 2018 hingga Rabu, 7 Maret 2018. “Kami telah melaksanakan kegiatan bhakti sosial ini sejak hari Senin, dan pada hari Rabu ini (7/3/2018) adalah hari puncak kegiatan bhakti sosial tersebut. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka” ujarnya.
Adapun titik lokasi yang didatangi yakni dua desa di Kecamatan Bandar Surabaya, yakni Desa Cabang, Desa Sumber Agung dan 1 (satu) desa di Kecamatan Seputih Surabaya, yaitu Desa Mataram Ilir. Bantuan sosial tersebut berupa selimut, beras, mie instan, bumbu dapur, pakaian layak pakai dan pakaian baru, beserta bantuan uang.
Ia menyampaikan ada beberapa sekolah yang turut memberikan bantuan bhakti sosial yakni SMAN Seputih Banyak, SMAN Seputih Surabaya, SMAN Bumi Nabung, SMAN Bandar Surabaya, SMA Paramarta, SMA Ma’arif Seputih Banyak, SMA Ma’arif Bumi Nabung, SMA Gaya Baru, SMA Bangun Cipta Rumbia, SMA Binakarya Surabaya, dan SMA Alhidayah Seputih Banyak. (Humas Prov)
Paslon Cagub dan Cawagub, Ir. H. Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim Melakukan Kampanye di Lapangan Baruna Panjang Bandarlampung, Kamis (08/3/2018)
Bandalampung (SL) – Pasangan calon Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim melakukan kampanye terbuka terbatas di lapangan Baruna Panjang Bandarlampung, Kamis (08/3/2018), siang.
Sebelum melakukan kampanye terbuka, Paslon cagub nomor 3, melakukan kampanye dialogis di Kekurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Kupang Teba Telukbetung Utara.
Usai melakukan kampanye terbuka di Lapangan Baruna Panjang, dilanjutkan kampanye dialogis di Kelurahan Olokgading Telukbetung Barat dan Langkapura. Dalam kampaye dialogis, kata Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung Yuhadi menjelaskan, dalam kampanye dialogis dilakukan tiga partai pengusung Golkar, PKB dan PAN secara terpisah.
Sedangkan kampanye terbuka di Lapangan Panjang, dilakasanakan secara besama tiga partai dengan masing-masing parpol membawa massa. Kampaye dialogis lanjut Yuhadi, dihadiri Paslon Cagub dan Cawagub Arinal-Nunik. Selain itu, dalam kampanye dialogis jika Paslon Cagub berhalangan hadir, maka akan digantikan oleh Ny. Riana Sari Arinal istri Arinal Djunaidi dan pengurus Parpol pengusung.
Dalam kampanye terbuka di Lapangan Baruna Panjang, akan dihadiri Arinal langsung bersama sejumlah pengurus Golkar, PKB dan PAN serta ustad kondang Sholeh Mahmud (Solmed).
Paslon Cagub Arinal-Nunik menggelar kampaye dialogis dan kampanye terbuka terbatas di Kota Bandarlampung. Selama dua hari Rabu dan Kamis (7-8/3/2018), Paslon gubernur no.3 Arinal-Nunik. Kampaye ini melibatkan tiga parpol pengusung yaitu Golkar, PKB dan PAN.
Kampanye dialogis Rabu (7/3/2018), digelar di Jl Sentot Ali Basa Gg. Pembangunan Way Dadi Sukarame rumah Ketua PK Golkar Sukarame H. Mabun, dihadiri calon Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung Yuhadi, Ketua DPC PKB Juanda, DPD PAN Bandarlampung, serta pengurus Golkar Provinsi Lampung dan pengurus Partai Golkar Bandarlampung. (rls)
Lampung Timur (SL) – Ribuan warga di Lampung Timur berkesempatan bertemu dan berdialog dengan pasangan calon Gubernur Lampung nomor urut tiga, Arinal Djunaidi – Chusnunia di Lapangan Desa Labuhan Maringgai.
