Ratusan Masa dan Elemen Saat Turun Ke jalan Berunjuk Rasa, Rabu, (07/03/2018) (Foto/Dok/Ardi)
Lampung Utara (SL) – Untuk kesekian kalinya, ratusan masyarakat Kabupaten Lampung Utara dari berbagai elemen melakukan aksi turun ke jalan.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Rabu, (07/03/2018), ratusan masyarakat dari berbagai elemen tersebut memulai aksi dengan berkumpul di area parkir Ramayana Kutobumi Plaza. Sesaat usai berorasi, seluruh rombongan aksi melanjutkan aksinya menuju gedung DPRD Kab. Lampura.
“Kami menuntut hak yang selama ini tidak ada kejelasan. Selama berbulan-bulan kami dipermainkan. Bayangkan saja, kemunduran Lampung Utara saat ini disebabkan pimpinan yang tidak perduli terhadap kepentingan masyakat umum. Untuk itu, kami minta kepada seluruh Wakil Rakyat untuk melakukan pemakzulan terhadap kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, terhitung hari ini (Rabu, 07/03.red),” ujar Syamsi Eka Putra, juru bicara Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB), dalam orasi aksinya, Rabu, (07/03/2018).
Ratusan Masa dan Elemen Saat Turun Ke jalan Berunjuk Rasa, Rabu, (07/03/2018) (Foto/Dok/Ardi)
Dalam pantauan di lapangan, sejumlah elemen masyarakat yang menuntut pemakzulan terhadap Bupati Agung Ilmu Mangkunegara berasal dari K2LUB, Aliansi LSM Lampung Utara, sejumlah aparatur desa se-Kab. Lampura.
“Turunkan Agung. Kita sudah delapan kali aksi dan tidak ada solusi. Kita pertanyakan hak kita. Kita perjuangkan hak keluarga kita yang telah dipermainkan oleh Agung,” tegas Syamsi.
Ratusan massa yang menuntut pemakzulan tersebut disambut Wakil Ketua I DPRD Lampura, Nurdin Habim.
“Kami sangat bersyukur atas kehadiran saudara-saudaraku. Sebagai suatu apresiasi dari kami, agar harapan dan aspirasi saudara-saudara sekalian, mari kita dibincangkan persoalan ini ke dalam ruangan. Agar apa yang disampaikan dapat lebih terarah,” ucap Nurdin Halim.
Selanjutnya, sejumlah 20 orang perwakilan aksi massa dipersilakan memasuki gedung DPRD Lampura. (Ardi)
Kampanye Dialogis di Bandarlampung Pasangan Calon (Paslon) Arinal-Nunik Saat Mengunjungi Masyarakat di Tmpat Lokasi, Kecamatan Sukarame, Sukabumi, Tanjungkarang Pusat dan Kemiling, Rabu (7/8/18) (Foto/Dok/Awn)
Bandarlampung (SL) – Mulai kampanye di Bandarlampung, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) akan menyasar empat kecamatan di kota Tapis Berseri.
Kampanye dialogis di Bandarlampung Pasangan Calon (Paslon) Arinal-Nunik akan mengunjungi masyarakat di empat lokasi yaitu, Kecamatan Sukarame, Sukabumi, Tanjungkarang Pusat dan Kemiling.
Dalam kampanye dialogis di Jalan Sentot Ali Basa gang Pembangunan Waydadi Sukarame Kota Bandarlampung, Rabu (7/8), paslon nomor urut tiga menyoroti persoalan sengketa lahan dan upaya peningkatan lapangan pekerjaan seperti yang dikeluhakan warga setempat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Bandarlampung, Yuhadi mengatakan, di Waydadi ini banyak warga mengeluhkan soal sengketa lahan yang belum juga terselesaikan.
“Menanggapi hal tersebut, kami akan bawa masukan atau keluhan masyarakat itu untuk dikaji sehingga ke depan bisa diselesaikan secara lebih baik,” liaison officer (LO) Arinal-Nunik itu.
Selain itu, kita juga menyoroti terkait ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih sulit didapatkan.
“Seperti salah satu dari delapan program utama Arinal-Nunik, kita akan mengedepankan penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera,” katanya.
Tadi juga, Mbak Nunik–saapaan akrab– Calon Wakil Gubernur nomor urut tiga Chusnunia Chalim mengatakan siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga tidak ada lagi pemuda yang mengganggur.
“Penciptaan lapangan pekerjaan, dinilai dapat menunjang penurunan angka tindak kejahatan karena semua sibuk bekerja dan tidak menganggur,” kata dia mengartikan perkataan Nunik.
Kampanye dialogis di rumah Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Sukarame H Mabun turut dihadiri Calon Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim.
Juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Bandarlampung Yuhadi, Ketua DPC PKB Juanda, DPD PAN Bandarlampung, serta pengurus Golkar Provinsi Lampung dan pengurus Partai Golkar Bandarlampung. Kampaye ini melibatkan tiga parpol pengusung yaitu Golkar, PKB dan PAN.(awn)
Paslon no Urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Foto/Dok/Net)
Lampung Timur (SL) – Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih kepada warga Labuan Maringgai karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kampanye nomor urut 3.
Bahkan meskipun hujan deras antusias masyarakat kecamatan Labuan Maringgai untuk menghadiri kampanye Arinal-Nunik.
“Saya sangat terharu karena bapak ibu masih tetap semangat. Pertanian akan menjadi prioritas utama dalam program kami contohnya kartu petani berjaya” ungkapnya.
Arinal Djunaidi menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan melunching kartu tani berjaya sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh petani.
“Tgl 16 maret 2018 akan kita lounching kartu tani berjaya dikabupaten lampung timur, kartu tani berjaya Gunanya untuk mendapatkan kemudahan pupuk, bibit, dan kepastian harga pertanian tinggi”, tambahnya
Arinal Djunaidi mengatakaan jika terpilih arinal nunik akan menjaga kawasan pertanian sehingga tidak ada alih fungsi lahan pertanian.
“Lampung harus menjadi lumbung padi nasional sehingga para petani dilampung ini akan sejahtera” tutupnya. (rls/rel)
Paslon Arinal – Nunik Melakukan Kampanye Terbuka Terbatas di Kecamatan Labuan Maringgai, rabu (8/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pasangan Cagub Cawagub Lampung Nomor Urut 3 Arinal-Nunik Melakukan Kampanye terbuka terbatas di kecamatan Labuan Maringgai, rabu (8/3).
Cawagub Lampung Chusnunia ( Nunik ) mengatakan alasan maju calon wakil gubernur mendampingi pak Arinal tidak lain karena pak arinal mempunyai komitmen untuk rakyat Lampung.
“Saya sangat bangga bisa mendampingi beliau Pak Arinal karena beliau mempunyai keinginan untuk memajukan Lampung khususnya kemajuan bidang pertanian”. Ujarnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya Nunik juga mengajak masyarakat labuan maringgai untuk memilih nomor 3 pada pilgub 27 juni 2018 mendatang.
“Lampung Harus maju, Lampung harus berjaya. Nomor 3 pilihannya. Arinal – Nunik gubernur dan wakil gubernurnya. (rel)
Bandarlampung (SL) – Kota Bandarlampung minim kawasan serapan air, sehingga jalan protokol dan sejumlah tempat lainnya didaerah tersebut kerap terjadi banjir diserati tanah longsor.
“Banjir yang terjadi dikawasan pemukiman yang jauh dari sungai atau pantai biasanya disebkan oleh ketiadaan saluran dirainase pemukiman,” kata Ketua Pusat Studi Kota dan Daerah, Universitas Bandarlampung (UBL), IB Ilham Malik di Bandarlampung, Rabu (7/3).
Dia mengatakan, biasanya disebabkan juga oleh minimnya kawasan resapan air, yang telah berubah fungsi menjadi pemukiman.
Pemukiman tersebut dilanjutkan, tidak menyediakan embung atau biopori biasa disebut juga peresepan air hujan.
“Lalu bila banjir terjadi di jalan protokol, kondisi drainase jalan rayanya tidak memadai atau rusak sehingga air tidak mengalir dengan baik dan keluar ke badan jalan,” kata dia.
Ia melanjutkan, akibat kerusakan itu air menggenangi jalan karena terperangkap, sehingga tidak mengalir dengan baik.
Apabila dikaitkan, dengan tata kota itu berarti masuk dalam tata guna lahan dan dalam sekala kota atau kawasan zona, sejauh ini Bandarlampung masih dalam penataan yang buruk.
Menurutnya, tata guna lahan serta tata kota di Bandarlampung masih mengalami masalah, karena penempatan kawasan pemukiman yang bisa mengokupasi lahan konservasi.
“Zona pemukiman dibangun oleh warga tanpa ada kesesuaian dengan konsep pemanfaatan lahan yang sudah diatur dalam rencana tata bangunan dan lingkungan,” kata dia.
Oleh sebab itu biasanya, penyebab banjir di sejumlah titik di Kota Bandarlampung yakni drainase jalan raya yang bermasalah.
“Kalau ditanya faktor mana yang paling dominan, perlu ada penelitian lebih lanjut. Tapi hal yang sudah sangat pasti adalah karena sistem drainase perkotaan kita dalam masalah,” kata dia.
Pemkot Bandarlampung harusnya sudah memiliki solusi pemecahan masalah itu, namun belum diterapkan dan sudah seharusnya pemerintah setempat mulai memperbaiki drainase tersebut.(rel)
Foto Bersama Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Saat Penyerahan Penghargaan, Jakarta Selatan Rabu (6/3/2018)
Jakarta (SL) – Menko Polhukam: Kepala Daerah di Indonesia Perlu Mencontoh Keberhasilan Lampung.
Lampung kembali meraih juara pertama Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional. Dengan demikian, Provinsi Lampung sudah dua kali berturut-turut meraih penghargaan bergengsi tersebut. Pertama tahun 2016 dan yang kedua tahun 2017. Penghargaan tahun 2017 diserahkan pada tahun 2018 ini.
Menko Polhukam Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., yang menyerahkan penghargaan tersebut tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dia mengatakan sudah selayaknya Kepala Daerah lain di Indonesia mencontoh keberhasilan Provinsi Lampung.
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kepada Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 2018 di Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan Rabu (6/3/2018).
Foto Bersama Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo Saat Penyerahan Penghargaan, Jakarta Selatan Rabu (6/3/2018)
“Kita adalah Indonesia satu kesatuan. Semua potensi rawan konflik harus segera dituntaskan oleh kepala daerah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri. Kepala Daerah di seluruh Indonesia perlu mencontoh Provinsi Lampung yang mampu meraih juara pertama dalam upaya penanganan konflik sosial di daerah,” ujar Wiranto.
Menurut Wiranto, kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik eksekutif, legislatif, yudikatif, sangat penting dalam merespons bahaya kerusuhan yang akan berdampak pada keamanan, ketertiban masyarakat Indonesia. “Indonesia ini harus kita jaga bersama sama, Indonesia ini milik kita, harus tetap dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Wiranto.
Wiranto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoax dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras. Menurut Wiranto langkah itu dilakukan demi kepentingan bersama. “Bukan tindakan sewenang-wenang, tapi keras seperti ini, tegas seperti ini, demi kemaslahatan kita bersama, agar masyarakat lebih tenteram, tenang, lebih damai sehingga kita dapat melakukan satu pembangunan yang berkesinambungan, yang bermanfaat untuk banyak orang,” kata Wiranto. Apalagi saat ini akan berlangsung Pilkada, harus dijaga dengan damai dan tertib serta terhindar dari konflik kesukuan dan konflik mengatas namakan agama.
Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengapresiasi atas diraihnya penghargaan terbaik penanganan konflik sosial yang diraih provinsi Lampung, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya komando yang baik dari kepala daerah yang berkoordinasi dengan Forkopimda, penghargaan diberikan karena koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat baik dalam pelaporan maupun upaya cepat penanganan penyelesaian masalah.
Sebagai daerah yang berpestasi menangani konflik sosial, Pjs. Gubernur Lampung menjadi narasumber di hadapan 33 Gubernur, Kepolisian daerah (Polda), Korem, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Menurut Pjs. Gubernur Didik, Lampung telah lama membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sejak 2015.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Irwan Sihar Marpaung mengatakan diraihnya dua kali penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam Penanganan Konflik Sosial tidak terlepas dari peran semua pihak, terutama Kepala Daerah.
Kaban Kesbangpol Lampung ini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah yang sudah membimbing dan mengarahkan sehingga Tim Penanganan Terpadu Masalah Konflik Sosial dapat bekerja dengan baik. “Karena berkat Kepala Daerah yang selama ini mengarahkan Tim sehingga Provinsi Lampung dapat meraih penghargaan ini,” ujar Irwan Sihar.
Menurut, Irwan Sihar, diraihnya prestasi itu juga karena kerjasama yang baik dari semua instansi vertikal yang ada di Provinsi Lampung. Juga, kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Lampung hingga menjadikan Lampung aman, damai, maju dan sejahtera. “Kita mengharapkan dengan terciptanya rasa aman di Lampung menjadi tempat investasi nasional karena posisinya yang aman dan baik untuk penanaman modal sehingga dapat menambah potensi tenaga kerja,” ujar Irwan. (Humas Prov)
Asisten II Prayetno yang membacakan sambutan Walikota Metro, di Aula Pemda Kota Metro, Rabu (07/03/2018) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mengadakan Pendampingan Inovasi Pelayanan, dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Aula Pemda Kota Metro, Rabu (07/03/2018).
Kepala Dinas PMPTSP Edy Pakar dalam penyapaikan bahwa, materi yang akan di sampaikan meliputi Permendagri 138 Tahun 2017 tentang penyelenggraan PTSP Daerah. Dengan tujuan untuk, meningkatkan pemahaman serta pengetahuan ASN yang berkaitan dengan tugas pokok dan pelayanan terpadu satu pintu.
“Kemudian juga, sebagai wahana dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat, khusunya pelayanan administrasi pemerintah di bidang perizinan dan non perizinan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggraan pelayanan terpadu satu pintu,” ungkapnya.
Lebih lanjut Edy Pakar menyatakan, bahwa kegiatan ini diikuti sebanyak 75 peserta yang terdiri dari, seluruh pegawai Dinas PMPTSP, Kepala OPD Kota Metro dan Bagian Organisasi Kota Metro.
Sementara itu, Asisten II Prayetno yang membacakan sambutan Walikota Metro berharap, melalui kegiatan ini semoga Aparatur Sipil Negara dapat meningkatkan pemahaman dan mutu pelayanan aparatur terhadap masyarakat, khususnya urusan pelayanan administrasi pemerintahan dibidang perizinan dan non perizinan.
“Kita sadari, Pemerintah Daerah saat ini, dituntut memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya bidang usaha serta pelayanan investasi di daerah. Karena itu, tugas terpenting dari Dinas PMPTSP adalah memberikan pelayanan dengan kualitas yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, dan berintegritas,” ujar Asisten II Prayetno.
“Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya inovasi pelayanan perizinan berupa aplikasi e-perizinan dan menyediakan aplikasi e-pengaduan agar masyarakat dapat mengurus izin secara online tanpa melalui perantara/calo, serta untuk memberikan Inovasi pelayanan yang lebih berkualitas,” imbuh Asisten II di akhir sambutan. (Holik)
Tanggamus (SL) – Diduga kebun Ganja yang berisi kurang lebih 250 batang, ditanam dikebun yang berada diatas gunung seluas 400 m persegi, ditanah milik Kadar Warga Kandis Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus.
Pohon ganja kurang lebih 250 batang dengan ukuran yang paling tinggi 2 meter sedangkan yang kecil 15 cm.
Ladang Ganja di Gunung Tanggmus (Foto/Dok/Jun)
Penemuan berdasarkan informasi dari masyarakat sewaktu memikat Burung. Pelaku yang menanam Pohon Tersebut Belum Diketahui, (*)
Sekwan DPRD Kota Metro ditengan aksi mahasiswa, Rabu (7/3/18) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), unjuk rasa di depan Gedung DPRD Metro, aksi itu dalam rangka menyuarakan penolakan terhadap revisi tentang Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Namun sayangnya, seluruh Anggota Dewan tidak ada di tempat. Dalam aksi demo itu, di jaga ketat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan anggota Polres Metro yang berjaga menahan massa, Rabu (07/03/2018).
Galih Pangestu, juru bicara PMII Kota Metro dalam orasinya bahwa dengan diterbitkannya revisi UU MD3 kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang selama ini menjadi simbol demokrasi kini telah mati ditangan DPRD. “Hal ini, ditandai dengan disahkannya rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014, tentang MD3,” kata Galih
Lebih lanjut Galih menambahkan, bahwa pihaknya menolak dengan tegas pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3 itu. Sebab, pada revisi UU MD3 tersebut terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi dan sekaligus mengkerdilkan hak berpendapat rakyat, diantaranya pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.
Adapun isi dari pasal 73, terang Galih, DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyanderaan selama 30 hari. Sementara itu, pasal 122 huruf (k), mengatur tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” ujarnya.
Galih menilai, pelarangan mengkritik anggota dewan ini akan merusak hak demokrasi masyarakat. “Ia menambahkan, DPRD Metro harus membuat pernyataan penolakan revisi UU MD3 baik secara tertulis maupun secara lisan. Pihaknya, akan segera kembali ke gedung DPRD Metro, dan membawa massa lebih banyak lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa akhirnya mereka ditemui Sekwan Budi dan melakukan pembicaraan bersama sepuluh perwakilan namun intinya mereka sedikit kecewa atas tidak adanya anggota DPRD Metro yang dapat temui mereka alias kosong, karena sedang Dinas luar padahal surat pemberitahuan telah mereka kirimkan kekantor DPRD Kota Metro dan mereka pastikan jumat mereka akan kembali lagi, tegasnya. ( Holik )
Jakarta (SL) – Menindaklanjuti pemberitahuan dari Dewan Pers tentang proses verifikasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai konstituen Dewan Pers tertanggal 6 Maret 2018, para Pengurus Pusat, Penasehat dan Pendiri langsung bergerak cepat mengadakan rapat internal hari ini (7/1) dengan meminta seluruh pengurus provinsi mendata dan mendaftar kembali anggotanya.
Dikatakan Auri Jaya, Ketua SMSI Pusat yang baru saja dikukuhkan ini, anggota SMSI dari seluruh Indonesia adalah pemilik dari perusahaan media siber. “Dan saat ini memang media siber yang tergabung masih kecil dan belum maksimal dalam pengelolaan baik secara konten maupun sisi desain portalnya dan usaha, namun inilah yang menjadi tantangan saya untuk mewujudkan portal-portal yang berada dalam SMSI menjadi portal yang mampu bersaing,” terang Auri saat rapat internal di Gedung SMSI Pusat Jl. Veteran II No. 7 C Jakarta.
“Jika portal sudah besar untuk apalagi saya harus urusin. Pengabdian kita pada Negeri ini ketika kita mampu mengurus dan bersinergi dengan yang kecil dengan tanpa mengekploitasinya,” lanjut Auri.
Lebih lanjut, Direktur Utama Jawa Pos News Network (JPNN) mengatakan jika dari sekian banyak portal anggota SMSI, ada 10 sampai 15 yang menjadi besar, dirinya akan merasa puas. “Apalagi jika seluruh anggota SMSI menjadi besar semua,” ujarnya.
Menurut Auri, saat ini pengurus pusat fokus pada verifikasi untuk menjadi konstituen Dewan Pers. “Prioritas kita menjadi konstituen Dewan Pers. Sambil menunggu proses tersebut kita bergerak melaksanakan keputusan-keputusan yang telah di tetapkan dalam Raker di Bangka Belitung,” jelasnya.
Selain itu, kata Auri, segera akan diadakan rapat pleno untuk mengevaluasi kepengurusan restrukturisasi merupakan salah satu amanat Rakernas di Bangka Belitung. Untuk itu, segera kita akan surati pengurus untuk diminta surat pernyataan kesediaannya. “Usai kepengurusan di SK-kan, kita akan, menyusus rencana kerja pengurus, membangun jaringan, melakukan audensi-audensi dengan Dewan Penasehat dan lembaga-lembaga pemerintah sebagai mitra,” terangnya.
Pada kesempatan rapat internal ini juga diresmikan ruang Sidang SMSI Pusat yang diberinama Ruang Sidang Tarman Azzam. Nama tersebut diambil sebagai penghargaan atas perjuangan dan kejuangan Tarman Azam semasa hidupnya dalam menjaga eksistensi PWI dan masyarakat pers ditengah gelombang informasi. *
Bandarlampung (SL) – Kota Bandarlampung minim kawasan serapan air, sehingga jalan protokol dan sejumlah tempat lainnya didaerah tersebut kerap terjadi banjir diserati tanah longsor.
