Penulis: Juniardi

  • Ketua KPK : Ada Kandidat Pilkada Akan Jadi Tersangka

    Ketua KPK : Ada Kandidat Pilkada Akan Jadi Tersangka

    Ketua KPK Agus Raharjo. (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Pilkada serentak 2018 akan diselenggarakan di 171 daerah seluruh Indonesia. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan ada beberapa calon kepala daerah yang tak lama lagi akan menjadi tersangka dugaan korupsi.

    “Ada beberapa calon kepala daerah yang mau kompetisi di pilkada yang akan datang ini, padahal kami tahu persis yang bersangkutan tidak lama lagi akan tersangka. Kami sedang diskusi apakah kami declare saja supaya rakyat enggak salah pilih, iya kan?” ujar Agus di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2) lalu.

    Agus mengaku sudah mendapatkan informasi terkait kepala daerah yang diduga korupsi. “Info sudah banyak yang masuk dan tidak tertutup kemungkinan daerah lain akan bisa nambah lagi kalau mereka kemudian tidak berhenti,” lanjutnya.

    Agus menyatakan pernyataan ini juga merupakan imbauan agar para calon tidak main-main dalam mengikuti pilkada. “Ya memang ini sebagai imbauan sebenarnya, pada waktu kompetsi itu enggak main-main dengan dana rakyat yang diamanahkan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan KPK akan menindak tegas kepala daerah yang melakulan tindakan korupsi. Dia meminta OTT terhadap di Kota Kendari dan kepala daerah lainnya dijadikan pelajaran. “Ini peringatan keras bagi ke teman-teman terutama inkamben yang kemudian melakukan kompetisi di pilkada yang akan datang. Untuk pihak tertentu juga,” kata Agus. (kumparan/nt/*)

  • Kesal Kerap di Palak Nelayan Bunuh Preman Dan Buang Mayat Dalam Tambak

    Kesal Kerap di Palak Nelayan Bunuh Preman Dan Buang Mayat Dalam Tambak

    Kapolres tunjukan tersangka dan barang bukti

    Cilacap (SL)-Seorang nelayan, Kandar (48), warga Desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah, teranccam dihukum seumur hidup, karena menghabisi nyawa tetangganya.  Nelayan pesisir yang sehari-hari hidup dalam kesederhanaan itu menjadi dalang dari aksi pembunuhan berencana yang menimpa tetangganya sendiri, Ratino.

    Kapolres Cilacap, Ajun Komisaris Besar Djoko Julianto saat gelar perkara oleh di Mapolsek Cilacap Selatan, Jumat (2/3/2018) menyatakan pelaku mengakui perbuatannya. “Pelaku sudah mengakui semua perbuatannya, dia memang sudah merencanakan pembunuhan atas korban Ratino,” katanya.

    Menurut Kapolres, motif utama yang melatarbelakangi pembunuhan, itu yakni dendam pribadi yang sudah dipendam pelaku sejak lama. Pelaku yang juga dikenal oleh preman (korban,red) itu mengaku sering dipalak dan dianiaya oleh korban semasa hidupnya. “Korban sering mengambil barang milik pelaku secara paksa, bahkan pelaku juga sering dipukul dan diludahi oleh korban,” kata Kapolres.

    Karena sering diperas hingga dilecehkan, kesabaran Kandar pun tandas. Pada Jumat (19/1/2018), selepas maghrib, tepat pukul 18.30 WIB, Kandar yang sudah gelap mata datang menghampiri Ratino. Dipukulkan batang kayu yang dibawanya dari rumah ke kepala Ratino hingga korban meregang nyawa. “Setelah tewas, jasad korban dibungkus menggunakan jaring dan ditenggelamkan di bekas tambak ikan dengan ditimpa batu sebagai pemberat,” jelas Kapolres.

    Jasad korban yang telah membusuk akhirnya ditemukan satu bulan kemudian, tepatnya pada Selasa (13/2/2018). Sementara pelaku ditangkap pada Senin (26/2/2018), saat akan pulang ke gubuk tempat tinggalnya yang berada tidak jauh dari TKP. “Di gubuk pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa batang kayu yang diduga digunakan untuk membunuh korban, batu, pisau, gergaji dan tali,” ujarnya.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. (kom/nt/*)

  • Kemenpora Desak Kejati Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi KONI Lampung

    Kemenpora Desak Kejati Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi KONI Lampung

    Bandarlampung (SL) – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengaku prihatin terkait adanya dugaan korupsi KONI Lampung senilai Rp55 miliar. Deputi IV Bidang Pembinaan dan Prestasi Kemenpora, Mulyana, mengatakan jika anggaran yang sudah diberikan kepada cabang olahraga itu dikorupsi maka itu adalah penyimpangan.

    “Saya tidak mengetahui secara jelas tapi kalau anggaran untuk atlet disalahgunakan menjadi korbannya atlet. Dari olahraga bisa mengharumkan nama bangsa,” kata Mulyana kepada wartawan, dia Jakarta, Jumat (2/3/18).

    Menurut Mulyana, pembinaan atlet berprestasi akan menjadi korbannya jika anggarannya tidak sesuai. “Apalagi kalau anggaran tersebut diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Saya sangat prihatin sekali,” ujarnya.

    Mantan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Pusat ini mengetahui kalau Provinsi Lampung merupakan lumbung lifter angkat besi dan berat nasional. “Kan ada Pak Imron Rosadi yang membawa nama Lampung jaya dalam olahraga angkat besi. Harusnya pembinaan kepada atlet berprestasi lebih diutamakan tidak mengorbankan dengan mengambil anggarannya,” imbuhnya.

    Terkait dugaan korupsi anggaran KONI Rp55 miliar, Mulyana berharapa kasus itu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
    Terutama di Lampung, jika di Lampung tak sanggup, bisa serahkan ke Pusat. “Saya tidak dapat memberikan komentar banyak tapi penegak hukum harus menjalankan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum (melawan korupsi-red),” jelasnya.

    Dosen Universitas Negeri Jakarta ini menerangkan pemerintah daerah harusnya memberikan perhatian lebih kepada cabang olahraga dengan langsung melakukan pembinaan terhadap atlet.
    “Biasanya dari KONInya langsung memantau atletnya tidak melalui cabang olahraga karena itu akan lebih fokus,” tuturnya.

    Mulyana menambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut tokoh olahraga harus bersama-sama memberikan masukan. “Tokoh olahraganya harus turut campur dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jangan didiamkan saja,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pengurus KONI yang diketuai oleh M Ridho Ficardo. Pemanggilan beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga terkait anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat.

    Hingga kini kasus tersebut masih belum diketahui perkembangannya. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Irfan Nata Kusuma yang bersangkutan sedang berada diluar Lampung. “Maaf saya sedang berada di tanah suci,” tutur dia membalas pesan singkatnya.

    Pemanggilan pengurus KONI Lampung dilakukan saat Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin Syafrudin. Kini Susilo Yustinus akan menggantikan Syafrudin untuk memimpin korps adhyaksa di Lampung. (nt/*/rel)

  • Lampung Utara Harus Bangkit dari Keterpurukan, M. Yusrizal : Kibarkan Semangat Persatuan dan Persaudaraan

    Lampung Utara Harus Bangkit dari Keterpurukan, M. Yusrizal : Kibarkan Semangat Persatuan dan Persaudaraan

    Paslon Nomor Urut 1, Calon Bupati Lampura, Zainal Abidin dan Wakil Bupati, M. Yusrizal, Jum’at, (02/03/18) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Alasan utama bergandengannya Pasangan Calon (paslon) nomor urut 1 (satu), Calon Bupati Lampung Utara (Lampura), Zainal Abidin dan Wakil Bupati, M. Yusrizal, adanya berbagai pandangan bahwa salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung ini dinilai memiliki pertumbuhan ekonomi dan sistem pemerintahan dalam kondisi ‘sakit’.

    Sebagian tokoh masyarakat di Kab. Lampura berkeyakinan bahwa kedua sosok ini dianggap mampu membenahi kesemrawutan tatakelola pembangunan dan sistem birokrasi pemerintahan.

    Hal ini diungkapkan Juru Kampanye Tim BANGKIT-BERZAYA, Dedy Andrianto, dihadapan ratusan warga yang menghadiri tahapan Kampanye Dialog Terbatas di 4 (empat) zona kampanye Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, Jum’at, (02/03/2018).

    Paslon Nomor Urut 1, Calon Bupati Lampura, Zainal Abidin dan Wakil Bupati, M. Yusrizal, Jum’at, (02/03/18) (Foto/Dok/Ardi)

    “Segala hasil pekerjaan yang ada di Lampura saat ini berasal dari hutang-hutang yang dibebankan secara langsung kepada masyarakat melalui operasional aparatur desa, pinjaman hutang pada Bank Jabar senilai Rp.110 M. Untuk diketahui, masyarakat Lampura yang harus bertanggung jawab melunasi hutang pemerintah saat ini,” tegas juru kampanye, Dedy Andrianto.

    Dalam kesempatan itu, Dedy Andrianto mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif agar Kab. Lampura mampu bangkit dari keterpurukan.

    Sementara itu, Calon Wakil Bupati Lampura, M. Yusrizal, paslon nomor urut 1 (satu) berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal.

    “Kehadiran kami di sini untuk bertatap muka secara langsung serta bersilaturahmi dengan masyarakat. Semoga pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang, kami diberikan amanah untuk melaksanakan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutur Calon Wakil Bupati Lampura, M. Yusrizal, dihadapan warga Dusun Sinar Ogan Desa Oganjaya; Dusun Wonorejo, Desa Oganjaya; Dusun Blok I, serta Dusun V Desa Padangratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampura.

    “Tatkala Lampung Utara diberi pemimpin yang amanah, maka pembinaan masyarakat yang sejahtera serta pembangunan yang berkeadilan sosial dan berdaya saing dapat terwujud,” ujar Calon Wakil Bupati Lampura dengan Paslon Nomor Urut 1, M. Yusrizal. (ardi)

  • Irjen Pol Heru Winarko Gantikan Komjen Budi Waseso

    Irjen Pol Heru Winarko Gantikan Komjen Budi Waseso

    Irjen Pol Heru Winarko dan Komjen Budi Waseso, di Istana Presiden

    JAKARTA (SL) – ‎Presiden Joko Widodo telah memutuskan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pengganti Komjen Pol Budi Waseso yang akan pensiun pada Maret 2018.

    “Keppres sudah ditandatangani (oleh Presiden), namanya Heru (Heru Winarko),” ujar sumber Tribun, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

    Terkait alasan Jokowi memilih Heru, dirinya tidak dapat menjelaskan secara pasti, namun setiap keputusan yang diambil Presiden selalu mendengarkan masukan dari pihak lain untuk mendapatkan orang yang tepat.

    Ada tiga nama jenderal polisi yang disebut-sebut memiliki peluang besar menggantikan Buwas.

    Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Deputi Pemberatasan BNN Irjen Pol Arman Depari dan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Heru Winarko.

    Heru Winarko merupakan perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015, dirinya menjalankan fungsi perumusan kebijakan untuk sub-bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga antirasuah itu.

    Jenderal Polisi bintang dua tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam dan Kapolda Lampung.

  • Brimobda Lampung Kompi I Tempati Markas di Lampura

    Brimobda Lampung Kompi I Tempati Markas di Lampura

    Plt. Bupati Lampung Utara dr. Sri Widodo, Menerima Kunjungan Kerja Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana, Rabu (28/2/18) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Plt. Bupati Lampung Utara dr. Sri Widodo, menerima kunjungan kerja Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana, bersama rombongan dalam rangka acara Syukuran Penempatan Personel Brimobda Polda Lampung Kompi I Bataliyon B Pelopor di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Rabu 28/2/2018.

    Tokoh Masyarakat setempat, Sukirman menyampaikan masyarakat Lampura merasa bangga dan mendukung penuh dengan adanya Markas Brimob Polda Lampung di wilayah Lampung Utara.

    “Kami merasa bangga dan kami merasakan kedekatan anggota kepolisian dan TNI yang dapat menyatu dengan masyarakat,” ujar Sukirman.

    Selanjutnya, dalam sambutan Plt. Bupati Lampung Utara, dr. Sri Widodo, mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Lampung yang telah menyempatkan hadir di Kabupaten Lampung Utara dan memberikan apresiasi terhadap kinerja Kapolda Lampung dalam mengamankan Wilayah Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Utara.

    “Kami sebagai warga Lampung Utara bangga terhadap kinerja Kapolda Lampung, dalam kurun 1 bulan bekerja sudah keliatan nyata hasilnya,” ujar Sri Widodo.

    Diakhir sambutanya, Plt Bupati Lampung Utara dr. Sri Widodo, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Lampung dan seluruh jajarannya yang telah menempatkan personel Brimob di wilayah Lampung Utara sehingga kedepan dapat lebih aman, nyaman, dan memberikan keteduhan bagi masyarakat Lampung Utara.

    Dalam sambutan Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana, menyampaikan ada beberapa prioritas penempatan personel Brimob Lampung, antara lain Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Mesuji.

    Dikatakannya, saat ini pembegalan telah menurun. “Dalam angka statistik, pembegalan di wilayah Lampung telah menurun drastis, karena polisi beserta jajaran saat ini menindak tegas terhadap pembegalan,” ujar Kapolda Lampung.

    Kapolda Lampung  juga berpesan kepada seluruh personel brimob Lampung agar dapat menjaga keamanan dan dapat menjadi Agent di wilayah Kabupaten Lampung Utara serta selalu menjaga silaturahmi antar masyarakat dan sesama anggota Brimob, Polisi serta TNI.

    Anggota Brimob Yang Akan Ditempatkan Di Wilayah Lampung Utara Bersalaman Dengan Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana, Rabu (28/2/18) (Foto/Dok/Ardi)

    “Saya minta kepada anggota brimob yang telah ditempatkan di wilayah Lampung Utara, untuk dapat menjaga tali silaturahmi antar masyarakat, sesama anggota” ujar Kapolda.

    Usai sambutan Kapolda Lampung dilanjutkan dengan penyerahan Cinderamata dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang diserahkan langsung oleh Plt. Bupati Lampung Utara, dr. Sri Widodo, kepada Polda Lampung yang diterima langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana.

    Hadir dalam acara tersebut, Kasat Brimob Polda Lampung, Kapolres Lampung Utara, Dandim 0421 Lampung Utara, Kimal Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, BPOM, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Lampung Utara. (Ardi/rls)

  • Partai Garuda Resmi Dukung Arinal – Nunik di Pilgub Lampung

    Partai Garuda Resmi Dukung Arinal – Nunik di Pilgub Lampung

    Partai Garuda Melabuhkan Perahunya Kepada Paslon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim, Rabu, (28/02/18) (Foto/Dok/Jun)

    Bandar Lampung (SL) – Partai Garuda akhirnya melabuhkan perahunya kepada paslon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim dalam pertarungan Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018.

    Partai yang diketuai oleh Ahmad Ridha Sabana ini mengumumkan untuk bergabung bersama Partai Golkad, PKB, dan PAN memenangkan paslon nomor urut tiga. Pengumuman dukungan dilakukan saat menggelar rapat kerja daerah DPD dan DPC se-Lampung di Hotel Grand Anugerah, Rabu, 28 Februari 2018.

    Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Partai Garuda memiliki kesamaan dalam membangun Lampung. “Fokusnya pada pertanian dan kita bisa sama-sama untuk membangun pertanian,” ungkap dia dalam sambutannya.

    Masih kata dia, kedepan juga bagaimana Lampung menjadi aman. “Bukan berarti saat ini tidak aman tapi bagaimana investasi bisa nyaman dan diberikan kemudahan serta nyaman di Lampung. Karena kalau nyaman pikirannya akan berkembang,” ujarnya.

    Menurutnya, lahan pertanian banyak di Lampung tapi pertaniannya tidak maju. “Ini berarti tata kelolanya ada yang salah. Kita banyak lahan pertanian tapi tidak besar dan begini-begini saja. Partai Garuda lebih banyak berkecimpung fokus pada pertanian. Saya juga telah menyiapkan strategi Lampung menjadi lumbung pangan nasional,” bebernya.

    Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ini tak lupa juga mengucapkan selamat kepada Partai Garuda yang telah berhasil lolos verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu legislatif 2019. “Partai Garuda bisa sama-sama bergabung dengan Partai Golkar, PKB, dan PAN yang memang nasionalis, modern dan religius. Mau bergabung keduanya juga atau bersama Golkar yang mengedepankan nasionalis modern,” jelasnya.

    Pembangunan pedesaan, lanjut Arinal, juga merupakan program presiden. “Ini juga yang dilakukan Partai Golkar. Karena dari pedesaan inilah akan membuat pembangunan yang berhasil. Partai Garuda juga sama dengan yang kita lakukan,” tandasnya.

    Dia membeberkan sebelumnya telah melakukan diskusi dengan Ketua DPD Partai Garuda Lampung Muhammad Ali dan Sekretaris DPD Partai Garuda Lampung Wahyu Widiatmoko. “Saya menyambut baik dukungan ini untuk bersama-sama dengan koalisi karena tidak ada yang terlambat. Partai Garuda ini chemistry dengan program-program saya,” imbuhnya.

    Arinal menjelaskan kontraknya adalah untuk bersama-sama membangun Lampung. “Adanya kontak batiniah untuk bersama-sama membangun Lampung,” ucapnya.

    Sementara, Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Lampung Muhammad Ali mengatakan dukungan kepada Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dikarenakan terhadap visi dan misi yang sama. “Kita sudah membuat surat pernyataan untuk nantinya dikirimkan ke pusat dengan dukungan resmi,” ucapnya.

    Ali menerangkan bahwa Partai Garuda siap memenangkan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dalam pemilihan Gubernur Lampung. “Kader kita akan solid untuk memenangkan pasangan Arinal dan Nunik. Nanti akan dituangkan dalam bentuk dukungan resmi dan tunggu saja,” tutupnya. (red)

  • Simpatisan Partai Garuda Siap Menangkan Arinal-Nunik

    Simpatisan Partai Garuda Siap Menangkan Arinal-Nunik

    Arinal Bersama Kader Partai Garuda (Foto/Dok/Jun)

    Bandarlampung (SL) – Ribuan kader dan simpatisan Partai Garuda di Lampung siap memenangkan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024.

    “Kami sudah terbentuk hampir seratus persen. Semua siap lahirkan nomor urut 3, seluruh kader dan simpatisan siap memenangkan Arinal jadi gubernur,” kata Ketua DPD Partai Garuda Lampung, Muhamad Ali, usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Garuda se-Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Rabu (28/02) malam.

    Ali mengaku, banyak faktor yang membuat Partai Garuda se-Lampung Lampung memilih Arinal Djunaidi di Pilgub Lampung.

    Antaranya, Arinal Djunaidi yang juga mantan Sekdaprov Lampung itu mempunyai visi dan misi yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Lampung, seperti pembangunan bidang infrastuktur, pertanian, perdagangan, serta dukungan swasembada pangan.

    “Sehingga pas dengan visi misi kami, yang telah kami konsep hampir sepuluh tahun sebelum partai ini ada. Maka, kami seluruh kader dan simpatisan siap memenangkan Arinal jadi gubernur,” tegasnya.

    Kehadiran Arinal Djunaidi di sela Rakerda Partai Garuda se-Provinsi Lampung ini juga sekaligus adanya pernyataan dukungan pada Pilgub Lampung. “Ini kesepakatan kami, nantinya aka ada rekomendasi dari DPP Partai Garuda untuk mendukung Arinal di Pilgub,” kata dia.

    Ditanya kapan rekomendasi DPP turun ke Arinal Djunaidi, dan apa langkah awal Partai Garuda untuk memenangkan Arinal? “Nanti dikabari. Setelah, surat turun maka kami lakukan kegiatan yang sinkron,” ungkapnya.

    Terkait kabar Partai Garuda mendukung Petahana di Pilgub Lampung, Ali menampik tudingan tersebut. “Kami hanya silaturahmi saja dengan petahana. Karena diundang dan partai (Garuda) juga masih baru,” ujarnya. (rls/red)

  • Dewan Propinsi Pertanyakan Kendaraan dan Rumah Jabatan Bupati Lampura Yang Belum Diserahkan Kepada Plt

    Dewan Propinsi Pertanyakan Kendaraan dan Rumah Jabatan Bupati Lampura Yang Belum Diserahkan Kepada Plt

    Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Nero Kunang (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Belum diserahkannya fasilitas jabatan Bupati Lampung Utara pasca cuti diluar tanggungan negara, kepada Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, terus menuai kritikan. Kali ini, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Nero Kunang, yang membidangi bagian pemerintahan, angkat bicara.

    Dikatakan Nero Kunang, sudah seharusnya seorang Bupati yang mengambil cuti diluar tanggungan negara saat mengikuti kontestasi Pilkada, dirinya segera menyerahkan fasilitas negara untuk jabatan Bupati diserahkan kepada Plt. Bupati.

    “Yang namanya kendaraan dinas, rumah dinas dan segala macam fasilitas untuk jabatan Bupati, seharusnya sudah dikosongkan secara otomatis saat penetapan SK Plt. Bupati. Kok ini belum diserahkan,” kata Nero Kunang, kepada Sinar Lamiung, di Posko Pemenangan Ridho Berbhakti, Kotabumi Lampung Utara, Rabu, (28/02/2018).

    Sebagai contoh, lanjut Nero, sama halnya yang terjadi di lingkungan Gubernur Lampung. Begitu mengajukan cuti guna mengikuti Pilkada, Ridho Ficardho langsung menyerahkan fasilitasnya kepada Pjs. Gubernur.

    “Seharusnya seperti gubernur kita Ridho, langsung memberikan fasilitasnya kepada Pjs. nya, walaupun itu cuma sementara sekitar 3- 4 bulan,” tuturnya.

    Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut seharusnya ketika Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, mendapatkan mandat tersebut segala sesuatu tanggungan negara itu menjadi hak seorang Plt.

    Dikatakan, Nero Kunang, dirinya juga mendengar bahwa ada satu kendaraan roda empat merk Torido milik BE 1 J diketahui masih rusak di Jakarta.

    “Yang kita tanyakan kenapa belum diserahkan dan masa ia mobil Bupati bisa rusak?” ujar Nero Kunang. (ardi)

  • Presiden Joko Widodo Tunjuk Irjen Heru Winarko Jadi Kepala BNN Karna Punya Integritas

    Presiden Joko Widodo Tunjuk Irjen Heru Winarko Jadi Kepala BNN Karna Punya Integritas

    Irjen (Pol) Heru Winarko Bersama Komjen Budi Waseso (Foto/Dok/Jun)

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo telah  memilih Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) karena dianggap Punya integritas Tinggi.

    Presiden menilai Heru memiliki karena latar belakang institusi asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

    Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya.

    “Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN,” ujar Jokowi.

    “Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi,” lanjut dia.

    Oleh karena itu , kinerja BNN juga diharapkan lebih baik lagi.

    Jokowi menyinggung bahwa  tantangan BNN ke depan masih sangat tinggi  bahkan bertambah, yakni soal bagaimana mencegah barang haram itu masuk ke Indonesia sekaligus menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

    “Tantangannya, yang jelas agar semakin sedikit narkoba yang masuk. Kemudian juga menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna. Dari sisi rehabilitasi baik, dari sisi pencegahan agar barang yang masuk juga baik,” ujar Jokowi.

    Pelantikan Heru yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Kamis pagi, diawali pembacaan surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Heru.

    “Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNN,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

    “Mengangkat Irjen (Pol) Heru Winarko SH sebagai kepala BNN terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setara eselon 1A sesuai peraturan perundangan,” lanjut dia