Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan Nyaris Sama

    Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan Nyaris Sama

    Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhzar Simanjuntak Saat Meluncurkan Buku Hasil Karyanya di Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/18)

    Jakarta (SL) – Peluncuran buku “Nalar Politik Rente” karya Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhzar Simanjuntak di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta, Rabu malam (28/2) berlangsung meriah.

    Ratusan pengunjung memadati ruangan. Tamu-tamu yang kebanyakan kelompok pemuda itu terlihat bersemangat mengikuti peluncuran yang disiarkan langsung oleh TVMu itu dari awal hingga akhir.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, budayawan Jaya Suprana, tokoh nasional DR. Rizal Ramli dan sang penulis buku Dahnil Simanjuntak duduk di barisan depan bersama perwakilan dari sejumlah partai politik.

    Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Irfannusirrasman dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL Teguh Santosa sebagai pihak penerbit membuka acara dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu dan undangan.

    “Saya selalu bahagia bila hadir di ruangan ini, karena saya merasa pulang ke rumah sendiri,” ujar Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah.

    Menurut Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta ini, manuskrip Dahnil Simanjuntak mengingatkannya pada buku yang ditulis Prof. Arief Budiman di pertengahan 1990an silam. Buku berjudul “Negara dan Pembangunan” itu membandingkan proses pembangunan ekonomi dua negara Asia, Indonesia dan Korea Selatan.

    “Proses pembangunan di kedua negara ini memiliki banyak persamaan,” ujar Teguh lagi.

    Di mulai pada periode yang sama, yakni era 1960an, juga dimotori oleh aktor yang sama-sama berlatar belakang jenderal militer dengan kekuasaan penuh di seluruh negeri. Kiblat, pendekatan dan teori-teori pembangunan yang digunakan pun sama.

    Kedua negara pada era itu sama-sama menerapkan sistem negara otoriter birokrtik.

    “Tetapi hasilnya berbeda. Korea Selatan menjadi negara otoriter birokratik pembangunan, sementara Indonesia menjadi negara otoriter birokratik rente. Sektor ekonomi dan politik dipenuhi pencari rente semata,” ujar Teguh lagi.

    Inilah sebabnya, pembangunan ekonomi Indonesia tidak pernah substansial, tidak punya basis industri yang memadai, dan akhirnya Indonesia hanya menjadi pasar. Sumber daya alam yang begitu banyak dikuasai oleh kekuatan asing.

    “Politik rente sudah lama menjadi penyakit bangsa Indonesia,” demikian Teguh sambil berharap buku Dahnil ini bisa menginspirasi pembaca untuk bersama-sama membebaskan Indonesia dari politik rente. (rls)

  • Ketua DPD Partai Hanura Lampung Bantah Pengalihan Dukungan dan Tetap Solid Untuk Mustafa-Aja

    Ketua DPD Partai Hanura Lampung Bantah Pengalihan Dukungan dan Tetap Solid Untuk Mustafa-Aja

    Pimpinan DPD Hanura Benny Uzer Saat Serahkan Dukungan Untuk Mustafa, Kamis (01/03/18)

    Bandarlampung (SL) – Beredarnya surat pengalihan rekomendasi Partai Hanura dari Mustafa ke Ridho yang ditandatangani Ketua Umum Daryamo tertanggal 23 Februari, Ketua DPD Partai Hanura Lampung Osman Sapta Odang (OSO), Benny Uzer, membantah informasi pengalihan tersebut.

    Benny menegaskan sampai saat ini Hanura masih solid dukung Mustafa-Aja. Adanya surat pengalihan dukungan ke Ridho, diakuinya tidak mempengaruhi atau mengubah apapun, khususnya dukungan ke Mustafa.

    Menurut Benny secara legal standing Kemenkumham hanya mengakui Partai Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Diluar itu, kata dia, tidak diakui secara legal.

    “Kami dari sisi struktural Partai Hanura di Provinsi Lampung tetap solid mulai dari DPD, DPC, PAC hingga Ranting di bawah kepemimpinan OSO. Kami tetap dukung Mustafa,” tegas Benny, Kamis (1/3/2018).

    Dia menambahkan, secara administratif Partai tidak bisa merubah dukungan ke calon lain. “Apa lagi kabarnya DPP Hanura kubu sebelah sudah layangkan surat keputusan. Ya tidak bisa. Mereka bukan kita, kita bukan mereka. Kami tetap solid,” tegasnya lagi.

    Sementara itu Mufti Salim, tim pemenangan dari koalisi KECE mengatakan, adanya surat pengalihan rekom ke Ridho hanya bisa dijelaskan oleh Partai Hanura. Namun sepengetahuannya, sampai saat ini Hanura masih solid dukung Mustafa.

    “Ini adalah urusan rumah tangga Partai Hanura, bukan ranah kami. Yang kami tau, sampai saat ini Hanura masih solid dukung Mustafa. Secara undang-undang partai yang sudah menyatakan dukungan juga tidak bisa berubah atau mengundurkan diri,” jelasnya.(*)

  • Banjir Sebabkan Lampung Gagal Wujudkan Swasembada Pangan?

    Banjir Sebabkan Lampung Gagal Wujudkan Swasembada Pangan?

    Bandarlampung (SL) -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui tiga sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan.

    Untuk swasembada pangan Pemprov Lampung di era kepemimpinan Gubernur saat ini telah gagal dan salah satu faktornya adalah terendamnya ribuan hektare sawah yang akan memasuki masa panen.

    Dalam kurun waktu satu minggu ribuan heaktre sawah telah terendam banjir, yang disebabkan karena kerusakan lingkungan. Karena Pemprov Lampung dianggap mengabaikan pelestarian lingkungan, sehingga terjadi benca besar hingga mengakibatkan sawah para petani terendam banjir.

    Untuk tahun 2018, Provinsi Lampung telah menetapkan sasaran produksi padi sebesar 4.456.991 ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung 3.290.366 Pipilan Kering (PK), dan kedelai 199.776 ton Biji Kering.
    Hermanto petani asal Kabupaten Way Kanan mengatakan sudah tiga hari sawahnya terendam banjir da bila seudah seperti ini padinya tidak akan bisa panen sebagaimana yang telah terjadwal. “Jelas sudah gagal panen ini, karena terendam banjir sehingga dampaknya sangat banyak,” ucapnya.

    Banjir ini disebabkan karena luapan sejumalh sungai yang ada di wilayah tersebut, karena sudah tidak ada lagi tanaman bakau yang menahan air apa bila volume air meningkat.
    Ia mengharapkan pemerintah setempat bisa mengambil langkah cepat, untuk mengatasi masalah ini.

    Hal senada disampaikan, Arif, petani Kabupaten Lampung Timur, yang mengatakan dibibir sungai sudah tidak ada lagi penyanggah air apa bila hanya menjamin air dengan dibuatkan tembok itu bukan solusi.
    “Harus ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, jelas gubernur sekaran sudah gagal,” ucapnya.

    Banjir pun merendam wilayah Lampung Selatan, Asroni (35), petani cabai di Desa Bumiasari mengatakan, tanaman cabai seluas 4 hektare miliknya sudah dipastikan rusak. Padahal, kondisi tanaman mulai berbunga, bahkan sebagian telah berbuah.
    “Sekarang tanaman cabai kami sudah pada dicabuti. Sebagian cabai sudah ada yang kami petik walaupun belum waktunya. Kami berharap ada bantuan dari Pemkab Lamsel. Hingga saat inu air masih menggenangi tanaman kami,” katanya.

    Ahmad (31) petani asal Desa Kalirejo mengatakan akibat hujan yang mengguyur sejak kemarin malam tanaman padi seluas 1,5 hektare terendam banjir. Padahal, tanaman padi miliknya tersebut siap panen. “Padi kami sudah menguning. Rencananya besok dua hari kedepan mau panen. Bukan hanya tanaman padi, tapi rumah kami juga terendam. Banjir ini akibat luapan dari Sungai Way Selawi,” kata Rabu (27/9). (rls/Red)

  • Harganya Terus Anjlok, Petani Singkong Berharap Pemprov Lampung Berperan

    Harganya Terus Anjlok, Petani Singkong Berharap Pemprov Lampung Berperan

    Ilustrasi Petani Singkong (Foto/Dok/Google)

    Bandarlampung (SL) – Sudah lama petani singkong di Provinsi Lampung mengeluhkan harga jual singkong yang semakin terpuruk dan terus anjlok. Harga singkong yang anjlok ini tentu berakibat hasil panen yang diperoleh tak lagi mampu menutupi semua biaya produksi yang telah dikeluarkan. Namun hingga saat ini pemerintah Provinsi Lampung gagal menata ulang harga singkong.

    Sampai saat ini belum ada upaya yang signifikan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya untuk mengatasinya anjloknya harga singkong Rp 500/kg, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo beberapa waktu lalu hanya menyurati Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dengan mengusulkan pembatasan atau pengurangan impor tapioka.

    Menjawab hal ini, Afnan Malay, Staff Khusus Menteri Pertanian mengatakan, bahwa tidak semua persoalan di daerah bisa dibawa ke pusat untuk penyelesaian, sementara Gubernur berpangku tangan.

    “Itu di Lampung ada pemerintahnya gak sih? Sudah dibangunkan infrastruktur, masakan cuma bisa kirim surat. Kekanak-kanakan banget,” ujarnya.

    Afnan Malay sepakat, pemerintahan daerah seharusnya berpikir kreatif dengan mengajak semua stakeholder untuk membangun perkebunan singkong yang kuat sekaligus dengan industri pengolahan.

    “Ada banyak investor yang tertarik investasi di Lampung. Herannya gak ada yang follow-up. Lah sekarang minta pemerintah pusat lagi yang untuk membatasi importasi singkong,” katanya.

    Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pertanian sudah jelas akan berpihak pada petani dan hasil produksinya.

    “Tapi pemerintahan setempat juga harus berperan. Gak cukup hanya mengeluh lewat berkirim surat,” katanya.
    Namun demikian Afnan Malay optimis perkebunan singkong dan industrinya di Lampung akan bangkit dan segera bertumbuh kembali.

    “Namun demikian dibutuhkan pemerintahan provinsi Lampung yang kuat dan mampu bekerjasama dengan semua pihak, yaitu petani, investor dan pemerintah. Sudah waktunya Lampung memiliki industri olahan singkong yang kuat untuk memasok kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, produksi singkong di Lampung berlimpah, namun harga jual selau rendah, membuat permasalahan yang tidak terus terpecahkan.

    “Lampung disebut sentra produksi singkong, seharusnya membawa kesejahteraan petani singkong. Tapi harga tak kunjung berubah,” ujarnya.

    Wakil Dewan Riset Lampung Andi Desfiandi menyebutkan, singkong produksi Lampung mampu menyuplai kebutuhan nasional mencapai 30 persen. Tetapi, ungkap dia, selama ini produksi melimpah tidak ada jaminan harga singkong ikut membaik.

    Menurut dia, belum stabilnya harga singkong membuat produksinya menurun, karena petani singkong beralih ke tanaman lain yang lebih menjanjikan harganya. Saat ini harga singkong bisa anjlok hingga Rp 300 atau Rp 500 per kg, padahal harga pasaran sudah Rp 1.250 per kg.

    Provinsi Lampung adalah produsen singkong terbesar saat ini di Indonesia. Pada tahun 2016 total produksi singkong Lampung tercatat 279.000 ton atau setara 13,2 persen dari produksi nasional. Produksi singkong nasional adalah terbesar nomor tiga di dunia setelah Nigeria dan Thailand, dengan total produksi singkong Indonesia mencapai 21,7 juta ton. Sebesar 0,8 juta ton untuk dikonsumsi langsung, 10 juta ton untuk industri pangan pakan, sisanya 10 juta ton untuk kebutuhan ekspor dan industri lainnya.

    Sebanyak 30 persen kontribusi pertanian di Lampung Tengah adalah singkong. Namun, kini harga singkong jatuh. Padahal areal petani singkong di Lampung Tengah terbesar di Indonesia. Di Lamteng, 70 persen petani menanam singkong. Karenanya, diperlukan kebijakan pemerintah menentukan standar baku.

    Sementara itu petani singkong di Lampung Timur mengeluhkan kerugian selama tahun 2016. Harga singkong anjlok lebih dari 50 persen atau jadi Rp350/ per kilogram dari sebelumnya Rp1.300 per kilogram,” ungkapnya.
    Importasi Singkong sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita beberapa waktu lalu menyebutkan,

    Kemendag dan Kementerian Pertanian tengah menyiapkan aturan tata niaga singkong, yang terutama mengatur soal impor singkong. Aturan ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan).

    “Tata niaga kita atur. Izin impor harus ada rekomendasi dan wajib serap (stok lokal dalam jumlah tertentu),” kata Enggar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Januari-April 2017, impor singkong Vietnam mencapai 1.234 ton dengan nilai 499,8 ribu dolar AS. Sedangkan pada April 2017 impor singkong mencapai 499,8 ton dengan nilai 94,6 ribu dolar AS. (*)

  • Arinal-Nunik Siap Jaga Fungsi Lahan Tani

    Arinal-Nunik Siap Jaga Fungsi Lahan Tani

    Lahan Pertanian (Foto/Dok/Jun)

    Bandar Lampung (SL) – Potensi Lampung sebagai salah satu provinsi penopang pangan nasional, membuat pemerintah memberikan tantangan baru. Target produksi beras selama dua tahun ke depan ditambah satu juta ton. Sehingga produksi beras Lampung dalam dua tahun mendatang diperkirakan mencapai empat juta ton.

    Faktanya, banyak pertanian khususnya sawah mengalami penurunan akibat berubah fungsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan luasan lahan sawah. Pada 2012 luas lahan sawah di Lampung 456.725 hektar (ha).
    Kemudian, 2013 lahan sawah di Lampung berkurang 60.223 ha menjadi 396.502 ha. Selanjutnya, pada tahun 2014 luasan lahan sawah di Lampung kembali mengalami penurunan 27.140 ha menjadi 369.362 ha.

    Calon wakil gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi menyatakan Lampung yag telah dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional harus bisa mempertahankan lahan sawah.

    “Jangan sampai alih fungsi lahan pertanian terjadi karena dijual atau beragam masalah lainnya,” kata dia saatkampanye dialogis di Pringsewu, Kamis, 1/3/2018.

    Sebagai anak petani, dirinya berkomitmen untuk membantu para petani dalam mempertahankan lahan sawah, sebab apa seluruh masyarakat bergantung kepada petani dalam urusan pangan. Jika tidak ada petani, hari ini tidak bisa memakan beras yang enak dan fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah banyak terjadi, Lampung harus bisa mempertahankannya.

    Lahan Pertanian (Foto/Dok/Jun)

    “Jika sulit mendapatkan pupuk, saya bersama pasangan saya calon wakil gubernur Lampung Chusnunia Chalim telah mempersiapkan Kartu Pertani Berjaya untuk mempermudah petani mendapatkan kebutuhan ladangnya salah satunya pupuk,” uucapnya.

    Apa bila terjual anak petani tidak akan lagi bisa menimkati mengolah lahan pertanian dan akhirnya bekerja disektor swasta.

    “Jika dijual, anak-anak muda tidak ingin bekerja disawah dan dampak buruknya penambahan pengangguran,” kata dia.
    Lampung sebagai daerah penyangga pangan harus dipertahankan, oleh sebab itu dirinya menggandeng Chusnunia Chalim atau biasa disebut mba nunik untuk menjadi wakil dalam pemilihan kepala daerah 2018.

    Tugas sebagai wakil gubernur dipercayakan kepada Nunik karena sosoknya yang cerdas, jadi legislatif di usia muda, berpendidikan dan dekat di hati rakyat. Nunik jelas punya keberpihakan yaitu membawa rakyat sejahtera dengan program yang ada.

    Harapan masa depan Lampung bisa terwujud saat ada relasi dan komunikasi yang baik antara pempimpin dan rakyat. Pemimpin itu saling meluruskan, rakyat juga harus mengingatkan apa yang lupa dikerjakan oleh pemimpin.

    “Jadi pemimpin punya kewajiban meningkatkan harkat hidup dan menjadikan rakyat bisa merdeka di negeri sendiri,” kata Arinal Djunaidi yang maju dalam pilgub didukung oleh Partai Golkar, PAN dan PKB.

    Arinal Djunaidi, calon Gubernur nomor tiga yang berpasangan dengan Chusnunia Chalim menyatakan dirinya teringat masa kecil juga memiliki mimpi besar bisa sekolah dan punya prestasi.

    Sosok anak petani, kelahiran Way Kanan dan besar di Bandar Lampung ini tak lupa asal dirinya, dari desa yang berkesempatan sekolah atau menempuh pendidikan terbaik.

    “Saya tidak pernah membayangkan jadi calon Gubernur. Manusia boleh bercita cita, ada bekal baik dari ayah saya, bakat memimpin sudah ada. Insya Allah terpilih, berkat doa dan dukungan semua, ” kata dia. (rls)

  • Ketua MUI Lampung : Mari Wujudkan Demokrasi Yang Berkualitas dan Bermartabat

    Ketua MUI Lampung : Mari Wujudkan Demokrasi Yang Berkualitas dan Bermartabat

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung KH Khairuddin Tahmid

    Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung KH Khairuddin Tahmid mengatakan bahwa terkait dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, 27 Juni mendatang, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.

    Untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara ini, MUI mengeluarkan imbauan kepada masyarakat.

    “Kita berharap imbauan ini akan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk bersama-sama peduli terhadap proses demokrasi sehingga terwujud pilkada yang bermartabat, jujur dan adil,” kata Kiai Khairuddin yang juga Wakil Rais Syuriyah PWNU Lampung, Kamis (1/3).

    Imbauan yang tertuang pada surat Nomor 036/MUI-LPG/H/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 tersebut memuat 7 poin penting bagi masyarakat, khususnya umat Islam di Lampung yang perlu dilakukan.

    Pertama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memelihara kebhinnekaan. ketertiban. kebersamaan, dan toleransi.

    Kedua, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab agar pemimpin dan pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Ketiga, ikut serta mengawasi proses pelaksanaan Pemilukada guna mencegah terjadinya kecurangan, ketidakadilan dan gangguan keamanan.

    Keempat, mengedepankan akhlakul karimah (politik santun) dalam proses demokrasi dengan tidak melakukan tindakan provokatif, black campaign (kampanye hitam), money politic (politik uang), atau menyebarkan isu-isu yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

    Kelima, memelihara kerukunan dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah insaniyah (persaudaraan antar ummat manusia) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa dan setanah air), meski berbeda kecenderungan dan pilihan politik.

    Keenam, mencegah penggunaan tempat ibadah dari kegiatan-kegiatan yang berbau politik dan atau mengandung unsur Suku, Agama dan Ras (SARA) agar kesucian dan netralitas masjid dan mushalla sebagai tempat ibadah dapat tetap terjaga.

    Ketujuh, memohon kepada Allah SWT agar semua proses Pemilukada serentak 2018 bisa terlaksana secara jujur, adil, aman dan damai, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertaqwa, dan memiliki semangat juang yang tinggi guna mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur dan sejahtera dalam lindungan Allah SWT. (Web NU.id)

  • Disidak Plt Bupati Disiplin ASN Lampung Timur “Buruk”

    Disidak Plt Bupati Disiplin ASN Lampung Timur “Buruk”

    Plt Bupati Beri Keterangan Pers Usai Sidak (Foto/Dok/Jun)

    Lampung Timur (SL) – Disiplin PNS kini ASN, di Lampung Timur memprihatinkan. Terbukti saat Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kamis (01/03/2018), membuat geram. Banyak dinas

    Sejumlah OPD dimaksud yakni Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

    Namun pada sidak itu, Zaiful Bokhari sempat memberikan apresiasinya kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atas lengkapnya tingkat kehadiran personil dan telah berjalannya kinerja pelayanan yang ada.

    “Ada empat OPD yang kita kunjungi, bahwa sampai dengan pukul 09.00 WIB hanya Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil yang personilnya lengkap dan pelayanan sudah bisa kita pastikan sesuai dengan mekanisme dan aturan”, kata  Plt. Bupati Lampung Timur.

    Selain memberikan apresiasi, pada kesempatan sidak itu Zaiful Bokhari juga mengungkapkan kekecewaan dan rasa prihatinnya kepada beberapa OPD lain yang dikunjunginya serta akan memberikan tindakan pembinaan.

    “Namun tentunya kita sangat mengkhawatirkan dan terus terang kita juga kecewa, baik itu dengan jajaran Inspektorat, baik itu pelayan terpadu satu pintu dan pemberdayaan masyarakat desa, bahwa sampai dengan pukul 09.00 WIB para pejabat yang diberikan amanatnya oleh pimpinan belum hadir, termasuk juga para bawahannya,” katanya.

    Oleh karena, lanjut Dia, hal ini jadi perhatian semua, “Tentu ini menjadi catatan untuk kedepan kita lakukan perbaikan perbaikan, disamping tentunya teguran yang akan kita lakukan dalam rangka pembinaan kepada aparatur kita. Mudah mudahan kedepan bisa lebih baik”, kaya Zaiful Bokhari dengan nada kecewa. (nt/*)

  • Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Hadiri Gelar Pasukan Operasi Krakatau 2018

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Hadiri Gelar Pasukan Operasi Krakatau 2018

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno Menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2018, Kamis (1/3/2018)

    Bandar Lampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2018 yang dilaksanakan di Lapangan Mapolda Lampung, Kamis (1/3/2018). Pada kesempatan itu, Didik bersama Kapolda Irjen. Pol. Suntana dan Komandan Korem 043/Gatam Kolonel Inf. Hadi Basuki meninjau kendaraan operasional Operasi Keselamatan Krakatau dan cyber troops yang merupakan tempat untuk mengecek berita-berita hoax di media sosial.

    Apel ini juga merupakan bentuk sinergi antara Kepolisian Daerah Lampung, TNI dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas. Hal itu bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas).

    “Dalam melaksanakan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka Polantas tidak dapat menanganinya sendiri, sehingga perlu sinergitas antar pemangku kepentingan guna menemukan akar masalah, dan solusinya yang diterima dan dijalankan oleh semua pihak sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas). Untuk itu, jajaran Korlantas Polri perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis, teknis maupun strategis agar Potensi pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir sehingga tercipta kamseltlbcar lantas yang mantab,” ujar Kapolda Suntana, saat memimpin Apel Gelar Pasukan tersebut.

    Kapolda menjelaskan apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

    “Lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, pemeliharaan kamseltibcar lantas sangatlah penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai suatu cermin keberhasilan dari pembangunan peradaban modern. Untuk itu, Polri khususnya polantas bersama pemerintah dan stakeholder bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satunya melalui operasi keselamatan tahun 2018,” jelas Kapolda.

    Dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas seperti kasus tilang, teguran pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, korban luka ringan hingga meninggal, lanjut Kapolda Suntana, maka hal itu wajib ditindak dengan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara kamseltibcar lantas.

    Adapun yang menjadi sasaran terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara lain melawan arah lalu lintas khususnya kendaraan motor (roda dua), menggunakan handphone waktu mengemudi, berboncengan lebih dari 1 (satu), dan berkendaraan belum cukup umur. “Dengan dilakukan penegakan hukum berupa teguran terhadap sasaran prioritas tersebut, maka pelaksanaan operasi keselamatan ini diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan operasi yakni meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Juga meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas. Hal ini juga untuk mewujudkan situasi kamseltibcar lantas menjelang pelaksanaan pilkada di wilayah tahun 2018,” ujar Suntana.

    Kapolda juga menjelaskan pihaknya juga akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Korem/043 Gatam dalam melaksanakan operasi gabungan di lingkungan kantor Pemerintahan. (Humas Prov)

  • Oknum Sat Pol PP Pukul Mahasiswa Saat Demo Di Lamsel

    Oknum Sat Pol PP Pukul Mahasiswa Saat Demo Di Lamsel

    Mahasiswa Demo Dipukul Sat POL PP Lapor Polisi

    Lampung Selatan (SL) – Front Revormasi Mahasiswa (FRM) melaporkan Sat Pol PP ke Polres Lampung Selatan (Lamsel) pasca kericuhan yang terjadi saat aksi masa didepan Kantor DPRD Lamsel, Kamis (1/3/18) sekitar pukul 16.00 wib.

    Akibat kericuhan itu, sejumlah mahasiswa mengalami tindak kekerasan oleh oknum Pol-PP Lamsel.

    Mereka mulai diperiksa sekitar pukul 16.30 wib di ruang SPKT, Polres Lamsel. Sebagai korban yakni Arif Setiawan (20), kemudian sebagai saksi-saksi yakni Sekretaris LMND Lamsel, Dedi Manda Putera dan Ketua PMII Lamsel Muhitul Ulum.

    Dalam laporannya, mahasiswa melaporkan terkait tindak pemukulan yang dilakukan oleh oknum Pol-PP yang berjaga saat aksi masa berlangsung.

    Sebagai buktinya, mereka menyerahkan video saat kericuhan tersebut berlangsung. Dalam video itu, nampak oknum anggota Pol-PP diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi.

    Korlap FRM, Muhitul Ulum mengungkapkan, setelah melaporkan insiden kekerasan ini ke Polres Lamsel, pihaknya bakal menunggu tindak lanjutnya sesuai dengan proses hukum.

    “Apabila ditemukan langkah atau alternatif lain sebagai jalan keluar dari permasalahan ini, contohnya mediasi, catatannya yakni pihak Pol-PP meminta maaf secara terbuka dan menyatakan tidak akan mengulanginya lagi,” katanya usai melapor di depan ruang SPKT Polres Lamsel, petang tadi.

    Sementara, Ketua KP EK-LMND STAI YASBA Kalianda, Arif Muazam menegaskan, pihaknya bakal terus melakukan dorongan agar supaya laporan tersebut ditindaklanjuti.

    “Salah satu langkahnya, kami bakal gelar aksi massa kembali minggu depan. Selain sebagai penolakkan terhadap UU MD3, juga sebagai dorongan agar kasus kekerasan terhadap massa aksi ini ditindaklanjuti,” tegas Azam, sapaan akrabnya.

  • Pemkot Metro Gelar Musrenbang RKPD 2019

    Pemkot Metro Gelar Musrenbang RKPD 2019

    Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Kamis (01/03/2018) (Foto/Dok/Holik)

    Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Kamis (01/03/2018).

    Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Kominfo Provinsi Lampung A. Chrisna Putra mengatakan, terdapat empat agenda pokok yang akan disampaikan pada Musrenbang RKPD Kota Metro tahun 2019 diantaranya, yang pertama adalah pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.

    Berikutnya yakni berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, sinergi kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2019, dan strategi program/kegiatan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam perspektif pembangunan Provinsi Lampung, katanya.

    Walikota Metro A. Pairin menjelaskan bahwa Musrenbang tersebut merupakan tahapan akhir penjaringan aspirasi bagi perencanaan tahun 2019 di tingkat Kota Metro. Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro, dimana pada tahun 2019 merupakan titik percepatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro.

    Selanjutnya dengan melihat kinerja pembangunan sampai tahun 2017, tambahnya, Pemerintah Kota Metro terbilang cukup berhasil. Dengan pembuktian berupa nilai IPM yang mengampu tiga sektor, yang masih menjadi nilai tertinggi di Provinsi Lampung. Lalu nilai Inflasi tahun 2017 menjadi angka terendah di Provinsi Lampung, dan Koefisien Gini Ratio Kota Metro tahun 2016 telah memasuki level ketimpangan rendah dan menurun jika dibandingkan tahun 2015.

    “Besar harapan kepada Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro, untuk mendapatkan porsi yang memadai pada APBD Provinsi tahun 2019. Selain itu terkait permasalahan yang baru saja terjadi berupa banjir yang merata di Wilayah Kota Metro, kiranya Pemerintah Provinsi dapat membantu untuk memecahkan masalah ini”, harap Pairin.

    Kemudian akan dilakukan penajaman terhadap isu strategis, tema, dan prioritas pembangunan tahun 2019, melalui pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019, serta saran dan masukan dari Stakeholder yang berasal dari Bappeda Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro.

    “Selain itu juga dari BUMN/BUMD, BPN, BPS, Perbankan, PKK dan Dharma Wanita yang juga sebagai mitra Pemerintah, serta Stakeholder lain yang belum mengikuti penjaringan aspirasi sampai tahap Forum Perangkat Daerah”, jelas Pairin.

    Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen RKPD Kota Metro tahun 2019. Di dalam prosesnya telah dilakukan beberapa kegiatan berupa Penyusunan Tema dan Prioritas Pembangunan diantaranya Pra Musrenbang Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.

    Kemudian sesampainya pada tahap Forum Perangkat Daerah, lanjut Bangkit, telah dilakukan pengawalan aspirasi dari Masyarakat dan Stakeholder terkait pembangunan, sampai aspirasi tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro tahun 2019.

    Mengenai usulan Masyarakat dan Stakeholder yang telah disepakati menjadi prioritas pembangunan tahun 2019 diantaranya di Bidang Sosial Budaya yang meliputi insentif guru ngaji, TPA, kaum, kader posyandu, kader rumah pintar, dan juru kunci makam. Berikutnya berupa bantuan sarana prasarana rumah ibadah, sarana prasarana olahraga, sarana prasarana RT dan RW, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan bantuan operasional organisasi sosial kemasyarakatan.

    “Di Bidang Fisik meliputi perbaikan/pengerukan/pembuatan drainase, perbaikan/peningkatan jalan, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, dan pengangkatan lumpur anak sungai, serta di Bidang Ekonomi meliputi penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan sarana prasarana Pertanian”, terang Bangkit. (Holik)