Penulis: Juniardi

  • Usut Kasus Korupsi di Aceh Timur, LEMKASPA Apresiasi Kejari

    Usut Kasus Korupsi di Aceh Timur, LEMKASPA Apresiasi Kejari

    Aceh Timur (SL)-Kejaksaan Negeri Aceh Timur terus bekerja mengusut berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Aceh Timur, mulai dari kasus penyaluran bantuan sosial bibit kedelai, dugaan korupsi anggaran biaya perawatan kenderaan bermotor di dinas kesehatan, dugaan korupsi bangunan gedung kantor BPN Aceh Timur, dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana sertifikasi guru dan sederet kasus kasus lainnya, diantara kasus tersebut ada yang sudah tuntas, ada juga yang sedang berlanjut.

    Lembaga Kajian Strategis Pembangunan Aceh (LEMKASPA) Cabang Aceh Timur, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Timur, yang terus melakukan upaya penegakan supremasi hukum atas dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Aceh Timur, hal itu disampaikan oleh ketua LEMKASPA Aceh Timur, Sanusi Madli, Senin (26/2/2018) di Idi Rayeuk, Aceh Timur.

    “Kita patut bergembira atas kinerja Kejari Aceh Timur yang terus melakukan upaya serius pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita berharap, semoga tetap konsisten mengawal dan mengusut persoalan tindak pidana korupsi yang ada di daerah itu, hari ini bergembira, jangan sampai besok kecewa, kejari jangan memberikan peluang kepada pelaku apabila memang sudah memenuhi unsur terjadinya korupsi.” kata sanusi

    Menurutnya, kemajuan yang diperlihatkan jajaran Kejari Aceh Timur dalam mengusut tindak pidana korupsi patut di dukung oleh semua pihak karena perbuatan korupsi ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi buruk yang terus dipelihara oleh aparatur pemerintah di negara ini.

    “Korupsi ini seperti kanker ganas yang ada dalam pemerintahan, yang merusak struktur
    dan penghambat utama terhadap jalannya pembangunan, para koruptor semakin mahir dan sangat sistematis dalam mencuri uang rakyat,” kata mantan ketua DPM Unsyiah ini

    Karena itu, kata dia, seluruh elemen yang berperan dalam pemberantasan korupsi mulai dari pemerintah, masyarakat hingga mahasiswa perlu bergerak secara bersama-sama, “upaya pemberantasan korupsi butuh peran aktif masyarakat untuk mengingatkan aparat hukum baik jajaran kepolisian, kejaksaan maupun KPK, pemberantasan korupsi ini tidak bisa hanya mengandalkan kejari saja, tapi semua kita harus bergerak dalam kapasitas dan kemampuan nya masing masing, ada yang berperan sebagai pendakwah, pengingat, informan, pelapor, dan sebagai nya,” lanjut sanusi

    Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan diberbagai bidang, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibandingkan kepentingan umum, keserakahan telah merasuki jiwa jiwa para aparatur pemerintahan.

    “Korupsi merupakan persoalan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat, kepada para pendidik calon calon generasi pemimpin masa depan, perlu lebih bersemangat dalam membangun kesadaran peserta didik, membangun rasa peduli dan sosial terhadap sesama, ini salah satu cara meberantas korupsi yang bisa dilakukan oleh para guru, para orang tua, dan para tengku,” tutup sanusi

  • Rektor UNHAN Dukung Tanggamus Sebagai Kawasan Industri Pertahanan

    Rektor UNHAN Dukung Tanggamus Sebagai Kawasan Industri Pertahanan

    Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto

    Bandarlampung (SL)-Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto menyatakan pihaknya mendukung kawasan Tanggamus sebagai lokasi pembangunan industri pertahanan. Pasalnya, Tanggamus dinilai memiliki sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk pengembangan sejumlah pabrik yang memproduksi alat-alat pertahanan Indonesia, yang akan dipindahkan ke Lampung. Hal itu diungkapkan Yoedhi Swastanto pada acara Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Unhan ke Provinsi Lampung, Senin (26/2/2018) di Ruang Abung Balai Keratun.

    Rektor Yoedhi Swastanto mengungkapkan Unhan akan melakukan studi kelayakan (feasibility study) untuk melihat potensi Tanggamus terutama ditinjau dari aspek akademisnya. “Hasil penelitian, ini akan kita serahkan ke Kementerian Pertahanan sebagai bahan masukan, apakah daerah Tanggamus relevan atau tidak untuk dijadikan sebagai daerah industri pertahanan,” ujarnya.

    Menurut Rektor Unhan ini, kebijakan pemerintah pusat untuk merelokasi sejumlah industri pertahanan di luar Pulau Jawa merupakan langkah untuk memperkuat industri pertahanan dan sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan pembangunan Indonesia secara merata. “Prinsip dasarnya adalah untuk membangun pertahanan yang tangguh tidak bisa terpusat tapi harus disebarka. Harus ada perubahan paradigma seperti yang disampaikan Pak Jokowi. Jangan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Artinya penyebaran dimana-mana,” ujarnya.

    Sementara itu, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno melalui Plt. Sekretaris Daerah Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan suatu kehormatan karena Lampung dipilih sebagai tempat KKDN Unhan.

    Ia mengatakan, sejak 2016 Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan MoU dengan Unhan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Lampung khususnya dalam pertahanan negara dan bela negara. “Melalui MoU ini ASN Pemprov Lampung berkesempatan untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan Unhan,” ungkapnya.

    Sedangkan Pj. Bupati Tanggamus Zainal Abidin mengungkapkan harapannya agar industri pertahanan dibangun di Tanggamus. Sebab, Tanggamus memiliki topografi laut yang dalam, sehingga cocok untuk dijadikan kawasan industri pertahanan.

    Menurut Zainal, pembangunan industri pertahanan tersebut akan memberikan efek ganda bukan hanya bagi Tanggamus tapi juga daerah di sekitarnya. “Kami sangat mendukung karena pembangunan industri ini akan mengembangkan wilayah Tanggamus. Industri Tanggamus akan memberikan multiplier effect bagi pembangunan lain di Tanggamus seperti UMKM, koperasi, pusat pariwisata bahkan wilayah-wilayah lain sekitar Tanggamus juga akan berkembang,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Rektor Yoedhi Swastanto juga menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan beberapa pihak yakni Kabupaten Tanggamus, Institut Teknologi Sumatera (Itera) dan PT. Daya Radar Utama (DRU).

    KKDN Unhan berlangsung dari tanggal 25 Februari hingga 2 Maret 2018, dengan rombongan yang berjumlah 65 orang. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung, di antaranya Unhan Mengajar, juga melakukan penelitian ke Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU&PR), Itera, melakukan seminar Nasional Bela Negara di Universitas Lampung. (Red)

  • Hujan Deras Rendam Ratusan Hektar Sawah Di Lamsel

    Hujan Deras Rendam Ratusan Hektar Sawah Di Lamsel

    Lahan Pertanian Yang Terendam Hujan Di Lamsel (Foto/Dok/Jun)

    Lampung Selatan (SL)-Hujan yang cukup tinggi, menguyur wilayah Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, mulai Minggu (25/2/2018) malam hingga Senin (26/2/2018) pagi, mengakibatkan merendam ratusan hektar (Ha) areal pertanian (sawah) serta menggenangi halaman rumah warga, dan membuat longsornya tanah pada bangunan jembatan, serta akses jalan terendam.

    Berdasarkan data yang di dapat suarapedia.com, Kecamatan Palas yang mengalami banjir akibat hujan yang terjadi adalah, Desa Bandan Hurip, mengalami banjir merendam ratusan hektar (Ha) sawah, dengan kondisi sebagian besar sudah ditanam padi, umur padi baru 7 sampai 15 hari dan sebagian kecil belum ditanam padi.

    Desa Pulau Jaya, banjir merendam puluhan Ha sawah (Kurang lebih 50 Ha) dengan kondisi sebagian yang sudah ditanam padi dan sebagian belum ditanam padi. Desa Sukamulya, mengalami kerusakan pada jembatan akibat gerusan arus air hujan, sehingga membuat tanah longsor. Desa Pulau Tengah, banjir merendam puluhan Ha areal Pesawahan dengan kondisi sebagian sudah ditanam padi, dengan umur tanaman padi baru berusia rata-rata 1 minggu tanam, dan sebagian belum di tanam padi, banjir juga menggenangi area halaman rumah warga yang letaknya di pinggir sawah, dengan ketinggian air sekitar 20 CM.

    Desa Mekar Mulya, banjir merendam ratusan hektar (Ha) areal pesawahan, dengan kondisi sebagian sudah tanam padi, umur padi baru 1 minggu, dan sebagian belum ditanam padi. Desa Palas Jaya, banjir merendam puluhan hektar areal pesawahan, dengan kondisi sebagian sudah ada yang tanam, dan sebagian belum di tanam padi. Desa Palas Pasemah, banjir merendam puluhan hektar areal pesawahan dengan kondisi sebagian sudah ditanami padi, umur padi baru 1 minggu berjalan, dan sebagian areal sawah belum di tanam padi.

    Dan Desa Tanjung Jaya, banjir juga merendam puluhan hektar areal pesawahan dengan kondisi sebagian sudah tanami padi, dan sebagian belum ditanami padi. Sedangkan akses jalan yang menghubungkan dari Desa Bumi asih, dan Bumi restu terendam, namun jalan tersebut masih bisa dilalui.

    Akibat banjir karena curah hujan yang mengguyur di wilayah Kecamatan Palas, para petani mengalami kerugian gagal tanam padi, namun mayortas para petani masuk menjadi anggota AUTP (Asuransi usaha tani padi) sehingga kerugiaan yang dialami petani akan mendapat bantuan dari pihak asuransi, namun melalui beberapa kriteria, sebab aturan bagi petani yang mendapat bantuan setelah tanaman padi berusia 30 hari (satu bulan). Bagi petani yang telah menanam padi rata-rata baru berumur satu minggu, apabila banjir tidak mengalami penyurutan, pada areal sawah, tanaman padi milik petani dibawah 1 minggu setelah tanam,  diperkirakan, akan mengalami Puso (Gagal tanam).

    Sementara salah satu petani Into (49) asal Desa Pulau Tenggah yang di hubungi melalui via telpon, dirinya sangat berharap mendapatkan bantuan benih padi dari dinas yang terkait.

    “Harapan saya, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, agar bisa membantu masalah yang ada di petani. Apalagi, para petani yang sudah menanam padi, kalau dua sampai empat hari tidak surut sawahnya, dipastikan bibit yang siap tanam akan gagal ditanam. Saya sangat berharap mendapatkan bantuan bibit padi,” katanya. (Spd/nt)

  • Para Kyai dan Ulama Beri Dukungannya Untuk Bupati Non-Aktif Lamteng Mustafa

    Para Kyai dan Ulama Beri Dukungannya Untuk Bupati Non-Aktif Lamteng Mustafa

    Mustafa Saat Bersama Para Kyai Dan Ulama

    Lampung Tengah (SL)-Sosok Mustafa selama ini tidak hanya dikenal dengan masyarakat, tetapi juga dekat ulama dan santri. Doa dan dukungan dari kalangan pemuka agama selalu diberikan, termasuk ketika bupati non aktif Lampung Tengah ini mendapat cobaan tuduhan suap untuk pembangunan infrastruktur Lampung Tengah.

    Kyai Mukhtar Ghozali, pengurus pondok pesantren Baitul Mustakim Pungggur mengatakan, pihaknya masih terus mendoakan yang terbaik untuk Mustafa. Apapun keadaannya, kata dia, tidak mengurangi dukungan dan doa para ulama untuk Mustafa yang dikenal dengan bupati ronda tersebut.

    “Kami tetap solid, tetap mendoakan yang terbaik untuk beliau. Mudah-mudahan beliau diberi kesabaran, ketabahan dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Kami percaya, jika Allah sudah berkendak, apapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun bisa terjadi. Dalam hal ini, jika Allah menghendaki beliau jadi gubernur, maka tidak ada yang bisa menghalangi,” ungkapnya, Senin, (26/2/18).

    Menurutnya Mustafa adalah sosok yang merakyat, mampu merangkul semua elemen termasuk ulama dan santri. Terkait cobaan yang menimpanya saat ini, Kyai Mukhtar beranggapan Mustafa adalah orang yang terzolimi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

    “Kalau dia korupsi, memperkaya diri sendiri, sudah pasti kita tinggalkan. Tapi ini beda permasalahannya, beliau hanya ingin membangun Lampung Tengah. Ketika caranya memang harus mengajukan pinjaman dan pada prosesnya beliau harus menyerahkan fee, maka saya menilai beliau hanyalah korban,” ujar Kyai Muhktar.

    Dengan proses hukum yang terus berjalan, pihaknya dan para santri hanya bisa mendokan yang terbaik untuk Mustafa. “Yang pasti kami tetap solid, doa kami selalu menyertai beliau. Mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan, dan memang hasilnya yang terbaik sesuai harapan kita semua,” tandasnya.

    Senada disampaikan KH. Muhayat, pengurus Pondok Pesantren Alfalah Rumbia Lampung Tengah. ia mengaku setiap malam Selasa sejumlah kyai dan santri berkumpul mendoakan Mustafa. Hal ini sebagai bentuk suport dan cinta para ulama kepada sosok Mustafa.

    “Kami kenal betul dengan beliau. Di bawah kepemimpinannya beliau benar-benar menyantuni anak yatim, fakir miskin, guru ngaji, dan pondok pesantren. Perangai beliau juga sangat santun, meski bupati tapi tidak menciptakan jarak. Kapanpun masyarakatnya ingin menyampaikan keluhan, selalu diterima tanpa harus sulit menemui beliau,” ucap Kyai Muhayat.

    Atas cobaan yang menimpa Mustafa saat ini, ia mengaku sangat prihatin. “Kami menangis dan prihatin. Karenanya seminggu sekali kami berkumpul untuk mendoakan beliau. Dan semangat kami untuk meneruskan perjuangan beliau tidak luntur, kami optimis beliau masih bisa memimpin Lampung,” tandasnya.(*)

  • Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai Tangkap Bandar Narkoba

    Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai Tangkap Bandar Narkoba

    Direktur Direktorat Narkoba (Dirnarkoba) Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai Telah Menangkap Bandar Narkoba, Senin (26/2/2018) (Foto/Dok/Jun)

    Bandarlampung (SL)-Direktur Direktorat Narkoba (Dirnarkoba) Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai, Senin (26/2/2018), mengatakan, jajarannya telah menangkap bandar narkoba.

    Kombes Abrar menjelaskan, jajaran Subdit III Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil menangkap suami istri yang menjadi bandar narkoba.

    Dua bandar narkoba yang ditangkap yaitu, Suhevi (32) dan Novianti (34), keduanya warga Jalan Tamin, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung. Keduanya dicokok polisi pada Minggu (25/2/2018), sekitar pukul 01.30 WIB.

    Direktur Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Abrar Tuntalanai menjelaskan, keduanya merupakan bandar sabu. “Kedua tersangka ini murni bandar narkoba, bukan pengedar. Dari tangan kedua tersangka kita dapatkan 37 paket berbagai ukuran,” jelas Abrar di Ditnarkoba, Senin (26/2).

    Total, barang bukti yang disita dari rumah keduanya mencapai 1kg sabu  itu polisi juga menyita lima unit handpone, dan dua timbangan digital. “Keduanya dari jaringan Aceh kedua merupakan bandar sabu jaringan Provinsi Aceh dan diduga sebagai bandar sabu antar lintas provinsi,” ungkapnya.

    Dari penyelidikan sementara, keduanya mendapatkan sabu-sabu itu dari USF (DPO) yang merupakan warga Aceh. “Saat ini kami masih melaku penyelidikan mendalam,” ujar Abrar.

  • Tujuh Korban Tewas Banjir Satu Diantaranya Balita

    Tujuh Korban Tewas Banjir Satu Diantaranya Balita

    Rumah duka korban tewas akibat banjir Lampung tengah

    Lampung Tengah (SL) – Tujuh orang tewas akibat banjir di Lampung Tengah (Lamteng), Senin (26/2/2018). Empat korban tewas di Bendosari, Kampung Komering Putih, Gunungsugih, dua warga di Bekri, dan satu orang warga Seputih Banyak. Ketujuh korban tewas akibat terjebak di dalam kendaraan.

    Hingga pukul 17.00 warga di Kampung Sinar Banten, Bekri, Lampung Tengah panik karena Sungai Way Topi menjebol tanggul. Ribuan warga keluar dari pemukiman mengungsi ke arah Wates.

    Dua orang yang meninggal akibat terjebak kendaraan di Bekri, salah seorang di antaranya bernama Iqbal, warga Srimulyo. Ia hendak menolong supir truk yang terjebak dalam arus sungai. Kedua jenazahnya belum ditemukan sampai pukul 17.30 WIB. Namun warga menyelamatkan penumpang lain, di antaranya Tukijo dan Tubi, keduanya warga Sinar Banten Bekri, dan anggota Polpos Rifat.

    Adapun warga yang meninggal pada pagi harinya di Bendosari karena Kijang Kapsul BE 2331 H terjebak banjir dan terbawa arus di jalan Lintas Tengah Sumatera. Pengemudi, Supangat, usia 61 tahun, warga Bendosari, meninggal di kemudi. Demikian juga isterinya, Warsinem, usia 58 tahun, cucu mereka Talita, usia 4 tahun.

    Dua lainnya diselamatkan warga, diantaranya Palupi, usia 11 tahun. Namun seorang lagi meninggal pada Senin Siang. Serta Siyamin umur 38 tahun warga Kampung Siwo Bangun Kecamatan Seputih Banyak, tewas terseret arus air di Jembatan Sungai Kampung Siwo Bangun, sekitar pukul 01.00 WIB.

    Siyamin yang menaiki kendaraan roda dua nekat menerobos derasnya aliran air karena hendak pergi kerja, korban yang tak kuat menahan derasnya aliran air itu ditemukan warga seitar pukul 03:00 WIB sudah tidak bernyawa.

    Kepala Dinas Kominfo Lampung Tengah Sarjito mengatakan Pemerintah Kabupaten sudah mengunjungi warga yang meninggal akibat terjebak dalam kendaraan. Mereka juga sedang mendata dampak kebanjiran.

    Hujan pada Minggu Malam membuat ribuan rumah terendam air di Lampung Tengah, Metro, dan Lampung Timur mulai pukul 02.00 WIB Senin pagi dan semakin tinggi sejak pukul 07.00 WIB. (Mas/Tbk/jun)

  • Proyek Rp27 Miliar Untuk Jalan Pramuka 3 Bulan Mulai Rusak

    Proyek Rp27 Miliar Untuk Jalan Pramuka 3 Bulan Mulai Rusak

    Jalan Pramuka Yang Mengalami Kerusakan (Foto/Dok/Jun)

    Bandarlampung (SL)-PROYEK Jalan Pramuka tahun 2017 yang menelan anggaran hingga Rp27 Miliar lebih kondisinya sudah mulai mengalami kerusakan. Padahal proyek itu baru selesai dikerjakan akhir tahun 2017 kemarin. Yang lebih memprihatinkan ruas jalan itu kerap terendam banjir.

    Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung menggelontorkan anggaran Rp27,3 Miliar untuk peningkatan Jalan Pramuka – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Teuku Cik Ditiro – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raden Imba Kesuma, yang dikerjakan oleh PT Mulia Putra Pertama.

    Pada tahun yang sama, Dinas PUPR Bandarlampung juga menganggarkan dana Rp1,2 Miliar untuk Peningkatan Jalan Pramuka (Rigid Pavement) yang dikerjakan Dharma Mulya.

    Namun, kondisi proyek-proyek ini sudah banyak mengalami kerusakan. Seperti proyek peningkatan Jalan Pramuka – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Teuku Cik Ditiro – Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raden Imba Kesuma, dijalur jalan itu ditemukan banyak rusak.

    Seperti di Jalan Raden Imba Kesuma aspal di jalan ini banyak yang sudah retak-retak, bahkan amblas.

    Begitu juga ruas jalan Pramuka banyak aspal mengelupas, bergelombang. Bahkan bagian rigit beton batunya terlihat mengindikasikan job mix tidak proporsional.

    “Selain mungkin karena kualitasnya, juga kalau hujan banjir dan tergenang air mas jalan yang baru di perbaiki itu. Makanya cepat rusak dan terlihat batu-batu jalan beton ini,” ujar Doni warga yang melintas di Jalan Pramuka, Minggu (25/2/2018).

    Menurutnya, jika di biarkan tergenang air terus maka jalan itu akan cepat rusak, apa lagi jika kualitasnya juga tidak baik.

    “Semalama saja (Malam minggu) bajir juga. Sepertinya perbaikan jalan itu tidak dibarengi perbaikan saluran airnya. Aneh juga kok tidak dipertimbangkan bakal tegenang air atau tidak,” ungkapnya.

    Sementara, Kepala Dinas PUPR Kota Bandar lampung, Iwan, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (*)

  • Pemkab Lampura Deklarasikan Netralitas ASN, Polri dan TNI

    Pemkab Lampura Deklarasikan Netralitas ASN, Polri dan TNI

    Deklarasi Netralitas ASN, Polri dan TNI, di halaman upacara Pemkab Lampura, Senin, (26/02/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri dan TNI, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 mendatang, dideklarasikan dalam Upacara Gabungan ASN, Polri dan TNI kabupaten setempat.

    Deklarasi Netralitas ASN, Polri dan TNI pada Pilkada Serentak 2018 itu dilaksanakan pada Senin, (26/02/2018), di halaman upacara Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, menjadi Inspektur Upacara Gabungan tersebut.

    Dalam sambutannya, Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, menyampaikan, selaku penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah bekerja secara optimal.

    “KPU Kab. Lampura telah melaksanakan berbagai tahapan serta langkah strategis dalam hal mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Selaku Plt. Bupati Lampura, saya juga menyampaikan bahwa sejauh ini pihak TNI dan Polri begitu maksimal dalam melaksanakan kesiapsiagaan pengamanan,” ujar dr. Sri Widodo.

    Lebih lanjut dikatakan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, mengimbau agar seluruh ASN, Polri dan TNI dapat menjaga netralitas dan profesionalisme yang tidak mengarah pada dukungan langsung serta terbuka kepada salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah (Paslonkada).

    “Asas netralitas ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun serta tidak memihak guna kepentingan siapapun,” kata dr. Sri Widodo.

    Ditambahkannya, masyarakat Lampura di setiap tingkatan agar dapat mengupayakan terciptanya kondusifitas wilayah serta senantiasa menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

    Dalam upacara tersebut dilaksanakan Penandatanganan Naskah Deklarasi Netralitas ASN, Polri dan TNI pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan oleh Plt. Bupati Lampura, dr. H. Sri Widodo; Kapolres Lampura, AKBP. Eka Mulyana. S.IK; serta Dandim 0412 Lampura, Letkol. R.D. Bachtiar K., SIP. (ardi)

  • LSM Peduli Hukum Pertanyakan Fasilitas Negara yang Tidak Dipergunakan Plt. Bupati Lampura

    LSM Peduli Hukum Pertanyakan Fasilitas Negara yang Tidak Dipergunakan Plt. Bupati Lampura

    Sekum LSM Peduli Hukum, Agus R. Suhada (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Hukum menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab. Lampura), terkait Plt. Bupati setempat yang belum mendapatkan hak dan kewenangan protokoler yang sama dengan jabatan Bupati.

    “Sampai saat ini, Plt. Bupati Lampura masih berdinas dan belum menempati rumah jabatan Bupati Lampura. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Plt. Bupati Lampura seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatan Bupati,” ujar Agus Rahmat Suhada, Sekretaris LSM Peduli Hukum, kepada Sinar Lampung, Senin, (26/02/2018), di kantornya.

    Sebelumnya, Bupati Lampung Utara saat ini sedang dalam masa cuti diluar tanggungan negara.

    “Untuk itu atas nama LSM Peduli Hukum, kami pertanyakan apa yang menjadi dasar hukum Pemkab. Lampura belum memberikan hak dan kewenangan protokoler Plt. Bupati Lampura,” ujar Agus R. Suhada.

    Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab. Lampura, Hendri, enggan berkomentar terkait dasar hukum belum diserahterimakannya fasilitas negara untuk jabatan Bupati agar dipergunakan Plt. Bupati Lampura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

    “Maaf, saya lagi mau naik pesawat. Nanti saja ya,” ujar Kabag. Hukum Pemkab. Lampura, Hendri, saat dikonfirmasi via komunikasi ponsel, Senin, (26/02/2018).

    Diketahui, sesuai dengan arahan Gubernur Prov. Lampung saat menyerahkan SK. Plt. Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, beberapa waktu lalu, (12/02/2018), di Ruang Rapat I, sekretariat Pemprov. Lampung, bahwa Plt. Kepala Daerah memiliki hak dan kewenangan protokoler yang sama dengan jabatan Bupati/Walikota. Adapun penerima SK Plt. Kepala Daerah dimaksud, yakni Wakil Walikotamadya Bandarlampung, Wakil Bupati Lampung Tengah, Wakil Bupati Lampung Utara, serta Wakil Bupati Lampung Timur. (ardi)

  • Erlanto : Program Paslon Nomor Urut 1 Ideal Diperjuangkan

    Erlanto : Program Paslon Nomor Urut 1 Ideal Diperjuangkan

    Tokoh Masyarakat Desa Trimodadi, Erlanto, saat dikunjungi Tim BANGKIT-BERZAYA, Senin, (26/02/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk perkembangan serta pembangunan berbagai sektor di Kabupaten yang dikenal dengan semboyan Ragem Tunas Lampung ini.

    Dikatakan Erlanto, tokoh masyarakat Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan kabupaten setempat, ajang demokrasi Pilkada Serentak 2018 mendatang diharapkan dapat berlangsung dengan kondusif dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan dan pembangunan di Kab. Lampura.

    “27 Juni 2018 mendatang merupakan ajang yang sangat menentukan bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Lampura,” ujar Erlanto, Senin, (26/02/2018), di kediamannya.

    Ditambahkannya, Kab. Lampura saat ini sangat membutuhkan pembangunan yang berlandaskan pada peningkatan pendidikan yang bermatra pada kebudayaan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    “Saya melihat bahwasanya program yang ditawarkan pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah Kab. Lampura, Zainal Abidin dan M. Yusrizal, sangat ideal untuk diperjuangkan,” pungkasnya. (ardi)