Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Ketua Panwaslu Dan Komisioner KPU Garut Terima Suap Rp200 Juta Dan Satu Mobil

    Ketua Panwaslu Dan Komisioner KPU Garut Terima Suap Rp200 Juta Dan Satu Mobil

    Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri

    Jawa Barat (SL)-Komisioner KPU Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri ditangkap polisi. Keduanya ditangkap atas dugaan menerima suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Garut.

    Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menjelaskan proses penangkapan komisioner KPU dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Sabtu (24/2) karena dugaan adanya penyuapan.

    “Ini berkaitan dengan dua paslon (pasangan calon) yang sudah dibatalkan atau sudah digagalkan tidak ikut pemilihan bupati  ternyata sudah memberikan sejumlah hadiah atau uang kepada komisioner dan kepada ketua panwas,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Dirreskrimum Polda Jabar) Kombes Pol Umar Surya Fana kepada Antara, saat melakukan kunjungan ke Bogor, Minggu (25/2).

    Umar menjelaskan pada Pukul 11.00 WIB Sabtu (24/2) satuan gabungan bareskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Kepolisian Resor Garut telah mengamankan dua tersangka itu bersama barang buktinya.

    Dari hasil penyelidikan selama dua minggu, kata dia kepolisian berhasil mengungkap data pemberian hadian berupa uang lebih kurang Rp200 juta dan mobil merk Daihatsu warna hitam.

    Kedua tersangka diduga melakukan transaksi suap tanpa melibatkan anggota lainnya pada lembaganya masing-masing. Penangkapan murni atas kinerja tim yang mengumpulkan data, bukan dari laporan masyarakat ataupun pasangan calon.

    Kepolisian mendata transaksi pemberian uang dilakukan melalui perbankan bersama barang bukti mobil adalah hasil pemberian pasangan calon (Paslon) Bupati Garut dari kalangan independen yang telah dinyatakan gagal maju Pemilihan Bupati (Pilbub) Garut 2018.

    Diketahui, ada dua paslon yang dinyatakan tidak lolos itu yakni calon perseorangan Soni-Usep dan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat dan PKB Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah.

    Karena telah ketahuan pernah memberikan sejumlah hadiah atau uang berkaitan dengan jabatan para tersangka untuk meloloskan atau tidak meloloskan Paslon Pilbub Garut 2018, lanjut Umar menjelaskan salah satu paslon yang gagal jalur perseorangan Soni-Usep telah menyatakan siap membantu kepolisian memberikan keterangan dan data yang diperlukan.

    Untuk sementara polisi menjerat Soni-Usep dengan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sewaktu-waktu bisa berlapis Pasal 12 UU tersebut jika paslon itu tidak jujur memberikan kesaksian dan data.

    Sedangkan paslon Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah juga akan mengalami pemeriksaan indikasi ada suap yang sama atau tidak, setelah putusan sidang gugatan pemilu karena tidak lolos Pilbub 2018 oleh dua pimpinan Panwaslu yang masih menjabat.

    “Nanti detailnya akan dirilis Kapolda hari Senin besok, yang jelas barang bukti dan datanya sudah kami punya meskipun sidang gugatan belum selesai,” jelasnya.

    Ketua Panwaslu Garut ditangkap Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri di Sekretariat Panwaslu Jl. Semarang Kabupaten Garut, pada Sabtu (24/2/2018) sekitar pukul 12.30 WIB.

    Setelah itu, tim Mabes Polri mengamankan Ade Sudrajat. Namun waktu dan tempat penangkapan belum diketahui.

    Selain menangkap Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna putih nopol Z1784DY.

    Seperti diketahui, ada empat paslon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pilbup Garut, yakni pasangan petahana Rudy Gunawan-Helmi Budiman, Iman Alirahman-Dedi Hasan Bahtiar, Suryana-Wiwin, dan Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicaksana. (antara/jun/*)

  • Genangan Air Rendam Pemukiman Warga Di Kabupaten Lampung Timur

    Genangan Air Rendam Pemukiman Warga Di Kabupaten Lampung Timur

    Banjir rendam Desa Tanjung Tirto Way Bungur Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (24/02/18) (Foto/Dok/Jun)

    Lampung Timur (SL)-Hujan deras di sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Timur, mengakibatkan genangan air dan merendam pemukiman warga. Banjir juga mengenang areal persawahan dan ladang, fasilitas umum (Sekolah dan Mushola/Masjid) hingga peternakan warga. Ironisnya belum ada penanganan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

    Pantauan wartawan dilangsir Lampungsai.com, banjir terjadi di Desa Tanjung Tirto, RT 17 RW 05, Way Bungur Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, dan merendam pemukiman warga, masjid dan sekolah dengan ketinggian air  mencapai pinggang orang dewasa, sementara kurang lebih 44 rumah warga terendam banjir.

    Air terus meninggi, sejak pukul 23.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, Sabtu 24 Februari 2018. Sebagian warga harus mengungsi ke kediaman kerabat atau rumah tetangga yang tidak terendam banjir.

    Dikatakan salah satu warga sekitar, Jamal (40) bahwa kondisi banjir di Desanya sudah menjadi langganan  setiap musim penghujan, karena luapan air sungai dan pembuangan air saluran drainase yang ada tidak memadai.

    Banjir rendam Desa Tanjung Tirto Way Bungur Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (24/02/18) (Foto/Dok/Jun)

    Dua hari sudah banjir melanda dan air belum surut, hanya peninjauan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan bersama pihak Polsek setempat. Belum ada bantuan sama sekali dari Pemerintah setempat, sementara, warga korban banjir sangat membutuhkan bantuan berupa sembako.

    Jamal melanjutkan, di kondisi ini, memang sangat tidak di inginkan, terutama kepentikan pendidikan anak, terhambat. Anak-anak kalau sekolah, harus menyebrangi arus banjir dan sungai, menggunakan transportasi air berupa perahu tradisional atau rakit, begitu juga warga sekitar.

    “Berharap, pemerintah dapat segera membangun jembatan gantung di Desa kami, sebagai akses penghubung dua desa, sekaligus memperlancar kegiatan belajar mengajar anak, termasuk memberikan bantuan sembako kepada warga,” kata Jamal. (lpr/nt/Jun)

  • Ruas Jalan Tulung Balak Yang Gunakan APBD Lampung Timur Kondisinya Rusak

    Ruas Jalan Tulung Balak Yang Gunakan APBD Lampung Timur Kondisinya Rusak

    Ilustrasi Jalan Rusak (Foto/Dok/Google)

    Lampung Timur (SL)-Ruas jalan Tulung Balak, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, yang baru diperbaiki pada tahun anggaran 2017 menggunakan APBD Lampung Timur, saat ini kondisinya rusak parah.

    “Memang benar jalan itu baru diperbaiki akan tetapi sudah banyak yang rusak karena banyaknya kendaraan yang melintas bertonase besar,” kata Aji, salah satu tokoh masyarakat Tulung Balak, Jumat (23/2/2018).

    Aji mengatakan, rusaknya portal jalan yang dibuat pihak rekanan membuat truk bermuatan berlebih bebas melintas. “Truk membawa onggok (ampas singkong) menuju Desa Sritejo Kencono disinyalir menjadi penyebab kerusakan jalan ini,” ungkap Aji, dilangsir suarapedia.com.com

    Selain itu, imbuh Aji, kerusakan juga disebabkan kontruksi jalan yang kurang baik, “Maka jalan ini tidak bisa bertahan lama,” ucapnya.

    Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk secepatnya melakukan perbaikan karena jalan tersebut penghubung antarkabupaten dan merupakan jalur pertanian. (swp/nt/*)

  • Polisi Tangkap Komisioner KPU Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri

    Polisi Tangkap Komisioner KPU Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri

    Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri (Foto/Dok/Detik)

    Bandung (SL)-Polisi menangkap komisioner KPU Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri. Keduanya ditangkap atas dugaan menerima suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilbu Garut.

    “Iya memang benar (penangkapan). Sekarang sedang diperiksa di Ditreskrimum Polda Jabar,” ucap Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto kepada detikcom via pesan singkat, Sabtu (24/2/2018).

    Keduanya ditangkap Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri siang tadi. Saat penangkapan, polisi turut mengamankan satu buah unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih.

    ”Ada satu mobil yang kita amankan,” kata dia.

    Agung menuturkan keduanya diduga menerima gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut 2018. Mereka menerima ‘hadiah’ untuk meloloskan salah satu paslon.

    Namun polisi belum merinci secara lengkap terkait penangkapan tersebut. Begitupun terkait paslon yang melakukan suap.

    “Dugaan tindak pidana menerima suap atau gratifikasi untuk meloloskan salah satu calon dalam pilkada Kabupaten Garut,” tuturnya.

    Dari penangkapan tersebut keduanya melanggar pasal 11 dan atau 12 Undang-Undang Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 Undang-Undang TPPU.

    Seperti diketahui, ada empat paslon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pilbup Garut, satu pasangan independen, tiga pasangan dari partai politik. Keempat paslon itu adalah pasangan petahana Rudy Gunawan-Helmi Budiman, Iman Alirahman-Dedi Hasan Bahtiar, Suryana-Wiwin, dan Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicaksana. (detik)

  • Pemda Kota Bandarlampung Akan Evaluasi Hotel Horizon

    Pemda Kota Bandarlampung Akan Evaluasi Hotel Horizon

    Hotel horizon Bandar Lampung

    Bandarlampung (SL)-Pemda Kota Bandar Lampung, akan melakukan evaluasi terhadap Hotel Horizon, terkait dugaan pelanggaran Perda, dan Izin Amdal, dan yang lainnya.

    Hal itu ditegaskan Plt Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar, menanggapi desakan masyarakat melalui LSM, dan Walhi, waktu lalu. “Ya nanti kita cek semua, kita memang butuh investasi, tapi bukan investasi melanggar hukum,” kata YUSUF Kohar, usai menghadiri acara custemer Gatheri Hotel Novotel, Lampung.

    Menurut Yusuf Kohar, pihak juga sudah mengintruksikan jajarannya, untuk mempermudah mereka yang akan membangun investasi di Lampung. “ijin ijin kita percepatan, tidak yang aneh aneh demi membangun investasi ke bandar lampung guna peningkatan kesejahteraan rakyat Bandar Lampung,” katanya.

    Sementara GM Hotel Horizon, enggan memberikan keterangan terkait masalah tersebut. Informasi lain, pihak managemen enggan menanggapi wartawan yang melakukan konfirmasi, karena merasa di bakcup oleh wartawan dan media.

    Sebelumnya, Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) mendesak Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Hotel Horison yang berada di Jalan Kartini, Bandar Lampung.

    Ketua GPN Kota Bandar Lampung, Satria Muda Sepalau Raya, mengatakan keberadaan Hotel Horison diduga tidak menjalankan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam meminimalisir dampak banjr di lingkungan sekitar.

    Satria Muda yang didampingi Sekretaris GPN Edwinata melanjutkan, bahwa saat ini hotel Horison tidak melakukan tanaman penghijauan. “Hingga saat ini Hotel Horison telah melanggar karena tidak melakukan penghijauan. Maka kami minta Pemkot Bandar Lampung melakukan evaluasi perizinannya,” kata Satria yang juga seorang Advokat, Selasa (13/2/2018).

    Selain itu, lanjut Satria, Hotel Horison juga menutup saluran air Waysimpur sehingga diduga menyebabkan banjir.  “Hotel Horison tidak memelihara drainase, karena badan sungai ditutup coran semen di atasnya. Tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ungkapnya.

    Untuk itu, tambah Satria, selain mendesak Pemkot Bandar Lampung, pihaknya juga akan mengadukan hotel Horison ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta. “Kami akan mengadukan ke DPRD Bandar Lampung dan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena hotel Horison ini tetap bandel,” ungkapnya.

    Ditambahkan Satria, pihak Hotel Horison juga belum melakukan pelaporan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumentasi dan izin lingkungan hidup.

    Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung bersama Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandar Lampung, memeriksa Hotel Horison, Bandar Lampung yang ternyata belum melengkapi perizinan Amdal dengan benar.

    Pemeriksaan itu terkait dengan izin rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

    Unsur Tim Gabungan dari BPPLH Bandar Lampung yang dipimpin Cik Ali Ayub dan dari Walhi Lampung Igo Alam, Alian Setiadi, serta Irfan mendatangi lokasi hotel yang berada di Jalan Kartini, Bandar Lampung.

    Ternyata benar, sebab berdasarkan pemeriksaan tersebut, pihak Hotel Horison belum menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang layak, masih banyak menggunakan tanaman sintetis, belum memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC).

    “Tentu saja sangat disayangkan pihak Hotel Horison yang belum memenuhi rekomendasi amdal, sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama BPPLH Bandar Lampung,” ungkap Manajer Kampanye dan Advokasi Walhi Lampung Igo Alam melalui siaran pers, Selasa (22/9/2015).

    Hingga saat ini, pihak Hotel Horison belum melakukan pelaporan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumentasi dan izin lingkungan hidup. Padahal berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hotel Horison sudah harus memenuhi semua kewajibannya kepada BPPLH Bandar Lampung paling lambat 31 Desember 2015 mendatang, pungkas Igo yang mengingatkan batas waktu yang sudah tidak lama lagi itu. (nt/*/jun)

  • Customer Gathering Semarakkan HUT ke 8 Novotel Lampun

    Customer Gathering Semarakkan HUT ke 8 Novotel Lampun

    Tiup lilin HUT ke 8 Novotel Lampung

    Bandarlampung (SL) -Hotel Novotel Lampung manjakan konsumem dengan menggekar cusmer gathering, yang dirangkai dengan berbagai kegiatan soasial, dalam perayaan delapan tahun Hotel Novotel Lampung 2018.

    Hotel Novotel Lampung yang masuk menjadi salah satu hotel yang diperhitungkan di Singapura, Malaysia. Novotel Lampung juga masuk Grand Hotel di Asia Tenggara, dengan Penghargaan exselent servis media. “Catatan penting kami adalah kepuasaan pelanggan yang di utamakan,” kata GM Novotel Lampung Lalu Aswadi Jaya, saaat konfrensi pers, di Hotel Novotel Lampung.

    Menurut Jaya, Novotel Lampung ingin menjadi leading hotel di Bandarlampung, dan membangun mitra dengan media. Kini Novotel Lampung terus betbenah dan penambahan pasilitas. Tiga tahun terakhir bangun fasilitas weeding konsep terbaru semi out door, 3000 orang, vienew.

    GM Novotel LAMPUNG Lalu Aswadi Jaya memaparkan program hotel dan kenaikan tim managemen

    Area lain, kata Jaya, ada one stop entertaimen, konsep baru eksekutif karaoke. Ballroom yang bisa liat club, termasuk Grand Karaoke juga yang dibawah naungan managemen Novotel Lampung. “Kini akses lif tamu terdapat 4 lif yang terpisah dengan lif karyawan. Perluasan area dapur, 3x lipat. Terbaru adalah zoning ulang resto dan Lobi 2018. Akan bangun Indoorholl depan kolam renang untuk 500 0rangka. Dan menteeng room. Sehingga ada icon Lampung Novotel.” kata Lalu.

    Terkait CSR terdapat kegiatan internal donasi dari tamu yang disalurkan ke yayasan Tunas bangsa, dengan kegiatan edukasi anak anak terlantar. “Hotel salurkan tiap bulan kunjungi panti asuhan Lampung ada dua panti, sedang target akan ambil anak asuh,” katanya.

    Kegiatan donor darah

    Dalam meriahkan HUT Novotel Lampung, sealam Februari-Mei 2018 ada promosi berbagai pasilitas hotel, dengan diskon hingga 40 persen. Novotel Lampung juga terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk kemajuan hotel dengan pelayanan terbaik. Dibawah PT. Sinar Laut, Novotel Lampung memilik 223 kmr, standar hingga Innovations, Trust, resfec, spirit, guest, feel welcome.

    Dalam upaya pengembangan pariwisata Lampung, Novotel juga selalu terus menerus melakukan promo objek objek wisata di Lampung melalui tv media, bahkan ikut atur fasilitas tujuan wisata. “Tapi memang dominan pengunjung hotel bukan wisatawan, tapi pembisnis dan tugas, padahal potensi wisata dilampung itu tinggi,” katanya.

    Rangkaian kegiatan custemer gantring juga digelar donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Puncak seremoni dihadiri plt Walikota Bandarlampung, dan mitra Novotel Lampung.

    Pemeriksaan kesehatan gratispp 

    Dalam Sambutannya Plt, Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar, di Ballroom 1 Novotel Teluk Betung Bandar Lampung menyatakan bahwa dirinya tidak asing lagi dengan Novotel, karena adanya Hotel Novotel Lampung, juga salah satu saran dirinya, dan pemasangan tiang pancang awal tahun 2007 pun menyaksikan.

    Yusuf Kohat berharap kepada General Manager Novotel beserta jajarannya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para customer gathering dan para tamu dari luar Lampung. “Selamat ulang tahun ke-8 Novotel Lampung, 25 Februari 2018,” katanya.

    Plt. Walikota ikut meniup lilin dan menerima plakat dari General Manager Lalu Aswadi Jaya. Beberapa pertunjukan pemain musik, bartender dan beberapa pramusaji Novotel Lampung, sebelum acara berakhir dan santap siang.

    Tampak hadir selain para Customer Gathering yakni Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Lampung, perwakilan Komandan Korem 043 Garuda, perwakilan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Kepala BPJS Lampung, Ketua MUI Lampung, para General Manager Hotel se-kota Bandar Lampung, pimpinan perusahaan serta para pimpinan media cetak dan elektronik se-kota Bandar Lampung.

    “Kita bangga dengan ada hotel novotel di Lampung, ini investasi lokal, dan terus berkembang, dan membantu daerah untuk kemajuan wisata, bagaimana agar orang datang ke Lampung,” katanya

    Yusuf Kohar juga menghimbau agar hotel, resto, biro wisata, bersatu memajukan wisata. Dinas Parwisata Provinsi harus bisa buat map wisata Lampung. “Saya siap bantu, untuk itu Novotel harus lebih baik, dan kalo bida bangun Mall yang besar. Jija ada investor beli tanah untuk investasi bangun hotel, resto, hiburan, jangan dihambat, adal tanpa melanggar aturan,” katanya. (juniardi）

  • Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Beri Jawaban Atas Raperda Tentang Pinjaman

    Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Beri Jawaban Atas Raperda Tentang Pinjaman

    Rapat paripurna terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang Pinjaman daerah usul prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung (Foto/Dok/Jun)

    Bandarlampung (SL)-Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, atas nama Gubernur Lampung, memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang Pinjaman Daerah usul prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, untuk pembangunan 6 ruas jalan.

    Jawaban diberikan dalam rapat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (14/2). Jawaban ini merupakan tindak lanjut dari tanggapan 9 fraksi di DPRD Lampung yang diugkapkan dalam sidang Selasa (13/2/2018) lalu.

    “Dalam jawaban yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini berupa tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang bersifat umum, oleh karenanya apabila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat dari Dewan Yang Terhormat yang mungkin belum terakomodir dalam jawaban ini, kami berharap hal tersebut dapat disetujui untuk dibicarakan pada tingkat pembicaraan berikutnya,” ujar Hamartoni.

    Pada rapat paripurna sebelumnya, Senin (12/2), Hamartoni mengatakan pembentukan Perda inisiatif eksekutif tersebut dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta seiring dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.

    Dia menjelaskan berdasarkan perhitungan dan analisa kebutuhan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2018 yang mendukung program strategis, maka dipandang perlu melakukan pinjaman daerah sebesar Rp600 miliar.

    Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan  untuk membangun enam ruas jalan Provinsi yaitu pembangunan ruas jalan Simpang Korpri – Sukadamai sepanjang 13.268 meter, pembangunan ruas jalan Padang Cermin – Kedondong sepanjang 25.871 meter, dan pembangunan ruas jalan Bangunrejo – Wates sepanjang 21.212 meter.

    Selanjutnya pembangunan ruas jalan Pringsewu – Pardasuka sepanjang 16.797 meter, pembangunan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan sepanjang 8.952 meter dan pembangunan ruas jalan Brabasan – Wiralaga sepanjang 17.450 meter.

    Hamartoni memaparkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PM.O7/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, ada hal yang perlu disampaikan.

    Hal tersebut seperti mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah telah memenuhi kaidah regulasi dan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

    Kementerian Dalam Negeri terkait pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 979/130/ SJ tanggal 9 Januari 2018 hal pertimbangan usulan Pinjaman Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan Kementerian Keuangan terkait pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5-8/ MK.7/ 2018 tanggal 29 Januari 2018 hal tanggapan atas permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

    “Dengan memperhatikan kedua Surat tersebut, bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menyetujui pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang ditutup menggunakan Pinjaman daerah, dan rencana penarikan setiap bulan dan realisasi Pinjaman tersebut wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” katanya.

    Terkait dengan tanggapan 9 fraksi terhadap Perda inisiatif eksekutif pada sidang sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem menyetujui maksud tujuan Raperda tentang Pinjaman Daerah yaitu bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lampung secara umum dan secara khusus bagi kesejahteraan masyarakat yang dilintasi enam ruas jalan provinsi yang direncanakan akan diperbaiki.

    Lalu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebutkan pada prinsipnya sepakat dan mendukung perlunya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung meskipun sumber dananya betasal dari Pinjaman Daerah.

    Hamartoni menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas saran, pendapat, dan usul yang diajukan oleh fraksi DPRD Provinsi Lampung. “Kami yakin bahwa semua itu dilakukan demi untuk menghasilkan produk hukum yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Provinsi Lampung yang kita cintai. Kami berharap kiranya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan,” tandasnya.(rls/hms)

  • FLM Pinta BPN Transparan Tentang Hak Guna Usaha (HGU) PT.Sugar Group Companies (SGC)

    FLM Pinta BPN Transparan Tentang Hak Guna Usaha (HGU) PT.Sugar Group Companies (SGC)

    FLM Saat Berunjuk Rasa (Foto/Dok/Google)

    Bandar Lampung (SL)-Front Lampung Menggugat (FLM) yang merupakan aliansi gerakan mahasiswa dan organisasi massa berunjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung. FLM meminta BPN agar membuka secara transparan tentang Hak Guna Usaha (HGU) kelompok usaha PT.Sugar Group Companies (SGC).

    Usai berunjuk rasa, Ketua Presidium FLM, Hermawan mengungkapkan, bahwa pihak BPN mengajak FLM melakukan dialog. “Tadi BPN akan mengabulkan tuntutan FMN terkait data HGU PT SGC dengan syarat,” kata Hermawan kepada wartawan di Bandarlampung,  Kamis (22/2).

    Hermawan menjelaskan, dalam dialog BPN menjanjikan akan memberikan semua data HGU PT SGC. “FLM diminta mengajukan surat secara resmi. Inilah janji mereka (BPN-red),” katanya.

    Menurut Hermawan, FLM akan segera mengajukan surat tersebut. “Segera. Bahkan lembaga terkait akan kami surati semua, sampai ke presiden,” ujarnya.

    Unjuk rasa yang berlangsung Kamis (22/2) di Bandarlampung itu berlangsung tertib. Sebelumnya FLM juga melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Lampung. Termasuk memberikan laporan ke Komisi II DPR RI.

    Berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat yang diterima FLM, diduga kuat telah terjadi penguasaan tanah warga di Kecamatan Gedungmeneng dan Dente Teladas oleh SGC.

    Unjuk rasa yang berlangsung Kamis pagi, merupakan bentuk kekecewaan FLM atas sikap BPN yang tidak memenuhi undangan Dialog Publik yang dilaksanakan FLM beberapa waktu lalu.Ketua pansus SGC Tulangbawang Novi Marzani mendukung Front Lampung Menggugat (FLM) yang akan turun aksi di depan kantor BPN Provinsi Lampung, pada Kamis (22/2) mendatang.

    Hal itu diungkapkan saat menghadiri acara dialog publik menyoal kinerja dan menagih janji komisi II DPR RI terhadap permasalahan HGU PT. Sugar Group Companies yang di gelar FLM di Bandarlampung, Senin (19/2) siang.

    Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini Front Lampung Menggugat (FLM) sudah beberapa kali mengundang BPN Lampung untuk membicarakan persoalan HGU SGC. Tetapi, pihak BPN tidak pernah memenuhi undangan itu, menyikapi hal tersebut FLM bersepakat akan kembali melakukan demo untuk mendesak guna meminta penjelasan HGU SGC yang sebenarnya.

    Koordinator Umum Front Lampung Menggugat (FLM), Aprino Prihantiono menegaskan jika BPN Provinsi Lampung terlalu sibuk yang menyebabkan ketidakhadirannya dalam undangan dialog publik yang digelar oleh FLM. Maka, FLM yang akan mendatangi kantor BPN Provinsi Lampung.

    “Kami akan mendatangi kantor BPN Provinsi Lampung guna menanyakan prihal HGU PT. SGC yang sebenar-benarnya. Apabila BPN tidak dapat memberikan penjelasan terkait HGU tersebut, maka kami menuntut kepala BPN Provinsi Lampung untuk mundur dari jabatannya,” tegas Aprino. (rls)

  • Esok KH. Sholahudin Wahid Hadir di Tubaba

    Esok KH. Sholahudin Wahid Hadir di Tubaba

    KH. Sholahudin Wahid atau dikenal luas dengan nama Gus Sholah (Foto/Dok/Robert)

    Tulangbawang Barat (SL)-Kehadiran KH. Sholahudin Wahid atau dikenal luas dengan nama Gus Sholah akan meresmikan Pondok Pesantren Darussholihin Tebu Ireng 12 dan SMK. A. Wahid Hasyim Tebu Ireng 12 yang berlokasi di RK IV Tiyuh Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).

    Selain peresmian tersebut juga diisi kegiatan Pengajian Akbar yang dihadiri oleh para kiyai dan santri kurang lebih 10.000 jama’ah baik dari Ponpes diwilayah Tubaba maupun kabupaten lainnya di Propinsi Lampung.

    Sodri Helmi, SH., MH wakil Ketua Panitia mendampingi KH. Wahyudin Thohir pengasuh pondok Darussholihin Tebu Ireng 12 Pulung Kencana, menyampaikan.
    “Kehadiran cucu pendiri NU ini merupakan momentum besar bagi kalangan nahdiyin untuk langsung bertatap muka dan mendegarkan tausiyah beliau. Menyampaikan hari ini kesiapan kita sudah sampai 90%,”Ujarnya pada (24/02/18).

    Di uraikan Sodri Helmi lebih lanjut bahwa Gus Sholah akan tiba dan dijemput di Bandara Raden Intan besok pukul 10.00 dan langsung ke Pondok Pesantren Darussholihin Tebu Ireng 12 Pulung Kencana. Setibanya disini kita istitahat sejenak dan peletakan batu pertama masjid dan SMK A. Wahid Hasyim sebelum dilaksanakan Pengajian Akbar.

    Kehadiran Gus Sholah di Kabupaten Tubaba juga akan melaksanakan Sholat Magrib berjamaah di Masjid Baitusshobur dilanjutkan ramah tamah dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat dan agama, urai sodri.

    “Mengingat padatnya kegiatan dan kondisi kesehatan beliau, maka semua agenda kegiatan kita selalu koordinasikan dengan protokol tebu ireng.
    Mendahului dan telah hadir disini tadi malam Prof. Puguh Irianto dan DR. Thoha Mashuri dari Tebu Ireng Jombang Jawa Timur,” ujarnya.

    Selain melakukan finalisasi persiapan kita akan adakan Forum Group Diskusi malam ini dengan Pak Bupati Umar Ahmad beserta jajaran tentang apa saja yang dapat dilakukan percepatan pembangunan daerah yang dapat bekerja sama  dengan Tebu Ireng. Semangat hadirnya SMK Tebu Ireng di Tuba Barat harus bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah di Tubaba, tutup sodri. (Robert D)

  • IKWI Bekerjasama Dengan PANDA (Komunitas Sosial Kemanusiaan ) Adakan Screening Payudara Gratis

    IKWI Bekerjasama Dengan PANDA (Komunitas Sosial Kemanusiaan ) Adakan Screening Payudara Gratis

    IKWI Saat Acara Berlangsung (Foto/Dok/Jun)

    Bandar Lampung (SL)-Ketua IKWI Lampung Ika Supriyadi mengatakan, acara ini sengaja digelar agar para wanita mendapatkan pemahaman tentang gejala serta penanganan kanker.

    “Dalam acara ini, kita mberi pemahaman tentang bahayanya kanker. Khususnya kangker payudara,” kata wanita berjilbab yang akrab disapa Ika.

    Menurut dia, wanita sangat rentan mengidap kanker payudara.

    “Ancaman kanker payudara ini lebih besar mengancam jiwa wanita, bila dibandingkan dengan kanker sefvik,” terangnya.

    Dengan acara ini, Ika berharap agar para wanita mendapat pemahaman sehungga dapat menjalani pola hidup sehat.

    “Kalau sudah tahu bahayanya, mudah-mudahan kita sadar dan dapat menjaga dirinya serta keluarga dari kanker,” harapnya.

    Untuk itu, IKWI sengaja bekerjasama dengan komunitas PANDA, yang memang fokus menangani masalah kanker.

    “Kebetulan dari PANDA hendak mengadakan pemeriksaan gratis, kemudian Komunitas IKWI menyambut baik hak itu,” ungkapnya.

    Sedangkan, ketua komunitas PANDA (Komunitas Sosial Kemanusiaan) Nunung menuturkan, komunitasnya tersebut bertujuan guna membantu para penderita kanker, khususnya bagi penderita kurang mampu.

    “Komunitas kita dengan rekan-rekan ini, guna membantu pasyen yang kurang mampu. Kami nantinya membantu carikan dana untuk penderita tersebut,” terangnya.

    Nantinya, lanjut dia, pasien akan diberikan alat ECTV, yang gunanya untuk menghancurkan sel kanker.

    “Alat ini lebih baik dari pada kemo trapi yang efek sampingnya banyak. Memang harganya cukup mahal. Maka untuk mereka yang kurang mampu, kita bantu carikan dana agar mereka bisa punya alat ini,” terangnya.

    Untuk acara kali ini, dia mengatakan bahwa tujuan diadakannya pemeriksaan gratis agar dapat melakukan pencegahan kanker payudara sejak dini.

    1. “Setiap kita punya potensi kena kanker. Tapi, faktor yang paling berpengaruh yakni pola hidup, obesitas dan yang utama genetik. Itu yang dapat memicu kanker,” terangnya. (acw)