Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Mantan Wakapolda Sumatra Utara Tewas Misterius Dalam Rumah

    Mantan Wakapolda Sumatra Utara Tewas Misterius Dalam Rumah

    Olah TKP di Kediaman Komisaris Besar Polisi (Kombes) Agus Samad, Sabtu (24/02/18)

    Malang (SL) -Purnawirawan Polisi, Komisaris Besar Polisi (Kombes) Agus Samad, ditemukan tewas di dalam rumah. Kondisi jasad Mantan Wakapolda itu dengan kaki terikat tali rafia dikediamanya di Jalan Bukit Dieng, Blok MB 9. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, (24/02).

    Purnawirawan Polri berpangkat melati tiga ini, diketahui merupakan mantan Wakil Kapolda Sumatera Utara. Menurut Sunaryo, salah satu petugas keamanan kompleks perumahan, Mengaku mendapat laporan dari ibu-ibu yang meminta dirinya untuk memeriksa kondisi dalam rumah korban.

    Ibu-ibu kompleks perumahan mengaku mendapat telepon dari istri korban yang berada di luar kota. “Mereka ditelepon istri korban yang ada di Bali. Istri korban sebelumnya telepon ke rumah tapi tidak ada yang angkat. Kita masuk dobrak pintu ditemukan jenazah di halaman belakang rumah,” kata Sunaryo.

    Sunaryo dan warga sekitar langsung meminta pertolongan. Polres Malang Kota, dan unit K-9 datang langsung melakukan olah TKP dan melacak di sekitar lokasi rumah menggunakan anjing pelacak.

    Kapolres Malang AKBP Asfuri mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. “Untuk hasil olah TKP, di ruang makan ditemukan bercak darah, TKP pertama bercak darah dengan korban jaraknya sekitar 10 meter,” kata Kapolres Malang Kota.

    Asfuri juga menyebutkan jika korban berada di halaman belakang dengan posisi kaki diikat tali rafia yang terikat di pagar lantai tiga rumah korban. Di tubuh korban juga ditemukan beberapa luka sayatan di tangan bagian kanan dan kiri.

    “Ada beberapa luka di tangan, sayatan kanan kiri. Untuk barang yang ditemukan ada baygon, ada cairan. Kami masih belum bisa pastikan itu cairan apa, masih dilakukan penyelidikan secara mendalam,” kata Asfuri.

    Asfuri belum bisa memastikan korban merupakan korban pembunuhan atau meninggal dunia karena hal lain. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Korban saat diangkat ada darah dari tangan. Paha belakang juga ada darah karena lecet. Luka kepala dari pemeriksaan secara kasat mata tadi tidak ada,” kata Kapolres. (nt/jun)

  • ORI Difteri, Warga Berterima Kasih, Kadiskes Lambar Sebut Ini Tugas Negara

    ORI Difteri, Warga Berterima Kasih, Kadiskes Lambar Sebut Ini Tugas Negara

    Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Melalui Dinas Kesehatan Saat Melakukan Pelaksanaan Outbreak Response Imunization Difteri (ORI Difteri), Jum’at (24/02) (Foto/Dok/Agus)

    Lampung Barat (SL)-Pemerintah Kabupaten lampung Barat Melalui Dinas Kesehatan, melaksanakan Tupoksinya dalam melayani kesehatan warganya melalui pelaksanaan Outbreak Response Imunization Difteri (ORI Difteri), atau disebut juga sebagai imunisasi gratis difteri yang dilakukan dikecamatan sekincau pada, Jum’at (24/02) pukul 08:00 wib hingga selesai.

    Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat Paijo (50) mengatakan, pihaknya bersama para pihak dan Tim Khusus kesehatan akan secara Running way sejak kemarin dikecamatan sekincau melakukan ORI Difteri mulai dari usia 1 tahun hingga 19 tahun, menyasar sekolah-sekolah, pondok pesantren dan diposyandu posyandu yang ada dikecamatan sekincau.

    kegiatan yang dipimpin olehnya tersebut merupakan wujud dari pelayanan yang untuk diketahui ORI adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya memutuskan transmisi penularan penyakit difteri pada anak usia 1 tahun sampai dengan 19 tahun yang tinggal di daerah kejadian luar biasa (KLB) tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya.

    “ya ini merupakan tugas negara dan kami dalam melaksanakan tugas pelayanan ini secara Gratis, guna memutus rantai virus difteri meluas,secara Running way sudah saya tugaskan dari kemarin tim untuk memberikan vaksin disekolah sekolah ,ponpes dan posyandu-posyandu yang ada dikecamatan sekincau, yang pasti usia 1 hingga 19 tahun “ucapnya.

    Untuk diketahui, penyakit Difteri disebabkan infeksi bakteri Corynebacterium Diptheriae yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti sumbatan saluran nafas serta peradangan pada otot jantung bahkan kematian.

    Adapun gejalanya antara lain demam 38℃, sakit menelan, selaput putih keabu-abuan di tenggorokan, leher membengkak dan sesak nafas disertai suara mengorok.
    Paijo memantau langsung proses vaksinisasi difteri diwilayah kecamatan sekincau didamping KUPT sekincau Udoyo, guna memastikan pelayanan ORI secara Gratis,cepat, berkwalitas dan tuntas.
    Jarwo (35) mengungkapkan Keresahan masyarakat kecamatan sekincau kini sudah terjawab, dengan adanya Program ORI ini, masyarakatpun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah daerah lampung barat atas pemberian vaksin anti difteri. (Agus salim)

     

  • Wakil Bupati Sidak Penyakit Difteri Bersama Dinas Kesehatan

    Wakil Bupati Sidak Penyakit Difteri Bersama Dinas Kesehatan

    Wakil Bupati Lambar Saat Mengunjungi Anak-anak Vaksinasi Difteri, Kamis (22/02)(Foto/Dok/Agus)

    Lampung Barat (SL)-Gencarnya arus inpormasi Berita kasus penyakit Difteri yang mewabah dan menyerang masyarakatnya diwilayah sekincau, Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin bersama dengan Tim dari Dinas Kesehatan Lampung Barat, memantau kegiatan imunisasi disekolah SDN 1 sekincau dan SDN 2 giham, Paud cendrawasih, TK Dharmawanita dan Mts Nurul Islam sekincau,Kamis(22/02).
    Wakil Bupati Mad hasnurin yang akrab disapa Pun menyampaikan tujuan dari imunisasi di sekolah-sekolah ini untuk mempertahankan elemenisasi tetanus neoraturium pengendalian penyakit difteri dan penyakit campak dalam jangka panjang melalui imunisasi DT dan campak pada anak sekolah.
    Imunisasi ini dilakukan pada anak usia 1 -19 tahun, hal ini dilakukan karena baru-baru ini telah terjadi kasus bakteri difteri yang terjadi di SDN Pampangan pekon pampangan kecamatan sekincau sebagaimana kita ketahui pekon pampangan ini terjangkit penyakit difteri, adapun gejala penyakit ini adalah demam, panas, pilek, batuk, dan tenggorokan sakit, jika tidak cepat ditangani akan berakibat fatal yang berujung pada kematian
    Terus saya juga mengucapakan terimakasih kepada dinas kesehatan yang bergerak cepat mengatasi masalah ini supaya tidak tersebar di keluarga yang lain. “pada awal kejadian saya mendengar dan cukup heboh di Media Online yang menyasar media sosial maupun di surat kabar harian telah terjadi penyakit difteri dikecamatan ini, saya ingin berkomunikasi kepada dinas kesehatan untuk membahas penyakit tersebut namun pihak tim dinas kesehatan langsung turun ke lokasi untuk melihat langsung dan menindaklanjuti lebih jauh bahwa yang bersangkutan harus dirujuk kerumah sakit umum,”ungkapnya.

    Oleh sebab itu kami menghimbau kepada bapak ibu yang mempunyai anak-anak untuk mengimunisasi disetiap sekolahnya yang ada dikecamatan Sekincau sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kepala dinas, kepada dewan guru untuk diinformasikan kepada orang tua wali murid dan bahkan di kampung-kampung untuk semua anak usia 1-19 tahun diimunisasi lengkap 1 2 dan 3 diharapkan bagi siswa yang sudah pernah diimunisasi dari posyandu untuk mengecek kembali kesehatan pada anaknya.
    Terpisah almadirra (6) yang disuntik dan diberikan Vaksin Dimana ia bersekolah di SDN 1 Sekincau mengatakan terima kasih kepada pak wakil bupati yang telah menurunkan tim kesehatan disekolah kami. Sehingga kami diberi suntikan dan vaksin anti Difteri.
    “terima kasih Pun Hasnurin, semoga kepedulian pun menjadi ladang amal dan ibadah”ucapnya. (Agus salim)

  • 57 Remaja Bersaing Perebutkan Duta Pariwisata Kota Metro

    57 Remaja Bersaing Perebutkan Duta Pariwisata Kota Metro

    57 Remaja Putra Dan Putri Saat Mengikuti Ajang Pemilihan Mulei Mekhanai Kota Metro Tahun 2018 Di Griya Garden Kauman Metro Pusat (Foto/Dok/Holik)

    Kota Metro ( SL )-Antusias 57 remaja putra dan putri ikuti ajang pemilihan mulei mekhanai Kota Metro tahun 2018 di Griya Garden Kauman Metro Pusat, pasalnya pemenang mulei mekhanai akan dijadikan Duta Pariwisata Kota Metro.

    Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Yeri Echwan mengatakan, peserta dalam Pemilihan Muli Mekhanai Kota Metro Tahun 2018 sebanyak 57 orang.

    “Yang terdiri dari 25 Muli dan 32 Mekhanai, dengan umur berkisar dari 18 tahun hingga 24 tahun. Kebanyakan dari peserta berprofesi sebagai mahasiswa, terdapat 2 siswa SMA dan 2 orang sudah bekerja.
    Prosesi penilaian ini akan berujung di babak final yang akan terselenggara pada 24 Febuari, tepatnya Malam Minggu di Lapangan Samber Kota Metro,” ujar Yeri.

    Lanjut Yeri, bahwa para pemenang dari pemilihan ajang ini, akan di jadikan Duta Pariwisata Kota Metro dan akan di ikut sertakan pada perlombaan Muli Mekhanai di Provinsi Lampung mendatang.

    Walikota Metro Achmad Pairin dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga berharap pemilihan ini dapat mendukung Visi Kota Metro.

    “Sementara itu, untuk para dewan juri dapat melakukan penilaian secara profesional, tanpa melihat latar belakangnya peserta. Dimana pemenang ini, nantinya akan menjadi wakil Kota Metro kedepan ke ajang Provinsi,” ungkap Achmad Pairin.

    “Saya juga berkeinginan kepada Pegawai Kota Metro untuk dapat menghadiri dan memeriahkan grand final pemilihan Muli Mekhanai Tahun 2018 di Lapangan Samber,” kata Achmad Pairin. (Holik)

  • Yulianto : Reses Adalah Salah Satu Bagian Awal Perencanaan RAPBD

    Yulianto : Reses Adalah Salah Satu Bagian Awal Perencanaan RAPBD

    Yuliyanto, SE., Sekretaris Komisi II DPRD Kota Metro (Foto/Dok/Holik)

    Kota Metro (SL)-Pelaksanaan Reses bagi DPRD sangatlah penting karena itu RAPBD merupakan salah satu awal perencanaan.

    Yuliyanto, SE., Sekretaris Komisi II DPRD kota Metro, Politisi dari PKS, Rabu (21/02/2018) mengatakan bahwa RAPBD itu diawali perencanaan
    yang pertama memasukkan Visi misi Walikota terpilih tentang janji kampanye, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan terjemahan dari visi misi Walikota, Musrenbang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota serta yang keempat adalah hasil dari reses DPRD, katanya.

    Lanjutnya, untuk reses ini dilaksanakan sampai tiga kali dalam satu Tahun Anggaran dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dari masing-masing Kelurahan dan perangkat Pemerintahan dari tingkat Rt sampai tingkat Kecamatan, akan membahas apa yang akan dijadikan skala prioritas dari setiap wilayah, jelasnya.

    ” Reses yang dilakukan di tahun ini adalah untuk perencanaan pembangunan di tahun mendatang, tentunya reses ini sangat penting untuk menjaring usulan dan masukan masyarakat yang selanjutnya akan di tindaklanjuti sebagai awal perencanaan RAPBD Anggaran Tahun 2019,” kata Yulianto di kediamannya.

    ” masukan masyarakat yang kita terima banyak sekali, tentunya akan kita pilah dan pilih mana yang benar-benar akan menjadi skala prioritas, selanjutnya kita akan masukan dalam murenbang tingkat Kota yang pada akhirnya tertuang dalam RAPBD dan pembahasan menuju APBD akan kita kawal sampai terlaksananya apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut,” katanya. (Holik)

  • Sarana Operasional Panwaslu Lampura Sistem Sewa

    Sarana Operasional Panwaslu Lampura Sistem Sewa

    Ketua Panwaslu Kab. Lampura, Zainal BahtiarDalam Satu Wawancara (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Empat (4) unit mobil kendaraan operasional Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura) yang bersumber dari anggaran pusat diadakan dalam bentuk sewa. Hal ini dikatakan Ketua Panwaslu Kab. Lampura, Zainal Bahtiar, beberapa waktu lalu, Rabu, (21/02/2018), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

    “Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura menyewa 4 (empat) unit mobil untuk operasional kami di sini,” tutur Ketua Panwaslu Kab. Lampura, Zainal Bahtiar, Rabu, (21/02/2018).

    Dijelaskan Zainal Bahtiar, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pihaknya memakai sistem sewa untuk sarana dan prasarana sekretariat Panwaslu Kab. Lampura, seperti kantor, alat meubel, air, maupun kendaraan operasional.

    Diketahui, kendaraan roda empat yang digunakan guna kebutuhan operasional Panwaslu Kab. Lampura, pihaknya mengeluarkan biaya sewa perbulan senilai Rp.6.000.000/unit.

    “Itu yang saya ketahui. Seluruh kebutuhan Panwaslu ditangani langsung oleh Sekretaris Panwaslu (Indra Darmawan.red). Mulai dari sewa gedung sampai dengan kendaraan,” jelas Zainal Bahtiar seraya mengatakan untuk tempat penyewaan, dirinya mengatakan tidak mengetahui dengan pasti.

    “Nanti coba saya hubungin Sekretaris karena dia yang mengetahui,” tutur Zainal Bahtiar.

    Saat dihubungi via ponsel oleh Zainal Bahtiar, Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura, Indra Darmawan, menjawab sekenanya.

    “Kalau mau tau tempat sewanya suruh saja mereka (awak media.red) ke jalan Sukarno Hatta Tanjungkarang,” ketus Indra Darmawan.

    Jawaban Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura dengan nada yang tidak mengenakkan tersebut mendapat tanggapan Anto Puji, salah seorang wartawan yang ada di lokasi, Rabu, (21/02/2018).

    “Masa mau nanya tempat sewa kendaraaan aja kita mesti ke Sukarno Hatta Tanjungkarang. Seolah-olah kami ini penyidik bukan seorang jurnalis,” sesal Anto Puji. (Ardi/rls)

  • PWI Lampura Usut Konflik Sekretaris Panwaslu Dengan Awak Media

    PWI Lampura Usut Konflik Sekretaris Panwaslu Dengan Awak Media

    Ketua Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Ketua Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura) menyayangkan sikap Sekretaris Panwaslu setempat yang diduga menghalang-halangi tugas wartawan melakukan peliputan serta terindikasi kuat antipati terhadap awak media.

    Disampaikan Ketua Cabang PWI Lampura, Jimi Irawan, pada Kamis, (22/02/2018), dirinya sudah mendapatkan laporan dari Anto Puji wartawan TV, terkait insiden yang terjadi antara rekan wartawan dan Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura, Indra Darmawan.

    Dengan adanya laporan tersebut, Ketua Cabang PWI Lampura akan mengonfirmasi Indra Darmawan selaku Sekretaris Panwaslu atas perkataan yang berpotensi menimbulkan preseden buruk terhadap lembaga pengawas pemilu, pada Rabu lalu, (21/02/2018).

    “Saya sudah dapat laporan terkait masalah ini dan akan kita tindak lanjuti dengan melihat apakah dalam melakukan tugas jurnalistiknya, pada saat kejadian itu, kawan-kawan wartawan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik atau tidak. Atau justru sebaliknya, narasumber yang terkait justru tidak kooperatif dengan awak media,” ujar Jimi Irawan, Kamis, (22/02/2018), di kantornya.

    Lebih lanjut Jimi menjelaskan, apabila sikap dan tanggapan yang dilakukan oleh Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura, Indra Darmawan, memang benar menghalangi tugas kewartawanan, maka hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pers dan tidak dapat dibenarkan. (Ardi)

  • Kemendagri Bantah Tawarkan Pinjaman SMI Rp1 Triliun ke Pemprov Lampung

    Kemendagri Bantah Tawarkan Pinjaman SMI Rp1 Triliun ke Pemprov Lampung

    Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs Syarifuddin MM (Foto/Dok/net)

    JAKARTA (SL)-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pernah menawarkan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada Pemerintahan Provinsi Lampung sebesar Rp 1 triliun. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs Syarifuddin MM kepada Pers di Jakarta, Kamis (22/2).

    “Wah gak ada itu! Kami (Kemendagri-red) tidak punya kewenangan untuk menawar-nawarkan kayak calo begitu kepada siapapun, termasuk kepada Provinsi Lampung,” tegasnya menjawab pernyataan Wakil Ketua DPRD Lampung, Imer Darius dari Fraksi Partai Demokrat (PD) yang mengatakan Kemendagri menawarkan pinjaman PT SMI sebesar Rp 1 triliun kepada Pemerintahan Provinsi Lampung.

    Ia menjelaskan, prosesnya pengajuan pinjaman kepada PT SMI itu langsung dari pemerintah daerah ke PT SMI setelah mendapat persetujuan dari DPRD, dan tidak melibatkan Kementerian Dalam Negeri.

    “Mereka mengajukan pinjaman setelah mendapat persetujuan dari DPR setempat langsung ditujukan kepada SMI. Dalam ajuan peminjaman sudah jelas peruntukan dananya untuk proyek infrastruktur tertentu,” ujarnya.
    Syarifuddin mempertanyakan siapa dan darimana sumber yang mengatakan Kementerian Dalam Negeri menawarkan pinjaman sebesar Rp 1 triliun tersebut.

    “Kami akan cek, siapa yang main-main seperti ini,” tegasnya.

    Sehubungan dengan kebocoran dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera berkoordinasi dan meminta BPKP, BPK dan KPK untuk segera memeriksa dan mengawasi secara ketat pada daerah-daerah yang sedang melangsungkan Pilkada Serentak 2018.

    Kebocoran dana SMI segera kami koordinasikan dan minta BPKP, BPK dan KPK untuk turun tangan mengawasi lebih ketat lagi. Agar dana pinjaman pada SMI digunakan sesuai dengan peruntukan infrastruktur,” tegas menanggapi temuan kebocoran dana pinjaman SMI di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan bahwa Kemendagri dan Kemenkeu bertugas menopang agenda pemerintah pusat untuk meratakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan diseluruh Indonesia. Agenda tersebut hanya bisa dilakukan apabila infrastruktur tersedia secara merata diseluruh Indonesia, SMI dibentuk untuk menyediakan pinjaman bagi pembiayaan pembangunan Infrastruktur di semua daerah.

    “Kalau ada kebocoran karena ada pilkada, maka itu adalah perilaku individu yang harus segera ditindak. Tidak mungkin karena Pilkada, kita menghentikan atau pending agenda percepatan pembangunan infrastruktur,” ujarnya. (Rls)

  • LASQI Lampung Respon Positif Revitalisasi Seni Budaya Islam

    LASQI Lampung Respon Positif Revitalisasi Seni Budaya Islam

    Bandarlampung (SL)-Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI), Lampung, Merespon Subdit Seni Budaya Islam, Direktorat Jenderal Binmas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia (Binmas Islam Kemenag RI), tentang revitalisasi.

    Hal ini terkait dengan dilaksanakannya kegiatan mengangkat persoalan Seni Budaya Islam yang semakin ditinggalkan masyarakat saat ini.

    Kegiatan yang digelar Kemenag RI, di Hotel Premier, Pekan Baru, Riau, 22-24 Februari ini, dibuka langsung oleh Sekretaris Ditjen Binmas Islam Kemenag RI, Drs H Tarmizi Tohor MA, didampingi Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA, Kabid Penaiszawa diwakili Kasi Pengembangan Seni Budaya Islam, MTQ dan Hadis H Masjekki Amri S Sos M SI.

    Sekertaris Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Drs H Tarmizi Tohor MA usai acara pembukaan kepada Tim Inmas mengatakan, Revitalisasi yang digelar selama 3 hari tersebut diikuti oleh para seniman dan budayawan pusat dan daerah se Provinsi Riau dengan tujuan untuk membangkitkan kembali seni budaya Islam di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau yang mulai terabaikan oleh waktu.

    Lebih lanjut Tarmizi Tohor, yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (Ketum DPP) LASQI, mengatakan kalau saat ini seni budaya Islam mulai terabaikan, seperti qasidah, rebana, serta nuanaa seni lainnya.

    Dikhawatirkan, ujarnya, seni budaya islam yang juga menjadi warisan pendahulu Republik Indonesia dalam khasanah melayu, akan dikuasai oleh seni non Islami yang berasal dari kebudayaan barat. Karenanya perlu di revitalisasi agar seni Islam kembali dicintai oleh masyarakat, mulai dari remaja hingga orang tua.

    Atas dasar inilah, paparnya, Kementerian Agama akan mengupayakan kembali dicintainya seni dan budaya islami dengan menggelar program- program yang berbau seni budaya Islam.

    Sementara itu Kakanwil Kemenag Riau, Drs H Ahmad Supardi MA, mengatakan, persoalan melemahnya seni budaya islam saat ini perlu solosi yang tepat. untu itu perlu adanya revitalisasi.

    “Ini sangat penting dilakukan karena banyak seni seni budaya Islam yang terlupakan, bukan hanya seni suara, tapi juga seni tulis, arsitektur, kaligrafi dan lainnya.

    Diharapkan, dengan adanya revitalisasi ini maka seni- seni budaya Islam dapat bangkit lagi dan dicintai oleh masyarakat Islam, bukan hanya oleh kalangan tertentu.

    Sekretaris Umum LASQI Lampung, Saiful Irba, menyambut baik adanya revitakisasi, yang bertujuan menghidupkan kembali Seni Budaya Islam, yang semakin meredup.

    “Ini khanar gembira dan merupakab terobosan luar biasa. Juga menandakan masih adanya kepedulian terhadap seni budaya yang juga sebagai salah satu budaya timur yang filosofinya dianut oleh masyarakat Indonesia,” ungkapnya

    Untuk itu Dewan Pengurus Wilayah (DPW) LASQI Lampung, mengirim dua seniman asal Lampung, yang juga sebagai pengurus DPP LASQI, Ke Riau, dalam rangka konsolidasi organisasi dan sumbang saran demi perkembangan seni dan budaya Islami.

    Kedua seniman Lampung, yang bertolak ke Riau masing-masing Entus Alfari dan Gunawan Pharrikesit.

    “Insha ALLAH Lampung dapat berperan aktif dan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan seni-budaya khasanah Islam,” ujat Saiful Irba, yang juga budayawan Lampung ini.

    Lebih lanjut Saiful mengatakan, dengan adanya revitalisasi ini, berarti kepengurusan LASQI sudah melibatkan Kementerian Agama, oleh karenanya pengembangan seni budaya Islam dapat lebih tertata dan lebih terkoordinir. Selain itu juga akan ada proses berjenjang dalan berbagai kegiatan mulai dari daerah hingga ke nasional. (Jun)

  • Walikota Metro Tinjau Lokasi Banjir Kampung Harapan

    Walikota Metro Tinjau Lokasi Banjir Kampung Harapan

    Walikota Metro Saat Tinjau Lokasi Banjir di Kampung Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Jumat (23/2/2018) (Foto/Dok/Holik)

    Kota Metro (SL) – Walikota Metro tinjau lokasi banjir di Kampung Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Jumat (23/2/2018), akibat air Way Sekampung meluap. Sekitar 80 kepala keluarga (KK) diungsikan.

    Wali Kota Metro Achmad Pairin turun langsung meninjau ke lokasi banjir dan meminta dinas terkait segara menyalurkan bantuan serta membuat dapur umum.

    “Siang ini dibuat dapur umun sampai air surut. Nanti makan, dan peralatan masak disiapkan. Kami perkirakan tiga hari air akan surut dan kita siapkan tenaga medis dan tenda untuk penampungan sebagai antisipaai,” ujarnya.

    LanjutPairin, Pemkot Metro sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk penanganan jangka panjang. Sehingga ke depan diharapkan bencana banjir tidak kembali terjadi.

    “Sore ini pihak BBWS akan meninjau lokasi banjir. Kalau sekarang belum memungkinkan untuk mengambil langkah karena air sungai masih deras. Mungkin nanti kalau sudah mulai surut bisa dibuat tanggul atau benteng agar air tidak naik,” jelas A. Pairin.

    Dirinya juga menjelaskan bahwa dii aliran sungai tersebut sebenarnya sudah ada gorong-gorong untuk pembuangan air dari kampung Harapan ke sungai. Namun, gorong-gorong tersebut tidak berfungsi karena lebih rendah dari tinggi air aliran sungai way sekampung.

    “Jadi yang seharusnya air di kampung itu lari ke sungai ini malah sebaliknya air dari sungai malah lari ke kampung itu. Karena air sungainya lebih tinggi dari gorong-gorong itu. Karena memang airnya luar biasa,” jelasnya.

    Lebih lanjut Pairin mengatakan bahwa Pemkot Metro akan mengusulkan ke Pemprov Lampung untuk melakukan normalisasi atau pengerukan disungai tersebut melalui Musrenbang tingkat kota. Sebab, sungai tersebut mengalami pendangkalan.

    “Nanti di Musrenbang tingkat kota kita akan usulkan. Supaya ada pengerukan, karena itu kewenangan provinsi. Tetapi nanti bukan hanya wilayah Metro yang dikeruk, tetapi wilayah sebelumnya. Karena kalau yang dikeruk Metro saja, tidak menyelesaikan masalah,” ungkapnya. (Holik).