Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Pemerintah Provinsi Lampung Gagal Bina Koperasi

    Pemerintah Provinsi Lampung Gagal Bina Koperasi

    Menko UKM (Foto/Dok/Google)

    Bandarlampung (SL) – Dari total 5 ribuan lebih koperasi, 50 persen tidak aktif, dan terancam ditutup Kementerian Koperasi RI di tahun 2018.

    “Sebanyak 2.204 koperasi tidak aktif di Lampung terancam dibubarkan tahun 2018 ini. Pasalnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) segera memutuskan agar lembaga keuangan berasas kekeluargaan yang tidak rajin dalam kegiatan keuangan dihapuskan,” kata Asisten I Pemerintah Provinsi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heri Suliyanto.

    Dilangsir berbagai media online, Heri Suliyanto menjelaskan hingga 31 Desember 2017 lalu tercatat terdapat 5.325 unit koperasi dengan 3.121 lembaga aktif dan 2.204 unit tidak aktif. Sementara pada UMKM terdapat 99.307 unit.

    Dalam rangka revitalisasi koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM harus bersinergi dalam pembinaannya. Khususnya, jumlah tidak aktif yang harus menunjukkan peningkatan kinerja dan melalui pembinaan di gerakan koperasi.

    “Menangani koperasi yang tidak aktif. Itu bisa dipilih koperasi yang bisa dibina. Namun, kalau memang sulit dibina mau tidak mau dibubarkan. Jangan memberati daftar yang ada di dinas,” kata Heri saat Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrembang) bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018 di Hotel Emersia, pekan lalu.

    Sementara Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Ahmad Dading Gunadi mengungkapkan secara nasional terdapat target besar dalam sasaran peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi dengan memperluas akses kepada pasar.

    “Dengan begitu kontribusi UMKM dan Koperasi dalam perekonomian meningkat, daya saing meningkat, porsi wirausaha baru meningkat, dan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi membaik,” kata Dading.

    Dia melanjutkan, terkait koperasi yang tidak aktif diperlukan kemitraan, yaitu kerja sama antara UMKM yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha dengan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan dengan menjunjung etika bisnis yang sehat.

    “Harus ada sinergi antara UKM dan swasta. Namun, kemitraan strategis bukan proyek charity, tetapi kerja sama yang menguntungkan bagi bisnis pihak swasta dan juga bagi kesejahteraan UKM. Kemitraan strategis juga dapat mengatasi kesenjangan yang tinggi antara harga jual UKM dengan harga komoditas pasar,” katanya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Satria Alam menguraikan klasifikasi terhadap koperasi aktif, yaitu harus terdapat kantor, usaha, dan pengurus. Sementara koperasi yang tidak aktif memiliki banyak klasifikasi, seperti ada kantor, tetapi tidak menjalankan usaha atau ada usaha, tetapi tidak ada kantor. (nt/jun)

  • Garda Pemuda Nasdem Tetapkan Dukungan Untuk Mustafa

    Garda Pemuda Nasdem Tetapkan Dukungan Untuk Mustafa

    Rusdiyanto, S.A.N Ketua Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Pesawaran (Foto/Dok/Eri)

    Bandarlampung (SL)-Rusdiyanto, S.A.N ketua Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Pesawaran tegaskan bahwa seluruh pengurus dan tim di Pesawaran, tetap berjuang atas pemenangan terhadap Mastafa-Aja calon Gubernur Provinsi Lampung (18/2).

    “Tidak ada perubahan sama sekali dalam hal dukungan kami kepada pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur “Niat lurus maju terus”, kami tetap solid mendukung dan berjuang memenangkan pasangan Mustafa-Aja ini,” tegas Rusdiyanto.

    Rusdiyanto yang akrab di panggil Toto, lantas membeber sejumlah alasan yang mendasari sikap tegas yang tetap mendukung Mustafa-Aja tersebut.

    Pertama, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

    Kedua, lanjut Toto, karena berdasarkan Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 pasal 8 dan 9, dinyatakan parpol pengusung hanya bisa mengganti paslon karena dua hal, Yakni berhalangan tetap, yang artinya meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian atau sakit permanen yang tidak memungkinkan melanjutkan proses pilkada.

    Kemudian paslon sudah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ‘incraht’ dalam kasus-kasus tertentu atau pidana.

    “Mustafa hingga sekarang tidak dalam status yang dibolehkan diganti. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung paslon ini. Kami tetap semangat untuk menjalani proses pilkada ini dan memenangkan pasangan ini,” tandas Toto.

    “Saya sudah siap lahir batin untuk berjuang memenangi pilgup Provinsi Lampung 2018 ini, terutama karena dibantu rekan-rekan parpol koalisi,” tandas Toto.

    Terkait komentarnya soal OTT yang menimpa Mustafa, dia dan rekan-rekan menghormati proses hukum yang berjalan, dan menghormati asas praduga tak bersalah.

    “Mengapa kasusnya terjadi menjelang pilkada, sehingga ada kesan beraroma politik, itu biarlah masyarakat yang menilai,” kata Toto yang kelahiran di Kedondong Pesawaran ini. (Eri)

  • KPU Lampung Deklarasi Pilgub Damai

    KPU Lampung Deklarasi Pilgub Damai

    Pelepasan Balon Di Acara Deklarasi Damai Pilgub (Foto/Dok/Jun)

    Bandarlampung (SL) – KPU Lampung gelar Deklarasi damai menyongsong Pilgub 2018, Minggu (18/2/2018) pagi di lapangan PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung. Acara dihadiri 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, dan tim sukses dan relawan masing-masing paslon.

    Hadir Pjs Gubernur Lampung beserta unsur Forkopimda, Kabinda, ketua serta anggota KPU, juga Bawaslu serta unsur masyarakat lainnya.

    Acara dirangkai dengan pembacaan naskah dan penandatanganan naskah deklarasi damai oleh 4 paslon. Disaksikan KPU, Bawaslu, Forkopimda, Pjs Gubernur Lampung. Juga pelepasan balon kampanye damai.

    Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono menyampaikan, pemilu sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai luhur Pancasila.

    Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoriyah mengapresiasi atas kegiatan deklarasi damai kali ini. “Pilkada Lampung harus damai dan berintegritas. Birokrasi, penyelenggara pemilu harus netral. Dan peserta pemilu harus tertib. Kita harus sama-sama melawan politik uang dalam pemilu ini,” katanya.

    Kapolda Lampung Irjen Suntana menyatakan bahwa Pilkada damai adalah untuk kita semua, dan harus bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, jangan ada kegiatan yang menghasut atau memprovokasi.

    Deklarasi Pilgub Damai (Foto/Dok/Jun)

    “Kita semua harus netral. Selama proses kampanya saya berharap jangan ada yang mengganggu keamanan di Provinsi Lampung. Mari kita jaga situasi kamtibmas yang kondusif di Lampung,” kata Kapolda.

    Sedangkan Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno berharap, ketertiban diharapkan bisa lancar sampai tiba waktunya. (jun)

  • Kubu Mustafa Teriakan Maju Terus di Deklarasi Pilgub Damai

    Kubu Mustafa Teriakan Maju Terus di Deklarasi Pilgub Damai

    DR Mustafa

    Bandarlampung (SL) -Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Ahmad Jajuli, tetap mengikuti kegiatan Pilkada yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. DI PKOR Way Halim, Minggu (18/2/2018).

    Dalam deklarasi itu calon Wakil Calon Gubernur Lampung (Wacagub) nomor urut 1 Bachtiar Basri juga tidak hadir hanya Cagub Ridho Ficardo. Sedangkan cagub no. 2 Herman HN-Sutono dan cagub No. 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia keduanya kompak hadir bersama Tim Sukses masing-masing dan massa partai pengusung.

    Hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nanang Trenggono, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fatikhatul Khoiriyah, Kapolda Lampung Irjen Suntana, Pjs Gubernur Didik dan beberapa pejabat terkait.

    Di acara itu, KPU memberikan waktu kepada calon untuk menyampaikan orasi politiknya.

    Sementara Yel-yel “Maju Terus” menggema di area PKOR Wayhalim yang diteriakkan kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mustafa-Aja sepanjang deklarasi kampanye damai.

    Yel-yel ini terdengar baru dari kubu pendukung nomor urut 4 ini, biasanya yel-yel yang digunakan adalah Mustafa Kece.

    Nampak, juga hadir Mufti Salim dan Fauzan Sibron yang terus setia memeberikan semangat kepada Jajuli dan simpatisan dalam deklarasi yang disaksikan Polda Lampung dan Pjs Gubernur Lampung ini.

    Pelepasan balon kampanye damai sebagai simbol keempat paslon dan tim pemenangan sepakat untuk menggelar kampanye dengan damai.

    “Kami tetap konsisten untuk mendukung dan memenangkan Mustafa-Aja, niat lurus maju terus,” kata  Ketua DPW PKS Lampung, Mufti Salim. (nt/jun)

  • Netralitas Penyelenggara Deklarasi Kampanye Damai Dipertanyakan

    Netralitas Penyelenggara Deklarasi Kampanye Damai Dipertanyakan

    Kendaraan Hias Paslon Nomor Urut 3 Bercorak Mobil Panser Milik TNI (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura), Minggu, (18/02/2018), dipusatkan di area parkir Stadion Sukung Kotabumi, mendapat sorotan serius.

    Disampaikan Dedy Andrianto, jelang sesi pawai Kampanye Damai, kendaraan hias yang digunakan tim paslon bernomor urut 3 (tiga), menggunakan kendaraan dengan corak militer.

    “Pada saat dilangsungkannya pawai Kampanye Damai, tim dari paslon nomor urut 3 (tiga) menggunakan kendaraan hias bercorak militer. Mobil tersebut dihiasi sangat serupa dengan mobil panser milik Tentara Nasional Indonesia (TNI.red),” ujar Dedy Andrianto, politisi muda kabupaten setempat, kepada sinarlampung.com, Minggu, (18/02/2018), di lokasi kegiatan.

    Dikatakannya, simbol kendaraan militer yang digunakan oleh tim paslon nomor urut 3 (tiga) dalam parade Kampanye Damai dimaksud terindikasi kuat mencoreng netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada, Pileg, maupun Pemilu.

    “Ketika kita komitmen untuk tidak memasuki ranah netralitas suatu institusi, itu berarti dengan alasan apapun kita tidak boleh menyentuh apalagi menggunakan simbol-simbol tertentu yang dilarang oleh penyelenggara pemilu. Apalagi ini sudah masuk dalam tahapan kampanye,” tegas Dedy.

    Ditambahkannya, saat sesi bernyanyi di atas panggung, pihak penyelenggara seakan dengan sengaja menampilkan jinggle paslon nomor 3 (tiga) ketika akan menaiki panggung.

    “Ketika paslon nomor urut 3 (tiga) dan timnya naik hingga turun dari atas panggung, mereka diiringi dengan jinggle paslon 3 yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara, paslon lainnya hanya diiringi ilustrasi orgen tunggal. Ini sangat menciderai netralitas penyelenggara Pilkada Lampura,” pungkasnya. (ardi)

  • KPU RI Tetapkan Nomor Urut PARTAI Peserta Pemilu 2019

    KPU RI Tetapkan Nomor Urut PARTAI Peserta Pemilu 2019

    Nomor Urut PARTAI Peserta Pemilu 2019 (Foto/Dok/Google)

    Jakarta (SL) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundi nomor urut 14 partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019, Minggu (18/2/2018).

    Pengundian nomor urut parpol, dipimpin Ketua KPU Arief Budiman, dihadiri sejumlah ketua umum parpol, minus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Surya Paloh dan Prabowo yang berwakil.

    Dalam undian Minggu malam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat nomor urut 1. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar langsung mengucap syukur sambil mengepal tangan usai mendapat nomor undian.

    Nomor urut 2, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat nomor urut 3. Nomor undian diambil langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Partai Golongan Karya (Golkar) mendapat nomor urut 4. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengambil langsung nomor urut undian.

    Partai NasDem mendapat nomor urut 5. Sekjen NasDem Johnny G Plate mewakili Surya Paloh yang berhalangan hadir mengambil nomor urut partai.

    Partai politik pendatang baru, Partai Garuda mendapat nomor urut 6. Pengambilan nomor urut diwakili langsung oleh petinggi partai.

    Sedangkan dalam pengambilan nomor urut berbarengan dengan nomor urut partai,  Partai Berkarya yang diwakili langsung oleh Tommy Soeharto dan mendapat nomor 7.

    Partai Keadilan Sejahtera mendapat nomor urut 8. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, “Kembali ke nomor urut PKS 2009”.

    Partai Persatuan Indonesia (Perindo), mendapat nomor urut 9. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedijo mengambil langsung nomor urut undian.

    Lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat nomor urut 10. Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditemani Sekjen Arsul Sani menyebutnya sebagai ‘nomor sempurna’.

    Partai pendatang baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat nomor urut 11.

    Lalu Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat nomor urut 12. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengambil nomor undian didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno.

    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), mendapat nomor urut 13. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang tampak girang mendapat nomor urut tersebut.

    Sedangkan partai yang mendapat nomor buncit, Partai Demokrat mendapat nomor urut 14. Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili ayah mereka, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berhalangan hadir mengambil nomor urut. (net/jun)

  • PKS, NASDEM, Konsisten Untuk Mustafa-Aja

    PKS, NASDEM, Konsisten Untuk Mustafa-Aja

    DR Mustafa

    Bandarlampung (SL)-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung menyatakan sikap untuk tetap mendukung penuh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Lampung Peiode 2019-2024 Nomor urut 4 pada Pilgub 27 Juni 2018, Mustafa-Ahmad Jazuli.

    Komitmen dan Pernyataan sikap ini menanggapi mencuatnya isu pencabutan dukungan terhadap pasangan dengan jargon Mustafa AJA pasca penetapan status tersangka terhadap Bupati Lampung tengah non-aktif tersebut.

    Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim menegaskan tetap memberikan dukungan terhadap Paslon yang diusung tiga partai, Hanura, NasDem dan PKS tentunya.

    “Bahwa kami akan tetap melanjutkan pencalonan pasangan Mustafa dan Ahmad Jajuli dalam pemilihan Gubernur tanggal 27 Juni 2018. Niat lurus, maju terus serta nenginstruksikan kepada seluruh kader, Struktur partai, relawan, dan jaringan PKS Se-Provinsi Lampung untuk terus berjuang sekuat tenaga mensosialisasikan dan memenangkan Mustafa dan Ahmad Jajuli dengan pendekatan yang santun, elegan, dan bermartabat,” kata Mufti, Minggu (18/2).

    Selain itu DPW PKS Lampung akan terus mencermati dinamika perkembangan hukum dan politik di Provinsi Lampung dan secara intensif akan terus melakukan komunikasi dengan keluarga besar Mustafa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura yang tergabung dalam koalisi Lampung Kece.

    DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung nyatakan tetap All Out untuk memperjuangkan kemenangan Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Mustafa – Ahmad Jajuli di Pilgub Lampung 27 Juni 2018.

    Keputusan ini tertuang dari pernyataan yang dikeluarkan Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim yang diterima redaksi sinarlampung.com

    Berikut ini isi pernyataan DPW PKS Lampung terkait pencalonan Mustafa-Aja.

    1. Keluarga besar DPW PKS Lampung ikut bersimpati atas musibah yang dialami oleh Bapak Dr. H. Mustafa. Kami mendoakan agar Bapak Dr. H. Mustafa bersama keluarga selalu diberikan kesabaran serta jalan keluar terbaik.

    2. Keluarga Bapak Dr. H. Mustafa sebagai salah satu penopang perjuangan sangat mendorong dilanjutkannya perjuangan untuk memenangkan Pasangan Mustafa Ahmad Jajuli dalam Pilkada 27 Juni 2018.

    3. Semakin besar harapan dan dorongan dari tim pemenangan, pendukung serta berbagai lapisan masyarakat untuk melanjutkan perjuangan dalam pemenangan Pilkada 27 Juni 2018.

    4. Mempertimbangkan peraturan dan ketentuan yang ada khususnya pada pasal 75 dan pasal 90 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.

    Oleh karena itu dengan memperhatikan poin-poin tersebut di atas maka dengan ini DPW PKS Provinsi Lampung menyampaikan sikap sebagai berikut

    1. Bahwa kami sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Bapak Dr.H.Mustafa.

    2. Bahwa kami akan tetap melanjutkan pencalonan pasangan Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si dalam pemilihan Gubernur tanggal 27 Juni 2018. Niat Lurus, Maju Terus.

    3. Menginstruksikan kepada seluruh kader, Struktur partai, relawan, dan jaringan PKS Se-Provinsi Lampung untuk terus berjuang sekuat tenaga mensosialisasikan dan memenangkan Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si. dengan pendekatan yang santun, elegan, dan bermartabat.

    4. Bahwa DPW PKS Lampung akan terus mencermati dinamika perkembangan hukum dan politik di Provinsi Lampung dan secara intensif akan terus melakukan komunikasi dengan keluarga besar Dr.H. Mustafa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura yang tergabung dalam koalisi Lampung Kece.

    Demikianlah pernyataan resmi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi langkah-langkah kita untuk bersama menciptakan Lampung yang Adil dan Sejahtera. Ditanda tangani ketua Umum PKS, Ahmad Mufti Salim, LC, MA. (rls)

  • Cagub Petahana, M. Ridho Ficardo Dijamu Makan Bersama Bos MNC Group

    Cagub Petahana, M. Ridho Ficardo Dijamu Makan Bersama Bos MNC Group

    M. Ridho Ficardo Makan Bersama Ketua Umum Partai Perindo

    Bandar La,pung (SL)-Cagub petahana, M. Ridho Ficardo, Minggu (18-2) sore, dijamu makan bersama oleh Ketua Umum DPP Perindo, Harry Tanoesoedibjo atau yang beken disapa HT, di kantor partai tersebut, di Jln Pangeran Diponegoro, no 29, Menteng, Jakarta.

    Acara makan bersama itu bagian dari silaturahmi Ridho dengan HT yang juga Bos MNC Group tersebut. Sebelumnya, Ridho yang didampingi Imer Darius, Yandri Nazir dan Budiman AS, diantar oleh Ketua DPW Perindo Lampung, Jolly Sanggam, dan sekretarisnya, Marpen Effendi, menerima pernyataan dukungan sebagai cagub Lampung dari DPP Perindo yang diserahkan langsung oleh HT.

    Ridho juga menandatangani kontrak politik dengan DPP Perindo, disaksikan HT yang didampingi Sekjen DPP Perindo, Ahmad Rofiq, bendahara umum Perindo, Henri Suparman, dan beberapa tokoh partai tersebut lainnya.

    Kontrak Politik Dukungan Kepada Ridho Ficardo

    Dengan penyerahan dukungan kepada Ridho Ficardo sebagai cagub Lampung itu, HT menginstruksikan seluruh kader Perindo di Lampung untuk berjuang maksimal guna memenangkan kembali sang petahana. Secara khusus, dia memerintahkan Jolly Sanggam sebagai Ketua DPW Perindo Lampung untuk segera menyolidkan barisan internal dan mengkordinasikan pergerakan pemenangan dengan seluruh partai koalisi pengusung dan pendukung Ridho-Bachtiar.

    Atas pernyataan dukungan Perindo itu, Ridho menyatakan terimakasih dan akan menyertakan seluruh potensi kader partai tersebut dalam gerakan pemenangannya.

    “Saya sangat bangga mendapat dukungan Perindo ini, apalagi Pak HT mau ikut berjuang bersama-sama untuk kemenangan saya dan Pak Bachtiar demi kemajuan Lampung Dan peningkatan perekonomian masyarakatnya,” kata Ridho yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Lampung.(*)

  • LBH Bandar Lampung Memberikan Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pelayanan Hukum Secara Gratis

    LBH Bandar Lampung Memberikan Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pelayanan Hukum Secara Gratis

    Ilustrasi (Foto/Dok/Google)

    Tulangbawang Barat (SL)-LBH Bandar Lampung Penyuluhan hukum dan sosialisasi pelayanan hukum gratis.

    Pembicara Ketua LBH Alian Setiadi dan Chandra Muliawan M.H. wakil  direktur  LBH BANDAR LAMPUNG.

    Alian Setiadi mengatakan kegiatan ini salah satu program LBH Bandar lampung supaya masyarakat lampung khusus nya yang dalam hal ini ( tulang bawang barat )agar tidak terjadi kembali permasalahan-permaslahan serupa dan lebih mengetahui  tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma  untuk rakyat miskin khusunya di provinsi lampung.

    Tujuan dari penyuluhan ini agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat paham bagaimana memisahkan antara hak dan kewajiban dan masyarakat menjadi cerdas hukum,  penyuluhan yang di lakukan kemarin bukan hanya membahas tentang agrarian dan bantuan hukum  tapi membahas pula tentang serrtifikat yang di anggap sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan supaya tercipta budaya hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (rls)

  • Konflik Tanah Di Lampung Tak Kunjung Tuntas

    Konflik Tanah Di Lampung Tak Kunjung Tuntas

    LAMPUNG (SL)-Konflik penyerobotan tanah ulayat ataupun tanah marga di Lampung yang diduga dilakukan oleh  perusahaan besar untuk lahan pertanian, sampai saat ini tak kunjung tuntas.

    Salah satunya soal hak guna usaha (HGU) PT. Sugar Group Companies, yang sampai saat ini belum memiliki titik terang. Persoalan tersebut belum memiliki kejelasan meskipun sudah banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan terkait hal itu.

    Laporan demi laporan telah diteruskan atau disampaikan tim pansus SGC Tulangbawang dan Front Lampung Menggugat (FLM), bukan hanya di tingkat DPRD Provinsi Lampung yang melalui aksi demonstrasi oleh masyarakat, persoalan itu bahkan  telah sampai ke komisi II DPR RI.

    Beberapa waktu lalu tim pansus SGC Tuba dan FLM telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di komisi II DPR RI. Dalam agenda tersebut, pansus SGC Tuba dan FLM memaparkan semua persoalan yang menimpa masyarakat Tuba yang merasa telah dirugikan selama puluhan tahun oleh perusahaan raksasa itu. Namun, sampai saat ini DPR RI belum melakukan tindak lanjut terkait permasalahan pertanahan tersebut. Padahal saat melakukan RDP, komisi II DPR RI berjanji akan segera mengkaji dan menuntaskan persoalan yang telah lama tak kunjung usai itu.

    Berkenaan dengan hal tersebut, Koordinator Presidium Front Lampung Menggugat Hermawan, melului siaran Persnya, akan kembali menggelar dialog publik dengan mengundang pihak-pihak berwenang pada Senin 19 Frbruari 2018 mendatang.

    Hal ini ditegaskan olehnya bahwa dialog tersebut dibuka untuk umum khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada dilampung.

    “FLM selama ini membuka Posko Pengaduan Masyarakat sehingga memang sudah banyak masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan HGU. Selain PT. SGC, juga ada indikasi dugaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dengan sertifikat HGU U24/LT dan HGU U25LT atas nama PT.Great Giant Pineaple di Lampung tengah,” ungkap Hermawan, di Graha Biru Empat Tujuh, Bandar Lampung, Sabtu (17/2/2018).

    “Prinsipnya FLM akan terus mengawal prihal dugaan penindasan terhadap rakyat yang dilakukan para penguasa dan pengusaha zhalim di tanah Lampung tercinta ini,” pungkasnya. (Putra)