Penulis: Juniardi

IWO Tubaba Angkat H.Khoiri, S.Pd,MM Sebagai Dewan Etik

H.Khoiri, Dewan Etik IWO (Foto/Dok/Robert)

Tulangbawang Barat (SL) – Setelah melalui berbagai proses akhirnya DPC Ikatan Wartawan Online (IWO) Tubaba menetapkan H. Khoiri, S.Pd, MM, sebagai Dewan etik Ikatan Wartawan Online (IWO) kabupaten Tulangbawang Barat.

Alasan mengangkat mantan Ketua ARC ini, karena selama ini H.Khoiri dianggap dekat dengan insan jurnalis. Demikian diungkapkan ketua Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Tubaba Riko Amir di sekretariat IWO Tubaba di tiyuh Pulung Kencana kecamatan Tulangbawang Tengah, Rabu (14-2-2018).

Selain dekat dengan wartawan H.Khoiri juga pernah berprofesi sebagai wartawan. Maka, Riko optimis, dengan diangkatnya H. Khoiri sebagai Dewan etik akan menjadikan wartawan yang tergabung di IWO menjadi produktif dalam pemberitaan yng akurat dan berumbang.

Lebih Riko ketua IWO Tulang bawang barat mengatakan. “Harapan saya dengan diangkatnya pak H.Khoiri sebagai Dewan etik IWO semoga produktivitas pemberitaan akan terwujud.,”ujarnya.

Sementara itu, H. Khoiri saat dikonfirmasi awak media menuturkan, IWO merupakan organisasi wartawan yang memiliki peran penting dalam pengawalan percepatan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk berita. “IWO sebagai organisasi wartawan diharapkan mampu menjadi wadah insan jurnalis dengan menyuarakan hak dan kewajiban jurnalis. Dan saya bersedia jika teman-teman wartawan yang tergabung di IWO menunjuk saya menjadi dewan Etik,”ujarnya.

Khoiri berpesan kepada para jurnalis yang tergabung di IWO Tubaba agar bekerja sesuai dengan tupoksinya sebagai wartawan.”Pesan saya patuhilah kode etik jurnalistik dan dikedepankan UU Pokok Pers No.40 Tahun 1999,”ujarnya.

Dan dirinya meminta berita yang disajikan jangan Hoax, namun merupakan berita yang benar- benar aktual, memiliki news velue tinggi, dan berita itu merupakan berita yang sangat dibutuhkan publik secara luas.

Mantan wartawan Demokrasi ini juga berharap, wartawan harus mematuhi segala konskwensi yang terkandung didalamnya, mulai dari mematuhi kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan.(GS).
Keterangan foto: H. Khoiri, S.Pd,MM

(Robert D.)

15 Februari 2018
Marthon : Hindari Praktik Black Campaign dan Money Politic

Marthon, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lampura

Lampung Utara (SL) – Tahapan pengundian nomor urut Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang akan mengikuti bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, telah dilaksanakan. Tahapan pengundian nomor urut paslon dimaksud terpusat di GSG Islamic Centre Kotabumi pada Selasa lalu (13/02/2018).

Terkait hal tersebut, dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lampura, Marthon, tiga hari usai tahapan pengundian nomor urut paslon, KPU Kab. Lampura membolehkan para kontestan untuk melaksanakan tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 15/02 hingga 23/06/2018.

“Secara agenda, sebenarnya mulai hari ini seluruh paslon sudah bisa melakukan kampanye. Namun, hasil musyawarah antara KPU dengan para tim sukses pasangan calon menyepakati untuk tidak berkampanye pada hari-hari besar,” ujar Marthon, saat diwawancarai, Kamis (15/02/2018), di ruang kerjanya.

Paslon Yang Mengikuti Pilkada Kab. Lampura

Dirinya juga menghimbau seluruh kontestan berikut tim yang terlibat didalamnya tidak melakukan kampanye hitam (Black Campaign) maupun Politik Uang (Money Politic).

“Hal ini guna menciptakan kondisi pesta demokrasi yang berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Saya juga menghimbau agar masing-masing paslon dan tim sukses agar dapat mengampanyekan program serta visi misi dengan baik untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang pantas untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Lampung Utara,” tutur Marthon. (Ardi)

15 Februari 2018
Kronologis OTT KPK Di Lampung Tengah

Barang bukti di KPK

Jakarta (SL)-Total ada 19 orang yang ditangkap KPK terkait pinjaman daerah APBD Lampung Tengah, termasuk Bupati Lampung Tengah Mustafa. Namun, hanya 3 orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka.

Kesembilan belas orang itu ditangkap dari 3 lokasi yaitu Lampung Tengah, Bandar Lampung, dan Jakarta. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut kesembilan belas orang itu antara lain:

1. Mustafa (Bupati non aktif Lampung Tengah)
2. J Natalis Sinaga (Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah)
3. Rusliyanto (anggota DPRD Lampung Tengah)
4. Taufik Rahman (Kadis Bina Marga Lampung Tengah)
5. Za (anggota DPRD Lampung Tengah)
6. RR (anggota DPRD Lampung Tengah)
7. IK (anggota DPRD Lampung Tengah)
8. S (Sekwan DPRD Lampung Tengah)
9. ADR (Kabid PUPR Lampung Tengah)
10. N (swasta/kontraktor)
11. A (swasta)
12. SNW (PNS)
13. ADK (swasta)
14. AAN (PNS)
15. I (staf PU)
16. K (PNS)
17. 1 orang ajudan dan 2 orang sopir

KPK menduga suap dilakukan antara Pemkab Lampung Tengah ke DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar yang direncanakan untuk digunakan pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Anggota dewan diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu.

“Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI,” Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

“Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar,” imbuh Syarif.

Berikut kronologi yang disampaikan Syarif:

Rabu, 14 Februari 2018

Pukul 14.00 WIB
Tim KPK mengamankan A di sebuah restoran di Lampung Tengah

Pukul 15.00 WIB
Tim KPK mengamankan SNW di kediamannya. Tim juga mengamankan uang Rp 160 juta.

Pukul 17.00 WIB
Tim KPK mengamankan S di Bandara Lampung

Pukul 18.00 WIB
Tim KPK mengamankan ADK di rumahnya. Tim juga mengamankan Rp 1 miliar dalam kardus di mobil CRV warna hitam milik ADK. Tim juga mengamankan R bersama rekannya S di jalan dalam perjalanannya ke Bandar Lampung dari Lampung Tengah

Pukul 19.00 WIB
Tim KPK mengamankan N di rumahnya di Lampung Tengah

Pukul 22.00 WIB
Tim KPK mengamankan JNS (Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalia Sinaga) di kediamannya. Bersama 8 orang tersebut, tim juga mengamankan 2 sopir. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Lampung untuk pemeriksaan awal

Kemudian di hari yang sama tetapi lokasi berbeda yaitu di Jakarta, KPK mengamankan 8 orang lainnya yaitu:

Pukul 19.00 WIB

Tim KPK mengamankan 5 orang yaitu TR (Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman), AAN, ADR, I, dan K di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Di saat yang sama tetapi hotel berbeda, KPK mengamankan 3 orang lainnya yaitu Z, R, dan IK

Kamis, 15 Februari 2018

Pukul 17.00 WIB
KPK mengamankan ajudan Bupati Lampung Tengah di Bandar Lampung

Pukul 18.20 WIB
KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan akan dibawa ke Jakarta malam ini.

Atas kasus itu, tiga orang tersangka ditetapkan KPK, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.

Untuk Mustafa, KPK masih perlu melakukan pemeriksaan terhadapnya. Status hukum Mustafa belum ditentukan KPK, menunggu pemeriksaan awal 1×24 jam. Namun KPK menyebut ada arahan Mustafa untuk pemberian suap itu. (dtk/nt)

15 Februari 2018
Prioritas Agenda Plt. Bupati Lampura

Dr. H. Sri Widodo

Lampung Utara (SL)-Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara, dr. H. Sri Widodo, memprioritaskan tiga agenda utama yang akan dijalankan. Tiga agenda kerja dimaksud, yakni tatakelola birokrasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2018, serta menciptakan situasi yang ramah dan kondusif.

Dikatakannya, selama masa menjabat Plt. Bupati Lampura, Sri Widodo akan tetap melanjutkan program Bupati yang dianggap baik dan membenahi yang kurang baik. Saat ini, Bupati Lampura sedang menjalani masa cuti diluar tanggungan negaradianggap baik dan membenahi yang kurang baik.

“Soal birokrasi dan keuangan daerah akan kita benahi bersama-sama. Karena tidak mungkin saya bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan masukan dari stakeholder yang ada. Kita harus bekerja sama,” kata Sri Widodo, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, (15/2/2018).

Di hari pertama dirinya bertugas sebagai Plt. Bupati Lampura, lanjut dia, tugas yang harus dilakukan adalah menjaga netralitas ASN dalam kancah Pilkada Serentak 27 Juni mendatang.

“ASN harus profesional dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat,” serunya.

Selain itu, kata dia, pemerintah unsur Forkopimda lainnya harus bisa menjaga dan menciptakan situasi dan iklim yang kondusif, baik di birokrasi maupun di tengah-tengah masyarakat.

“Intinya, saya meminta dukungan dalam tubuh birokrasi agar senantiasa satu visi dalam melakukan tugas pembangunan. Bukan masalah lama atau tidaknya waktu yang diberikan kepada saya akan tetapi niat tulus kita untuk membenahi, bekerja dan mengabdi demi kemajuan pembangunan,” kata Widodo.

Dia pun berjanji akan memberdayakan secara maksimal posisi-posisi jabatan strategis pemerintahan, seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, dan unsur lainnya, karena mereka merupakan orang-orang yang dianggap cakap, cerdas dan mampu serta bertanggung jawab melakukan tugas di bidangnya masing-masing.

Mengenai masalah dana PHO rekanan tahun 2017 lalu yang sampai saat ini belum terealisasi, Widodo mengatakan, hal tersebut masuk dalam agenda utama yang akan dibahasnya bersama unsur terkait.

“Masalah itu juga segera akan kita rapatkan. Kalo bisa dipercepat dan dipermudah kenapa harus ditahan dan lama. Kita harus mencari terobosan dalam hal ini mempersingkat rentang kendali. Tidak harus secara formal. Kita sudah memilah dan mengkaji persoalan mana saja yang masuk dalam skala prioritas,” pungkasnya. (ardi)

15 Februari 2018
Dewan dan Pejabat Lamteng Tiba di Gedung KPK

Salah satu anggota DPRD Lamteng Tiba di Gedung KPK

Jakarta (SL) -Rombongan anggota Dewan dan pejabat Lampung Tengah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Lima anggota Dewan, Ketua Komisi I, Ketua Badan Anggaran, dan anggota itu tiba di Gedung KPK pukul 10.20 WIB. Mereka turun dari mobil bus Pariwisata dan masuk ke dalam Gedung KPK, mengenakan masker, dan menutu wakah dengan tangan. KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di Jakarta, dan Lampung Tengah, sejak Rabu malam.

Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, Kamis (15/2) mengatakan, dari 14 orang yang diamankan tersebut, enam di antaranya diamankan di Bandarlampung. Mereka terdiri dari tiga orang anggota DPRD Lampung Tengah, dua orang dari pihak Pemkab Lampung Tengah dan seorang pihak swasta. Sementara di Jakarta, KPK mengamankan delapan orang yang terdiri dari dua anggota DPRD dan enam orang dari pihak Pemkab Lamteng.

OTT itu diduga berkaitan dengan suap dari eksrkutif kepada legislatif, tentang percepatan meloliskan usulan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada Kementerian Keuangan. (tri/nt/*)

15 Februari 2018
Mega Wati Hadiri Rakerdasus PDIP Lampung

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto

Bandarlampung (SL) -Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) DPD PDIP Provinsi Lampung, menuju kemenangan Pilgub Lampung 2018, di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Kamis (15/2).

Ketua Umum PDIP iru disambut Ketua DPP PDIP Sudin, Pasangan Calon Gubernur Lampung dari PDIP Drs. Hi. Herman HN dan Sutono serta segenap jajaran Pengurus Partai PDIP se Kabupaten/Kota se Lampung. Megawati Sukarno Putri juga sambut dengan tarian tradisional Lampung.

Diacara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyapa media untuk mempersilakan mengambil poto bersama Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Sukarno Putri. Kemudian Hasto Kritiyanto menyatakan permohonan maaf dan meminta para untuk dapat meninggalkan ruang rapat, “Nanti setelah selesai Rakerdasus akan dilakukan konferensi Pers, ditempat yang sudah kami persiapkan. Untuk itu rekan-rekan pers harap bersabar,” ucap Hasto.

Wakik Ketua DPD PDIP Bidang Komunikasi

Komang Koheri mengatakan kedatangan Ketua Umum DPP, Megawati Sukarno Putri akan membuka juga memberikan pengarahan pada rakerdasus nanti,” kata Komang Koheri.

Menurut Komang, acara Rakerdasus ini di hadiri seluruh kader dari tingkat DPD, DPC dan PAC untuk mendengarkan arahan dari Megawati Sukarno Putri.

Disamping itu, kata Komang bahwa Ketua Umum akan memberikan pidatonya secara langsung kepada seluruh kader, terkait soal konsolidasi partai PDIP dalam ajang pilgub 27 Juni 2018, untuk pemenangan Herman HN dan Sutono di Pilgub Lampung.

Lebih lanjut, Komang menyatakan, jika ada kader yang membelot dan tidak konsisten, maka Partai akan meberikan tindakan saksi tegas. “Sangsi tegas Partai adalah dengan kami pecat. Kami tidak akan melihat seberapa tinggi jabatanya. Ini merupakan sebuah komitmen yang harus di pegang teguh oleh Kader PDIP,” kata Komang Koheri. (nt/jun)

15 Februari 2018
Wahrul : Berita OTT Kakak Mustafa Tidak Benar

Cagub Lampung DR Mustafa (tengah) didampingi Sekretaris Partai Nasdem Fauzi Sibron, Ketua Bahu Nasdem, Wahrul Fauzi Silalahi.

Bandarlampung (SL)-Ketua DPP BAHU NasDem Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, meminta media melakukan klarifikasi, atas pemberitaan yang menyebutkan Calon Gubernur Dr Mustafa terjaring OTT KPK. Karena kabar tersebut adalah tidak benar.

“Alhamdulillah Kakak Mustafa baik baik saja, sehat wal afiat. Berita yang menyatakan bahwa Kakak Mustafa tertangkap OTT adalah tidak benar sama sekali,” kata Wahrul, di Badarlampung, Kamis (16/2)

Menurut Wahrul, Mustafa yang juga ketua DPD Nasdem Lampung tidak tahu menahu mengenai kasus yang sedang ditangani KPK dan suudah dalam keadaan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Gubernur Lampung, sehingga tidak lagi menangani masalah pemerintahan. “Kakak Mustafa itu sangat menghormati dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK,” katanya.

Wahrul, atas nama DPD Partai Nasfem juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang menyatakan Mustaga terkena OTT. “Kami dan Ketua Kakak Mustaga juga menyayangkan munculnya pembetitaan itu. Karena pemberitaan tersebut tidak sesuai fakta, media yang telah menuliskan berita yang tidak benar tersebut harus bertanggung jawab,” katanya.

Pihaknya juga mohon kepada seluruh pihak untuk selalu melakukan klarifikasi dan tidak mudah menyebarkan berita tidak benar apalagi dengan maksud politis. “Pesan kakak Musatafa kepada semua pihak adalah untuk selalu melakukan klarifikasi, dan tidak mudah menyebarkan berita tidak benar apalagi tujuan politis, ” katanya. (*/jun)

15 Februari 2018
Irjen Pol Suntana Ajak Kandidat Hindari Politik Uang Dan Sara di Pilkada

Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana

Bandarlampung (SL) -Kapolda Irjend Pol Suntana meminta kepada para pasangan calon (paslon) Pilgub dan Pilbup, tim sukses, termasuk para pendukung hingga partai politik, menghindari Politik uang, Sara, pada proses menjelang hingga pelaksanaan Pilkada Lampung.

“Politik uang secara tidak langsung membodohi masyarakat sendiri. Dari konteks agama pun sudah jelas itu dosa. Jadi mohon dihindari saja. Aturan jelas jadi sebenarnya tidak usah bicara lagi. Pelaksanaannya sekarang. Jangan sampai nanti ditengah lapangan terjadi operasi tangkap tangan oleh polisi atau Bawaslu,” kata Kapolda di Lapangan Saburai Korem 043 Garuda Hitam, Rabu 14 Februari 2018.

Kapolda mengajak para kandidat menyampaikan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini dibuat untuk memilih pemimpin Lampung yang lebih baik. Berbagai cara dilakukan untuk memikat hati rakyat Lampung lalu adu program terbaik untuk kemajuan Provinsi Lampung itu lebih baik dibanding menukar nominal uang untuk mendulang suara.

“Politik uang tidak hanya uang, sembako juga termasuk, alias banyak bentuknya. Itu sebabnya, Saya sebagai bagian masyarakat Lampung ingin menghimbau dan mengajak masyarakat seluruh Lampung untuk hindari politik SARA dan Uang karena dua hal merusak demokrasi, termasuk informasi manipulatif yang cenderung berbahaya bagi kehidupan demokrasi, ” kata Kapolda.

Kapolda memastikan bahwa, jajaran Polri bersama Bawaslu akan mengawal pelaksanaan pilkada berjalan sesuai rel tanpa diwarnai politik Uang dan Sara. Polda Lampung juga koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan Paslon, tim sukses dan pendukungnya berjalan. (*/jun)

15 Februari 2018
Pjs Gubenur Hadiri Apel Bersama Pengamanan Pilkada Lampung

Apel Bersama Pengaman Pilkada Lampung

Bandarlampung (SL) -Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mulai menjalankan tugas. Pjs Gubernur menghadiri Apel Kesiapan Pengamanan Tahapan Kampaye, menghadapi Pilkada Serentak, Tahun 2018, di Lapangan Saburai Korem 043/Gatam, Enggal, Kamia (15/2) pagi.

Apel bersama TNI, Polri, Pol PP, dan Dinas Perhubungan, juga dihadiri para pasangan calon, dan penyelenggara serta pengawas pilkada. Hadir Kapolda Lampung Suntana, Danrem 043/Gatam Hadi Basuki, Kabinda Lampung Daru Cahyono dan Danlanal Kelik Heriyadi.

Kapolda Lampung Suntana mengatakan, apel hari itu merupakan bentuk kesiapan bahwa komponen pengamanan baik Polri maupun TNI di Provinsi Lampung siap melaksanakan pengamanan seluruh tahapan pesta demokrasi Pilkada 2018. “Dengan kebersamaan TNI dan Polri serta dukungan dari masyarakat kita akan melaksanakan dengan baik,” kata Suntana.

Kapolda juga kembali mengingatkan kepada para pasangan calon (paslon), tim sukses serta para pendukung untuk melaksanakan kegiatan kampanye dengan baik aman tertib berbudaya dan santun tidak menggunakan kalimat yang mengandung unsur provokatif.

“Silahkan melaksanakan kegiatan, tetapi hindari kalimat yang mengandung isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) atau hate speach (ujaran kebencian). Setiap tahapan akan kami monitor,” ungkap Kapolda.

Kapolda memastikan bahwa TNI dan Polri bersifat netral, tidak memihak. “Netralitas TNI dan Polri harga mati yang tidak bisa ditawar,” kata Kapolda, diaminin Danrem 043/Gatam Kolonel Hadi Basuki. “Kami TNI Netral, kami TNI tidak akan memihak siapapun juga. Jika ada anggota TNI yang mencoba untuk masuk politik praktis dan terbukti maka akan dipecat. Tim sukses jangan coba-coba menarik anggota TNI,” kata Danrem.

Danlanal Lampung Kelik Hariyadi mengatakan TNI bersama Polri bersinergi untuk melaksanakan pengamanan pilkada dan menciptakan situasi yang kondusif. “Sinergi harus tetap dijaga antara aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan agar kondusif selama pelaksanaan pilkada,” ungkap Kelik.

Acara Apel tersebut dilanjutkan dengan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang dilakukan anggota Kepolisian Daerah Lampung, yang dihadiri Ketua KPU Nanang Trenggono, Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah, keempat paslon Gubernur/Wakil Gubernur yakni Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Herman HN, Arinal Djunaidi- Chusnunia Chalim dan Mustafa. (*/jun)

15 Februari 2018
Plt Bupati Sebut Mustafa Terjaring OTT KPK Itu Hoax

Ruang Bupati di Segel KPK

Lampung Tengah (SL) -Plt Bupati Lampung Tengah H Loekman Djoyosormarto mengatakan bahwa Bupati Lampung Tengah DR Mustafa yang diberitakan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (14/2) adalah Hoax.

Loekman Djoyosoemarto mengungkapkan bahwa pemberitaan itu tidak benar. Buktinya adalah bahwa hari ini, Kamis (15/2), Bupati Mustafa sedang memgikuti Apel gelar pasukan pengamanan Pilgub di Lapangan Saburai, Bandarlampung. “Itu berita Hoax, pak Mustafa lagi apel disaburai,” kata dia saat mengadakan jumpa pers diruang kerjanya, Kamis (15/2) pagi tadi.

Menurut Loekman, pihaknya meminta kepada seluruh rekan jurnalis agar tidak gegabah dalam menulis pemberitaan, “Saya minta kepada rekan-rekan wartawan agar dapat menjaga kondusifitas di Kabupaten kita ini,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menjamin tidak ada hambatan terkait kegiatan pemerintahan di Lamteng, “Ini tidak ada hubungannya dengan program kita. Semua berjalan dengan baik. Makanya minta dukungan kawan-kawan,” pinta Lukman.

Loekman mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa pejabat Lampung Tengah yang tertangkap tangan oleh KPK, “Kita gak bisa menduga-duga siapa yang tertangkap. Karena hingga saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari KPK. Kita tunggu saja,” ungkapnya.

Loekman juga mengumumkan dirinya sebagai Plt. Bupati Lamteng terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 menggantikan Bupati Mustafa yang sedang cuti karena mengikuti pemilihan Gubernur Lampung 2018 “Pada hari ini saya mengumumkan diri sebagai Plt. Bupati Lamteng terhitung dari hari ini (15/2) sampai dengan tanggal 23 juni 2018 saya menjabat Plt Bupati,” katanya. (*/jun)

15 Februari 2018