Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Mustafa Siap Dukung Proses Hukum OTT KPK di Lampung Tengah

    Mustafa Siap Dukung Proses Hukum OTT KPK di Lampung Tengah

    Mustafa Diacara Apel Pengamanan Pilkada

    Bandarlampung (SL) -Terkait pemberitaan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang membawa nama Cagub Lampung DR Mustafa. Tim Hukum,  dan Pengurus Partai Nasdem, mendampingi Mustafa untuk memberikan klarifikasi kepada wartawan,  dalam Jumpa Pers, Kamis, 15 Februari 2018 di Rumah KECE Enggal Bandar Lampung.

    DR Mustafa melalui kuasa hukumnya Wahrul Fauzi Silalahi juga membantah berita yang menyebutkan Mustafa terjaring OTT KPK. Mustafa bahkan menyatakan dukungannya kepada KPK untuk melanjutkan proses hukum atas penangkapan 14 orang yang kabarnya terdiri dari anggota DPRD Lampung Tengah, pejabat Pemda dan pihak swasta.

    “Kami sangat menyayangkan pemberitaan yang tersebar di media-media. Saya harap ini bisa diklarifikasi, karena Pak Mustafa baik-baik saja, bahkan mendukung proses hukum atas penangkapan 14 orang oleh KPK,” kata Wahrul.

    Wahrul menegaskan bahwa per tanggal 12 Februari 2018, Mustafa telah resmi cuti sebagai Bupati Lampung Tengah dan melepas semua atribut maupun fasilitas negara. “Beliau (Mustafa-red) sudah resmi cuti dan melepas semua fasilitas negara per tanggal 12 Februari, jadi beliau tidak ada sangkut pautnya dengan penangkapan OTT KPK,” imbuhnya.

    Kedepan, kata Wahrul,  pihaknya ingin memfokuskan pemenangan Mustafa-Aja dengan melaksanakan agenda kampanye di kabupaten/kota di Lampung. Wahrul memastikan isu tersebut tidak mengganggu kerja-kerja politik Mustafa-Aja.

    “Kami sangat kuat. Kedepan kami fokuskan untuk kampanye ke daerah-daerah untuk memenangkan Mustafa-Aja. Kami sudah yakinkan kepada Cagub kami bahwa kita harus disiplin mengikuti aturan yang ada. Kita fokus pada pemenangan,” tandasnya.

    Mustafa sendiri menyatakan dirinya baik-baik saja, sehat walafiat. Ia menyatakan setelah resmi cuti, pihaknya sudah tidak lagi menangani masalah pemerintahan.

    “Alhamdulillah saya baik-baik saja, saya menghormati dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saya berharap media bisa melakukan klarifikasi dan tidak mudah menyebarkan berita tidak benar apalagi dengan maksud politis,” katanya. (*/jun)

  • Bupati Lampung Tengah (non aktif) Mustafa Ikut di Bawa KPK Hari Ini

    Bupati Lampung Tengah (non aktif) Mustafa Ikut di Bawa KPK Hari Ini

    Gedung KPK

    Bandarlampung (SL)-Bupati Lampung Tengah Mustafa ikut di Bawa KPK hari ini, Kamis (15/2) sekitar pukul 18.20 WIB. Mustafa sempat dibawa ke Polda Lampung, sejak pukul 15.00, Namun Mustafa belum ditetapkan KPK sebagai tersangka.

    “Tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul 18.20 WIB, Bupati Lampung Tengah sudah bersama tim dan kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal. Malam ini, dibawa ke KPK di Jakarta ” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

    Namun Syarif belum menyebutkan status hukum Mustafa karena masih harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan Mustafa berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (14/2) kemarin.

    OTT itu disebut berkaitan dengan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada korporasi. Rencananya, uang itu digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

    Total kini ada 19 orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut. Dan menjalani pemeriksaan di KPK.

    Sekretaris DPW Nasdem Fauzan Sibron enggan berkomentar terkait hal itu. “Saya belum tahu informasinya, saya belum bisa komentar kalau urusan ini, nanti kita rapatkan dulu, ” ungkapnya.

    Semenyara Edwin Hanibal, mengatakan Mustafa sebelumnya di periksa oleh KPK di Bandara Raden Intan II. “Sekitar Jam 17.00 hingga 18.00 WIB dirinya diperiksa KPK lalu, untuk di mintai keterangan lebih lanjut sehingga ikut ke Jakarta, ” kata dia.

    Menurutnya, Musatafa ke Jakarta karena ingin membantu KPK dalam penanganan kasus tersebut. “Tadi siang sudah di bilang Mustafa ingin membantu KPk jika di butuhkan keterangannya,” katanya. (njun)

  • KPK Tetapkan Tiga Orang Tersangka Suap DPRD Lampung Tengah

    KPK Tetapkan Tiga Orang Tersangka Suap DPRD Lampung Tengah

    Laode Syarif Wakil Ketua KPK

    JAKARTA (SL) -Untuk sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) 19 orang yang dilakukan di Jakarta dan Lampung. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) J Natalis Sinaga yang juga ketua PDIP Lampung Tengah, Kepala Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

    “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. TR (Taufik Rahman) diduga sebagai pemberi serta JNS (J Natalis Sinaga) dan RUS (Rusliyanto) sebagai penerima,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konprensi persnya di Kantor KPK Jakarta, Kamis (15/02) malam.

    Laode menjelaskan, Taufik diduga memberikan uang ke Natalis dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Direncanakan uang pinjaman ini akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Anggota dewan diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu.

    Kata Laode, untuk mendapatkan pinjaman, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah. “Sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Untuk memberikan persetujuan diduga terdapat permintaan cis  sebesar Rp 1 miliar,” jelas Loade.

    Menurut Laode, perbuatan Taufik  disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sementara, Natalis dan Rusliyanto diduga melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sebelumnya, Kamis (15/2) sore, KPK memboyong Bupati Lampung Tengah non aktif, Mustafake Jakarta. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, Mustafa sempat diperiksa penyidik KPK  di Bandara Radin Inten II.

    “Benar. Sebelum diterbangkan, diperiksa KPK di Bandara. Sekitar pukul 17.00 hingga Pukul 18.00 WIB,” ujar Edwin Hanibal, fungsionaris Partai Nasdem Lampung, Kamis (15/2) malam.

    Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Lampung Tengah. 14 orang diamankan dalam operasi itu dan 8 diantaranya dibawa ke Kantor KPK pada Rabu (14/2) malam. Kemudian pada Kamis (15/2) bertambah 5 orang jadi 19 orang. (hlg/nt)

  • Ketua DPRD Lampura Dukung Penuh Plt. Bupati dr. Sri Widodo

    Ketua DPRD Lampura Dukung Penuh Plt. Bupati dr. Sri Widodo

    Ketua DPRD bersama wartawan di ruang kerjanya

    Lampung Utara (SL)-Pejabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, dr. Sri Widodo, terus menuai dukungan dari berbagai pihak.

    Kali ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Lampura, Hi. Rachmat Hartono, meminta Plt. Bupati Lampiran, dr. Sri Widodo, segera merevitalisasi keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disinyalir bersikap tidak netral.

    “Kita minta agar Plt. Bupati Lampiran dengan segera menetralisir ASN yang coba-coba berpihak pada salah satu paslon. Jika memang ada yang terindikasi memihak, sepertinya dapat dikenakan sanksi tegas,” kata Rachmat Hartono, Selasa (13/02/2018).

    Dijelaskannya, sebagai Plt. Bupati, sudah seharusnya dr. Sri Widodo menggunakan berbagai fasilitas jabatan seorang Bupati.

    Dukungan serupa juga datang dari Djauhari Thalib, salah seorang tokoh masyarakat Lampung Utara. Ia menyampaikan agar ASN di lingkup Pemkab. Lampura tidak terlibat terlalu jauh dalam kontestasi Pilkada Lampung Utara.

    “Sebagai masyarakat Lampung Utara, kami akan mendukung Sri Widodo untuk menindak tegas ASN yang terlibat proaktif dalam proses pilkada,” ungkap Djauhari Thalib.

    Lebih lanjut dikatakannya, disinyalir ada beberapa oknum camat terlibat dalam upaya pemenangan salah satu paslon.

    Sementara itu, menaggapi hal tersebut, Plt. Bupati Lampung Utara, dr. Sri Widodo, mengatakan, dengan sekuat tenaga dan dibantu aparatur yang ada serta dukungan dari masyarakat, dirinya akan berupaya semaksimal mungkin dalam bekerja dan menyelesaikan tugasnya.

    “Sesuai dengan petunjuk dari gubernur, kita akan berupaya sekuat tenaga dalam bekerja,” ujarnya. (ardi)

  • Unila berduka, Prof. Abdul Kadir Muhammad wafat

    Unila berduka, Prof. Abdul Kadir Muhammad wafat

    Prof. Abdul Kadir Muhammad

    Bandarlampung (SL)-Guru Besar Universitas Lampung Prof. Abdul Kadir Muhammad berpulang, Rabu (14/2/2018) setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit.

    Diketahui, Abdul Kadir selain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ia juga merupakan salah satu pendiri universitas nomor satu di Lampung itu.

    Jenazah penulis buku Bank Syariah itu saat ini masih disemayamkan di rumah duka, Jalan Cengkeh, Kelurahan Gedongmeneng, Rajabasa. Rencananya, jenazah akan dikebumikan sore hari, setelah waktu solat Ashar. Selamat jalan Prof, semoga karya baktimu dikenang oleh masyarakat Indonesia Lampung dan alumni Unila. Jun

  • Dermawan Ekspose Dua Tahun Capaian Janji Kampanye

    Dermawan Ekspose Dua Tahun Capaian Janji Kampanye

    Bupati dan wakil Bupati Pesawaran

    Pesawaran (SL)- Kabupaten Pesawaran akan bangun gedung sarana olah raga, dan program PAM desa. PAM Desa untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat hingga ke desa.

    Hal itu  menjadi salah satu sub program Pemda Pesawaran di tahun ke tiga, kepemimpinan Dendi Ramadona-Eriawan, (Dermawan). Hal itu disampaikan saat ekspose dua tahun Dermawan mengabdi, proses mewujudkan Asuhan Cita, di taman wisata Gardenia Sukajaya, Lempasing,  Rabu (14/2).

    Exspose sekaligus silaturahmi pemerintahan Pesawaran dengan wartawan itu dihadiri seluruh Kepala Dinas, dan Badan, dan Forkopinda Pesawaran.

    Selain soal infrastruktur, Hi.Dendi Rhomadona dan Eriawan, akan mempercepat proses pembangunan rumah sakit daerah di Pesawaran, termasuk tenaga kesehatan.

    Dendi mengucapkan terimakasih atas kerja sama selama ini dengan para insan pers yang telah membantu mempromosikan kabupaten Pesawaran. Dengan tema “astha cita” yaitu dalam 8 program.

    “Darmawan, masih tetap berkomitmen dengan program yang disampaikan saat berkempanye dua tahun yang lalu,” katanya.

    Dalam expose, DENDI sebagai Keynote speaker menyatakan selama dua tahun dibawah kepemimpinannya, perekonomian di kabupaten pesawaran masih stagnan. Namun dengan susah payah kemiskinan berhasil menurun 0,3 persen sebagai mana data BPS tahun 2015~2016.

    “Terkait kinerja SKPD pihaknya telah menerapkan sistim online, sehingga dapat dengan mudah di akses. Administrasi kependudukan terus diupayakan secara maksimal untuk  mengurangi persoalan di Disduk capil, dengan harapan pihak disdukcapil melakukan jemput bola,” katanya. (jun)

  • AJI Adakan Pelatihan Deteksi Hoaks dan Pengamanan Digital

    AJI Adakan Pelatihan Deteksi Hoaks dan Pengamanan Digital

    Padli Ramdan ketua AJI Bandar Lampung

    Alinasi Jurnalis Independen (AJI) akan mengadakan pelatihan tentang hoaks dan pengamannan dunia digital. Kegiatan ini digelar di Auditorium Perpustakaan Universitas Lampung, Kamis (15/2).

    Pelatihan yang digelar AJI bekerja sama dengan Internews dan Google News Lab ini terbuka untuk masyarakat umum dan gratis. Jumlah peserta dibatasi hanya 50 orang.

    Ketua AJI Bandar Lampung Padli Ramdan mengatakan pelatihan bertema “Hoax Busting and Digital Hygiene” ini digelar karena makin maraknya berita bohong atau hoaks yang tersebar lewat internet. Berita bohong yang terus menyebar ini bisa dianggap sebagai kabar yang benar jika tidak dilakukan pencegahan dan penyadaran kepada pembaca.

    Menurut Padli, tidak sedikit warga yang sering terjatuh dalam informasi yang salah. Tingkat kepercayaan warga pada keberadaan media arus utama yang turut menjembatani informasi pun semakin dirasakan menurun. Di lain sisi, hal tersebut tidak diimbangi dengan keberadaan media alternatif yang akurat dan kredibel.

    Hoaks juga, kata dia, muncul dalam bentuk berita, dengan format editorial, advertorial, atau yang lainnya. Kabar bohong dengan menampilkan informasi yang salah serta gambar yang menyesatkan dikemas dengan baik untuk memutarbalikkan kebenaran.

    “Terkadang akun media sosial yang dibajak juga sengaja digunakan untuk menyebarkan berita palsu dan hoax. Kemudian diperparah dengan disebarkan ulang (re-share) oleh akun lain yang tidak memverifikasi dulu kebenaran berita atau informasi itu sehingga viral di dunia maya,” kata dia dalam rilis, Rabu (14/2).

    Ia berharap lewat workshop ini masyarakat umum mampu mendeteksi berita palsu, hoaks, atau misinformasi. Kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran publik atas pentingnya verifikasi dan koreksi fakta atas semua informasi yang diperoleh di internet.

    Para peserta, kata dia, akan diajarkan bagaimana memanfaatkan perangkat google untuk membangun pengamanan diri di dunia digital yang sehat dan aman. Sehingga akun media sosial yang dipakai bisa terlindungi dari pembajakan yang merugikan.

    Padli menambahkan pelatihan ini akan difasilitasi oleh dua pemateri yang tersertfikasi Google News Lab. Narasumber akan memberikan pelatihan mengenai pengamanan diri di dunia digital dan bagaimana meningkatkan pemahaman terhadap berita yang belum terverifikasi di dunia maya. (rls/)

  • DPRD Lampung akan Undang Pj. Gubernur Terkait Pemerintah dan Pilkada

    DPRD Lampung akan Undang Pj. Gubernur Terkait Pemerintah dan Pilkada

    Gedung DPRD Lampung

    BANDAR LAMPUNG : DPRD Lampung akan mengundang Pj. Gubernur Didik Suprayitno terkait isu-isu pemerintahan daerah terutama terkait agenda Pilkada 2018.

    “Benar. Kami segera mengundang Pj. Didik Suprayitno,” kata H. Ismet Roni, wakil ketua DPRD Lampung, Rabu.

    Pilkada 2018 adalah hajat penting daerah, yang di dibiayai dari uang rakyat.

    Menurut Ismet Roni, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalanya pemerintahan daerah. Sebagai aparatur yang baru, Sidik Suprayitno diminta untuk koordinasi dengan seluruh Forkompinda.

    Terkait dengan Pilkada, Ismet yang politisi Golkar itu mengharap  ASN tetap harus netral.

    Seorang gubernur juga harus mampu memberi jamiman kepada rakyat, termasuk para pasangan calon Gubernur bahwa ASN harus netral.

    Ismet menyatakan, Plt. Gubernur Lampung yang baru dilantik  harus bisa memberi jaminan kepada publik, bahwa  ASN di Lampung akan netral dalam proses Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

    Isu keterlibatan ASN dalam politik di Lampung sangat mencolok. Beberapa bakal calon Gubernur memobilisasi massa dengan menghadirkan para kepala sekolah, guru, dan pegawai negeri sipil.

    Dinas pendidikan Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu mengumpulkan para PNS untuk mendukung salah satu Paslon.

    Kadis Kesehatan juga melakukan hal sama. Para PNS yang sedianya adalah netral, diajak kumpul di rumah dinas gubernur lalu memobilisasi dukungan kepada salah satu calon.

    Hari ini, (14/2/2018) Presiden Joko Widodo menunjuk Didik Suprayitno sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Lampung.

    Gubernur Ridho Fichardo mengambil cuti karena mencalonkan diri kembali sebagai gubernur, 27 Juni 2018 . (*)

  • Walikota Metro Serahkan 397 Sertifikat Tanah Secara Simbolis

    Walikota Metro Serahkan 397 Sertifikat Tanah Secara Simbolis

    Walikota Metro Achmad Pairin

    Kota Metro ( SL) – Walikota Metro Achmad Pairin menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk warga, bertempat di Aula Kelurahan Karangrejo, Rabu (14/02/2018).

    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Metro Sismanto mengatakan, kegiatan ini sudah berjalan ke 18 kalinya di Kota Metro yang merupakan program Pemerintah Pusat dalam Penyerahan Sertifikat Tanah Rakyat (PRONA) .

    “Kelurahan Karangrejo memperoleh sertifikat terbanyak di Kota Metro, dengan jumlah sebanyak 397 sertifikat yang akan kita bagikan pada hari ini. Namun dari jumlah tersebut, masih terdapat 15 orang yang dikenakan pajak terhutang, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Banguan (BPHTB) dengan jumlah sekitar 18 juta,” ungkap Sismanto.

    Walikota Metro Achmad Pairin mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, ia menyampaikan pesan kepada warga, hendak usai menerima sertifikat untuk segera diperiksa terlebih dahulu.

    “Hal ini dilakukan dengan maksud, bila terjadi kesalahan agar dapat segera dibenahi,” ujarnya.

    Pada akhir sambutan, Achmad Pairin juga menyinggung soal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karangrejo yang mencapai 70 persen.

    “Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Karangrejo yang telah membayar PBB, bahkan mengalami peningkatan, akan tetapi harapan saya nantinya di tahun 2018 ini pembayaran PBB dapat lebih dimaksimalkan”, katanya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan kepada warga atas dana anggaran yang akan diperuntukan pembangunan di Kecamatan Metro Utara sendiri sebesar 9 Miliar. Dari hal ini, saya minta untuk warga Kota Metro khusunya di Kelurahan Karangrejo untuk dapat membayar Pajak PBB dengan 100 persen,” ujar Achmad Pairin sebelum penyerahan sertifikat secara simbolis. (Holik)

  • Ketua DPRD Ajak Plt Walikota Terus Bersinergi 

    Ketua DPRD Ajak Plt Walikota Terus Bersinergi 

    Ketua DPRD kota Bandar Lampung “Secara Wiyadi”

    Bandarlampung (SL)-Peralihan kepemimpinan sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dari Herman HN ke Yusuf Kohar diharapkan dapat terus bersinergi dengan DPRD, bersama-sama unsur Forkopinda Kota Bandar Lampung.

    Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi mengatakan peralihan kepemimpinan Pemda Kota Bandar Lampung, karena proses pilkada, jangan sampai mengganggu roda pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. “Ya kan pak walikota Herman HN mulai cuti, Plt Yusuf Kohar, sudah saatnya dia membuktikan kepemimpinan dengan bersinergi bersama unsur forkopinda, sehingga tercipta pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Wiyadi, Rabu (14/2).

    Selain itu, kata Ketua DPC PDI Perjuangan itu, Yusuf Kohar juga wajib menjaga keserasian dan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) 27 Juni 2018. “Harus itu, dia sebagai pembina ASN wajib menjaga netralitas agar aparatur negara tidak ada yang terlibat politik pragtis, ASN harus tetap nertal demi menjaga keamanan dan kenyamanan pilgub,” tegasnya.

    Dikatakannya, jika sebelumnya Yusuf Kohar terlihat tidak harmonis dalam menjalankan pemerintahan bersama Herman HN, maka saat ini silakan buktikan jika dia mampu dalam memimpin. “Ini saatnya dia buktikan, tapi imbauan kami tetap bersinergi dengan lembaga DPRD supaya semua program pembangunan berjalan dengan baik dan juga jalin kerjasama dengan satuan kerja baik kepala badan dan dinas, supaya semua bisa berjalan sesuai koridor yang ada,” terangnya.

    Sementara Yusuf Kohar mengatakan enggan menempati rumah dinas Walikota Bandarlampung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, No. 161, Garuntang dan lebih memilih tinggal di rumah pribadi.

    “Kan ada rumah sendiri. Ribet mau pindah ke di rumah dinas, empat bulan pindah lagi. Saya lebih memilih tinggal di rumah saya di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Wayhalim. Rumah yang dinas walikota untuk terima tamu saja di sana, untuk makan juga kalau ada jamuan. Jadi mungkin nanti bolak-balik saja (tinggalnya),” ucapnya.

    Terkait dengan kegiatanya yang akan menjadi Walikota nanti, ia mengatakan akan melakukan sidak dan kunjungan ke Dinas, Puskesmas, dan Sekolah setiap harinya. “Tetap itu, malahan lebih meningkat lagi. Saya waktu jadi Wakil saja sering ke Kantor pemerintahan, apalagi nanti,” ungkapnya.

    Namun menurut Yusuf, SK Plt tersebut adalah amanah yang diberikan negara kepadanya. “Ya yang jelas kalau yang pertama saya lakukan nanti pasti berkoordinasi dengan seluruh jajaran PNS di Kota Bandarlampung,” ungkapnya.

    Disinggung terkait rotasi jabatan, Yusuf enggan berkomentar. “Ya dilihat nanti. Yang jelas selama 4 bulan ke depan komando di Kota Bandarlampung ada di Yusuf Kohar,” kata dia.

    Yusuf Kohar resmi menerima SK sebagai Plt Walikota Bandarlampung, karena Walikota Bandarlampung Herman HN ikut dalam pertarungan Pilgub Lampung yang akan berlangsung 27 Juni 2018 mendatang. (*/jun)