Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, Bupati Pesawaran Dedi Ramadhona, Wakil Bupati Eriawan.
Pesawaran (SL)- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung siap berkerja sama dengan pemerintah daerah Pesawaran untuk menyukseskan pembangunan desa yang dibiayai pemerintah pusat.
Hal itu dikatakan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian saat menghadiri Gathering dan Ekspose Dua Tahun Kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona – Eriawan di Wisata Gardenia Sukajaya Lempasing, Rabu (14/2/2018).
Menurut Supriyadi, kesiapan PWI Lampung itu terkait dengan kesepakatan antara PWI Pusat dan Kementerian Desa Tertinggal pada Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat pada 9 Februari 2018.
Dalam kesepatan itu disebutkan, PWI Pusat dan Kementerian Desa Teringgal akan bekerja sama melakukan sosialisasi sekaligus mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa.
“Di tingkat daerah, PWI Lampung siap menindaklanjuti kerja sama antara PWI Pusat dan Kementerian Desa Tertinggal dengan pemerintah daerah,” ujarnya
Dalam acara yang dihadiri para kepala satuan kerja (satker) dan pejabat Pemkab Pesawaran, wartawan dari berbagai media, itu Supriyadi mengungkapkan tentang masih adanya laporan soal wartawan yang belum profesional dalam pemberitaan.
Terhadap hal itu, kata dia, PWI Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme wartawan melalui sejumlah pendidikan, seperti uji kompetensi wartawan (UKW), maupun pendidikan lainnya.
Pada sisi lain, Supriyadi juga mengingatkan para wartawan dan perusahaan media untuk memahami keadaan keuangan pemerintah daerah yang dianggarkan kehumasan sangat terbatas.
Karena itu, media perlu terus meningkatkan profesionalismeny, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun dalam pengelolaan bisnisnya. (Jun)
Jakarta (SL)-KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di daerah. Kali ini, lembaga antirasuah itu menangkap Bupati Lampung Tengah, Mustafa.
Informasi yang didapat, penangkapan dilakukan pada Rabu malam (14/2). Mustafa ditangkap karena diduga menerima uang suap. Diduga penangkapan itu terjadi setelah transaksi suap dilakukan. “Iya, Bupati Lampung Tengah (ditangkap),” kata sumber kumparan.
Selain Mustafa, KPK menangkap 10 orang lainnya yang diduga terlibat suap. Kini, 11 orang tersebut dibawa ke kantor KPK.
Mustafa saat ini juga sedang maju di Pilgub Lampung. Ketua DPW Partai NasDem itu maju didampingi Ahmad Jajuli.
Namun, belum diketahui pasti berapa jumlah pihak yang turut diamankan bersama Mustafa. Kasus dan berapa uang yang diamankan dari operasi senyap ini pun belum diketahui.
Belum ada keterangan resmi dari KPK terkait OTT terhadap Mustafa. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan akan memastikan OTT yang dilakukan kepada calon kepala daerah tersebut. “Bentar aku cek,” tutur Saut lewat pesan singkat kepada CNN Indonesia.
Sehari sebelumnya, tim KPK menangkap Bupati Subang Imas Aryumningsih dan tujuh orang lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara, calon bupati Subang itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama empat orang lainnya. (kem/CNN/jun)
Ketua PWI Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran
Pesawaran (SL)- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung siap berkerja sama dengan pemerintah daerah Pesawaran untuk menyukseskan pembangunan desa yang dibiayai pemerintah pusat.
Hal itu dikatakan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian saat menghadiri Gathering dan Ekspose Dua Tahun Kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona – Eriawan di Wisata Gardenia Sukajaya Lempasing, Rabu (14/2/2018).
Menurut Supriyadi, kesiapan PWI Lampung itu terkait dengan kesepakatan antara PWI Pusat dan Kementerian Desa Tertinggal pada Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat pada 9 Februari 2018.
Dalam kesepatan itu disebutkan, PWI Pusat dan Kementerian Desa Teringgal akan bekerja sama melakukan sosialisasi sekaligus mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa.
“Di tingkat daerah, PWI Lampung siap menindaklanjuti kerja sama antara PWI Pusat dan Kementerian Desa Tertinggal dengan pemerintah daerah,” ujarnya
Dalam acara yang dihadiri para kepala satuan kerja (satker) dan pejabat Pemkab Pesawaran, wartawan dari berbagai media, itu Supriyadi mengungkapkan tentang masih adanya laporan soal wartawan yang belum profesional dalam pemberitaan.
Terhadap hal itu, kata dia, PWI Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme wartawan melalui sejumlah pendidikan, seperti uji kompetensi wartawan (UKW), maupun pendidikan lainnya.
Pada sisi lain, Supriyadi juga mengingatkan para wartawan dan perusahaan media untuk memahami keadaan keuangan pemerintah daerah yang dianggarkan kehumasan sangat terbatas.
Karena itu, media perlu terus meningkatkan profesionalismeny, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun dalam pengelolaan bisnisnya. (Jun)
Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman, memberikan keterangan kepada pers, Rabu (30/8). (foto/dok/ist)
Bandarlampung (SL)-Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengaku belum mengetahui secara pasti kabar penangkapan Calon Gubernur (Cagub) Mustafa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Loekman menyatakan baru mendapatkan informasi tersebut dari berita di media online. “Saya sudah dengar kabarnya, tapi saya belum bisa memastikan apakah benar atau tidak. Karena belum ada keterangan resmi dari lembaga yang bersangkutan,” terang Loekman Rabu (14/2) malam.
Wakil Bupati Lampung Tengah itu juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK. “Saya juga lagi menunggu kepastiannya,” ujarnya.
Namun begitu, dia mengimbau, agar isu penangkapan itu tidak ditanggapi dengan emosional. Alasannya, menurut dia, hal itu menyangkut nama baik seseorang, terlebih lagi sebagai pejabat publik. “Saya minta agar berita ini tidak ditanggapi secara emosional, kalau belum tentu kebenarannya. Apalagi ini menyangkut nama baik,” katanya.
Sebelumnya, dikabarkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap kali ini, Tim Satgas KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah.
Bupati Lampung Tengah itu diduga melakukan tindak pidana suap. Belum diketahui dengan jelas terkait apa suap yang menyeret calon gubernur (Cagub) Lampung ini.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tidak membantah adanya OTT yang dilakukan oleh anak buahnya. Namun, dia harus mengecek lebih detail dahulu ?informasi tersebut. “Harus update dulu,” singkat Saut saat dikonfirmasi terkait OTT Bupati Lampung Tengah, Rabu (14/2/2018).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Satgas mengamankan sebelas orang termasuk Bupati Lampung Tengah. Namun demikian, belum ada pernyataan resmi terkait giat penindakan lembaga antirasuah di Lampung Tengah tersebut.
Sehari sebelumnya, KPK menangkap tangan Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih. Ketua DPD II Golkar Subang tersebut diduga terseret kasus dugaan suap pengurusan izin lahan pembangunan pabrik di Subang. (nt/*/jun)
Bandarlampung (SL)-Kabar OTT KPK terhadap salah satu BUPATI di Lampung dan mengarah kepada salah satu Cagub Lampung Mustafa gegerkan masyarakat Lampung.
Sementara radarlampung.co.id yang sempat berkomunikasi dengan Mustafa, menyebut dirinya baik baik saja.
Kabar yang ramai di media online Jakarta menyebutkan, bupati yang diamankan KPK tersebut adalah Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang diamankan dalam kaitan kasus suap, Rabu (14/2).
Namun, kepastiannya tersebut masih belum jelas. Informasi yang dihimpun radarlampung.co.id, memang ada pemeriksaan salah satu bupati di polda Lampung.
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya itu, Mustafa yang diperiksa di mapolda. Namun, belum ada kepastian terkait apa Mustafa diperiksa.
Pukul 23.30 WIB, radarlampung.co.id menghubungi Mustafa melalui telepon salah satu ajudannya. Dengan suara tenang, Mustafa menyiratkan membantah kabar tersebut.
Menurutnya, dia sudah cuti sebagai bupati dan meninggalkan semua fasilitas negara padanya. “Saya kan sudah cuti sebagai bupati dan meninggalkan semua fasilitas negara yang ada pada saya,” ucapnya.
Terkait pemberitaan yang beredar, Mustafa sudah mengetahuinya. Sayangnya ditanya dimana posisinya sekarang, Mustafa menyatakan dia ada dan dalam kondisi baik-baik saja. “Saya ini ada, baik-baik saja,” ujarnya. Tak lama kemudian komunikasi telepon selama 18 detik itu terputus.
Salah seorang fanatisme Mustafa mengaku kaget dengar kabar tersebut. “Lemas, kami bang. Mudah mudahan itu kabar bohong. Karena Mustafa Jagoan kami,” katanya.
Sementara kabar lain menyebutkan OTT KPK di Lampung Tengah mengamankan anggota DPRD Lampung Tengah. (rls/Nt/*/jun)
Bandarlampung (SL)-Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan tidak ada kepala daerah yang diamankan bersama 14 orang terkait kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung Tengah.
Febri Diansyah mengatakan belasan orang diamankan dari dua lokasi yakni Lampung Tengah dan Jakarta. “Tidak ada kepala daerah sejauh ini,” kata Febri Diansyah menjawab konfirmasi lampungpro.commelalui pesan Whatsapp, Kamis (15/2/2018) dini hari.
Febri mengatakan ke-14 orang yang diamankan terdiri dari berbagai unsur di pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legistalif. Ada pula yang berlatar belakang swasta. “Unsur (yang diamankan) ada anggota DPRD, pejabat Pemda, pegawai Pemda dan swasta,” ujar Febri.
Sebelumnya, sejumlah media massa online berbasis di Jakarta menyebutkan Bupati Lampung Tengah Mustafa ikut kena OTT. Bahkan sejumlah televisi swasta nasional memasang teks berjalan (running teks) atas penangkapan tersebut. (lpr/jun)
Jakarta (SL)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menangkap lima anggota DPRD Lampung Tengah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan Lampung.
Di Jakarta, tim KPK mengamankan dua anggota DPRD Lampung Tengah. Sementara di Lampung, tiga anggota DPRD Lampung Tengah dicokok tim KPK.
Penangkapan lima anggota DPRD Lampung Tengah itu bersama sembilan orang lainnya. Total ada 14 yang diciduk dalam operasi senyap lembaga antirasuah.
“Jadi kami konfirmasi ada kegiatan tim di lapangan, di Lampung dan Jakarta. Kami amankan totalnya ada 14 orang, di Lampung dan Jakarta. Unsurnya DPRD, kemudian pejabat di Pemda dan pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2) dini hari.
Sementara itu, kata Febri, unsur pejabat maupun pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang turut diamankan sebanyak delapan orang, sedangkan satu orang lagi dari pihak swasta.
“Jadi pejabat di Pemdanya, itu pejabat dan pegawai, jadi kita belum mengamankan lebih dari itu,” ujarnya.
Febri mengatakan, bahwa pihaknya sampai hari ini belum mengamankan unsur kepala daerah, yaitu Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Menurutnya, pihak yang baru berhasil diamankan yakni dari unsur DPRD, pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan pihak swasta.
“Belum ada kepala daerah yang kita amankan sampai detik ini, jadi masih DPRD, (anggota) DPRD ada yang kita amankan di Jakarta, kemudian ada pegawai dan pejabat dari Pemkab setempat dan ada pihak swasta,” kata dia.
Pernyataan Febri sekaligus membantah berita sebelumnya terkait penangkapan Mustafa, calon gubernur Lampung yang diusung Partai NasDem, PKS, dan Hanura.(jun/nt/*)
Bus membawa 14 terduga OTT KPK di Lampung Tengah. (Foto/dok/Tomi Saputra)
Bandarlampung (SL)- Hasil OTT KPK di Lampung Tengah sempat di periksa di Markas Polda Lampung, sejak pukul 20,00-Rabu (14/2). Polda dijaga ketat polisi berseragam lengkap. Sekitar pukul 23.50 sebuah bus pariwisata P-7088-UN datang masuk ke Polda. Dan pukul 2.05, Kamis (15/2) keluar diduga mebawa para tersangka.
Informasi di Polda Lampung menyebutkan Tim KPK melakukan pemeriksaan diruang Reskrim Polda Lampung. Diantara mereka yang terjaring OTT adalah lima anggota DPRD Lampung Tengah, diantaranya diduga ketua Banang DPRD Z Natalis Sinaga, dan Sekwa Samsi Rolly alias kanjeng,
Saat berada di depan pintu keluar Mapolda, beberapa orang yang diduga kerabat para tersangka sibuk mengawasi bus itu.
Salah satu diantaranya tampak histeris dan mengatakan “Ya Allah, ini gimana, kanjeng mau dibawa kemana ini” katanya, melihat kedalam bus.
Merekapun terus mengikuti mobil bus itu hingga beberapa meter dari pintu masuk depan Mapolda Lampung. Dugaan sementara bus itu membawa para tersangka ke Jakarta, ada yang menyebut lewat darat, ada juga yang menyebut menuju Bandara untuk naik pesawat ke Jakarta.
Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah, Rabu (14/2) malam. Belasan orang diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, membenarkan tim KPK mengamankan 14 orang terkait kegiatan OTT di Lampung Tengah. Belasan orang itu diamankan dari dua lokasi, Lampung dan Jakarta.
“Kami (KPK) amankan 14 orang. Ada yang di Lampung dan di Jakarta,” kata Febri dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/2) dini hari.
Febri mengatakan ke-14 orang yang diamankan terdiri dari berbagai unsur di pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legistalif. Ada pula yang berlatar belakang pihak swasta. “Unsur (yang diamankan) ada anggota DPRD, pejabat Pemda, pegawai Pemda dan swasta,” ujar Febri.
Febri menepis kabar yang menyebutkan adanya kepala daerah yang terkena OTT tersebut. “Tidak ada kepala daerah yang kami amankan sampai detik ini,” kata Febri.
KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1 miliar dari OTT tersebut. KPK menjelaskan diduga uang tersebut adalah hadiah antara Pemkab dan DPRD Lampung Tengah. “Kami amankan sejumlah uang juga di Lampung. Ada sekitar Rp 1 Miliar yang kami amankan,” katanya.
Febri menjelaskan adanya indikasi penyuapan antara Pemkab dan DPRD setempat di mana Pemkab memerlukan persetujuan dari DPRD.
Febri menyampaikan uang Rp1 miliar diduga menjadi hadiah dari pihak Pemkab untuk DPRD Lampung Tengah. “Indikasi ya terkait dengan adanya kebutuhan persetujuan terhadap DPRD. Jadi pihak Pemkab meminta persetujuan pada DPRD, kemudian dilakukanlah sejumlah upaya untuk pemberian hadiah atau janji tersebut,” katanya.
Febri menyebut KPK menemukan uang tunai pecahan Rp 100.000 yang ditemukan dalam kardus. Ada dugaan kebutuhan persetujuan antara Pemkab Lampung Tengah dengan DPRD. Persetujuan itu terkait pinjaman daerah ke perseroan di Pusat.
“Ada kebutuhan persetujuan antara Pemkab dengan DPRD untuk kebutuhan pinjamman derah ke perseroan di Puasat. Perseroan yang ada di pusat kan perlu persetujuan DPRD sehingga ada pihak tertentu yang mencoba memberi ke anggota DPRD,” jelasnya. “Nanti proses lebih lanjut yang dibawa ke kantor KPK akan kami sampaikan. Kemungkinan besok pagi (hari ini) sekali sudah sampai,” katanya. (jun)
Mesuji (SL) – Pemerintah Kabupaten Mesuji membuat terobosan untuk menyejahterakan para petani di daerahnya. Melalui surat edaran nomor: 04/IV.01/MSJ/2018, Bupati Mesuji Khamami mewajibkan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya untuk membeli dan mengkonsumsi beras lokal produksi petani Mesuji.
Bupati Khamami mengatakan edaran tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga kestabilan harga beras di Kabupaten Mesuji, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung daya saing produk lokal Mesuji.
Selain PNS, himbauan tersebut juga diperuntukkan bagi pimpinan/anggota DPRD, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf non PNS se-Kabupaten Mesuji. Seperti diketahui, di Kabupaten Mesuji terdapat 2.201 PNS, 35 anggota DPRD, 105 kepala desa 1.098 Tenaga Honor Pemkab, 1.156 Guru honor, serta 3.580 perangkat desa, BPD, RK, RT, dan Linmas.
Dalam penyediaan stok berasnya, Pemkab Mesuji bekerjasama dengan Rice Milling Plant (RMP) Mesuji Timur. Sedangkan untuk mekanisme pembelian yaitu melalui pemotongan gaji yang dibayarkan pada minggu pertama setiap bulannya oleh bendahara masing-masing organisasi perangkat daerah dan disetorkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji.
Sesuai edaran itu, besaran ukuran beras yang dibeli bervariasi mulai dari beras ukuran 20 kg per bulan bagi bupati, wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan pejabat eselon II, serta beras ukuran 15 kg per bulan bagi pejabat eselon III. Sedangkan bagi pejabat eselon IV, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf PNS/non PNS sebesar 10 kg per bulan.
“Ini kami lakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar membuat terobosan untuk menjadikan petani di daerah dapat sejahtera. Salah satunya melalui langkah ini, kami terus mendorong petani untuk menjual beras, bukan gabah seperti selama ini dilakukan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Presiden Jokowi juga mengapresiasi langkah yang kami lakukan ini saat berkunjung ke Mesuji beberapa waktu lalu,” ucapnya, Rabu (14/02/2018).
Lampung Utara (SL)-Seiring dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara yang diterima dr. Sri Widodo dari Gubernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo, pada Senin kemarin (12/02/2018), anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Lampura, Syamsu Nourman, meminta agar setelah dilakukan serah terima jabatan (sertijab), Plt. Bupati setempat bergerak cepat guna melakukan pembenahan sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan serta mencari solusi guna melakukan penataan administrasi keuangan daerah.
Hal ini disampaikan Syamsu Nourman saat menghadiri penyerahan SK Plt. Kepala Daerah yang dipusatkan di Ruang Rapat I Sekretariat Pemprov. Lampung.
Dikatakannya, sebagai Putra Daerah dirinya merasa sangat prihatin terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Kab. Lampura saat ini.
“Memperhatikan beragam gejolak yang terjadi di Lampura akhir-akhir ini, saya menghimbau, sejak diserahkannya SK Plt. Bupati Lampura kepada dr. Sri Widodo yang berakhir sampai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar segera melakukan pembenahan birokrasi dan tatakelola pemerintahan,” himbau Syamsu Nourman, saat diwawancarai, Senin kemarin, (12/02/2018), di pelataran Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung, usai serah terima SK Plt. Kepala Daerah.
Dijelaskan Syamsu Nourman, langkah ini harus segera dilakukan agar tidak ada dualisme kepemimpinan dalam institusi ASN yang membidangi.
“Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan terhadap rentang kendali pemerintahan,” imbuhnya.
Ia juga berharap supaya Agung Ilmu Mangkunegara tidak mengintervensi arah kebijakan pemerintahan di tangan Plt. Bupati dr. Sri Widodo.
“Sebab, saat ini Agung mengambil langkah cuti diluar pertanggungan negara guna mengikuti perhelatan Pilkada Serentak 2018 di Kab. Lampura,” ujar Syamsu Nourman.
Plt. Bupati harus segera menyikapi dan melaksanakan tupoksinya dengan mengambil langkah kebijakan strategis agar dapat melakukan pembenahan keuangan daerah yang selama ini dinilai banyak pihak mengalami banyak problematika.
“Selain itu, Plt. Bupati harus menjaga dan menegaskan netralitas ASN, baik sebelum, saat, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Lampura,” ujar Syamsu Nourman.
Dalam hal pelaksanaan pembangunan berbagai sektor serta pelayanan publik pasca Bupati Agung yang mengambil cuti diluar pertanggungan negara, Plt. Bupati dr. Sri Widodo pun harus melanjutkan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.
“Plt. Bupati memiliki kewenangan yang sama dengan jabatan Bupati. Untuk itulah seluruh program pembangunan serta kebijakan strategis lainnya harus segera dilaksanakan. Tidak ada pembangunan yang tertunda disebabkan Bupati mengambil cuti. Saya pun menghimbau agar Plt. Bupati Sri Widodo menjalin hubungan dengan seluruh stakeholder yang selama ini terabaikan,” himbaunya.
Dijelaskan Syamsu Nourman, sikap dan karakter dr. Sri Widodo yang sangat terbuka dengan berbagai pihak, seperti anggota legislatif, para staf ASN, LSM, awak media, hingga aktivis kontrol sosial lainnya agar terus dipertahankan.
“Amanah yang diemban dr. Sri Widodo sebagai Plt. Bupati harus selaras dengan aspirasi seluruh stakeholder. Sifat kekeluargaan dan keterbukaannya selama ini tidak boleh berubah sedikitpun agar terjadi harmonisasi di setiap tingkatan,” lanjutnya.
Dalam hal penggunaan fasilitas negara, tutur Syamsu Norman, Plt. Bupati untuk segera menempati fasilitas rumah jabatan Bupati, kantor dinas, maupun fasilitas negara lainnya guna mengemban tugas dan menampung seluas-luasnya aspirasi masyarakat yang selama ini tersumbat.
“Plt. Bupati jangan terlampau protokoler seperti yang selama ini terjadi. Tidak lupa selaku wakil rakyat saya menghimbau agar masyakat Lampung Utara mendukung penuh pemerintahan yang prorakyat,” himbau Syamsu Norman.
Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Syamsu Nourman menyerukan agar seluruh pihak dan juga pasangan calon yang akan bersaing agar terus menjaga harmonisasi serta dinamika politik tidak berdampak pada kerukunan hidup bermasyarakat. (Ardi)
