Kota Metro (SL)- Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) Kota Metro laksanakan tahapan seleksi Panitia Pemelihan Kecamatan ( PPK) di aula Hotel Grand Skuntum Kota Metro.
Ketua KPUD Kota Metro Sukatno, Kamis (08/02/2018) mengatakan bahwa saat ini sedang melaksanakan test seleksi untuk menjadi PPK Kota Metro, dan kesemua peserta berasal dari Kota Metro dan kami selektif dalam administrasi peserta, ujarnya.
Lanjutnya bahwa peminat untuk menjadi PPK cukup banyak dan sangat antusias, pendaftar capai 71 orang dan hari ini seleksi tahap pertama dengan cara mencari enam besar disetiap Kecamatan, katanya.
Lebih lanjut dikatakannya dari enam besar hasil seleksi tersebut diperkecil kembali menjadi tiga peserta untuk per kecamatannya yang kemudian dilaksanakan test wawancara yang pada akhir nya perkecamatan memiliki tiga orang petugas PPK dilima Kecamatan yang ada di Kota Metro, jelasnya. (Holik)
Luhut Binsar Panjaitan bicara di HPN Sumatera Barat 2018
Padang (SL)-Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengajak seluruh kompenen masyarakat untuk kompak melaksanakan pembangunan, dan tidak terlibat saling berbenturan dengan berdalih apapun, demi menjamin investor datang ke Negeri Indonesia.
“Kalau cakar-cakaran, siapa (investor) mau masuk,” ujar Luhut pada Seminar Nasional Menata Potensi dan Dukungan Infrastruktur Menuju Industri Pariwisata yang Modern di Hotel Grand Inna, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).
Menurut Luhut, semua komponen bangsa memiliki peran masing-mamsing yang harus kompak melaksanakan pembangunan. “Gubernur, bupati, wali kota, DPRD, semua punya peran besar untuk mamajukan bangsa,” katanya.
Kekompakan itu, kata dia, akan mampu menyelesaikan berbagai program pembangunan. “Kawasan wisata Mandeh yang dimiliki Sumatera Barat harus selesai. Saya ditugaskan presiden, Mandeh harus selesai,” katanya.
Luhut mengingatkan pentingnya membangun pariwisata. Karena sektor ini terbukti mampu mendongkrak perekonomian nasional. “Kita punya target pariwisata 20 juta wisatawan, dengan pertumbuhan sampai 26 persen,” katanya. (nt/*).
Padang- Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan Indonesia terlambat dalam membangun pariwisata. Ditambah promosi wisata yang kurang sehingga sulit laku dipasaran. Untuk itu dibutuhkan dukungan insfrastruktut untuk menjamin indistri wisata Indonesia.
“Kekayaan wisata Indonesia sangat besar dan harganya sangat bagus, tetapi tidak laku di pasar wisata international. Kenapa? Kurang promosi,” kata Arief pada Seminar Nasional Menata Potensi dan Dukungan Infrastruktur Menuju Industri Pariwisata yang Modern di Hotel Grand Inna, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).
Arief mengatakan, sebelum menjadi menteri, Indonesia hanya dikunjungi 10 juta wisatawan asing (wisman). Sementara Thailand dikunjungi 35 juta dan Singapura 30 juta wisman. “Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga, meskipun potensi wisata Indonesia jauh lebih besar,” katanya pada acara yang terangkai dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.
Ketika itu. Arief manambahkan, peringkat pariwisata Indonesia ada di nomor 100 dari 147 negara. “Alhamdulillah, kita sekarang sudah naik di angka 40 dengan pertumbuhan pariwisata di atas 22 perseb, ” katanya. (Rls).
Padang (SL)-Yayasan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) PWI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI merumuskan kurikulum jurnalisitik untuk netizen, Rabu (7/2/18). Agenda dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Margiono itu dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB, di Premier Basco Hotel, Padang, Sumatera Barat.
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat sekaligus Ketua Yayasan SJI, Marah Sakti Siregar, menyatakan penyusunan kurikulum itu merupakan agenda lanjutan dari pertemuan seluruh Kepala SJI se Indonesia yang digelar pada bulan lalu, di Solo, Jawa Tengah.
Tujuannya, agar para netizen dapat menggunakan bahasa yang sopan, sesuai dengan kaidah jurnalistik. Selain itu, mencegah netizen agar tidak memposting dan membagikan konten yang mengandung unsur pornografi dan SARA. Menurut dia, kegiatan ini melibatkan seluruh Kepala SJI, pengajar SJI, Dewan Kehormatan dan pengurus PWI se Indonesia.
Mara Sakti mengatakan pendekatan edukasi dalam melawan hoax harus dilakukan melalui gerakan yang sistematik dengan merangkul semua warganet. “Saya yakin tidak semuanya (warganet) mau diedukasi. Kita sudah coba, blogger-blogger itu, tidak semuanya mau diedukasi. Tapi minimal melalui gerakan literasi di media sosial, dapat mengurangi dampak signifikan dari hoax. Apalagi di moment Pilkada Serentak 2018. Manfaatnya akan sangat terasa,” terangnya.
Workshop Penyusunan Kurikulum Jurnalistik untuk Netizen ini diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) dan Wakil Ketua Bidang Organiasi PWI Provinsi di seluruh Indonesia. Bergerak sebagai narasumber, sejumlah tokoh pers Indonesia seperti, Mara Sakti Siregar, Bagir Manan, Edwar Depari, Ahmed Kurnia, Widodo Asmowiyoto.
Mara Sakti menjelaskan, gerakan edukasi serupa melawan hoax, pernah dilakukan sebelumnya, saat PWI Pusat sukses melakukan pendekatan edukasi untuk infotainment. “Kita rangkul infotainment, lalu kita terapkan kaidah-kaidah jurnalistik, dan berjalan sukses,” ujarnya.
Selanjutnya, Mara Sakti berharap melalui Workshop Penyusunan Kurikulum Jurnalistik untuk Netizen ini pada gilirannya dapat semakin meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia yang dapat menanggulangi hoax.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yeflin Laundri mengucapkan terima kasih, atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini diharapkan berhasil dan menjadi suatu peluang tersendiri bagi Sumatera Barat, untuk menggelar kegiatan serupa di kemudian hari.”Karena pendidikan jurnalis bukan untuk kepentingan wartawan saja tapi juga untuk netizen. Harapannya, orang lain yang belum tau Sumatera Barat, bisa tau dari bapak dan ibu,” tandasnya.
Sementara Kepala SJI Lampung, Andi S Panjaitan mengatakan, workshop perumusan kurikulum jurnalistik itu akan membahas sejumlah materi terkait keterampilan standar jurnalistik, tekhnik mencari dan menulis berita, pengumpulan data dan foto dan lainnya.
Menurut Andi, SJI PWI Provinsi Lampung akan menghadiri workshop itu dengan dipimpin Wakil Ketua PWI Bidang Pendidikan Provinsi Lampung, Ratna Minangsari didampingi Ketua Yayasan SJI Lampung, Nizwar. “SJI PWI Lampung akan ikut berpartisipasi dalam workshop khusus untuk internal pwi itu,” ujar Andi Panjaitan.
Sebelumnya, PWI dan Kemenkominfo sudah melaksanakan kegiatan Literasi Digital Citizenship untuk Generasi Milenial di pagi hari. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekjend PWI Pusat, Hendri Bangun itu dihadiri oleh ratusan pelajar dan mahasiswa di Padang. (ap/nt/*)
Padang (SL)-Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan memberi materi dalam workshop penyusunan kurikulum jurnalistik untuk Netizen yang berlangsung di Premier Basko Hotel, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/18).
Dalam acara yang diselenggarakan SJI PWI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI itu, Bagir Manan menyampaikan kuliah umum tentang Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Etika dan Hukum Pers Indonesia.
Menurut dia, netizen merupakan suatu kelompok atau satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan dari perkembangan zaman. Sehingga perlu dirangkul dan diarahkan agar bermanfaat untuk kebaikan, terutama dalam memberantas hoax. “Netizen harus dirangkul, diberi pengetahuan dan diawasi sehingga bermanfaat,” ujar dia.
Menurut Bagir, SJI PWI dan pemerintah bertanggungjawab untuk menciptakan para netizen yang profesional agar upaya memerangi hoax bisa terwujud secara bertahap. (ap/nt/*)
Gubernur NTB berbagi kiat majukan wista modern di HNP 2018
Padang (SL)- Dua daerah di Indonesia yang dinilai fenomenal perkembangan pariwisatanya adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Banyuwangi. Pesatnya industri pariwisata di kedua daerah ini, tidak hanya mendapat pengakuan dari dalam negeri, tetapi banyak lembaga internasional yang memberikan penghargaan.
Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat, pimpinan kedua daerah itu, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Mejadi dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, membagikan kiat-kiat mengembangkan pariwisata.
Kedua pemimpin yang menarik perhatian nasional itu, duduk dalam satu forum Seminar Nasional Menata Potensi Wisata dan Dukungan Infrastruktur Menuju Industri Pariwisata yang Modern di Hotel Gran Inna, Padang, Rabu (7/2/2018).
Gubernur NTB yang tampil sebagai pembicara lebih dulu menjelaskan strategi membangun pariwisata di daerahnya hingga akhirnya menjadi maju seperti sekarang. Pada awalnya, kata gubernur alumni Universitas Al Azhar Mesir, banyak yang pesimistis pariwisata NTB bisa maju.
Alasan utama, letak daerahnya yang berdekatan dengan Bali yang sudah lama dan maju pariwisatanya. Hal ini akan membuat pariwisata NTB sulit berkembang kecuali hanya akan menjadi subsistem dari Bali.
Namun, Zainul Majdi meyakinkan seluruh elemen masyarakat, terutama wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan warganya bahwa pariwisata merupakan sektor yang bisa membuat NTB maju dan rakyatnya makmur. “Kami lebih dulu menyatukan visi dan menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan,” ujarnya.
Setelah berhasil menyamakan visi, baru tahap berikutnya yaitu membuat payung hukum. Hal ini penting karena pembangunan pariwisata membutuhkan waktu panjang dan membutuhkan komitmen. Sehingga siapa pun nanti yang memimpin, pembangunan pariwisata tetap dilanjutnya. “NTB itu daerah yang memiliki regulasi pariwisata paling lengkap di Indonesia,” kata gubernur hafiz quran ini.
Menurut dia, payung hukum itu penting karena banyak pembangunan yang tidak bisa dikerjakan dalam setahun sehingga memerlukan anggaran tahun jamak.
Langkah berikutnya, dia menjelaskan, membangun pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus beriringan atau didukung oleh sektor lain. Terutama terkait dengan infrastruktur. “Kalau bapak ibu ke NTB akan melihat infrastruktur jalan di sangat sangat mantab. Baik akses antar-tempat wisata maupun dari kota ke tempat wisata,” katanya.
Stratergi terakhir yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata, menurut Zainul, harus kreatif dan inovatif. Kembali dia mengingatkan, dekatnya NTB dengan Bali membuat daerahnya harus terus menciptakan inovasi agar mampu bersaing.
Selain itu, juga melihat perkembangan pariwisata muslim terutama wisatawan yang berasal dari Timur Tengah, potensinya sangat besar. “Satu tahun, nilai wisata Muslim mencapai 200 miliar dolar Amerika. Setahun kemudian diperkirakan melonjak dua kali lipat,” katanya.
Bukti besarnya potensi itu, kata dia, banyak negara non Muslim yang turut menawarkan wisata Muslim sejak beberapa tahun silam. Seperti Jepang, Korea, bahkan Thailand pun menawarkan wisata halal. Potensi wisata Muslim yang begitu besar, harus dimanfaatkan. “Akhirnya kami memilih mengembangkan wisata halal. Alhamdulillah, perkembangan wisata di NTB sangat pesat,” ujar Zainul Majdi. (rls/nt/*).
Bupati Anas Cerita kejuan wisata Banyuwangi di HNP 2018
Padang (SL)-Sebagai pembicara seminar tentang pariwisata pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas memulai dengan menceritakan pentingnya bandar udara.
“Sebagus apa pun pariwisata kita, jika untuk datang orang harus menempuh perjalanan lebih dari tiga jam, akan sulit mendatangkan wisatawan,” kata Azwar Anas, Rabu (7/2/2018).
Karena itu, setelah menjadi bupati dan menetapkan pariwisata sebagai program unggulan, kata dia, prioritas yang akan dibangun adalah Bandara Blimbing. “Membangun Bandara Blimbing, kami tidak meminta bantuan pusat. Seluruhnya dibiayai APBD,” ujarnya. Alasannya, jika meminta bantuan pemerintah pusat, terminal bandara akan dibangun dengan gedung modern berdinding kaca, seperti umumnya bandara internasional.
Menurut Anas, bangunan seperti itu akan menghilangkah nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Bahkan membuat warganya termarjinalkan. “Kami membangun bandara dengan mengadopsi budaya lokal,” katanya. Sebagai daerah mayoritas Muslim, memiliki kebiasaan mengantarkan jemaah haji atau umrah yang melibatkan warga dalam jumlah banyak.
Dengan bandara modern, para pengantar jemaah haji atau umroh, tak bisa seluruhnya masuk bandara. Mereka hanya duduk-duduk di halaman bandara yang seringkali tampak seperti orang telantar.
Di Bandara Blimbing, kata dia, memiliki ruang yang luas di lantai atas yang mampu menampung para pengantar jemaah haji atau umroh. “Kebiasaan pengantar jemaah haji atau umroh, baru pulang setelah melihat pesawatnya terbang. Padahal saat mereka melambaikan tangan, jemaah yang diantar juga tidak melihat,” katanya.
Hal lain untuk mempertahankan budaya warga setempat, kata Anas, pemerintah menerbitkan peraturan yang mempertahankan hamparan sawah di sekitar bandara. “Kalau tidak dilarang, sudah tumbuh ruko-roku di sekitar bandara,” katanya.
Bandara Blimbing yang dibangun dengan konsep tanpa mesin pendingin ruangan (AC), menurut pengakuan bupati yang pernah menjadi anggota DPR RI ini, mendapat respon positif dari para wisatawan yang berkunjung ke sana.
Kebijakan lain terkait pariwisata, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, hanya mengizinkan pendirian hotel bintang tiga ke atas. “Kami tidak mengizinkan hotel melati karena akan menutup ruang masyarakat mengembangkan home stay,” katanya.
Kebijakan itu terbukti mendorong masyarakat mendirikan home stay yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 500 rumah. “Jadi harus berkolaborasi, investor berkembang, masyarakat juga diuntungkan dengan pariwisata,” katanya.
Kebijakan lain terkait pembangunan hotel, kata Anas, pemerintah setempat mewajibkan investor membangun hotel dengan menggunakan ornamen lokal.
Sama seperti yang diungkapkan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, menurut Anas, membangun pariwisata harus berbasis pada budaya masyarakat setempat. Hal ini akhirnya mampu menggerakkan masyarakat untuk turut membangun pariwisata. Dengan demikian, biaya membangun sektor ini bisa menjadi jauh lebih murah. (rls/nt/*).
Ketua DPD RI Oesman Sapta di Seminar Nasional HPN 2018
Padang (SL)-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang mengharapkan media berperan mengawasi penggunaan dana desa, dan menjadi solusi bukan menjadi bagian masalah, terhadap proses pembangunan desa,
“Media harus berperan menyelesaikan masalah, bukan menjadi bagian masalah dengan menyebarkan berita negatif penggunaan dana desa untuk menekan kepala desa,” kata Oman Sapta.
Ketua DPD RI mengungkapkan hal itu pada pembukaan Dialog Pers Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Kyriad Hotel Bumiminang Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).
Selanjutnya, Oesman mengatakan, pengawasan pers terhadap dana desa sangat penting. Salah satu alasannya, Oesman menyebut, karena dana pemerintah yang dialokasikan ke desa sangat besar dan setiap tahun meningkat. Pada 2017, transfer dana desa mencapai lebih dari Rp60 triliun untuk sekitar 75 ribu desa.
Besarnya nilai dana transfer desa yang besar, kata dia, memunculkan kekhawatiran terutama dari sisi kemampuan kepala desa dan aparatnya dalam mengelola keuangan dalam jumlah besar. “Namun, kita tidak boleh salahkan kepala desa. Tugas kita memberikan pendampingan agar dana desa memberikan manfaat besar bagi rakyat,” katanya.
Terkait pengawasan dana desa, Oesman menegaskan, DPD RI siap bekerja sama dengan PWI untuk melakukan pengawasan dana desa. “Semua itu karena kita cinta desa,” katanya.
Hadir dalam dialog itu, Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoko, Ketua PWI Margiono, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Juga hadir para wartawan dari seluruh Indonesia. (rls).
Padang (SL)- Serikat Media Siberans Indonesia (SMSI) pusat adakan silaturahmi dengan pengurus SMSI se-Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (7/02). Acara silaturohmi yang dimulai dengan pembacaan puisi Aris Abeba asal Pekanbaru menambah suasana semakin terasa keakraban sesama pengurus SMSI.
Atal Depari dalam sambutannya,merasa bangga bergabung dengan media online,karena pengusaha media siber kedepan akan menjadi orang kaya.
Bung Atal juga menjelaskan dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua SMSI Pusat sementara selama tiga bulan kedepan, dikarnakan ketua umum Teguh Santosa mengundurkan diri, untuk menjadi presiden Conpederasion of Asean Jurnalis (CAJ),semoga dalam mengemban tugas yang baru kedepan lebih sukses.
Sementara dalam sambutanTeguh Santosa dirinya mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan atas saran Ketua Umum PWI Pusat bapak Margiono, supaya dirinya lebih fokus untuk menjadi mencalonkan diri sebagai presiden CAJ. Teguh juga berharap pemimpin kedepan SMSI agar dapat membawa SMSI lebih baik. (Red/nt/*)
Padang (SL)- Ketua Umum SMSI Teguh Santosa yang mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi media siber terbesar se-Indonesia itu menampik rumor adanya perpecahan yang melatarbelakangi keputusannya itu. Hal itu ditegaskan Vice President dari Confederation ASEAN Journalist dalam acara silaturahim SMSI dalam rangkaian HPN di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (7/2/2018) malam.
“Saya mencoba menunaikan perintah Ketua Umum PWI Pak Margiono sebelum saya berangkat ke Bangkok supaya Indonesia harus berperan aktif di level regional Asia Tenggara,” urai bos Rakyat Merdeka Online tersebut.
Dalam sambutan di acara yang sama, Plt Ketua Umum Atal Depari mengungkapkan hal senada. “Saya akan menjadi Pelaksana Tugas selama tiga bulan. Kemudian saya akan fokus persiapan untuk pemilihan Ketua Umum PWI Pusat,” demikian wartawan senior yang dikenal sebagai motor penggerak awal terbentuknya SMSI hingga ke sepenjuru Nusantara.
Dalam keterangannya, Sekjend SMSI Firdaus menegaskan mundurnya Teguh terkait mempersiapkan diri untuk menjadi presiden Konfederasi Wartawan Asia Tenggara 2020 mendatang. “Teguh Santosa akan menjadi presiden CAJ pada 2020 mendatang,” jelas teras SMSI yang juga Ketua PWI Banten itu.
Acara silaturahim dibuka oleh Ketua SMSI Sumbar Yal Azis dan dimeriahkan dengan pembacaan puisi oleh sastrawan Melayu asal Riau Aris Abeba. (*/rilis)
