Bandarlampung (SL)-Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Iskandar Zulkarnain MH, mengatakan di tahun politik agar para wartawan yang terlibat pada tim sukses pencalonan Gubernur maupun Bupati agar non aktif dari jabatan sementara, atau cuti hingga habis masa pilkada.
Hal ini disampaikan, Iskandar saat rapat pleno harian PWI Lampung bersama para ketua PWI Kabupaten Kota, di wood Cafe, Way Halim, Selasa (23/1/2018), dan petsiapan kordinasi HPN 2018 di Padang Sumatera Barat.
Menurut Iskandar, hal ini disampaikan semata mata untuk menjaga marwah organisasi PWI khususnya di Lampung,
“Meski pahit hal ini harus saya sampaikan demi nama baik organisasi PWI. Dewan Kehormatan bukan pengurus asal asalan, karena syarat dari Dewan Kehormatan harus memiliki Kompetensi Utama,” kata Ketua Kehormatan yang merupakan pinpinan Redaksi SKH Lampung Post ini
Menurut Iskandar, DK PWI Lampung tidak pernah melarang kepada wartawan yang mau ikut memperjuangkan famili maupun simpatisannya untuk maju Pilkada 2018 ini, akan tetapi dalam organisasi harus cuti dulu atau non aktif dari aktifitas kepengurusannya.
“Masalah ini tidak bisa di kesampingkan, pasalnya dalam waktu sekejab hal ini bisa di ketahui hingga seluruh Nusantara melalui media Siber, tolong jaga marwah PWI selaku jurnalis yang independen,” katanya. (nt/*)
Bandarlampung (SL) -Polda Lampung melayangkan panggilan proses penyidikan kasus dugaan penipuan proyek Dinas PU Pesawaran, yang melibat tiga oknum anggota DPRD Pesawaran. Senin (22/1)
Polda Lampung melayangkan panggilan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi. Surat panggilan terhadapa tiga Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran itu untuk mengklarifikasi dugaan penipuan tersebut.
Mereka yang dipanggil adalah atas nama Yudiyanto, A Gunawan dan Firdayana Anggota DPRD Komisi III. Mereka dijadwalkan Pemeriksaan diminta untuk menghadap hari Senin (30/01/2018). “Surat panggilan sudah dikirim. Tinggal tunggu saja kalau sudah waktunya,” kata Pelapor Edi Suroto.
Sebelumnya, Yudiyanto selaku pihak terlapor mengaku jika permasalahan tersebut telah dikuasakan ke pengacara dan berjanji akan menyelesaikannya.
Sedangkan dalam laporan Edi Suroto korban dugaan Penipuan ke polda lampung dengan No.STTPL/1531/XII/2017/Lp/SPKT, Tertanggal 21 Desember 2017. Edi mengaku telah tertipu oleh sejumlah oknum anggota DPRD Pesawaran hingga merugi sekitar Rp.500jt.
Namun Yudianto anggota Komisi C DPRD Pesawan, menyanggah jika dirinya melakukan penipuan. Melalui seluler ketika diminta tanggapan, Yudianto mengaku jika dirinya hanya meminjam Rp350jt dan sudah mencicilnya. “Tidak benar kalau saya menipu. Saya memakai uangnya Rp350 juta dan sudah dicicil. Selain itu saya juga menjamin sertifikat tanah,” sanggahnya.
Yudianto juga mengaku jika niatnya untuk mengembalikan sedang diusahakan hingga bulan depan. “Semua masalahnya sudah saya serahkan ke pengacara saya Indra dan akhir bulan dua ini dituntaskan,” Katanya waktu lalu. (Aan/Jun)
Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Pemda Lampung Timur, Muhammad Satria Utama,
Lampung Timur (SL)-Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Pemda Lampung Timur, Muhammad Satria Utama, dijebloskan kedalam penjara oleh Penyidik Tindaj pidana korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Lampung Timur, terkait dugaan penyimpangan proyek senilai Rp3,3 miliar lebih di Dinas PU Lampung Timur.
Kasat Reakrim Polres Lampung Timur, AKP Sugandhi Satria Nugraha, mendampingi Kapolres mengatakan tersangka ditahan sejak, Jumat (19/1/2018) lalu, setelah menjalani pemeriksaan dan menjawab sekitar 27 pertanyaan penyidik.
“Tetsangka dipanggil ke Polres Kamis (18/1/2018) untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan diduga kuat PNS, pejabat Pemkab Lamtim tersebut melakukan tindakan pidana korupsi yang merugikan negara senilai Rp3.334.625.328. Setelah kami periksa pejabat Lamtim yang berdomisili di Bandar Lampung itu kami lakukan psnahanan,” kata Kasat Reskrim.
Saat pemeriksaan
Menurut AKP Sughandi, kasis bermula pada tahun 2014 Satria Utama saat itu bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur. Tetsangka mendapat kegiatan pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi jaringan irigasi dengan kode paket D.1 Sodorahayau senilai Rp2.951.600.000, D.1 Sidorahayu1 Rp1.526.413.000 dan D.1 Sidorahayu 2 senilai Rp1.588.230.000.
Setelah dilakukan penyelidikan, lanjut Kasat Reskrim, paket pekerjaan yang dikerjakan CV Dinamika Multi Struktur tersebut, ternyata tidak dikerjakan sesuai kontrak dan gambar rencana sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan. “Dari nilai proyek Rp6 Miliar lebih, yang dikorupsi diduga Rp3 miliaran,” kata Sughandi kepada wartawan.
Sughandi menambahkan pembangunan jaringan irigasi kecil tersebut berada di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wawaykarya Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2014. “Saat ini tersangka berada di sel tahanan Polres Lamtim, guna proses penyidikan lebih lanjut,” kata Kasa Reskrim.
Banyak Tokoh Terkejut
Di tetapkannya M Satria Utama, sebagi tersangka dan ditahan Polres Lampung Timur mengejutkan banyak pihak ternasuk tokoh dan mantan pejabat di Lampung Timur.
Pemerintah Kabupaten Lamtim melalui Sekretaris Daerah Kabupaten belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan tersebut.
Samin Kunto Margo, teman sejawat tersangka yang juga salah seorang pejabat di Lamtim mengatakan tersangka hanya menjadi tumbal, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya teken menerima honor atas printah atasanya, oleh karena itu dirinya meyakini ada aktor utama dibalik kasus ini, sehingga harus diselidiki lebih lanjut.
“PPK hanya jadi tumbal sekedar tanda tangan dikasih uang honor atas perintah atasan, itu pada umumnya. Tanpa ngecek di lapangan apakah sudah sesuai dengan perencanaan konsultan. Pasti akan bertambah tersangka lain,” katanya.
Mudabar, salah seorang tokoh pemuda Sukadana menyatakan ada kemungkinan pihak lain yang justru berperan utama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. “Tu pak Satria, gak mungkin korupsi sebanyak itu paling kontraktornya, ya apa boleh buat pak Satria PPK-nya,” katanya menduga-duga.
Pada bagian lain, Sofyan Subing salah seorang yang aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat mengaku terkejut atas penetapan Satria sebagai tersangka. “Kaget…!!, iya tah pak Satria Korupsi sebanyak itu, ini orang gak aneh-aneh”, ujarnya.
Berbeda dengan Guntur Saputra, mantan Anggota DPRD asal Labuhan Maringgai ini merasa kasihan atas penetapan sebagai tersangka yang disandang Satria. “Yoo kasihan, kasihan kalau jadi pejabat harus ditahan. Semoga pejabat yang lain gak ada yang ikut lagi,” pesannya.
Ahmad salah seorang tokoh pemuda Sukadana lain mengungkapkan memang susah menebak pelaku korupsi di jaman sekarang ini. “Sekarang jaman now, yang tukang maling tukang korupsi memang muka-mukanya yang nggak disangka”, ungkapnya. (w9/lpr/nt/*)
Bandarlampung (SL) -Ratusan Prajurit Petarung Harimau Sumatra Brigif-3 Marinir berpakaian dinas lapangan tempur (PDLT) melakukan apel kesiapan jelang Latihan Ratsus (Pendaratan Khusus) Brigif-3 Marinir di Dermaga D Panjang Bandarlampung , Selasa (23/1/2018).
Dalam kesiapan menjelang keberangkatan Linla (lintas laut) 292 prajurit selama satu hari kedepan dengan menggunakan Kapal Perang KRI Teluk Hading jenis LST dengan nomor lambung 538. Latihan dipimpin Komandan Batalyon Latihan Letkol Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr (Hanla) yang menjabat Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 7 Marinir dengan Pasiopslat Mayor Mar Siswanto, Pasi Ops Yonif-7 Marinir.
Letkol Kanang mengatakan tujuan dilaksanakannya apel kesiapan latihan Ratsus Brigif-3 Marinir yang akan digelar di Pantai Pasir Putih Seputih Doh Teluk Semangka Tanggamus Lampung adalah untuk mengecek secara langsung kondisi keadaan semua perangkat kesiapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas latihan sesuai kepentingan di lapangan.
“Apel dilakukan untuk memastikan bahwa personel, material dan alutsista serta pendukung lainnya yang digelar secara kuantitas dan kualitas benar-benar telah siap untuk dioperasionalkan,” kata Kanang
Dalam arahannya Letkol Marinir Kanang Budi Raharjo, menekankan kepada seluruh prajuritnya agar selalu berdoa setiap mengawali kegiatan, menjaga kebugaran dan kesehatan, serta senantiasa memelihara kesiapan personel maupun peralatan tempur yang digunakan dalam latihan.
“Esensi dari latihan ini adalah agar para Prajurit memahami bahwa jati diri kita adalah Pasukan Pendarat, yang selalu siap dalam merebut pantai musuh,” katanya. (rls)
Penyerahan petaka paryai dari PLT kepada ketua terpilih di Musdalub PAW
Jakarta (SL) -Benny Uzer, terpilih sebagi ketua DPD Hanura Lampung, menggatikan dr Widodo, hasil Musdalub hingga tahun 2020, di Manhattan Hotel Jakarta, Selasa (23/1), Benny unggul dari dua kandidat lainnya, Andi Desfiandi dan Nazzarudin.
Plt Ketua DPD Hanura Lampung, Andi Surya mengatakan ada tiga figur kandidat yang muncul di Musdalub, yaitu Benny Uzer, Andi Desfiandi dan Nazaruddin. “Baik Andi Desfiandi dan Nazaruddin mengundurkan diri, dan secara aklamasi terpilih Benny Uzer, pemilihan ketua DPD hanura pengganti antar waktu hingga 2020,” kata Andi Surya, kepada sinarlampung.com, Rabu (24/1) dini hari.
Menurut Andi Surya, semua proses ini berdasar AD ART Partai Hanura Pasal 34, ayat 3, Point c, yg isinya berbunyi bahwa Ketua Umum DPP HANURA adalah penanggungjawab keseluruhan struktur organisasi dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, yaitu mengambil kebijakan, keputusan yang bersifat strategis, dalam kondisi tertentu utk menyelamatkan partai, “Khususnya dalam mengikuti dan pemenangan tahapan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” katanya
Ketentuan Pasal dan ayat ini, lanjut Andi Surya, digunakan Ketum Hanura oleh karena Pimpinan DPD dan DPC Hanura telah melakukan pelanggararan, yait melakukan Mosi tidak percaya yang tidak berdasar kepada ketua umum. lalu tidak mengakui SK PLT Ketua DPD Hanura Lampung. “Dan tidak menghadiri undangan Musdalub DPD Hanura Lampung di Jakarta, ” katanya. (nt/*)
Proyek Gedung DPRD Pesisir Barang dengan anggarn Rp30 miliar
Pesisir Barat (SL)-Proyek pengerjaan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), habis waktu kotrak per 31 Desember 2017.
Proyek yang dikerjakan PT. Trontonio Jaya Abadi, iti kini dalam masa pemberian izin penyelesaian dengan ketentuan denda, dan memasuki dalam tahap finishing.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan kantor DPRD, Murry Menako, kepada wartawan, Selasa (22/1/2018), mengatakan bahwa setelah berakhirnya kontrak pada akhir tahun 2017 lalu, terhitung sejak saat itu pula pemberian izin dengan ketentuan denda mulai diberlakukan.
“Hal tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Dimana pemberian izin penyelesaian diberikan selama 50 hari, atau terhitung hingga 19 Februari bulan depan,” kata Murry.
Menurut Murry, hingga 19 Februari nanti sesuai dengan yang tertera dalam kontrak kerja dengan biaya pembangunan hingga Rp30 Milyar itu, maka proyek tersebut harus selesai. Namun demikian, tidak jika dinilai dari sisi hasil pencapaian konstruksi bangunan.
“Secara kontrak pekerjaan itu selesai tepat pada 19 Februari nanti, tapi kalau secara bangunan itu belum selesai. Masih ada 10 persen lagi yang harus dikerjakan dan harus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan,” jelad Murry.
Murry melanjutkan, sisa kekurangan konstruksi bangunan sekitar 10 persen lagi itu dipetkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3,2 Milyar. “Nilai itu tetap masih bersifat perkiraan. Angka pastinya baru bisa dihitung setelah kontrak pada 19 Februari 2018 nanti selesai, dan harus melibatkan pihak-pihak terkait,” kata Murry.
Tidak hanya itu, tambah Murry, sistem penghitungan denda yang dikenakan selama masa penyelesaian diberikan izin, juga tidak bisa dilakukan oleh pihaknya sendiri.
“Penghitungan denda tidak bisa dilakukan asal-asalan. Harus melalui tahapan yang panjang dengan melibatkan banyak pihak,” katanya.(nt/*/swarapedia)
Pesawaran (SL) -Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi, mengajak masyarakat untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat yang akan betdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah maraknya hiburan orgen tunggal, yang kerap dijadikan ajang kegiatan negatif terutama bagi anak muda.
“Untul itu, harus dipertimbangkan pemberian perizinan hiburan organ tunggal di wilayah hukum Polres Pesawaran, agar tidak melebihi batas waktu atau hingga larut malam, ” kata AKBP Syaiful, saat melakukan kunjungan kerja, dihadapan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kedondong, Camat, dan tokoh masyarakat Kecamatan Kedondong.
Menurut Kapolres, seluruh elemen harus bersatu menjaga keamanan maupun pembangunan wilayah kedondong. “Kalau bukan kita siapa lagi yang mau menjaga mental tumbuh kembangnya anak muda kita? Maka setiap kegiatan yang sifatnya merusak mental anak muda harus kita batasi,” ujarnya (23/1).
Ditambahkan, musik yang disuguhkan organ tunggal dewasa ini bisa mengarahkan ke perbuatan yang tidak baik pun dengan pakaian para penyanyinya. “Musiknya saja seperti itu, mendengarkannya kebanyakan sambil minum oplosan, musiknya juga oplosan. Belum lagi penyanyinya sekarang pakaiannya sopan sopan, sobek didepan maksudnya,” seloroh Kapolres.
Ditegaskan Kapolres sudah disepakati organ tunggal saat pesta berlangsung hanya sampai pukul 18.00 wib. “Kalau sudah disepakati sampai pukul 6 sore ya sudah harus ditaati, acara boleh diteruskan namun musiknya dimatikan. Toh kita mengundang orang itu juga tujuannya silaturahmi,” tegasnya.
Kapolres juga menghimbau kepada aparat Polsek Kedondong agar lebih pro aktif di tengah masyarakat. “Aparat harus pro aktif kebawah untuk melihat masyarakat mana yang harus dibantu, terlebih para janda janda tua yang masuk dalam kategori miskin dan layak dibantu, ini merupakan tugas dunia akhirat maka dari itu saya berharap aparat mau serius dalam bekerja untuk masyarakat,” katanya. (nt/*)
Wakil Walikota Metro, Djohan Saat Memberikan Sertifikat Tanah Warga Ganjar Asri, Di Aula Kelurahan Ganjar Asri, Rabu (24/01/18) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Sebanyak 141 sertifikat hak atas tanah dibagikan langsung Wakil Walikota Metro Djohan kepada warga Kelurahan Ganjar Asri, Metro Barat. Warga sangat senang karena tanah yang di miliki selama ini sudah memiliki sertifikat tanah sebagai bentuk legalitas.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Metro, Sismanto menjelaskan bahwa, terdapat 141 bidang yang bersertifikat yang akan di bagikan bagi warga Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.
“Namun terdapat 10 orang yang dikenakan pajak terhutang, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Banguan (BPHTB) dengan jumlah sekitar 11 juta Dari hal tersebut harus dibayar. Dan sebelum dilunasi, sertifikat atas tanah tersebut tidak bisa dialihkan atas hak tanahnya,” jelasnya.
Sementara Wakil Walikota Metro Djohan mengatakan, proses pembuatan sertifikat di Kota Metro terasa lebih cepat, jika di bandingkan dengan daerah lain.
“Saya berharap, melalui kegiatan yang menjadi program dari Presiden Joko Widodo, kedepannya di Kota Metro dari 22 Kelurahan, tidak ada lahan yang tidak bersetifikat,” kata Djohan di Aula Kelurahan Ganjar Asri, Rabu (24/01/18).
“Penyerahan ini sudah berjalan ke 6 kalinya. Hal ini dilakukan secara terpisah dengan tujuan tidak terjadinya kepadatan warga. Selain itu, kita dapat memberikan secara langsung kepada warga yang bersangkutan, karena sertifikat ini merupakan barang berharga,” ujar Djohan.
Djohan Wakil Walikota Metro juga mengatakan kepada warga Kota Metro, khususnya warga Ganjar Asri untuk dapat menggunakan sertifikat ini dengan sebaik-baiknya. “Benar saat ini sudah menjadi hak warga, namun saya berharapsertifikat ini digunakan hanya untuk mengembangkan usaha mereka, agar uang tersebut dapat berkembang,” pungkasnya. (Holik)
Bandarlampung (SL)-Kapolda Irjen Polisi Suntana mengajak wartawan di Provinsi Lampung bersinergi dengan kepolisian Polda Lampung untuk mewujudkan Lampung yang damai. Polisi dan wartawan harus lebih inten membangun komunikasi dalam menjalankan tugas. Hal itu disampaikan Kapolda saat temu silaturahim dengan wartawan dirumah dinas Kapolda, Minggu malam (21/1).
“Polisi tanpa media bagaikan makan tanpa garam. Untuk itu, kedepan lebih intens dalam berkomunikasi dalam bertugas. Kita saling bersinergi dan lebih intens berikan informasi. Karena, polisi tanpa media ibarat makan tanpa garam,” kata Irjen Suntana.
Menurut Kapolda, pertemuan dirinya dengan para wartawan sebagai perkenalan untuk menjaga silhaturahmi demi kepentingan jangka panjang. “Kita sama-sama saling membutuhkan dalam menjalankan tugasnya, untuk itu saran konstruktif sangat kami butuhkan,” katanya.
Kapolda menyatakan, langkah awal setelah menjabat sebagai Kapolda Lampung adalah langsung menyambangi Brigif 3 Marinir, Pangkalan AL, Makorem Garuda Hitam untuk meminta dukungan dalam menjalankan tugasnya. ”Langkah awal di Lampung, semua instansi mulai Makorem, Lanal, Brigif Marinir langsung saya sambangi guna meminta dukungan sekaligus memperkenalkan diri,” katanya.
Dengan wartawan, kata Jendral Polisi bintang dua ini meminta agar dalam menyajikan berita hendaknya dengan bahasa yang halus dan tidak provokatif. ”Kami minta dalam penulisan berita hendaknya dengan bahasa yang halus dan tidak provokatif. Kenapa, agar masyarakat juga tidak khawatir,” ucapnya.
Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), media dihimbau untuk membantu kepolisian dengan mencipatakan suasana yang teduh. ”Kami sudah datangi semua peserta calonkada yang akan berkompetisi dan tim suksesnya untuk tidak mengeluarkan statment yang mengejek dan menghina calonkada lain. Karena dalam berdemokrasi, media adalah garda terdepan,” tutur dia.
Kapolda menegaskan, kepolisian bersama wartawan harus bisa membuat suasana teduh dalam memberikan informasi ke masyarakat.”Sebagai aparat polisi, kami ajak kepada rekan media untuk membuat informasi dengan damai. Karena keributan tidak membawa manfaat apa apa dan semua akan rugi. Ayok,kita buat Lampung lebih kondusif damal menjalankan pesta demokrasi,” katanya. (nt/*)
Presiden Jokowi meresmikan Program Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi di kawasan Kawasan Transmigrasi Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahad, 21 Januari 2018. Jokowi didampingi (dari kiri) Bupati Mesuji Hamami, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Direktur Utama BNI Achmad Baiquni.
Mesuji (SL)-Presiden Joko Widodo meresmikan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) terintegrasi yang dilaksanakan di Rice Milling Plant (RMP) Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Minggu (21/1/2018) sore.
Presiden didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menekan tombol sirine, didampigi Gubernur Lampung M Ridho Fichardo, dan disaksikan ribuan masyarakat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji. “Saya senang karena sore ini mampu menginjakkan kaki di kabupaten Mesuji, Lampung,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, sejak dulu para petani mengurus padi dengan cara menanam, melihara dengan memberi air dan pupuk, selanjutnya memanennya dan menjual dalam bentuk gabah. “Padahal keuntungan yang besar pada saat dijual dalam bentuk beras. Kalau bisa sudah dalam bentuk kemasan dan dijual dipasar,” jelas Presiden Jokowi.
Di era globalisasi, jelas Presiden, masyarakat harus mampu mengubah kebiasaan lama. “Dunia telah berubah, oleh karenanya kita harus mampu mengubah diri dengan mengikuti modernisasi pertanian yang modern, terutama pada pasca panen. Selain itu, dengan memanfaatkan generasi muda, maka pemasaran produk unggulan seperti padi mampu di pasarkan melalui internet dan media sosial. Sehingga pembelinya tidak hanya disekitar sini, tetapi seluruh indonesia, bahkan dunia mampu membelinya,” jelas Jokowi.
Presiden menjelaskan dengan adanya RMP, maka masyarakat akan mampu meningkatkan pendapatannya. “Saya mau lihat dahulu apakah kapasitas RMP di sini cukup atau tidak. Kalau bermanfaat maka akan kita tingkatkan untuk menampung produksi padi di KTM mesuji ini,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar para petani berkonsolidasi dalam kelompok besar sehingga para petani akan mampu bersaing, jangan bergerak sendiri-sendiri apalagi menjual dalam bentuk gabah. “Para petani membuat kelompok besar petani, memiliki penggilaingn modern, kemasan modern, dan nama yanv baik. Hal itu akan menjadi nilai tambah harga, sehingga mampu menjual hasil tani kita hingga ke Provinsi lain, bahkan keluar Indonesia,” katanya.
Dalam mendukung pertanian di KTM mesuji, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PUPU untuk membangun irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Selain itu, Presiden juga berpesan dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar berupa pemilihan Gubernur dan dua bupati, masyarakat harus menjaga persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. “Jangan sampai berkelahi karena adanya pilihan yang berbeda. Karena Pilkada hanya berlangsung lima tahun sekali, pilihlah yang menurut saudara yang terbaik,” pesan Presiden Jokowi.
Sementara Menteri Desa PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menjelaskan bahwa masyarakat KTM mesuji telah menunggu kehadiran Presiden Jokowi. Program transmigrasi telah dimulai sejak tahun 1950, dan daerah transmigrasi tersebut telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Sejak diluncurkannya program tersebut, kawasan transmigrasi telah berhasil menciptakan 1.184 desa, 335 ibukota kecamatan, 104 ibukota kabupaten, dan 2 ibukota Provinsi. “Dan kabupaten Mesuji berasal dari transmigrasi pada tahun 1982 yang lalu,” katanya.
Keberhasilan program ini, menurut Eko, dikarenakan memiliki bisnis model yang nyaris lengkap dan terintegrasi dari hulu ke hilir dalam suatu klaster pertanian yang direncanakan sejak awal. Di tengah meningkatnya pendapatan dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan kawasan transmigrasi yang besar dan terintegrasi secara vertikal tidak mampu dihindari lagi. “Untuk itu, Kementerian desa menggandeng kepala daerah, kemneterian dan lembaga terkait, dunia usaha dan perbankan untuk membentuk klaster ekonomi kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan di Indonesia yang dikenal Prukades,” jelasnya.
Sebagai wujud perhatian dan realisasi pengembangan Prukades, terdapat penyerahan bantuan modal masing-masing sebanyak Rp50 juta kepada 17 BUMDes oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Serta terdapat penyerahan kredit usaha rakyat (KUR) BNI senilai Rp25 juta/orang dan bantuan alat pertanian berupa 19 hand tractor oleh Menteri BUMN. (nt/*)
