Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Jabatan Samsul Hadi Berakhir Pemda Tanggamus Belum Ada Plt

    Jabatan Samsul Hadi Berakhir Pemda Tanggamus Belum Ada Plt

    Paripurna habis masa jabatan bupati Tanggamus

    Tanggamus (SL)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna pengumuman berakhirnya masa jabatan Bupati Tanggamus periode 2013-2018. Hi Samsul Hadi menjabat bupati priode tercepat, menggantikan Bambang Kurniawan yang tersandung kasus korupsi. Paripurna dilaksanakan di aula utama DPRD, Senin (15/1).

    Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, dihadiri para anggota, Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, Sekda Tanggamus Hi. Andi Wijaya, beserta kepala SKPD dan Camat.

    Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan surat Bupati Tanggamus Nomor : 151.3/229/9/2018 tanggal 10 Januari tentang mekanisme pemberhentian Bupati karena berakhirnya masa jabatannya kepada pimpinan DPRD.

    Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 79 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberhentian Bupati Tanggamus karena berakhirnya masa jabatan, diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk menetapkan pemberhentian.

    “Sebagai tindaklanjut dari surat ini, maka rapat pimpinan DPRD Tanggamus menetapkan, hari ini dilaksanakannya rapat paripurna untuk mengumumkan pemberhentian masa jabatan Bupati Tanggamus periode 2013-2018,” kata Ketua DPRD Tanggamus.

    Selain itu, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18-37 tahun 2013 dan Nomor 132.18-38 tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus masa jabatan 2013-2018 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18-8700 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Tanggamus Provinsi Lampung sisa masa jabatan 2013-2018, “Maka berakhirnya periode jabatan Bupati Tanggamus pada tanggal 15 Februari 2018,” katanya. (lp1/nt/*)

     

  • ASN Harus Laksanakan Tugas Pemerintahan Dengan Baik Dan Akuntabel

    ASN Harus Laksanakan Tugas Pemerintahan Dengan Baik Dan Akuntabel

    Walikota Metro, A. Pairin Pimpin Upacara Bulanan, Bulan Januari Tahun 2018, Yang Berlangsung di Lapangan Samber Kota Metro, (17/01/18) (Foto/Dok/Holik)

    Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro menggelar upacara bulanan, Bulan Januari Tahun 2018, yang berlangsung di Lapangan Samber Kota Metro, (17/01/18). Turut hadir Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Sekda Kota Metro, Para Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekda Kota Metro, Kepala Dinas/Badan/Satker di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, Camat dan Lurah se-Kota Metro, serta seluruh ASN dan peserta upacara.

    Walikota Metro Achmad Pairin pada sambutannya menyampaikan bahwa seluruh ASN Kota Metro didalam kegiatan kedinasan dituntut harus memiliki rasa tanggung jawab, semangat yang tinggi, serta keikhlasan dalam pelaksanaan tugas.

    “Selaku abdi negara dan abdi masyarakat, kita semua dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik dan akuntabel, serta dapat memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan transparan kepada warga dan segenap masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

    Lanjut Achmad Pairin, dirinya mengingatkan kembali kepada seluruh jajarannya agar dapat meningkatkan semangat disiplin kerja. “Saya mengingatkan kembali dan mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan disiplin kerja, dimulai dari disiplin kelengkapan atribut, disiplin masuk jam kerja, melaksanakan apel pagi, yang kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan berbagai tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing”, kata Parin.

    “Sekali lagi saya minta kepada seluruh ASN agar senantiasa menjaga kekompakkan dan komunikasi diantara kita semua. Mari kita bekerja keras, bekerja dengan cerdas dan bekerja dengan ikhlas.” Tutup Pairin.(Holik)

  • BPBD dan BMKG Lampung Beri Status Siaga

    BPBD dan BMKG Lampung Beri Status Siaga

    Ilustrasi cuaca ekstrim

    Bandarlampung (SL)-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung, pasang status siaga pada bulan Januari-hingga Februari 2018. BPBD menghimbau warga, untuk berperan aktif menanggulangi bencana seperti banjir pada musim penghujan saat ini.

    “Kami telah mempersiapkan akan datangnya musim hujan dengan curah yang tinggi, hal tersebut saya katakan karena kami telah melakukan upaya untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana alam,” ujar Kabid Kesiap Siagaan, BPBD Kota Bandarlampung, Kamis (11/1).

    Da menjelaskan bahwa daerah-daerah rawan yang ada di Kota Tapis Berseri, dan jua meminta warga untuk tidak membuang sampah di bantaran kali ataupun seloka, karena dapat menimbulkan banjir. “Pada bulan Januari hingga Februari, kami pasang status siaga. Dan kami siap selama 24 jam. Tempat rawan banjir masih seperti ditahun sebelumnya, seperti Kecamatan, Telukbetung Barat, Telukbetungtimur, Bumiwaras, Panjang, serta tempat-tempat yang dekat dengan sungai dan laut,” kata dia.

    Dari hal tersebut, lanjut dia, BPBD meminta warga untuk turut berpartisipasi dalam menangani bencana di musim penghujan. “Jangan buang sampah sembarangan, nanti yang rugi kan kita bersama,” ucapnya.

    Kalaupun nantinya saat curah hujan tinggi hingga menyebabkan bencana alam, M Rizki meminta sesegera untuk dapat melaporkan hal tersebut ke BPBD Bandarlampung, dengan menghubungi nomor telepon 0721252741.

    Terpisah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung, memprediksi 5 hingga 7 hari kedepan, wilayah Kota Bandarlampung akan diguyur hujan dengan curah sedang hingga tinggi.

    Kepala Seksi Data BMKG Lampung Herianto.  “Iya lima sampai tujuh hari kedepan,  wilayah Kota Bandarlampung akan diguyur hujan dengan curah sedang yang cukup tinggi,” kata dia.

    Bahkan, BMKG pun memprediksi curah hujan yang ditinggi di wilayah Kota Bandarlampung berpotensi menjadi bencana alam seperti banjir dan tanah langsor. “Iya mas,  kami memprediksi dengan adanya hal tersebut berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,” katanya. (nt/*)

  • Sepekan Sembilan Wartawan Ditangkap Kasus Pemerasan

    Sepekan Sembilan Wartawan Ditangkap Kasus Pemerasan

    Barang bukti di Polres Majalengka

    Bandarlampung (SL)-Sepekan tercatat sembilan oknum wartawan dan dua oknum LSM, di Jawa Barat, harus berurusan dengan Polisi karena terlibat kasus pemerasan, kepala desa. Diantaranya di Polres Garut, Majalengka, dan Polres Serang Banten. Januari 2018.

    Polres Majalengka menangkap tiga oknum wartawan yang melakukan tindak pidana dengan pemerasan dan ancaman terhadap Kepala Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

    Kapolres Majalengka didampingi Kasat Reskrim ekspose oknum wartawan.

    Tiga oknum wartawan tersebut berinisial AR (40),  berdomisili Bandung, SF (41) berdomisili Kadipaten dan YT (40) berdomisili Desa Jatipamor Panyingkiran. Ketiganya tertangkap saat melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korban yaitu Kepala Desa Indrakila Usup Supriatna di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka pada pkl. 15.20 Wib. Kamis (4/1/2018)

    Kapolres Majalengka, AKBP Noviana Tursanurohmad, didampingi Kasat Reskrim, AKP Rina Perwitasari, mengatakan, awalnya tersangka SF memberitahukan kepada Usup bahwa akan menerbitkan berita di koran, tentang data yang dimiliki oleh tersangka AR yang diketahuinya tentang Proyek dan dugaan adanya Penyalahgunaan dana didesa, hingga korbanpun merasa takut akan ancaman tersebut.

    “Tersangka SF meminta sejumlah uang dengan jumlah Rp. 10 juta kepada korban agar tidak jadi diberitakan di media koran, namun korban tidak sanggup memberikan dengan jumlah uang Rp10 juta sehingga terjadilah tawar menawar antara tersangka dengan korban yang disaksikan oleh tersangka YT dan akhirnya korban sanggup memberikan uang sebesar Rp7 juta kepada korban,” kata AKBP Noviana.

    Barang bukti Di Polres Garut

    Selanjutnya Kepala Desa Indrakila Usup Supriatna beserta Sdr Dedi menyerahkan uang tersebut yang jumlahnya Rp. 7 juta kepada tersangka AF dengan secara terpaksa karena takut. Lalu mereka ditangkap petugas.

    Petugas mengamankan Barang bukti dari tangan tersangka, Uang Tunai Sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) buah Amplop Warna Putih, 2 (dua) Exlamper Koran, 3 (tiga) Buah KTA Pers, 5 (Lima) Lembar Surat Tugas Pers, 1 (satu) Bendel data yang diduga penyalahgunaan.

    “Ketiga tersangka AR,  SF dan YT dijerat dengan pasal 368 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman selama selamanya 9 tahun penjara,” kata Noviana.

    Sementara dua oknum wartawan gadungan dan dua orang yang mengaku sebagai anggota LSM diamuk massa, karena berusaha memalak di Serang, Banten. Mereka sempat diamuk massa di Kampung Sindang Kasih, Rt.05/01 Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu, 13 Januari 2018, sekitar pukul 16.30 WIB.

    Dua oknum yang mengaku wartawan itu bernama Alfian S. Rukmana dari media Target Buser, Supriadi dari Detektif Banten, serta dua orang mengaku anggota LSM bernama Yoko Neka Putra dari LSM Geram Banten dan Samsul Arif Hadi dari LSM Gema Banten.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempatnya mendatangi rumah korban untuk menanyakan tentang penjualan Gas LPG 3 Kg kepada korban, namun gerak-gerik keempat pemuda dinilai tidak wajar. Korban langsung menghubungi warga untuk minta tolong, tanpa bertanya lagi, warga langsung menghakimi keempat pemuda tersebut hingga babak belur.

    Sebelum ke kampung Sindang Kasih, keempat pemuda sempat lebih dulu datang ke agen LPG lainnya yang berlokasi di lingkungan Karangtengah Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. “Sebelum babak belur, keempat pelaku sebelumnya sudah menerima uang dari tempat pertama di daerah Cibeber senilai Rp300 ribu,” ujarnya.

    Kini, empat pelaku itu meringkuk di Polsek Kramatwatu, Kabupaten Serang, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Untuk tindak lanjut kita tunggu pelapor kalo, pelapor mau di lanjut ke tindak pidana kita lanjutkan, kalau tidak ada kita siapkan untuk pernyataan tertulis tidak mengulangi kembali hal tersebut,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi di Kabupaten Garut, tiga oknun wartawan Jakarta, ditangkap Polres Garut, karena telibat pemerasan kepala desa. (Juniardi/*)

  • Desa Gunung Gijul Prioritaskan Kearifan Cagar Alam untuk Kesejahteraan Warga

    Desa Gunung Gijul Prioritaskan Kearifan Cagar Alam untuk Kesejahteraan Warga

    Insfrastruktur dengan dana desa

    Lampung Utara (SL)-Kearifan menjaga kelestarian alam berikut budaya lokal yang terkandung dalam suatu wilayah/desa akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan warganya.

    Desa Gunung Gijul yang berada dalam wilayah Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara memiliki beragam potensi dan kekayaan alam yang melimpah. Hal ini didukung pula dengan kondisi geografis desa yang berdampingan dengan hutan kawasan di wilayah bukit barisan sehingga menambah keberagaman serta keelokan ekosistem cagar alamnya.

    Dengan beragam inovasi dan tatakelola wilayah yang baik dapat dipastikan potensi Desa Gunung Gijul akan mampu mendongkrak pendapatan asli desa (PADesa) pada masa-masa mendatang.

    “Saat ini kami sedang melakukan beragam kajian sebagai upaya memberdayakan potensi yang ada di desa ini. Tentunya dengan prinsip pemanfaatan teknologi inovasi desa yang ramah lingkungan,” ungkap Kepala Desa Gunung Gijul, Feri Ferdiansyah, saat menerima kunjungan sinarlampung.com ke desa tersebut, Senin, (15/01/2018).

    Beragam upaya dan gagasan pamong desa yang didukung masyarakat setempat dalam hal melestarikan kearifan budaya lokal dan pelestarian beragam
    ekosistem yang menjadi khasanah kekayaan cagar alam membuahkan prestasi gemilang Penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu, bersama Kotamadya Metro.

    “Pada tahun 2018 ini, Desa Gunung Gijul akan diikutsertakan untuk meraih penghargaan serupa di tingkat Nasional,” ujar Feri Ferdiansyah.

    Dijelaskan lebih lanjut, guna mendukung berbagai upaya pelestarian cagar alam sebagai khasanah eksotika budaya lokal yang juga selaras dengan meningkatnya perekonomian warga, Desa Gunung Gijul telah menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur desa.

    “Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan bersumber dari
    DD/ADD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.265.484.800,” jelas Feri.

    Dikatakannya, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran DD tahun 2017 lalu berupa siring pasang sepanjang 1000 m dengan nilai Rp.365.984.500,- terletak di Dusun II. Pekerjaan ounderlagh/pengerasan jalan sepanjang 750 m dengan lebar 2,5 m yang terletak di Dusun I dengan nilai Rp.159.083.000,-. Pembangunan gorong-gorong sebanyak 9 (sembilan) titik yang terletak di Dusun I dan II dengan nilai Rp.34.779.200,-. Pembangunan TPT/bronjong sebanyak 2 (dua) titik di Dusun III dengan nilai Rp.62.520.400,-

    “Saat ini warga Desa Gunung Gijul sedang melakukan finishing pembangunan Ridgit beton sepanjang 275 m dengan lebar 2 m yang terletak di Dusun I dengan nilai Rp.184.157.700,- diperkirakan akan selesai dalam waktu 3-4 hari ke depan,” paparnya.

    Ditambahkan Kades Gunung Gijul, pamong desa bersama warga sedang berupaya melakukan budidaya lebah madu serta pembenihan ikan Baung.

    “Untuk ikan Baung akan kami tebar di sungai-sungai kecil yang ada di wilayah Desa Gunung Gijul,” pungkasnya. (ardi)

  • IWO Lampura Nilai Panwaslu Mendeskreditkan Media Online

    IWO Lampura Nilai Panwaslu Mendeskreditkan Media Online

    Siap melaksakan Pilkada. Kapolres Lampura, AKBP Eka Mulyana, Anggota Panwaslu  Kab. Lampura, Agus Ramdani dan Ketua Panwaslu Zainal Bahtiar, Ketua DPRD Lampura, Rahmat Hartono, dan Dandim 0412/LU, Letkol. Inf. R. D. Bahtiar Kurniawan, foto bersama usai rapat persiapan Pilkada Lampung Utara. (foto/dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang, seyogianya harus berjalan secara profesional, akuntabel, dan transparan. Mengingat begitu pentingnya hajat demokrasi lima tahunan tersebut, keterlibatan pihak media sebagai penyampai informasi bagi masyarakat, selayaknya mendapatkan porsi yang sama dalam hal publikasi kegiatan penyelenggara pemilu maupun sosialiasasi lainnya.

    Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Utara, Khoiril Syarif, melalui pers releasenya, Minggu, (15/01/2018).

    “Peran media sebagai penyampai informasi sangat erat kaitannya dengan beragam konsep kegiatan, sosialisasi program, sampai dengan transparansi penggunaan anggaran guna mengedepankan asas clean and good government,” jelas Khoiril Syarif.

    Diuraikannya lebih lanjut, seluruh stakeholders sepatutnya mengatur sistem dan manajemen dengan pola kemitraan yang berimbang dengan berbagai pihak media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media digital (siber/online).

    Pernyataan Ketua IWO Kab. Lampura ini mencuat setelah mengetahui adanya hasil konfirmasi beberapa awak media, beberapa waktu lalu, dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Lampura, Indra Darmawan, yang menyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung hanya melakukan kerja sama kepada media cetak untuk melakukan sosialisasi dan iklan Pemilu, khususnya himbauan pencegahan agar pelanggaran pemilu dapat diminimalisir.

    Dikatakan, Kepala Sekretariat (Kasek) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Utara, Indra Darmawan, perihal kerja sama dengan pihak media massa merupakan wewenang Bawaslu Provinsi Lampung.

    “Itu telah ditetapkan oleh Bawaslu Lampung. Adapun kami hanya bekerja sama dengan media cetak saja untuk sosialisasi dan iklan,” terang Indra beberapa waktu yang lalu di Hotel Cahaya Kotabumi.

    Saat ditanya tentang kerja sama dengan media online (siber). Indra menegaskan, bahwa pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan beberapa media cetak ternama di Prov. Lampung.

    “Cetak saja tidak semua apa lagi media online,” tukas Indra.

    Statement Kasek Panwaslu Kab. Lampura tersebut sangat disesalkan oleh Ketua IWO kabupaten setempat, Khoiril Syarif, dan dinilai mendeskreditkan posisi jurnalis yang bekerja dalam wadah media online.

    “Saya sangat menyesalkan dengan apa yang menjadi pernyataan Kasek Panwaslu Kab. Lampura. Meski demikian, kita akan carikan solusi terbaik untuk semuanya,” papar Khoiril Syarif. (ardi)

  • Kejari Bandar Lampung “Kewalahan” Eksekusi Buron Koruptor

    Kejari Bandar Lampung “Kewalahan” Eksekusi Buron Koruptor

    Kejari Bandarlampung ekspose buron

    Bandarlampung (SL)-Lima terpidana koruptor yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung, terkait kasus korupsi belum dapat dieksekusi. Bahkan ada yang sudah hampir lima tahun.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung, Hentoro mengatakan, lima terpidana DPO tersebut yakni, Satono, Sugiarto Wiharjo alias Alay, Hazairin, Ahmad Marzuki dan yang terakhir Liones Wangsa.

    “Sudah kita lakukan upaya maksimal termasuk kita sudah kerja sama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Polda. Bahkan kita sudah menghubungi Adiyaksa monitoring center untuk meminta bantuan,” jelas Kajari, Senin (15/1/2018).

    Menurut Hentoro, para terpidana sulit ditangkap lantaran mereka sangat licin. Namun, pihaknya tidak pernah putus asa untuk mencari DPO dengan terus berkoordinasi dengan masyarakat, kepolisian dan KPK.

    “Semua DPO sudah kita lakukan gelar perkara, dan mereka tidak bisa kemana-mana karena sudah kita cekal. Bahkan kita sudah mendatangi kampung halamannya dan menemui RT nya,” terangnya.

    Hentoro menyakinkan, lima terpidana DPO tersebut masih berada di Indonesia. Sebab pihaknya telah mencekal perjalanan untuk melarikan diri.

    “Saya yakin mereka masih di Indonesia, karena kita sudah mencekalnya dan mereka tidak bisa kemna-mana karena cepat atau lambat pasti akan tertangkap. Saya menghimbau kelada DPO untuk segera menyerahkan diri dan hadapi masa hukuman,” tegasnya. (nt/*)

  • Kenang Kejayaan Musik Rock Musisi Hari Kohar Konser Mini

    Kenang Kejayaan Musik Rock Musisi Hari Kohar Konser Mini

    Bandarlampung (SL) -Konser mini reuni para penyanyi dan band rock asal Provinsi Lampung akan digelar gratis di beranda belakang Hotel Sahid, Jalan Yos Sudarso, Kota Bandarlampung, Senin (15/1/2018), pukul 20.00 WIB.

    Konser untuk mengenang kembali masa kejayaan para musisi dan band musik rock di Lampung era tahun ’80-an. memakai sound system dan tata lampu Mika Band,  yang bakal ditata apik.

    Hary Kohar, sang penggagas even ini, menyatakan musisi dan band rock daerah ini dapat bernostalgia sekaligus memberikan inspirasi bagi para anak muda terhadap aliran musik rock. “Konser ini merupakan bentuk dedikasi kami terhadap musik rock ,” ujarnya.

    Para musisi dan band rock yang mencapai era keemasannya pada tahun ’70-80-an menyambut antusias gagasan Hary Kohar menggelar konser ini. “Ini konser langka, Kami jadi merasa hidup kembali,” ujar Wanda (64), musisi Band Venus.

    Selain Wanda, pemain musik yang tenar pada tahun “70-80-an di Lampung, ada Sam (basisnya Kemala Band), Joni (keyboard Band Disbun), Dedi (dramer Band Starela dan Band Polwil), serta Khairul (gitaris, orangtuanya pemain gitar Hijau Daun).

    Selain itu, konser ini juga akan dihadiri bintang band rock yang terkenal dikalangan pecinta musik cadas ini hingga Asia, yakni Laskar Band Jakarta dengan “Dewa Gitar Indonesia” Utok Londalo. Laskar Band merupakan grup musik langganan pengiring Ahmad Albar.

    Salah satu aksi rockers Hari Kohar.

    Soal skill dan konsistensi, Laskar Band sudah teruji belasan tahun memulai debutnya dari panggung ke panggung festival musik rock sejak tahun 2000. Grup yang terus konsisten dijalur rock ini berhasil mengoleksi ratusan tropi dari festival musik rock.

    Laskar Band kini terdiri dari Utok Londalo pada guitar, Eghay pada keyboard, Samboza pada drum, Aris pada bass, Adhi Jet Liar sebagai vokalis. Utok Londalo juga sering sepanggung dengan gitaris terkenal Ian Antono.

    Mika Band ikut mengiringi konser. Lagu-lagu rock yang melegenda akan ditampilkan dikonser mini itu,  seperti lagu-lagu The Purple, Gran Punk, Uriah Heep, God Blues, AKA Band, dan lainnya. “Jangan lupa, lingkari tanggal tersebut, kami tunggu apresiasinya konser yang menampilkan musisi legend Lampung dan Laskar Band,” ujar pengusaha pupuk dan properti tersebut. [rls/*]

  • Anggota DPD RI Minta Kapolda Serius Soal Money Politik, Kasus Lahan, Dan Rawan Begal

    Anggota DPD RI Minta Kapolda Serius Soal Money Politik, Kasus Lahan, Dan Rawan Begal

    Andi Surya

    Bandarlampung (SL)-Kehadiran Kapolda baru di Lampung diharapkan membawa angin lebih segar dalam hal keamanan dan kenyamanan di tengah kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung yang menjadi pintu gerbang Sumatera.

    Anggota DPD RI Dapil Lampung Andi Surya mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Irjen Pol, Suntana yang telah resmi dilantik sebagai Kapolda Lampung.  “Saya mengucapkan selamat atas pelantikan Kapolda baru, Irjend Pol Suntana. Diharapkan Kapolda yang baru dapat lebih mengenal Lampung dan fokus dengan pendekatan keamanan di provinsi multi etnis ini,” Kata Andi Surya, Jumat (12/01/2018).

    Menurutnya, ada 3 hal pokok yang menjadi prioritas Kapolda Lampung ditengah situasi saat ini. Pertama, mendekati Pilkada, maraknya politik transaksional ‘money politik’ yang menjadi hantu demokrasi yang dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas.

    “Oleh karenanya diharapkan Satgas anti money politik dapat dibentuk dan bekerjasama dgn Bawaslu untuk mengawasi setiap sudut bumi Lampung dari upaya politik transaksional, termasuk juga menekan terjadinya kampanye hitam antar sesama Cagub/Cawagub,” katanya.

    Prioritas Kedua, maraknya persoalan sengketa pertanahan di Lampung yang menyebabkan terjadinya ketidak-adilan di tengah masyatakat. Kasus-kasus Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan lahan GroonKaart Belanda, yang dimiliki dan diakui perusahaan multi nasional serta BUMN memarjinalkan hak ulayat dan hak warga atas lahan yang diwariskan nenek moyangnya.  “Kami harapkan, Kapolda yg baru dapat mempelajari persoalan pertanahan ini dengan pendekatan perundangan seperti UU Pokok Agraria no 5/1960, UU Perseroan Terbatas no 40/2007,” katanya.

    Khusus untuk lahan GroonKaart terkait konflik rakyat dengan PT. KAI dapat menggunakan UU Perkeretaapian no. 23/2007, dalam hal mana ditegaskan bahwa sisi kiri dan kanan rek KA hanya berjarak 6 (enam) meter adalah wilayah operasional PT. KAI.

    Pemilik kampus Unitra ini juga berharap, tidak ada penggusuran ataupun pengosongan rumah-rumah warga di sepanjang rel KA maupun kompleks PJKA yang dikawal oleh aparat kepolisian, karena seharusnya masalah ini masih berada dalam advokasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.

    Sedangkan persoalan ketiga adalah begal, kiranya dapat dilakukan langkah pencegahan dengan memberdayakan sdm polri yang ada dilampung. “Diperlukan adanya patroli yanf masif bagi masing-masing polsek Se-Lampung hingga mencapai di sudut2 kampung sehingga para begal tidak mendapat ruang untuk aksi pembegalan,” ujarnya. (nt/rls)

  • Pasca Budianto Tersandung Kasus “Adik Ipar” PAN Tulangbawang Barat Vakum

    Pasca Budianto Tersandung Kasus “Adik Ipar” PAN Tulangbawang Barat Vakum

     

    Konsolidasi kader PAN Tulangbawang Barat

    Tulangbawang Barat (SL)-DPD PAN Tulangbawang Barat tak punya SK pengesahan pengurusan sejak di Pimpin Budianto, yang kini di jabat Plt, pasca Ketua PAN Tulangbawang Barat, pasca Budianto, yang dicopot dari ketua PAN, karena tersandung kasus “adik ipar”, dan sempat di Proses di Polresta Bandarlampung.

    Meski belum ada SK Resmi soal pergantian Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Tulang Bawang Barat, Budiyanto, DPD PAN Tubabar melakukan konsolidasi partai guna menyambut pemilihan Gubernur Lampung.

    Konsolidasi untuk melakukan penjaringan, pendaftaran, dan perekrutan calon legislatif dari partai berlambang matahari ini akan segera dibuka. Rapat digelar di Taman Umbul Kapok Daya Murni, Sabtu (13/1).

    Dalam rapat, Plt Ketua DPD PAN Tulangbawang Barat Abdulah Sura Jaya yang menggantikan Budianto, juga sempat mepertanyakan SK DPD dan DPC PAN Tuba Barat.

    “Sejak kepemimpinan Budianto, belum juga keluar, sampai ketua lama Budianto dicopot sebagai Ketua DPD PAN Tubaba dan diangkat Plt,” kata Abdullah Sura Jays.

    Rapat akhirnya juga mengusulkan untuk di buat SK baru dan KTA. Pengurus PAN, Sodri Helmi mengusulkan untuk dikaji ulang terkait SK PAN Tuba Barat. “Harus dikaji ulang, kenapa belum keluarnya SK DPD PAN Tuba Barat, dan agar dapat di proses sebagai dasar untuk melskukan kerja kerja orgsnisasi, ” kata Helmi.

    Rapat juga kemudian meresafel pengurus DPD resafel PAN Tulangbawang Barat, dengan komposisi, Plt Ketua PAN Abdullah Sura Jaya, Sekretaris lama Rusli digantikan Sulis, Bendahara lama Dariyah digantikan Hj. Fatimah.

    Kader PAN Tubabar berharap, kabinet baru itu, diharap dapat kembali memperbaiki citra partai PAN yang sebelumnya tercoreng dengan ulah Ketua lama Budianto, selaku anggota DPRD dan Ketua Fraksi PAN di TulangBawang Barat. (nt/*)