Penulis: Juniardi

Bandarlampung (SL)-Berkecimpung di dunia hukum pasti tak asing lagi dengan sosok seorang Wahrul Fauzi Silalahi yang pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Saat ini, dirinya menjabat sebagai Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Lampung. KAD adalah suatu wadah kerja sama yang keluar dari rahim Kadin Lampung dan lembaga anti rasuah yaitu KPK.

Wahrul sapaan akrabnya, menjadi Ketua KAD Lampung karena ingin menjadikan Lampung bersih dari tindak pidana korupsi. Langkah awalnya yakni menggelar deklarasi anti korupsi antara KAD dan Kamar Dagang dan Insdustri Indonesia (Kadin) Lampung.

Menurut Wahrul, Lampung wajib bangga, KPK melihat dan mempercayai Kadin Lampung sebagai contoh setelah melihat Deklarasi Komite Advokasi Daerah Lampung kemarin, dan ini kontribusi Kadin Lampung untuk Indonesia. “Lampung juga dipercaya oleh KPK sabagai pembicara tingkat internasional tentang anti korupsi di Jakarta,” kata dia, Kamis (14/12/2017).

Ayah dua orang anak ini menambahkan dalam kasus korupsi ada dua sisi yang harus dilakukan yakni pencegahan dan proses penegakan hukum. “Di Lampung sendiri ada dua isu, yang pertama masalah perizinan banyak yang tumpang tindih dan ketidaktahuan pengusaha tentang syarat-syaratnya. Kedua, pelanggaran tentang pengadaan. Dua konteks ini yang rawan, banyak pelaku usaha yang antara lain, soal pelelangan atau tender, dan izin usahanya,” ungkap dia.

Dengan adanya KAD ini mudah-mudahan pelaku dan regulator dapat berkonsolidasi dengan baik. “Pelaku usaha punya niat lurus, pemerintahan juga punya aturan yang lurus dan tidak mempersulit pengusaha,” ujarnya.

Memberantas korupsi merupakan sebagian dari komitmen dirinya sendiri sejak bergabung sebagai advokat. “Secara pribadi saya belum pernah menangani kasus korupsi, meskipun sudah ada yang datang minta bantuan, namun saya menolak secara halus. Karena kalau kita membantu koruptor sama saja mencederai diri sendiri,” imbuhnya.

Pria yang juga salah satu kader partai politik tersebut berharap pertumbuhan ekonomi di Lampung cepat dan sehat. “Para pelaku usaha juga aman kondusif, maka upaya kita ke depan melakukan verifikasi terkait dengan sertifikasi usaha dan internalisasi usaha. Kita cek izinnya dan dokumen lainnya, harus ada indikator, secara dokumen lengkap, mempunya lisensi kemudian laporan keuangan terbuka dan transparan,” ujarnya.

Selain dari sisi pengusaha, para regulator seperti Bappeda dan BPMP harus bersih. “Regulator  harus clear  misalkan izin harus menurut undangan-undang dan terbuka. Penyelesaian di bawah meja harus di hilangkan,” harapnya.

Banyak pelaku usaha terjebak, di satu sisi, kalau tidak mengikuti regulator yang nakal maka izin tidak keluar dan produksi tidak lancar. “Makanya keduanya harus dibersihkan. Nah, KAD sebagai wadah solusi konsolidasi antara kedua belah pihak ini,”katanya. (red)

Bandarlampung (SL)- Disabilitas di Lampung belum ditempatkan pada perlakuan khusus. Sementara UU 45 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, termasuk penderita disabilitas.

Dalam Workshop Disabilitas yang diselenggarakan KPU Provinsi Lampung, Kamis (14/12) Hotel Sherathon, Bandarlampung, terungkap bahwa Provinsi Lampung telah memiliki Perda tentang disabilitas, bahkan sebelum UU tentang disabilitas ada. “Tapi isinya tidak menyentuh subatansi dan kebutuhan disabikitas, perda hanya formalitas, mungkin isinya hanya copy paste UU,” kata Sukron, ketua persatuan disabilitas Lampung.

Untuk itu, Syukron, mengajak semua pihak untuk mendorong dilakukan revisi Perda, dan merumuskan dengan melibatkan disabilitas. “Yang berkepentingan dan yang ada disini bisa mendorong DPRD dan Pemprov melakukan revisi, sesuai dengan kondisi disabilitas, ” kata Syukron, tunetra yang sarjana disabilitas ini, saat materi hak suara pemilih penyandang disabikitas dan pilkada aksesibel, oleh Heppy Sebayang SH.

Hal senada dikatakan Ketua Persatuan Tuna Netro (Pertune), Selamet. Yang menyatakan bahwa disabilitas di Lampung selama ini hanya jadi objek, kepentingan proyek sesaat. “Kami kadanag kadang tiba tiba diminta berkumpul, lalu acara acara, tapi setelah itu ya sudah, hilang dan dilupkan,” kata Selamet.

Jadi jika dibandingkan dengan daerah lain, Lampung dengan daeraj lain itu seperti surga dan neraka. “Apalagi partai polutik di Lampung sangat belum aspiratif terhadap disabilitas. Kami pernah menguji ikut daftar pencalekan, pilkada, di Partai Politik, baru ambil berkas bayar Rp2,5 juta. Termasuk Pemprov Lampung, dibuktikan dengan perhatian dan kepedulian. Jika kami ada acara keluar, minta bantu 10 juta ke pemda, dikasinya cuma Rp1 juta, sementara kami mau jalan 10 orang, cukup apa satu juta. kalo dibandingkan dengan daerah daerah lain yang bisa cater bus, ” katanya.

Wakil Ketua Lembaga Advokasi dan Pendampingan Penyandang Cacat Indonesia (LAPPCI) Heppy Sebayang SH menyatakan agar para disabilitas di Lampung tidak berkecil hati, dan mendorong para disabilitas untuk terus berbuat dengan menunjukkan disabilitas yang betkualitas.

“Temen temen disabilitas harus gandeng media, seperti dipusat. Jangan patah semangat, dan tetus berbuat untuk tunjukan bahwa disabilitas berkualitas,” kata Heppy, dipandu moderator Komisioner KPU Lampung, Handy Mulyaningsih. (nt/jun)