Ketua SMSI Pusat, Teguh, betdam tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri ketika menerima peserta Konferensi Internasional Membela Hak-hak Rakyat Palestina di kediaman di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta, Selasa petang (12/12).
JAKARTA (SL)-Solidaritas internasional untuk membela kemerdekaan bangsa Palestina dan penjajahan dan penindasan negara boneka nekolim Israel harus diletakkan di atas pondasi kemanusiaan yang universal serta melintasi sekat batas agama dan bangsa.
Karena itu, solidaritas internasional untuk melawan kekuatan kelompok nekolim yang ingin mempertahankan tata dunia yang timpang juga harus melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat di dunia.
“Musuh kita yang sebenarnya adalah kaum nekolim yang menggunakan berbagai instrumen untuk mempertahankan dominasi dan penjajahan mereka, termasuk dengan memecah belah kita dalam proxy war yang sedang berlangung,” ujar tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri ketika menerima peserta Konferensi Internasional Membela Hak-hak Rakyat Palestina di kediaman di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta, Selasa petang (12/12).
Konferensi yang dihadiri ratusan peserta dari sejumlah negara dan dibuka oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu diselenggarakan hari Kamis dan Jumat pekan lalu (7-8/12) di Gedung Nusantara V DPR RI dan Hotel Sultan, Jakarta. Rachmawati sedianya menjadi salah seorang pembicara dalam Konferensi, namun berhalangan hadir.
“Solidaritas ini harus melintasi sekat batas bangsa dan agama. Terlebih karena penjajahan atas bangsa Palestina bukan hanya nestapa bagi umat Muslim atau bangsa Arab, melainkan tragedi bagi seluruh umat manusia pembela kemanusiaan,” sambung Rachma.
Delegasi yang menemui Rachma dipimpin oleh pendiri Voice of Palestine (VoP) Mujtahid Hashem, didampingi Koordinator Umum Kampanye Global untuk Palestina Kembali (Return) Yousef Abbas, dari Suriah, dan Kordinator Return di Amerika Latin Suhail Assaid dari Argentina. Pertemuan juga dihadiri aktivis Silaturahmi Anak Bangsa (Silabna) Alireza Alatas dan Uwais Alatas.
Dalam penjelasannya di hadapan Rachma, Mujtahid mengatakan, Konferensi Konferensi Internasional Membela Hak-hak Rakyat Palestina telah melahirkan Deklarasi Jakarta sebagai perlawanan terhadap Deklarasi Balfour yang diterbitkan pemerintahan Inggris tahun 1917 silam.
Deklarasi Balfour yang berisi dukungan Inggris terhadap komunitas Yahudi untuk memiliki negeri di Palestina adalah awal dari penjajahan yang dialami bangsa Palestina.
“Kita memperjuangan hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah mereka yang diambil paksa oleh Israel. Juga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, serta hak mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang mereka hadapi,” kata Mujtahid.
Dia juga mengatakan peserta Konferensi sepakat untuk menggelar dua kegiatan penting yakni Intifada ke-3 dan Global March ke-2 tahun depan.
“Kami berharap Ibu Rachma turut meng-endorse dan memperluas gerakan ini. Kami yakin ini bagian dari perjuangan Bung Karno,” katanya lagi.
Adapun Kordinator Umum Return Yousef Abbas dari Suriah mengundang Rachma untuk menghadiri konferensi internasional berikutnya di Beirut, Lebanon, bulan Maret tahun depan.
“Pikiran-pikiran Ibu penting untuk didengarkan pejuang kemerdekaan Palestina dan pembela kemanusiaan,” katanya.
Sementara Suhail Assad dari Argentina mengatakan bahwa masyarakat Amerika Latin memiliki pengalaman yang sama dengan masyarakat di Afrika dan Asia, yakni sama-sama mengalami penjajahan oleh kaum nekolim.
“Sehingga ketika kita kenalkan kepada mereka apa yang terjadi di Palestina, mereka bisa dengan mudah menerima, karena mereka juga mengetahui perasaan hidup dalam penjajahan (nekolim),” ujarnya.
Di akhir pertemuan Mujtahid Hashem, Suhail Assad dan Yousef Abbas memasangkan syal perlawanan terhadap penjajahan Israel kepada Rachmawati. (rls/nt)
Tanggamus (SL)– Tim Saber Pungli Polres Tanggamus mengamankan empat orang oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM), asal wilayah Tanggamus, karena memeras kepala Pekon (Desa), Banjarsari Kecamatan Talang Padang, Selasa, 12 Desember 2017.
Mereka yang diamankan adalah NE (28), warga Desa Sukajaya Kecamatan. Kedondong Kabupaten. Pesawaran, PA (22) warga Desa Tanjung Kerta Kecamatan Kedondong Pesawaran, NA (50) dan DA (31) warga Pekon Banjarsari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, keempatnya terduga pelaku pungutan liar (Pungli) atau pemerasan terhadap korban Tubagus M. Yani.
Wakapolres Tanggamus Kompol M. Budhi Setyadi, yang juga ketua Tim Saber Pungli Polres Tanggamus mengatakan, keempat orang itu diamankan sekitar pukul 12.00 Wib, setelah petugas menerima informasinya adanya tindak pidana pemerasan terhadap kepala pekon Banjarsari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
“Ya kami amankan empat orang, dan masalah ini dalam proses penyelidikan,” kata Kompol M. Budhi Setyadi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili.
Budhi Setyadi menjelaskan, semula polisi mendapatkan informasi akan ada tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Pekon. Lalu tim menidaklanjutu dengan menuju lokasi, dan dijumpai tindakan tersebut. “Benar terjadi pemerasan, lalu kami amankan mereka. Saat itu uang sudah berpindah tangan dari Kakon kepada keempat orang itu,” jelasnya.
Menurut Budhi Setyadi, uang itu baru saja diambil dari Kakon Banjar Sari Tubagus Yani, lantas dibawa di rumah DA. Uang dibungkus dengan kertas koran, diduga uang tersebut akan dibagi ke NE, PA, dan NA. Saat itulah polisi datang, dan mengamankan keempatnya.
“Selain barang bukti uang, turut diamankan 3 sepeda motor, 1 examplar surat somasi LSM yang ditujukan kepada kepala pekon banjarsari, 4 HP, tas berisikan surat milik pelaku, senjata sajam milik pelaku NA, photo digital, kamera yashica,” jelad Budhi Setyadi.
Kabag Operasi Polres Tanggamus Kompol Aditya Kurniawan, menambahkan uang tersebut sejenis uang damai. Sebab keempatnya mengancam akan melaporkan masalah yang diduga mereka bermasalah ke aparat hukum. “Kegiatan yang dipermasalahkan adalah pelaksanaan PNPM 2015 yang menurut mereka bermasalah,” ujarnya.
Agar masalah ini tidak dilaporkan mereka minta uang Rp50 juta, namun Kakon Banjar Sari hanya memiliki Rp 20 juta yang lantas diberikan mereka. “Masalah ini masih dikembangkan, bagaimana modusnya, siapa saja orang yang terlibat, dan uang untuk siapa siapa saja,” terang Kompol Aditya Kurniawan.
Kabagops mengaku, hingga kini baru Kakon Banjar Sari, Talang Padang yang melaporkan kasus ini. Pihak Polres Tanggamus masih menunggu apabila ada kakon lainnya yang pernah jadi korban keempatnya dalam kasus pemerasan. “Dugaan kami ada korban lainnya, sebab jika mereka berani datangi daerah yang jauh pasti sebelumnya pernah melakukan hal serupa,” tambah Aditya Kurniawan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tanggamus Sahri, membenarkan adanya kakon yang diperas, namun mengaku belum mengetahui jelas masalahnya. “Benar, sekarang masih diproses di Polres Tanggamus, tapi bagaimana masalahnya kami belum tahu,” ujarnya. (tgs/nt)
Bandar Lampung (SL)-DPRD Provinsi Lampung, akhirnya mengeluarkan rekomendasi, terkait keluhan warga Pasir Gintung, Bumi Waras, Labuhan Ratu, Sawah Brebes. DPRD Lampung minta PT KAI menghentikan sgala proses yang menggangu kehidupan warga.
Hal itu terungkap, saat puluhan perwakilan warga yang kembali mendatangi Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Senin (11/12/2017). puluhan earga itu mendatang Komisi IV DPRD untuk menanyakan hasil rapat dengar pendapat (hearing). Hasil hearing antara warga dan Komisi IV, diketahui hasilnya Selasa (12/12/2017).
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengeluarkan surat rekomendasi perihal penghentian sementara sosialisasi, pengukuran dan penarikan uang sewa, atas tanah oleh PT. KAI.
Rekomendasi tersebut, tertuang dalam surat nomor: 005/1953/III.01/2017, tertanggal 11 Desember 2017.
Direktur LBH Bandarlampung mengaku sangat berterima kasih kepada DPRD Provinsi Lampung, yang telah menerima keluhan aduan masyarakat terkait polemik lahan sengketa antara warga dengan PT.KAI dan mengeluarkan surat rekomendasi penghentian sementara.
“Harapan kami PT. KAI bisa mengindahkan dan mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh ketua DPRD Provinsi Lampung,” kata Alian.
Terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan PT.KAI, Alian menyebut LBH Bandarlampung setidaknya sudah menerima kuasa 1.500 dari masyarakat atas polemik tersebut dan kemungkinan bisa lebih, karena masih terus dilakukan pendataan.
“1500 warga ini, adalah masyarakat yang menjadi korban setelah tanah yang huni mereka selama berpuluh-puluh tahun ini, tiba-tiba diklaim milik PT. KAI,” tegasnya.
PT KAI Belum Terima Rekomendasi DPRD
Sementara itu, Humas PT. KAI Divre Tanjungkarang Pranoto, mengaku belum menerima surat Rekomendasi DPRD Lampung.
“Kemungkinan suratnya sudah sampai ke meja dipimpinan tetapi belum sampai ke saya,” kata Pranoto.
Menurut Pranoto, dikarenakan surat rekomendasi tersebut belum sampai kepadanya, katenanya ia akan mengkroscek terlebih dulu dan menanyakan ke pimpinan. (rls/nt)
Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung, DR Muhammad Kadafi menjadi pembicara hari anti korupsi internasional di KPK, Selasa 12 Desember 2018. Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2017.
Ketua KAD Lampung Wahrul Silalahi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan kementerian dan lembaga, institusi bilateral dan multilateral beserta asosissi dan pelaku usaha akan menyelenggarakan International Business Integrity Conference (BIC) 2017 dengan tema KolaborAKSI Publik dan Privat pada 11 12 Desember 2017 di Jakarta.
“Inii adalah momen yang sangat bergengsi dan berintegritas, yaitu pertemuan secara internasional dan Ketum Kadin Kadafi mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pembicara,” kata Wahrul, Senin 11 Desember 2017, di Bandarlampung.
M khadafi, yang juga Rektor Universitas Malahayati itu menjadi pembicara bersama pembicara laennya, Soekarwo, Gubernur Jatim, M Ridho Fichardo Gubernur Lampung, Ketua Kadin Yogyakarta dan Peniliti Anti Korupsi Internasional Royal Canadianmounted Police.
“Ketum Kadafi akan bicara soal bagaimana efektitipas komite advokasi daerah lampung dalam melakukan pencegahan korupsi antara pelaku usaha dan regulator, ” kata Wahrul,
Menurut Wahrul, Lampung wajib bangga, KPK melihat dan mempercayai Kadin Lampung sebagai Contoh setelah melihat Deklarasi Komite Advokasi Daerah Lampung kemaren, dan kini kontribusi Kadin Lampung untuk Indonesia.
“Nanti Ketum Muhamad Kadafi akan berbicara soal posisi kadin dan dunia usaha, Kadin dan perilaku bisnis berintegritas kemudian irisan kadin dan KPK, dampak situasi usaha tanpa etika serta rekomendasi Kadin dan komite advokasi daerah Lampung kepada KPK,” kata Wahrul.
Lokasi seminar di Ruang Binakama, Wisma Bidakara Jin, Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan. Terselenggara Komite Advokasi Antikorupsi Daerah Kerjasama Pemerintah dan Pelaku Usaha di Daerah dalam Tema Pencegahan Korupsi di Sektor Bisnis Topik Pembicara Peran Kadin sebagai Wadah Pelaku Usaha Menciptakan Bisnis Berintegritas. (Jun)
Bandarlampung (SL)-Lagi, satu karyawan PT. San Xiong Stell Indonesia, Lampung Selatan, mengalami kecelakaan kerja. Khirul Anam, karyawan bagian peleburan besi, harus dilarikan ke RS Imanuel, karena jatuh pingsan akibat, tungku meledak, dan pecahan besi mengenai bagian dagunya.
Informasi yang diterimasinarlampung.com, menyebutkan kecelakaan kerja terjadi tangga 11 Desember 2017 pada pukul 9.50 Wib, pekerja atas nama Kharul Anam bekerja pada shift 1 siang pada bagian peleburan besi.
Menurut keterangan rekan-rekan kerja korban, kejadian bermula, saat korban memasukan besi dan pipa yang kecil-kecil ke tungku. Setelah itu, korban menunggu turunnya bahan tersebut menjadi cairan dan berdiri di depan blower dan akan memasukan bahan lagi. Tiba-tiba tungku meledak dan pecahan besi mengenai dagu korban, dan korban langsung jatuh tak sadarkan diri.
Korban langsung dibawa ke RS. Imanuel Bandar Lampung menggunakan mobil perusahaan dan hingga kini masih mendapatkan perawatan intensif di RS. Imanuel Bandar Lampung.
Informasi dari karyawan PT. San Xiong Steel menyebutkan selama terpasangnya blower di PT. San Xiong, para karyawan dan pekerja tidak merasa nyaman melakukan pekerjaan. Hal itu dikarnakan asap hasil pembakaran tidak keluar dari pabrik dan mengakibatkan banyak pekerja PT. San Xiong yang nyaris tidak sadarkan diri, sakit hingga muntah-muntah, bahkan bisa berakibat fatal pada penyakit yang lain, seperti paru-paru, hingga menyebabkan kematian.
Demikian kronologi kecelakaan kerja ini dibuat berdasarkan kejadian dan informasi dari rekan-rekan korban pada saat kejadian berlangsung dan disertai bukti foto-foto korban terlampir. (rls/nt)
Konfrensi pers, Survei Rakata Institute, Mei-Desember 2017.
Bandarlampung (SL)-Hasil survei Rakata Institute terhadap Bakal Calon Gubernur sejak Mei-Desember 2017. Hasilnya untuk tingkat popularitas, petahana M Ridho Ficardo masih unggul mencapai 94,00%. Sedangkan kejutan datang dari Mustafa diposisi kedua (79%), menyalip Herman HN yang berada diposisi ketiga (78,75%), disusul Arinal Djunaidi (78,00%).
“Sosialisasi masif oleh Arinal dan Mustafa dalam satu semester ini telah menempatkan keduanya masuk menjadi sosok populer jelang Pilgub Lampung 2018,” kata Ditektur Eksekutif Rakata Institue Dr. Eko Kuswanto di D’MC Coffe, Senin (11-12).
Sedangkan, untuk tingkat elektabilitas, kata Eko Kuswanto, Mustafa keluar sebagai kandidat elektabilitas tertinggi memperoleh 18,25% dngan kenaikan elektabilitas +3,25%. Elektabilitas Herman HN 17,75%, Arinal 14,75%, dan Ridho 12%. “Kenaikan elektabilitas tertinggi diraih oleh Arinal mencapai +13,75%. Persaingan ketat diantara keempat kandidat akan membuat peta politik terus berubah mengingat swing voters cukup tinggi pada angka 37,25%,” ungkap Eko.
Publikasi hasil rilis survei ini menghadirkan perwakilan kandidat, Ridho diwakilkan Sony Zainhard Utama, Herman HN diwakilkan Rahmat Husein, Mustafa diwakilkan M Yunus, dan Arinal diwakilkan Heri Wardoyo dan Yuhadi.
Secara menyeluruh, jelas Eko Kuswanto, suvei Rakata Institute jelang Pilgub Lampung 2017 dengan metode penarikan sampel secara acak berstrata (stratified menggunakan sampling) melibatkan 400 responden dari populasi calon pemilih yang terdafar pada DPT KPU, Populasi Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang dilatih.
Survei ini pemilih di Provinsi Lampung memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai responden. memiliki tingkat kepercayaan 95 dan toleransi kesalahan (margin error) 5%. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atas Presiden RI dan Gubernur Lampung, potensi partisipasi publik dalam pilkada dan hal terkait aspirasi publik lainnya, mengetahui popularitas, tabilitas, tren popularitas dan elektabilitas para kandidat gubemur dan wakil gubernur. partai politik di Lampung, dan peluang 4 kandidat gubermur.
Temuan-temuan survei adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi 64,50%, ini relatif tinggi karena berada pada level >50%. Sementara tingkat kepuasan terhadap kineria Gubemur M. Ridho Ficardo 36,25% dan secara kuantitatif angka ini relatif rendah karena berada pada level di bawah 50.00%.
Tren tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden RI Joko Widodo pada periode survei ini menunjukkan angka Aman secara elektoral, setidaknya untuk pemilih di Lampung.
Angka ini penting untuk modal keikutsertaan pada Pilpres mendatang Sementara kecenderungan tingkat kepuasan publik Lampung terhadap Gubernur Ridho Ficardo dari bulan Mei hingga Desember 2017 konstan pada level <50% dan secara angka ini tidak aman karena kurang dari 50%.
Publik yang merasa puas dengan kineria Gubernur Lampung saat ini permasalahan Publik menilai bahwa Pemprov Lampung belum/tidak berhasil menangani utama yaitu: (a) ketersediaan lapangan kerja (64,00%), (b) masalah listrik (57,00%), dan (c) mengatasi masalah kriminalitas dan keamanan (52,50%), disamping permasalahan permasalahan lainnya.
Sedangkan publik menilai Pemprov Lampung dinilai telah berhasil pada sektor pendidikan yang tejangkau (69,50%) dan pelayanan kesehatan terjangkau (67,75%) 3. Publik Lampung yang menginginkan gubemur baru sebanyak 70,25%, tidak menginginkan gubernur baru 12,00%, dan 17,75% tidak tahultidak jawab.
Ingin Gubernur Baru
Tren keinginan publik memiliki gubernur baru dari bulan Mei hingga Desember 2017 konsisten pada level 50% dan secara elektoral angka ini tidak aman karena lebih dari separuh pemilih menghendaki gubernur baru,
M. Ridho Ficardo masih paling populer (94,00%), dibayangi secara ketat oleh tiga kandidat lainnya yaitu Mustafa (79,00%), Herman HN (78,75%) dan Arinal Djunaidi (78.00%). Jika diukur sejak bulan Mei hingga Desember 2017 ini maka kenaikan tertinggi atas popularitas kandidat diraih oleh Arinal (70,30%) diikuti Mustafa (+35,30%), Herman (+8,35%), dan untuk pertama kalinya dalam rentang waktu Mei hingga Desember 2017. Petahana berada pada (18,25%), posisi keempat dengan elektabilitas 12% angka ini berada di bawah Mustafa adalah terendah Herman (17.75%). dan Arinal (I4,75%).
Elektabilitas gubernur petahana di dalam kurun waktu satu semester terakhir ini. Jika diukur sejak bulan Mei hingga Desember 2017 ini maka kenaikan tertinggi atas clektabilitas kandidat diraih oleh Arina 13,75%) diikuti Herman (13,65%). Mustafa 3.25%) dan Ridho (-1,90%).
Tiga kandidat gubernur Mustafa, Herman, dan Arinal- kini adalah sosok-sosok yang makin patut diperhitungkan untuk merebut kursi BE 1. Persaingan ketat di antara keempat kandidat akan membuat peta politi terus berubah mengingat swing voters masih cukup tinggi pada angka 37,25.
Dari 15 nama yang berpeluang maju sebagai wakil gubernur, lima nama terpopulcr adalah Bachtiar Basri (54.50%), Eva Dwiyana (36,75%), Rycko Menoza (35,50% Zainuddin 33,75e dan Chusnunia Chalim (30,50%). Sementara Sujadi memiliki popularitas 3 (13.75%), Edi Irawan Arief 1,75%), M. Khadafi (11,50%), Almuzammil Yusuf (8,00%) Ahmad Jajuli (7,25%), dan Helmi Hasan (4,25%)
Chusnunia Chalim (Nunik) adalah sosok paling elektabel untuk menjadi wakil dipilih oleh 14.00% publik Lampung, diikuti oleh Mukhlis (8.25%), Bachtiar 7.S50%), Rycko (3,00%), Ike (2,50%), A. Jajuli (2,00%), Edi (7,00%), Eva (4,50%, Zainuddin (4.25%. rawan (1,75%) Heri (175%) Gunadi (1.50%), Helmi (0,75%), Khadafi (0,50%), dan Almuzammil (0.25% 8.
Sebanyak 64.25% publik mengetahui akan ada Pilgub Lampung pada tanggal 27 Juni 2013 mendatang. Angka ini relatif cukup tinggi dan sudah baik, meski demikian sosialisasi oleh diintensifkan agar 100% publik bisa tahu waktu berbagai pihak khususnya KPU harus terus pelaksanaan Pilgub Lampung Tuen pengetahuan publik atas waktu pelaksanaan pilgub meningkat dari waktu ke waktu.
Tren positif ini harus terus ditingkatkan ke level maksimum agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam pilgub dengan baik 9 Jika Pileg dilaksanakan pada periode survei maka PDIP akan meraih elektabilitas tertinggi d Lampung yaitu 23,00%, diikuti Nasdem 13,00%, Golkar 10,50%, Demokrat 7.75% PKB PAN 2,00%, PKS 1,75%, Hanura 0,75%, Perindo 0,50%, PBB 0,25%, 4.00%, Gerindra 4,00 dan Garuda 0,25% Posisi ini masih sangat berpeluang berubah hingga Pileg 2019 mendatang mengingat swing voters masih 32,25% 10.
Dari 4 (empat) indeks, yaitu elektabilitas, partai koalisi, tingkat kepuasan, dan keinginan gubernur baru, maka tiga kandidat memiliki indeks positif untuk melaju ke tahapan selanjutnya, yaitu Mustafa memiliki indeks tertinggi +2,83, diikuti Herman +2,78, dan Arinal 2,48% Sementara Ridho memiliki indeks negatif yaitu -0,80.
Jika indeks minimum yang diperlukan untuk seorang kandidat maju ke tahapan selanjutnya bernilai +1,00 maka hanya 3 kandidat yang berpeluang maju ke tahap selanjutnya yaitu Mustafa, Herman, dan Arinal, sedangkan Ridho memiliki peluang terendah untuk maju ke tahap selanjutnya. Meski demikian peluang ini bisa berubah dinamis mengingat masih ada sedikit waktu sebelum masa pendaftaran calon. (juniardi)
Sumber Survei Rakata Institute 2017, Direktur Eksekutif Dr. Eko Kuswanto
Bandarlampung (SL)-Atas nama Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lampung M Ridho Fichardo melantik Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin di Balai Keratun Lantai III Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (11/12/2017) pagi.
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin untuk memajukan wilayah tepi barat Lampung sebagai wilayah wisata unggulan Provinsi lampung, terutama menjaga kondusifitas masyarakat dan memperlancar konektifitas antar wilayah agar dapat menarik investasi.
“Mari kita jadikan kabupaten Lampung Barat menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Barat, kebanggan Pemerintah Provinsi, terutama kebanggaan bagi masyarakat Lampung pada umumnya,” kata Ridho.
Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik. “Semoga amanat yang diberikan dapat diemban dengan baik dan dapat melanjutkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat lebih baik lagi.” Katanya.
Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Mukhlis Basri, Bupati Lampung Barat periode sebelumnya yang telah memimpin Lampung Barat selama 2 periode dan berjalan dengan sangat baik. “Selama ini Pak Mukhlis Basri telah manjaga dan mengawal pembangunan di Lampung Barat, sehingga pembangunan dapat bejalan dengan aman, damai, dan Kondusif.” Kata Ridho. (nt/red)
Kalimantan Barat (SL)-Pontianak, 11 Desember 2017,- Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XII Pontianak Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Mar) Endi Supardi diwakili oleh Asops Danlantamal XII Pontianak Kolonel Laut (P) Edi Haryanto, S.E., beserta Prajurit Lantamal XII Pontianak menerima kedatangan Kapal Perang Republik Indonesia Halasan 630 yang bersandar di dermaga Dwikora 03 Pontianak, Kalimantan Barat.
Asops Danlantamal XII Pontianak Kolonel Laut (P) Edi Haryanto, S.E, melaksanakan kunjungan di VIP Room KRI Halasan-630 dan disambut langsung oleh Komandan KRI Halasan-630 Letkol Laut (P) Agung Saptoadi, S.T, M.Tr. Hanla. Tujuan kedatangan KRI Halasana-630 dalam rangka melaksanakan operasi Prasama Udaya-17 wilayah laut Kalimantan Barat.
KRI Halasan-630 yang merupakan salah satu unsur Satuan Kapal Cepat Komando Armada RI Kawasan Barat (Satkat Koarmabar) buatan anak bangsa oleh PT PAL Indonesia, Kapal berjenis KCR 60-M didesain memiliki kemampuan olah gerak yang tinggi, lincah dalam menempati posisi tembak, dan mampu melaksanakan penghindaran dari pukulan balasan lawan, selain itu kapal jenis ini juga telah lulus uji coba dalam sea trail serta memiliki ketahanan bernavigasi dalam segala cuaca, hingga sea state 6.
Turut hadir pada kegiatan merflu KRI Halasan-630, Asops Danlantamal XII Pontianak Kolonel Laut (P) Edi Haryanto, S.E., Danyonmarhanlan XII Pontianak, para Kadis/Kasatker Lantamal XII beserta para Prajurit Lantamal XII. (nt/jun)
Puluhan kontraktor tuntut bayaran pemerintah yang macey.
Lampung Utara (SL)-Terkait dengan macetnya pembayaran uang Profisional Hand Over (PHO) proyek para rekanan pada tahun 2017, Kumpulan Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) menggelar aksi yang kelima kalinya, yang berlangsung dari Halaman Pemkab, Kejaksaan, Polres, dan yang terakhir di halaman Kantor DPRD setempat, Senin(11/12)
Dari aksi yang sebelumnya sampai dengan keempat kali ini, pihak rekanan hanya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk membayarkan uang PHO yang mutlak adalah hak milik mereka (Kontraktor).
Disela aksinya Ketua K2LUB, Erfan Zen mengutarakan pada aksi yang sebelumnya yang berjalan selama empat kali pihaknya menggelar aksi hanya diberi janji janji bohong saja tanpa ada realisasinya. “Jadi ini adalah aksi kami yang kelima, jika sampai akhir bulan desember tahun 2017 ini tidak terbayarkan maka kami akan menuntut secara hukum,” tegasnya.
Dikatakannya, pihaknya akan menunggu upaya pembayaran uang PHO sampai dengan batas akhir tanggal 28 Desember 2017. “Janji mereka (Pemkab) akan membayar uang proyek bagi yang sudah PHO sebanyak 50M, tapi sampai saat ini jangankan mau bayar yang 50 Milyar, 30 Milyar saja tidak ada,” kata Erfan Zen. (ardi/jun)
Bukhori Muzamil, (Direktur Utama PT Besatu Lampung Media, Pimred be1lampung.com)
Oleh : Bukhori Muzamil, (Direktur Utama PT Besatu Lampung Media, Pimred be1lampung.com)
Beredarnya Foto Kasat Pol PP Pemkot Bandarlampung Cik Raden dengan menggunakan seragam partai politik (parpol) membuat saya miris. Bagaimana bisa seorang Cik Raden yang notabene merupakan “aparat penegak hukum” yang sangat paham dengan peraturan perundang-undangan, namun justru tidak menyadari bahwa tindakannya ini bisa saja keliru.
Saya bisa maklum, jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat loyal dengan atasannya. Seperti yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, Budi Dharmawan misalnya. Yang diakui atau tidak bisa saya tebak pasti mendukung “pimpinannya” Gubernur Lampung, Ridho Ficardo dalam menghadapi hiruk pikuk perhelatan pemilihan Gubernur (pilgub) Lampung 2018 mendatang. Sehingga rela berpanas-panasan dan tampil gagah dengan memakai kaos bergambar dan berisi pesan sosilisasi sang petahana.
Atau seperti yang dilakukan ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng). Yang juga “bersosialisasi” dan mendukung jagoannya Mustafa. Bahkan dengan lantang mendaulat atau mengajak orang lain untuk mendukung Mustafa sebagai calon Gubernur Lampung periode 2019-2024 mendatang.
Begitu juga misalnya jika Cik Raden akan “mati-matian” membela Walikota Bandarlampung, Herman HN agar dapat maju dan juga memenangkan kontes pilkada Gubernur Lampung. Jujur, saya pun maklum dan justru kagum. Karena mereka-mereka ini merupakan staf atau ASN yang berani untuk menunjukan “identitas” nya masing-masing. Tidak berpura-pura dan berani “pasang badan”.
Mengapa saya maklum? Karena tindakan ini adalah tindakan yang rasional dan sangat “manusiawi”. Saya saja akan sangat wajar untuk mendukung pimpinan, bos, famili, sahabat atau sejenisnya yang saya kenal. Apalagi “mereka”.
Namun akal sehat saya akan sedikit bertanya, jika loyalitas ASN ditunjukkan kepada parpol. Dan bukan kepada perorangan atau personal. Sebab sesuai regulasi yang ada setiap pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol. Karenanya saya mendukung langkah Bawaslu Lampung yang akan melakukan pemanggilan terhadap Cik Raden. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi.
Dan jika memang terbukti jangan segan-segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Seperti misalnya nasib malang yang kini dialami oleh Dewi Handajani, istri mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, yang harus berurusan dengan aparat Polda Lampung lantaran di laporkan karena diduga menjadi anggota/pengurus parpol. Padahal disaat bersamaan Dewi masih berstatus ASN yang digaji oleh negara. Wassalam.
