Penulis: Juniardi

Bandarlampung,-Pernikahan royal wedding seorang pengusaha muda bernama Ari Nanda Djausal dengan Sarah Astri, diramaikan Koes Plus dan Marshel, Mempelai pria putra ketiga pengusaha ternama di Lampung H.Faisol Djausal itu juga dihadiri oleh hampir seluruh pejabat teras di Lampung, politikus, hingga para pengusaha lokal dan Nasional.

Turut hadir Raja Sapta Okto mantan ketua umum Hipmi Pusat. Ari Nanda Djausal, yang kini wakil Ketua Hipmi Lampung digadang akan menjadi calon ketua umum Hipmi Lampung Periode 2019-2021.

Raja Sapta Okto bersama rombongan Hipmi pusat hadir bersama rombongan mengendarai motor Harley Davidson.

Nampak hadir diantaranya Gubernur Lampung M Ridho Fichardo dan Bahtiar Basri, Kapolda Lampung Irjen Sudjarno, Calon Gubernur Lampung Partai Nasdem PKS Mustafa, Bupati Lampung Barat Muklis Basri, Wakil Walikota Balam Yusuf Kohar, Ketua Kadin Lampung Arie Meizari, Walikota Bandar Lampung Herman HN,

Nampak anggota DPR RI Azis Syamsudin, Abdul Hakim, salah satu putra Tomi Winata, tokoh Pers Yusuf Yaziz, Ketua PWI Supriyadi Alfian, Ketua Fortaline Lampung Juniardi, Ka BNN Banten Brigjen Nurocman, Dirkrimsus Polda Jatim Kombes Widodo.

Pihak wo pun harus kerja maksimal , dalam menjalankan tugas karena banyaknya tamu VIP maupun VVIP (N)

Bandarlampung (SL) – Dealer auto 2000 dan gudang toyota yang teletak di Jalan Soekarno Hatta, bypass di duga belum memiliki ijin dan menyerobot lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) milik pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung.

Dilangsir dari biinar.com ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi menegaskan, pemanggilan terhadap dealer Toyota yang ada di Jalan Soekarno Hatta, Bypass, bukan hanya mencari-cari kesalahan atau sensasi belaka. Namun, sidak yang dilakukan ke Toyota dan Daihatshu adalah runutan dari pengaduan warga dan buntut dari tiga kali pemanggilan DPRD kepada Toyota yang selalu mangkir.

“Ya bukan cari sensasi, makanya saya langsung turun kemarin, karena kita sudah tiga kali undang hearing, mereka (Toyota sejak awal pembangunan, di 2016 sudah kita undang, namun gak pernah hadir, makanya kita datangi langsung, jangan sampai kita nanti dibilang gak kerja,” kata Ketua DPRD Wiyadi, kemarin.

Nah, terkait lahan pemkot yang digunakan oleh pihak Toyota, pihaknya pun sudah mengantongi petanya. Dan di lokasi tersebut ada lahan milik pemkot, tetapi penjelasan dalam peta bukan ruang terbuka hijau (RTH) namun ruang milik jalan.

“Kita ingin tahu apa perjanjiannya, apakah sewa atau di gantu rugi, tapi yang jelas ada lahan milik pemkot,” tegasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ansori, juga pernah mempertanyakan terkait pendirian bangunan show room Auto 2000 dan Gudang Daihatsu di lahan ruang terbuka hijau (RTH).

“Kita sudah melayangkan surat sejak tahun 2016 lalu, ketika proses pembangunan show room Auto 2000 baru dimulai,” tegasnya.

KPKAD, imbuhnya sejak tahun 2016 tepatnya tanggal 12 Oktober telah melayangkan surat ke DPRD Bandarlampung. Surat laporan KPKAD ke DPRD Bandarlampung No: 2084/B/KPKAD-LCWLPG/X/2016 tanggal 12 Oktober, prihal Dasar Hukum Pendirian Bangunan di Lahan Negara.

Karena dia meyakini, sudah sangat sulit show room Auto 2000 yang diduga berdiri megah di lahan milik negara tersebut dapat direlokasi, atau dirobohkan. “Masa iya bisa dirobohkan. Kalau sudah seperti ini yang ada membuka celah pungli. Ini yang kami sesalkan, dan memunculkan spekulasi negatif dibalik fungsi pengawasan dewan,” tuturnya.

Kendati demikian, Ansori tetap meminta Pemkot Bandar Lampung untuk bersikap tegas terkait pelanggaran yang dilakukan pihak Auto 2000. Terlebih pihak Pemkot Bandar Lampung telah menyatakan Gudang Daihatsu sama sekali belum memiliki izin. “Berikan sanksi tegas, jangan hanya menyatakan tidak berizin lantas begitu saja diacuhkan. Ini jadi preseden buruk nantinya ke depan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Bandar Lampung, Muhtadi menegaskan, jika bangunan gudang Daihatsu belum ada izin di Jl. Soekarno Hatta bypass Way Halim.

“Belum ada izinnya masih dalam proses, karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi,” katanya.

Disinggung mengenai alasa hak yang diduga kuat tidak ada, karena lahan yang dipergunakan adalah RTH. Muhtadi mengaku belum mengecek permasalahan tersebut.

“Kita belum sampai ke sana, karena kan masih proses. Kalau untuk dealer Auto 2000, Muhtadi mengaku sudah ada izin. “Nah, kalau ada pelanggaran untuk Auto
2000 saya belum tahu,” ringkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Sidik Ayogo memastikan jika Show Room Toyota tersebut tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Dealer sebesar itu pasti limbahnya banyak, mau dikemanakan bekas buang oli mereka. Jangan sampai mencemari lingkungan,” tuturnya.

Editor : Fersi

Bandarlampung (SL)- Penghujung Juni 2017 lalu media online Suryaandalas.com (pemohon) mengajukan sengketa informasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Lampung (termohon) kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung namun sengketa informasi itu tidak membuahkan hasil.

Tujuan Suryaandalas.com mengajukan sengketa informasi di KI Lampung, meminta rencana anggaran belanja (RAB) salah satu kegiatan di Dinas PUPR, karena tidak ditanggapi Dinas PUPR.

Pimred Suryaandalas.com Andi Priyadi mengaku sudah menjalani persidangan beberapa kali di sekretariat KI Lampung.

“Proses sidang sudah beberapa kali, saya lupa 3 atau 4 kali sidang yang saya ikuti,” katanya, Rabu (02/08/2017).

Andi menuturkan, di persidangan terakhir Ketua Majelis sekaligus Ketua KI Dery Hendryan menegaskan, bahwa RAB yang diminta oleh Suryaandalas.com tidak bisa dipenuhi oleh badan publik (Dinas PUPR).

“Media tidak berhak mendapatkan RAB  itu, yang berhak adalah penegak hukum,” kata Andi menirukan kalimat Dery saat persidangan.

Setelah itu suryaandalas.com tidak pernah lagi menghadiri persidangan karena kecewa dengan pernyataan ketua KI.

“Saya kecewa dengan KI yang seharusnya memberikan saya ruang untuk mendapatkan keterbukaan, malah enggak ada hasilnya,” tegasnya. (FB)

Bandarlampung (SL) – Mantan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung  Juniardi SIP, MH mengaku kecewa atas pernyataan Ketua KI Lampung Dery Hendryan saat sidang sengketa informasi antara Suryaandalas.com (pemohon) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Lampung (termohon) beberapa waktu lalu.

“Secara profesi kita prihatin ketika melihat masyarakat apalagi kalangan pers yang telah melakukan upaya yang mengajukan keterbukaan malah terhambat begitu,” terangnya, Rabu (02/08/2017).

Dikatakannya, seharusnya di luar tugas pokok KI sebagai lembaga yang menangani sengketa informasi, lembaga negara juga punya kewajiban punya kewajiban untuk melakukan edukasi dan advokasi kepada publik dalam mendorong partisipasi publik.

“Dalam keterbukaan informasi publik,” tengasnya.

Ketua Forum Wartawan Online (Fortaline) Provinsi Lampung ini berujar, karena dalam prinsip UU keterbukaan informasi publik(KIP) diatur sebagai mana pasal 9, 10 dan 11, tentang hak dan kewajiban badan publik dan hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik

“Pasal 9 yang mengatur informasi berkaitan badan publik informasi kegiatan dan kinerja badan publik informasi laporan keuanganinformasi lain dalam peraturan perundangan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,” ujarnya.

Keterbukaan informasi dan transparansi publik kata Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Provinsi Lampung ini, menjadi tanggung jawab bersama, karena ketika UU itu ditetapkan dan berlaku maka mau tidak mau setiap warga negara harus patuh.

“Karena dalam rangka menuju pemerintahan yang baik atau good governance salah satu poin pentingnya adalah transparansi, karena transpransi mencegah korupsi,” tutupnya. (PB)

Bandarlampung (SL) – Tender penyelenggaraan Festival Krakatau 2017 senilai Rp2,5 miliar yang di menangkan oleh PT Diyandra Promosindo dinilai ketua Umum DPD Ardin Provinsi Lampung Izhar Laili terindikasi rekayasa.

Dilansir dari rmollampung.com Izhar mengatakan pemenangnya adalah event organisasi yang sama tahun lalu.
“Waktu pendaftaran festival mepet, yakni hanya sebulan. Tender proyek dibuka awal Juli dan pelaksanaannya Agustus. Padahal, tender sudah bisa dibuka sejak awal tahun agar dapat memberikan kesempatan banyak event organiser ikut tender, ujar Izhar Laili.

Akibat sempitnya masa tender, hanya dua peserta yang ikut lelang penyelenggaraan Festival Krakatau, yakni PT Diyandra Promosindo dan PT Potensindo Global.

“Seharusnya, tender, minimal diikuti tiga perusahaan,” ujar Izhar.

Dari perusahaan itu, PT Potensindo dinyatakan panitia yang tercantum dalam Web Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung tidak memenuhi syarat. Sehingga, PT Diyandra Promosindo yang dinyatakan memenuhi syarat.

PT Potensindo akhirnya dinyatakan menjadi pemeneng tender penyelenggaraan Festival Krakatau. Perusahaan ini pula yang memenangkan tender serupa untuk penyelenggaraan Festival Krakatau pada tahun 2016. Tahun lalu, waktu lelangnya juga mepet.

PT Diyandra Promosindo, perusahaan event organiser dari Jakarta menawar harga perkiraan sendiri (HPS) dari Rp2,449 menjadi Rp2,313 miliar atau turun Rp136 juta. Tahun lalu, nilai pagu proyek Rp1,788 miliar.

“Jika ingin kompetitif, seharusnya, pengguna anggaran mengumumkannya sejak Januari,” katanya.

Editor : PB