Penulis: Juniardi

  • Kapolda Sebut Empat Polisi Yang Ikut Rombongan Penggerebekan Sabung Ayam Melihat Oknum TNI Menembak Jarak Dekat Dengan Laras Panjang

    Kapolda Sebut Empat Polisi Yang Ikut Rombongan Penggerebekan Sabung Ayam Melihat Oknum TNI Menembak Jarak Dekat Dengan Laras Panjang

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika mengungkapkan ada empat anggota Polisi yang ikut dalam penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Negara Batin, Way Kanan, yang melihat oknum TNI menembak tiga anggota Polisi dari jarak dekat dengan menggunakan senjata laras panjang.

    Baca: Kapolsek Negara Batin dan Dua Anggota Resrim Polres Way Kanan Tewas Baku Tembak di Arena Sabung Ayam Milik Oknum TNI

    Baca: Tragedi Arena Sabung Ayam Way Kanan Dansubramil Negara Batin Diamankan POM II/SWJ Satu Brimob Dicari?

    Baca: Tim Gabungan Pangdam Sriwijaya dan Korem 043/Gatam dan Polda Lampung Selidiki Penembakan Tiga Polisi di Way Kanan, Peltu Lubis Menyerahkan Diri

    “Kami juga sudah memeriksa 13 anggota Polres Way Kanan yang melakukan pembubaran itu. Ada 4 saksi yang melihat oknum itu melakukan penembakan dengan senjata laras panjang. Keempat anggota Polri itu mengaku dengan jelas melihat oknum TNI menembaki polisi dari jarak dekat. Senjata yang digunakan bukan pistol, tapi senjata laras panjang,” kata Irjen Helmy Santika saat konferensi pers di Mapolda Lampung, didampingi Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Rabu 19 Maret 2025.

    Kapolda menyebutkan Tim Join Investigasi TNI-Polri telah memeriksa 14 saksi yang ada di TKP sabung ayam, baik warga sipil maupun polisi yang bertugas. Jarak antara oknum TNI itu dengan polisi juga bervariasi. “Ada yang dari jarak 6 meter, ada yang 13 meter, ada yang 5 meter. Bahkan di antara saksi itu ada yang kenal, maka cepat diketahui bahwa itu adalah oknum tadi,” ujar Kapolda.

    Dari hasil olah TKP, tim investigasi menemukan 13 selongsong peluru berbagai jenis. Terdiri dari dua butir selongsong dengan ukuran 9 mm (pistol). Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7.62 mm dan 8 butir kaliber 5.56 mm.

    Sementara dari hasil autopsi tiga anggota Polri yang gugur, proyektil peluru yang menyasar tubuh korban juga kondisinya berbeda-beda. Ada yang bentuknya penyok tapi masih utuh satu kesatuan, ada yang pecah jadi serpihan serpihan kecil.

    Untuk mengungkap senjata jenis apa yang dipakai, Polri dan TNI masih terus melakukan pendalaman. Kapolda menyebutkan pemeriksaan forensik yang dilakukan kepada jenazah korban juga akan mengungkap hal tersebut.

    Mulai dari jenis senjata, hingga jarak tembak antara pelaku dengan korban. “Kami terus mendalami senjatanya itu merek apa, kemudian apakah itu senjata pabrikan atau rakitan. Ini harus kita uji. Karena semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti,” ujarnya.

    Sementara Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan kasus ini masih terus diinvestigasi bersama Polda Lampung. Terkait senjata yang digunakan pelaku, ia mengaku sampai saat ini masih dicari. “Nanti kita cari dulu senjatanya, nanti dicek, uji balistiknya apakah sesuai atau tidak,” kata Pangdam.

    Polda Tetapkan Satu Tersangka Judi Sabung Ayam

    Kapolda Lampung mengatakan pihaknya juga telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus judi ayam di Kampung Karang Manik, Negara Batin, Way Kanan. Tersangka berinisial Z warga sipil yang peserta judi sabung ayam.

    Kasus itu dibagi menjadi dua klaster. Pertama kasus judi, kedua kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri. Dalam hal ini, Z ditetapkan tersangka kasus tindak pidana perjudian. Sementara kasus penembakan polisi belum ada tersangka. “Z ini ditetapkan tersangka karena merupakan pemain yang turut hadir saat peristiwa penggerebekan,” kata Helmy Santika.

    Kapolda Lampung menjelaskan penggerebekan sabung ayam oleh anggota Porles Way Kanan karena adanya undangan oleh oknum TNI melalui WA dan Facebook untuk menyaksikan sabung ayam tersebut.

    Mendapatkan informasi adanya perjudian itu, Kapolres Way Kanan memerintahkan jajarannya untuk bisa menindaknya dalam konteks pembubaran. “Lalu pada 17 Maret 2025 pada sore hari, anggota Polres Way Kanan melakukan penindakan yang dipimpin Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto,” Ujar Kapolda.

    Setibanya di lokasi, anggota Polres Way Kanan yang bertugas langsung memberikan tembakan peringatan, guna membubarkan massa di lokasi. Namun di saat yang bersamaan, juga terdengar beberapa kali letusan, hingga diketahui mengenai tiga anggota yang turut terkena letusan tembakan.

    Sedangkan anggota lainnya, berusaha untuk evakuasi korban sambil melindungi. Tim gabungan sudah memeriksa 14 orang warga sipil, untuk mendalami terhadap peristiwa tersebut. Tim juga sudah mengumpulkan alat bukti di lokasi di kawasan Letter S Register 44.

    Dari keterangan tersangka Z, ia mengakui mendapat undangan sabung ayam dari oknum TNI yang diduga terlibat. Z juga mengetahui adanya lapak perjudian sabung ayam di Way Kanan dari temannya yakni I, P, L, R, dan IW yang kini masih jadi saksi dan pencarian. (Red)

  • Empat Wartawan Media Online Dua Diantaranya Wanita di Sumatera Barat Disekap dan Dianiaya Hingga Alami Pelecehan Pelaku Pemain BBM dan Tambang Emas Ilegal Tanjung Lolo?

    Empat Wartawan Media Online Dua Diantaranya Wanita di Sumatera Barat Disekap dan Dianiaya Hingga Alami Pelecehan Pelaku Pemain BBM dan Tambang Emas Ilegal Tanjung Lolo?

    Padang, sinarlampung.co-Empat Wartawan media online, dua diantarnya wartawan wanita di sekap, dan dianiaya, hingga alami pelecehan seksual oleh sekelompok orang diduga para pelaku pemain BBM dan tambang emas ilegal, di Tajung Lolo, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Para korban juga diancam akan dibunuh dengan cara dibakar dan dimasukkan jurang, jika tidak menyerahkan uang Rp10 juta, Kamis hingga Jumat dini hari, 13-14 Maret 2025.

    Informasi di Sumatera Barat menyebutkan kasus sedang ditangani aparat Kepolisian. Para pelaku melibatkan Wali Korong (Kepala Dusun) Nagari (Desa) Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang diduga sebagai pebisnis BBM ilegal dan penggali Tambang Emas Ilegal di Tanjung Lolo Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Wali Korong Tanjung Lolo yang disebut memiliki Tambang Emas.

    Para korban adalah wartawan yang bertugas di Kabupaten Sijunjung. Mereka Suryani Wartawan Nusantararaya.com, Jenni Wartawan Siagakupas.com, Safrizal Media Detakfakta.com dan Hendra Gunawan Wartawan Mitrariau.com yang tempatnya akrab dipanggil Sap.

    Menurut para korban, kasusnya bermula saat mereka memergoki aksi ilegal tangki merah putih milik PT Elnusa Petrofin dan Tambang Emas ilegal yang disebut milik Wali Korong Tanjung Lolo. Lalu peralatan kerja berupa dua unit laptop, dua unit HP, pakaian, cas handphone termasuk Racun Api, dongkrak mobil semua barang yang ada di mobil di rampas.

    Para korban mengalami penganiayaan beramai-ramai secara bergantian. Bahkan, Wartawan Perempuan Jenni ditelanjangi dan dilecehkan secara beramai-ramai, bahkan nyaris diperkosa. Para wartawan itu kemudian disekap, dan diminta uang tebusan Rp20 Juta.

    “Kalau tidak kami penuhi uang Rp20 juta. Kami diancam akan dibakar hidup-hidup diikat dan sudah disediakan bensin 30 liter. Kami diancam akan didorong ke dalam jurang tambang emas dan dibuat seperti kecelakaan lalu lintas,” ujar Suryani menirukan ancaman Wali Korong Tanjung Lolo.

    Menurut Suryani, Walikorong itu membentak sambil menghempaskan tali dihadapn mereka, dan menunjuk jerigen bensin termasuk senjata tajam dan kayu beloti yang digunakan untuk menganiaya dan merusak mobil mereka. “Kami tidak mampu memenuhi permintaan uang Rp20 juta dan hanya mampu memberikan uang Rp10 juta yang dikirimkan oleh kerabat kami Aris Tambunan ke rekening BNI,” ujarnya.

    “Jadi, begitu transferan uang Rp10 juta tersebut baru mereka berhenti menyiksa kami berempat. Setelah itu, saya dibawa ke ATM BRI Unit Tanjung Gadang untuk mengambil uang Rp10 juta dengan 10 kali pengambilan, ” ucap Suryani berlinang air matanya.

    Setelah itu, lanjut Suryani, uang Rp10 juta tersebut diserahkan di tempat penyekapan. “Kemudian, Wali Korong Tanjung Lolo menantang kami, silahkan kalian lapor kemanapun tidak akan digubris laporan kalian. Cobalah, kalian viral kan ini ada aja saya nampak di viralkan. Akan ku habisi kalian semua KTP dan Kartu Pers dan Wajah kalian semua sudah kami foto, ” ujar Wali Korong sambil menghempaskan kayu Beloti ke Meja.

    Atas kasus yang dialami wartawannya itu, Pimpinan redaksi Mitrariau.com, Jhoni H Tanjung mengatakan peristiwa terjadi saat wartawan Mitrariau.com menjalankan tugas sosial kontrol menjelang Lebaran. Dia diajak oleh wartawan dari media lain (inisial J dan Y) untuk meliput di Sijunjung.

    “Bahwa wartawan kami tidak melakukan kesalahan dan membantah keras tuduhan yang beredar di media sosial. Kami akan bekerja sama dengan kuasa hukum dan Ketua Umum AMI untuk membawa kasus ini ke Polda Sumatera Barat. Kami berharap Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi wartawan kami,” kata Jhoni.

    Kuasa hukum media Mitrariau.com Afriadi Andika menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan informasi terbaru kepada publik. “Wartawan kami nyaris dibunuh, dikeroyok dan dirampas hak sebagai wartawan. Pelakunya diduga mafia BBM di wilayah Sijunjung. Bahkan diduga ada oknum pihak kepolisian yang mengucapkan habiskan mereka,” kata Afriadi Andika. (Red)

  • Dua Pengusaha Asal Lampung Tengah M Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso Terjaring OTT KPK di OKU Jadi Tersangka, Fee Proyek 20 Persen Dari Nilai Proyek Rp35 miliar 

    Dua Pengusaha Asal Lampung Tengah M Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso Terjaring OTT KPK di OKU Jadi Tersangka, Fee Proyek 20 Persen Dari Nilai Proyek Rp35 miliar 

    Jakarta, sinarlampung.co-Dua tersangka dari pihak swasta yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sabtu 15 Maret 2025 ternyata pengusaha asal Lampung Tengah. Mereka adalah Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS), yang juga sudah ditetapkan tersangka.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan empat tersangka selaku penerima suap yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ) dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH). Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta yaitu M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

    “Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK cabang C1 dan K4. Tersangka terdiri dari dua klaster yakni penerima dan pemberi suap. Bahkan kontrak sembilan proyek dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah,” kata Setyo Budiyanto pada konfrensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu petang 16 Maret 2025.

    Setyo Budiyanto menjelaskan Kadis PUPR OKU NOV yang menawarkan kesembilan proyek tersebut kepada MFZ dan ASS dengan komitmen fee 22 persen dengan rincian 2 persen untuk PUPR dan 20 persen untuk DPRD. Atas petunjuk NOV, PPK menggunakan beberapa Perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

    Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun 2025. Tiga anggota DPRD diduga meminta uang ‘pokir’ atas persetujuan anggaran adalah Ketua Komisi III DPRD OKU inisial MFR dan FJ anggota Komisi III DPRD OKU, dan Ketua Komisi II DPRD OKU inisial UH.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan terdapat pemufakatan jahat terkait pembahasan tersebut. Tujuannya agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan. “Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp40 miliar dengan pembagian nilai proyek, yaitu untuk Ketua dan Wakil Ketua, nilai proyeknya disepakati adalah Rp5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah Rp1 miliar,” ujatnya.

    Nilai proyek kemudian turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran. Meskipun begitu, untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar Rp7 miliar. “Saat APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar. Jadi, signifikan karena ada kesepakatan ya, maka yang awalnya Rp48 miliar bisa berubah menjadi 2 kali lipat,” ungkap Setyo.

    NOP kemudian mengondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan beberapa perusahaan yang ada di Lampung Tengah. Kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah. “Ada beberapa nama perusahaan ya, antara lain termasuk juga kegiatannya. Yang pertama untuk rehabilitasi rumah dinas bupati, lebih kurang sekitar Rp8,3 miliar dengan penyedia CV RF,” jelas Setyo.

    Kemudian rehabilitasi rumah dinas wakil bupati senilai Rp2,4 miliar dengan penyedia CV RE, pembangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten OKU senilai Rp9,8 miliar dengan penyedia CV DSA, pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai Rp983 Juta dengan penyedia CV GR. Kelima, peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung, senilai Rp4,9 miliar dengan penyedia CV DSA.

    Selanjutnya peningkatan jalan Desa Panai Makmur-Guna Makmur senilai Rp4,9 miliar dengan penyedia CV ACN; peningkatan jalan Unit 16 Kedaton Timur senilai Rp4,9 miliar dengan penyedia CV MDR Coorporation; peningkatan jalan Letnan Muda M. Sidi Junet senilai Rp4,8 miliar dengan penyedia CV BH; dan peningkatan jalan Desa Makarti Tama sebesar Rp3,9 miliar dengan penyedia CV MDR Coorporation.

    “Ini semua dilakukan oleh NOP dengan PPK. Mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan berkoordinasi dengan para pihak. Jadi, pinjam nama, pinjam bendera, tetapi yang mengerjakan adalah saudara MFZ dengan ASS,” ujarnya.

    Menjelang lebaran, pihak DPRD OKU yang diwakili FJ, MFR dan UH menagih jatah fee proyek kepada NOP sesuai dengan komitmen. NOP kemudian menjanjikan akan memberikan itu sebelum Hari Raya Idulfitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. “Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota dewan, kemudian Kepala Dinas PUPR juga dihadiri oleh pejabat bupati dan Kepala BPKD,” ungkap Setyo.

    Pada 11-12 Maret 2025, MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Keesokan harinya, 13 Maret, sekitar pukul 14 waktu setempat, MFZ mencairkan uang muka di bank daerah. “Kemudian karena ada permasalahan terkait cash flow-nya, uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP dan penghasilan perangkat daerah,” ucap Setyo.

    Pada tanggal 13 Maret juga MFZ menyerahkan uang sebesar Rp2,2 miliar kepada NOP. Uang itu merupakan bagian komitmen di proyek yang kemudian diminta oleh NOP dititipkan di A (PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU).

    Uang Berasal Dari Uang Muka Pencairan Proyek

    Selain itu, lanjut Setyo, pada awal Maret 2025, ASS sudah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada NOP di rumah NOP. Pada 15 Maret sekitar pukul 6.30, tim KPK mendatangi rumah NOP dan A, dan menemukan serta melakukan penyitaan uang sebesar Rp2,6 miliar yang merupakan uang komitmen dari MFZ dan ASS.

    Secara paralel, tim KPK juga menangkap MFZ, ASS, serta FJ, MFR dan UH di rumahnya masing-masing. Selain itu, tim KPK turut mengamankan pihak lain yaitu A dan S. “Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner BG-1851-ID, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi serta barang bukti elektronik lainnya,” ungkap Setyo.

    Sementara uang Rp1,5 miliar yang diserahkan di awal sebagian sudah digunakan untuk kepentingan NOP termasuk untuk pembelian mobil Toyota Fortuner. Sisa uang masih ada. Tim KPK kemudian memintai keterangan para pihak terjaring OTT tersebut di Polres Baturaja dan Polda Sumsel.

    Mereka baru tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu 16 Maret 2025 pagi. “Berdasarkan hasil ekspose tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, selanjutnya semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka,” kata Setyo.

    Empat tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara (NOP atau anggota DPRD OKU).

    Sementara dua tersangka dari pihak swasta selaku pemberi yakni MFZ dan ASS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor. “Jad, ada 2 klaster. Ada pihak penerima dan pihak pemberi,” kata Setyo. (Red)

  • Egi Ingatkan Pejabat Lampung Selatan Tidak Alergi Keritik

    Egi Ingatkan Pejabat Lampung Selatan Tidak Alergi Keritik

    Lampung Selatan, Sinarlampung.co-Bupati Lampung Selatan, H. Radityo Egi Pratama mengingatkan camat dan kepala desa (kades), dan para pejabatdi Lampun Selatan agar tidak alergi terhadap kritik. Sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat dapat terwujud. Hal itu disampaikan Bupati Egi saat melakukan Safari Ramadan 1446 Hijirah di Masjid Miftahulfalah, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kamis, 6 Maret 2025.

    Bupati Egi menegaskan pentingnya camat dan kades untuk meningkatkan kinerja dan memahami karakter masyarakat. Selain itu, aparatur kecamatan dan desa juga diminta saling berkolaborasi menonjolkan potensi yang ada agar dapat meningkatkan kemajuan wilayahnya.

    “Jadi bapak camat dan bapak kepala desa, kalau misalnya jajarannya ada ide dan inovasi itu didengarkan dulu, kita jangan anti kritik. Ingat, kita ini pelayan masyarakat, jadi inovasi-inovasi yang kita lakukan juga untuk masyarakat,” Ujar Egi.

    Egi juga mengajak seluruh jajaran kecamatan dan desa untuk memiliki media sosial. Tujuan agar keinginan-keinginan masyarakat itu bisa terpantau melalui media sosial. “Selain bisa mengekspose inovasi serta pelayanan-pelayanan yang ada di desa, media sosial ini juga bisa menjadi media untuk membranding kecamatan dan desa, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luar daerah,” kata Ei.

    Selain ajang silaturahmi, lanjut Egi, Safari Ramadan menjadi momen memohon dukungan dan doa masyarakat agar cita-cita dan amanah yang dititipkan dapat segera terealisasi. “Doakan saya agar diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya. (Waluyo/Red)

  • Kejati Mulai Telaah Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dinas BMBK Lampung Tengah Rp3,9 Miliar Tahun 2023

    Kejati Mulai Telaah Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dinas BMBK Lampung Tengah Rp3,9 Miliar Tahun 2023

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan Kp Riau Periangan, Kecamatan Pubian dengan nilai harga perhitungan sendiri (HPS) Rp3,9 miliar (Rp3.984.881.000) dari APBD tahun anggaran 2023 melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah.

    Baca: Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp3,9 Miliar Dinas BMBK Lampung Tengah Masuk Kejati Lampung

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, mengatakan kasus yang dilaporkan LSM itu saat ini sedang ditangani Tim pada bidang Pidsus Kejati Lampung. “Betul ada laporan. Surat laporan ada di bidang Pidsus, dan Tim Pidsus sedang melakukan kajian secara mendalam terhadap laporan tersebut,” kata Ricky, melalui keterangan persnya pada Jumat, 14 Maret 2025.

    Sebelumnya, DPP Kampud melaporkan dugaan korupsi proyek Jalan pada Dinas BMBK Lampung Tengah. Korupsi diduga melaibatkan Pengguna Anggaran bersama-sama Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana.

    Adapun modus operandi yang dilakukan adalah dgaan pengkondisian proses tender kepada salah satu perusahaan pemenang dengan pola harga penawaran tunggal sementara terdapat 17 perusahaan peserta tender yang mengikuti proses lelang, karena perusahaan peserta tender lainnya diduga merupakan perusahaan pendamping yang hanya mengikuti proses tender secara formalitas.

    Kemudian dari harga penawaran perusahaan pemenang nilainya sangat berhimpit dengan nilai HPS yang tersedia. Ditemukan kejanggalan dalam proses awal pemilihan penyedia, petunjuk lain dapat diketahui dari hasil pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan kontraktor yang menyimpang dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

    “Dalam konteks pelaksanaan pekerjaan diduga perusahaan pelaksana mengerjakan proyek tersebut diduga asal jadi dan terburu-buru, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan telah terjadi pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan, kondisi ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak kerja dari Kepala Dinas BMBK Lampung Tengah,” kata Ketua DPP Kampud Seno Aji. (Red)

  • Kasus Kematian Tiga Polisi di Way Kanan, Ini Kata Kapolri

    Kasus Kematian Tiga Polisi di Way Kanan, Ini Kata Kapolri

    Jakarta, sinarlampung.co-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah membuat kesepakan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait kasus penembakan tiga anggota Polisi yang gugur saat penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan Lampung, Senin 17 Maret 2025 sore.

    Baca:Tragedi Arena Sabung Ayam Way Kanan Dansubramil Negara Batin Diamankan POM II/SWJ Satu Brimob Dicari?

    Kapolri menyatakan dirinya telah bersepakat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk melakukan investigasi bersama guna mengungkap fakta di lapangan. “Saya kira hari ini Pak Kapolda Lampung dan Pak Danrem 043/Garuda Hitam Lampung sedang terus melakukan kegiatan investigasi,” ujar Kapolri di Jakarta, Selasa 18 Maret 2025.

    Kapolri menegaskan bahwa sinergitas antara Polri dan TNI tetap dijaga dalam menangani kasus ini. “Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan,” ujarnya.

    Kapolri juga mengingatkan seluruh personel Polri untuk tetap berhati-hati dalam bertugas namun tetap menjalankan tugas dengan penuh semangat.

    “Kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu menjaga sinergitas, soliditasuntuk kepentingan rakyat,” Tegas Kapolri. (Red) 

  • Kecewa Buruknya Pelayanan Bank Lampung Kas Desa Ratusan Miliar di Pesisir Barat Dialihkan ke Bank Lain

    Kecewa Buruknya Pelayanan Bank Lampung Kas Desa Ratusan Miliar di Pesisir Barat Dialihkan ke Bank Lain

    Pesisir Barat, sinarlampung.co-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalihkan Rekening Kas Desa (RKD) dari Bank Lampung KCP Krui ke Bank Negara Indonesia (BNI). Selain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, hal itu dilakukan menyusul banyak keluhan dan buruknya pelayanan Bank Lampung.

    Keputusan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa dan masyarakat, yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam pencairan dana desa. Para kepala desa (Peratin) mengungkapkan bahwa pencairan dana desa sering tertunda tanpa kepastian karena alasan ketersediaan kas yang tidak menentu.

    Keluhan tersebut kemudian disampaikan kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pesisir Barat, yang lantas mengadukannya ke pemerintah daerah. “Setiap kali kami ingin mencairkan dana, selalu ada alasan kas tidak tersedia. Hal ini sangat menghambat jalannya program pembangunan desa yang sangat bergantung pada dana tepat waktu,” ujar salah satu peratin.

    Ketua APDESI Pesisir Barat, Mustapiri mengatakan, peralihan rekening kas desa ini berawal dari kegelisahan para Peratin tentang pelayanan Bank di Lampung. “Sebenarnya masalah ini sudah lama bukan baru bahkan dari tahun sebelumnya,” Ungkapnya.

    Menurutnya, permasalahan yang dimaksud yakni terkait pelayanan, bahkan saat ingin mencairkan kas desa terkadang berhari-hari tidak bisa diambil. Pihaknya mengadukan permasalahan tersebut kepada Pemkab Pesisir Barat sejak tahun 2024 yang lalu. “Alhamdulillah sekarang rekening kas desa sudah beralih ke Bank BNI, Mudah-mudahan keluhan dan kegelisahan rekan- rekan Peratin selama ini tidak akan terulang kembali,” ujarnya.

    Menurutnya, sebelumnya pernah dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Jon Edwar Pesisir Barat pada 22 Oktober 2024. Namun tidak menghasilkan solusi yang memadai dari pihak Bank Lampung. Upaya Bank Lampung menawarkan solusi berupa pengubahan rekening menjadi rekening giro pada 12 Februari 2025 pun dinilai tidak efektif oleh pemerintah dan masyarakat.

    Setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), saat ini Pemkab Pesisir Barat melalui kepemimpinan Dedi Irawan akhirnya memilih BNI sebagai mitra baru dalam pengelolaan RKD. Pemilihan BNI didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, termasuk pengelolaan Rekening Kas Negara oleh BNI, yang memungkinkan pencairan dana lebih cepat dan tepat waktu. Selain itu, sistem perbankan BNI yang lebih modern dan efisien mendukung transparansi keuangan desa serta meminimalkan kendala yang selama ini terjadi.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Pesisir Barat, Henri Dunan, menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang demi kepentingan masyarakat desa. “Kami berharap dengan peralihan ini, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik dan tentu saja mendukung percepatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Henri saat memberikan keterangan di Lobby Dinas PMP, Kamis 13 Maret 2025.

    Proses perpindahan rekening kini sedang berlangsung di Bank BNI KCP Krui. Pemerintah, pihak bank, dan masyarakat desa diharapkan dapat bekerja sama agar transisi ini berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat pekon di Pesisir Barat. Dengan langkah ini, Henri berharap pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih cepat dan efisien, membawa Pesisir Barat menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.

    Selain itu, ujar Hendri Dunan, bahwa keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan dan kehati-hatian. “Kami berharap dengan peralihan ini, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik, dan tentu saja mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Kasus pengalihan dana desa Pesisir Barat di Bank Lampung itu juga viral di akun tiktok. Nitizen beramai ramain menyebutkan buruknya pelayanan Bank Lampung tidak hanya di Pesisir Barat, tetapi juga terjadi di seluruh daerah. Tidak sedikit para nitizen melontakan umpatan dan pengalaman mereka saat berurusan dengan Bank Lampung.

    Berikut cuitan Nitizen di vidio Tiktok di unggah akun @catatan Bangsal

    @ready_gooo menulis “pelayanan bank Lampung di daerah kabupaten lain jga buruk, harusnya pegawainya belajar lagi SOP pelayanan nasabah seperti bank BCA atau bank2 swasta lain…

    @ranie “bank Lampung kacau duit gw ilang.. masa duit di bank bisa ilang lucu banget 😂

    @Rose “Emang bener bank lampung ga recomended..

    @Yola 🐣”aku juga ga rekomendasi klo bank Lampung,, aku kemarin pertama kali nya buka rekening eh lama nya antri an di serobot2,.

    @Resti Febriyanti “kayaknya bukan hanya dikrui aja, dikabupaten lain juga begitu

    @Hidayat Ranau @karena mereka mersa ga butuh nasabah, ada dana apbd yg pasti markir di rek bank daerah, flat merah biasa gt merasa jd tuan

    @Ikhwan Amirudin “Betul : pengalaman ambil uang dipersulit mau transfer online katanya Gag bisa padahal uang kita sendiri

    @dinno21 “bener banget bank lampung cabang krui emang lelet banget

    @Rinaa “Betul ribet banget ap lagi mau bikin lampung online harus inget no terdahulu sedangkn no nya udh ilang ya gmn mau inget”

    @Dedi “Pelayanan Bank Lampung smua daerah sama aja”

    @Suara Dari Langit “betul sekali, makanya ASN pada ngutang ke bank Eka lebih cepat,GK berbelit ²

    @idha_zubet “beneeer bangeet ..

    @rini “rekrutmen pegawainya dibenahi dan manajemen nya, kl ditinggal byk nasabah kan rugi,

    Kasus KUR KCP Krui Tahun 2023

    Sebelumnya Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krui di Kabupaten Pesisir Barat diduga tabrak aturan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disubsidi pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena dalam menyalurkan KUR masih meminta agunan tambahan, hingga endapat orotan OJK Lampung, Rabu 01 Februari 2023.

    Hal itu diketahui setelah beberapa calon debitur yang ingin mengajukan pinjaman KUR serta debitur pengguna program KUR mengeluhkan adanya keharusan bagi debitur KUR untuk memberikan agunan tambahan sebagai jaminan untuk pengusulan KUR kepada Bank Lampung KCP Krui di Pesisir Barat.

    Padahal berdasarkan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 menyebutkan :

    KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut. Namun nyatanya pihak KCP Bank Lampung di Pesisir Barat dalam penyaluran dana KUR kepada debitur malah mengharuskan debitur memberikan agunan tambahan untuk penjamin dalam pinjaman dana KUR.

    Menurut narasumber yang bersentuhan langsung dengan program KUR yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa, akibat kebijakan semena-mena yang tidak berlandaskan aturan yang berlaku yang dilakukan Bank Lampung KCP Krui di Pesisir Barat menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM kesulitan untuk mendapatkan KUR di Bank Lampung.

    Karena kesulitan tersebut masyarakat pelaku UMKM terjebak kedalam pinjaman PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar) dengan bunga yang tinggi yaitu sebesar 25% karena tidak mempunyai pilihan lain untuk mendukung modal usaha mereka.

    Padahal menurutnya, pihak Bank Lampung KCP Krui di Pesisir Barat dalam sosialisasinya mengatakan secara tegas bahwa pinjaman KUR bagi pelaku UMKM tidak perlu memakai agunan tambahan karena kebijakan itu merupakan strategi pemerintah dalam menyediakan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan dana pinjaman sebagai landasan mengembangkan ataupun membangun usahanya.

    Pernyataan tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, bahkan pelaku UMKM di Pesibar lebih banyak menggunakan PNM Mekar daripada menggunakan KUR karena tidak mempunyai agunan tambahan untuk dijaminkan kepada pihak Bank Lampung.

    Masyarakat lainnya juga menyebutkan bahwa pengajuan pinjaman KUR di Bank Lampung KCP Krui saat diajukan kepada staf Bank Lampung diterima dengan baik, namun saat proses persetujuan dari Kepala Bank Lampung KCP Krui pengajuan itu malah ditolak dengan alasan tidak melampirkan agunan tambahan untuk jaminan pinjaman KUR, alhasil pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman kepada Bank Lampung KCP Krui kebanyakan tidak mendapatkan pinjaman KUR untuk tambahan modal usaha. (Red)

  • Tragedi Arena Sabung Ayam Way Kanan Dansubramil Negara Batin Diamankan POM II/SWJ Satu Brimob Dicari?

    Tragedi Arena Sabung Ayam Way Kanan Dansubramil Negara Batin Diamankan POM II/SWJ Satu Brimob Dicari?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Dua anggota Koramil Negara Batin, Kodim Way Kanan, yaitu Dansubramil Negara Batin, Peltu Lubis dan anggota Subramil Kopka Basarsyah, ditangkap Denpom TNI-AD. Peltu Lubis selaku pemilik lapak sabung ayam, dan Basrsyah kini menjadi tahanan Denpom.

    Baca: Tim Gabungan Pangdam Sriwijaya dan Korem 043/Gatam dan Polda Lampung Selidiki Penembakan Tiga Polisi di Way Kanan, Peltu Lubis Menyerahkan Diri

    Baca: Kapolsek Negara Batin dan Dua Anggota Resrim Polres Way Kanan Tewas Baku Tembak di Arena Sabung Ayam Milik Oknum TNI

    Mereka diduga terlibat dalam kasus penembakan tiga anggota polisi Polres Way Kanan saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Senin 17 Maret 2025 sekira pukul 16.50 WIB. Ketiga anggota polisi yang meninggal adalah Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta, anggota Satuan Reskrim Polres Way Kanan.

    Lubis lebih dulu menyerahkan diri ke Kodim Way Kanan, sementara Basarsyah dijemput Tim POM TNI-AD di rumahnya di Way Kanan. Aksi penjemputan sempat menjadi tontotan warga dan kerabat. Dan vidionya beredar luas di media sosial. Terlihat sejumlah aparat Denpom mendatangi sebuah rumah yang dipenuhi orang. Dari dalam rumah lalu keluar dua petugas Denpom membawa seorang pria berambut cepak mengenakan kaos loreng. Pria ini diduga adalah Kopka Basarsyah digiring petugas POM menuju mobil.

    Informasi lain menyebutkan sebelum kejadian, sempat terjadi komunikasi yang memanas antar dua istitusi itu. HIngga akhirnya Bassyar terang-terangan memposting rencana laga adu ayam  di gelanggang Senin 17 Maret 2025 itu di media sosial. Disusul postingan dukungan dari rekannya anggota Brimob.  Bahkan saat gelanggang adu ayam dibuka lokasi itu dijaga beberapa anggota TNI, PM, dan anggota Polri lainya.

    Sementara pasca kejadian Tim Gabungan Kodam II/SWj, POM II/SWJ, Korem 043/Gatam, Polda Lampung melakukan olah TKP dipimpin Dirreskrimum Kombes Pol Pahala. Beberapa mobil masih berada di lokasi kejadian, lokasi terpencil sudut Desa, di kawasan Register 44, Way Kanan.

    Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika mengatakan saat kasusnya masih dalam tahap pengembangan. “Tim gabungan dari Polda dan Pomdam Sriwijaya dan Danrem 043/Gatam masih terus bekerja untuk membuat terang peristiwa ini,” kata Kata Helmy Santika yang bersana Danrem menggunakan helikopter datang kelokasi kejadian, Selasa 18 Maret 2025

    Helmy Santika menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula dari upaya pembubaran kegiatan sabung ayam di wilayah Way Kanan, pada Senin 17 Maret 2025. Saat hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto. “Dalam situasi yang gelap saat itu, anggota lainnya fokus untuk mengevakuasi rekan-rekannya yang menjadi korban,” katanya.

    Helmy Santika, menyebutkan jenis senjata yang digunakan untuk menembak ketiga anggota polisi tersebut masih belum diketahui. “Untuk jenis senjata yang digunakan, kami belum dapat memastikan. Kami masih menunggu hasil uji balistik terhadap proyektil yang telah dikeluarkan dari jenazah korban,” kata Kapolda.

    Kunjungi Rumah Duka TNI-Polri Pastikan Transparan

    Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika dan Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah menemui keluarga korban tiga anggota Polri yang gugur tertembak dalam bertugas. Keduanya memastikan kasus ini akan transparan.

    “Kita akan mengungkap ini secara terang dan secara transparan. Untuk itu, saya juga menggandeng Pak Komandan Korem dan dari Pomdam Sriwijaya kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini,” katanya.

    Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah memastikan pihaknya akan menindak tegas anggota TNI jika terbukti terlibat dalam peristiwa tersebut. “Kami pastikan hasil investigasi nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kami mohon waktu dan bersabar karena sampai sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini, sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi,” kata Danrem. (Red)

  • Terlambat Datang Bulan Pelajar SMK Swasta di Kota Metro Nekat Bunuh Diri? 

    Terlambat Datang Bulan Pelajar SMK Swasta di Kota Metro Nekat Bunuh Diri? 

    Kota Metro, sinarlampung.co-Seorang pelajar SMK Muhammadiyah 3 Kota Metro, IAR (16), warga asal Desa Gunung Terang, Kelurahan Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, ditemukan tewas tewas tergantung, di kamar kosnya, di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Kamis 13 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WIB siang.

    Jasad siswi kelas XII jurusan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) itu, kali pertama ditemukan seorang pria berinisial R (20), warga Dusun 1, Desa Sapto Mulyo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, yang diduga menjadi teman dekatnya alias pacar korban.

    R datang ke kontrakan itu setelah mendapat pesan WhatsApp dari korban, yang meminta R untuk segera datang ke kamar kosnya. “Buruan kesini, kasian badan aku,” bunyi pesan korban yang ditujukan kepada R sekitar pukul 12.00 WIB.

    Saat tiba disana R kaget melihat korban sudah tergantung dengan tali tambang yang diikatkan pada kusen pintu kamar mandi. R kemudian menghubungi warga terdekat, kemudian melapor ke Polsek Metro Barat, yang langsung datang ke lokasi kejadian, bersama Tim Inafis Polres Metro. Petugas langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti di dalam kamar kost korban.

    Kapolsek Metro Barat, Iptu Wardjo, S.Sos membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya bersama Tim Inafis Polres Metro sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk teman dekat korban. “Kami amankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif di balik peristiwa ini,” kata Wardjo. 

    Menurut Kapolsek, jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan visum. Petugas telah berkoordinasi dengan keluarga korban. “Berdasarkan keterangan saksi sementara korban ini sempat cekcok dengan teman dekatnya si R. Karena korban ini mengalami keterlambatan menstruasi selama tiga bulan. Dugaan sementara, korban ketakutan jika hal ini diketahui oleh keluarganya, yang kemudian mendorongnya untuk mengakhiri hidup,” katanya.

    Kapolsek mengimbau masyarakat, khususnya remaja, untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan keluarga maupun pihak terkait apabila mengalami masalah yang berat. “Jika membutuhkan bantuan, warga dapat menghubungi layanan konseling atau tenaga profesional untuk mendapatkan pendampingan psikologis,” kata Wardjo. (Red)

  • Ini Daftar 60 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri di Maret 2025 

    Ini Daftar 60 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri di Maret 2025 

    Jakarta, sinarlampung.co-Sedikit terdata 60-an anggota Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi yang dimutasi Kapolri di Maret 2025. Dari jumlah tersebut, ada beberapa yang mendapat kenaikan jabatan dan ada pula yang memasuki usia pensiun.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi Polri terhadap 1.255 personel. Mutasi ini didasarkan pada enam Surat Telegram yang diterbitkan pada 12 Maret 2025. Brigjen Polisi yang masuk dalam daftar ini tercantum dalam ST/488/III/KEP./2025, ST/489/III/KEP./2025, dan ST/490/III/KEP./2025.

    Berikut ini daftar nama Brigjen Pol yang terkena mutasi:

    1. Brigjen Pol. Mardiyono, dari Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri menjadi Kapolda Bengkulu
    2. Brigjen Pol. Waris Agono, dari Danpaspelopor Korbrimob Polri menjadi Kapolda Maluku.
    3. Brigjen Pol Kristiyono, dari Karopsi SSDM Polri menjadi Sahlisosek Kapolri
    4. Brigjen Pol. Aries Syarief Hidayat, dari Karofaskon Slog Polri menjadi Sahlisosbud Kapolri
    5. Brigjen Pol. Mukti Juharsa, dari Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama I Sespim Lemdiklat Polri.
    6. Brigjen Pol. Endar Priyantoro, dari Pati Bareskrim Polri menjadi Kapolda Kaltim
    7. Brigjen Pol. Ruslan Aspan, Wakapolda NTB menjadi Pati Baharkam Polri
    8. Brigjen Pol. Hero Hendrianto Bachtiar, dari Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri menjadi Wakapolda NTB
    9. Brigjen Pol. Totok Suharyanto, dari Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri menjadi Dirtindak Korlantastipidxor Porli 
    10. Brigjen Pol. Singgamata, dari Pati Korlantas Polri menjadi Waketbidkermaoianmas STIK Lemdiklat Polri
    11. Brigjen Pol. Carles Edison Nababan, dari Analis Kebijakan Utama Bidang Pideksus Bareskrim Polri menjadi Dirpa Kortastiipidkor Polri
    12. Brigjen Pol. Ahmad Subarkah, dari Dirppolsatwa Korsabhara Baharkam Polri menjadi Pati Baharkam Polri (dalam rangka pensiun)
    13. Brigjen Pol. Agus Saripul Hidayat, dari Irwil I Itwasum Polri menjadi Pati Itwasum Polri (dalam rangka pensiun)
    14. Brigjen Pol. Moffan Moeoji Kawanti, dari Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri menjadi Irwil Itwasum Polri
    15. Brigjen Pol. Anom Wibowo, dari Pati Bareskrim Polri menjadi Wakapolda Kepri
    16. Brigjen Pol. Arman Achdiat, dari Kasubditdikmas Ditkamsel Korlantas Polri menjadi Pati Baintelkam Polri
    17. Brigjen Pol. Heny Sulistya Arianta, dari Pati Lemdiklat Polri menjadi Pati Mabes Polri (dalam rangka pensiun)
    18. Brigjen Pol. Andreas Kusmaedi, dari Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri menjadi Pati Baharkam Polri (dalam rangka pensiun)
    19. Brigjen Pol. Andria Martinus, dari Pati Bareskrim Polri (penugasan PD BNN) menjadi Pati Bareskrim Polri (dalam rangka pensiun)
    20. Brigjen Pol. Gagas Nugraha, dari Pati Bareskrim Polri (penugasan PD BNN) menjadi Pati Bareskrim Polri (dalam rangka berobat)
    21. Brigjen Pol. Joko Suharyadi, dari Pati Bareskrim Polri (penugasan PD Kementerian ESDM) menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidter Bareskrim Polri
    22. Brigjen Pol. Hando Wibowo, dari Pati Densus 88 AT Polri menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pendidikan Densus 88 AT Polri
    23. Brigjen Pol. Riko Sunarko, dari Pati Divpropam Polri menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pamobvit Baharkam Polri
    24. Brigjen Pol. Moh Irhamni, dari Pamen Bareskrim Polri (Persiapan Penugasan Luar Struktur) menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD PPATK)
    25. Brigjen Pol. Sony Sonjaya, dari Pamen Bareskrim Polri (Penugasan PO Badan Gizi Nasional) menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PO Badan Gizi Nasional)
    26. Brigjen Pol. Dover Christian, dari Pamen Bareskrim Polri (Penugasan PD DPD RI) menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD DPD RI).
    27. Brigjen Pol. Yudi Yusman, dari Pamen Bareskrim Polri (Penugasan PD Kemenpenimipas) menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD Kemenimipas)
    28. Brigjen Pol. Anton Setiyawan, dari Pamen Bareskrim Polri (Penugasan PD BNN) menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD BNN)
    29. Brigjen Pol. Yusuf Hondawantri Nibaho, dari Pamen Lemdiklat Polri (Penugasan PD Lemhannas RI) menjadi Pati Lemdiklat Polri (Penugasan PD Lemhannas RI)
    30. Brigjen Pol. Muhammad Yusup, dari Pamen Lemdiklat Polri (Penugasan PD Lemhannas RI) menjadi Pati Lemdiklat Polri (Penugasan PD Lemhannas RI)
    31. Brigjen Pol. Bambang Hery Sukmajaoi, dari Pamen Baintelkam Polri (Penugasan PD BIN)) menjadi Pati Baintelkam Polri (Penugasan PO BIN)
    32. Brigjen Pol. Faizal, dari Kabagjjanjemenkam Waketbid PP PPTIK STIK Lemdiklat Polri menjadi Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun)
    33. Brigjen Pol. Ane Kristina, dari Sespuskeu Polri menjadi Pati Puskeu Polri (dalam rangka pensiun)
    34. Brigjen Pol. Parlindungan Silitonga, dari Kalemdiklatprofpol Wakatbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri menjadi Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun)
    35. Brigjen Pol. Tumpal Damayanus, dari Karoops Polda Sultra menjadi Pati Polda Sultra (dalam rangka pensiun)
    36. Brigjen Pol. Ruhiyat Hidayat, Karolog Polda Kaltim menjadi Pati Polda Kaltim (dalam rangka pensiun)
    37. Brigjen Pol Herry Sasongko, dari Kabagkurhanjardikbangum Rokurlum Lemoklat Polri menjadi Pati Baharkam Polri.
    38. Brigjen Pol. Hermansyah, dari Irwasda Polda Riau menjadi Pati Itwasum Polri (Penugasan PD Kompolnas)
    39. Brigjen Pol. Hermawan, dari Penyidik Tindak Pidana Madya TK.II Bareskrim Polri menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD BAPANNAS)
    40. Brigjen Pol. Supiyanto, dari Pemeriksa Labfor Kepolisian Madya TK.II Bareskrim Polri menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD BNN).
    41. Brigjen Pol. Arif Fajarudin, dari Kabaggassus Robinkar SSDM Polri menjadi Pati SSDM Polri (Penugasan PD Kementerian ESDM)
    42. Brigjen Pol Achmadi, dari Agen Intelijen Kepolisian Madya TK.II Baintelkam Polri, menjadi Pati Baintelkam Polri (Penugasan PD Kementerian Ekonomi Kreatif)
    43. Brigjen Pol. Frans Tjahyono, dari Kabidgasbin Puslitbang Polri menjadi Pati Baharkam Polr (Penugasan PD Kementerain Lingkungan Hidup)
    44. Brigjen Pol. Anggoro Sukartono, dari Karopaminal Divpropam Polri menjadi Kapolda DIY
    45. Brigjen Pol. Ego Hadi Santoso, dari Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tk.II Div TIK Polri menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri
    46. Brigjen Pol. Agus Salim, dari Wakapolda Bengkulu menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Sespim Lemdiklat Polri
    47. Brigjen Pol. Solihin, dari Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Sespim Lemdiklat Polri menjadi Wakapolda Bengkulu
    48. Brigjen Pol. Misbahul Munauwar, dari Wakapolda Aceh menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri 50. Brigjen Pol. Edi Mardianto, dari Wakapolda Jambi menjadi Pati Sahli Kapolri (Penugasan PD Kemendagri)
    49. Brigjen Pol. K. Rahmadi, dari Wakapolda Jabar menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD Kemenhut)
    50. Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Wakapolda DIY menjadi Wakapolda Jabar
    51. Brigjen Pol. Eddy Djunaedi, dari Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri menjadi Wakapolda DIY
    52. Brigjen Pol. Giri Purwanto, dari Karotekkom DIV TIK Polri menjadi Pati DIV TIK Polri (dalam rangka pensiun)
    53. Brigjen Pol. Indarto, dari Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri menjadi Karotekkom DIV TIK Polri
    54. Brigjen Pol. Djoko Setiono, dari Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD BNN) menjadi Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri
    55. Brigjen Pol. Yusuf Mawadi, dari Sespusdokkes Polri menjadi Pati Pusdokkes Polri (dalam rangka pensiun)
    56. Brigjen Pol. Farid Amansyah, dari Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD BNN) menjadi Sespusdokkes Polri.
    57. Brigjen Pol. Mashudi, dari Kapusinafis Bareskrim Polri menjadi Kapusident Bareskrim Polri.
    58. Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, dari Dirgakkum Korlantas Polri menjadi Pati Baharkam Polri (Penugasan PD Kemenpora)
    59. Brigjen Pol. Aswin Sipayung, dari Penyidik Tindak Pidana Utama Tk.II Bareskrim Polri menjadi Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD BNN)
    60. Brigjen Pol. Buoi Hermawan, dari Widyaiswara Kepolisian Utama TK.II Lemdiklat Polri menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama TK.II Bareskrim Polri.

    Itulah informasi terkait nama dan posisi baru 62 Brigjen Pol yang terkena mutasi Kapolri pada 12 Maret 2025 ini.  (Red)