Sinarlampung

Penulis: Juniardi

  • Prabowo, Jokowi dan SBY Tekan Tombol Bersama Peluncurkan Danantara, Ini Daftar Pengurusnya

    Prabowo, Jokowi dan SBY Tekan Tombol Bersama Peluncurkan Danantara, Ini Daftar Pengurusnya

    Jakarta, sinarlampung.co-Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presdien Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

    Saat menekan tombol peresmian, Presiden Prabowo diapit oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di sisi kiri, dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di sisi kanan. Setelah resmi diluncurkan, Joko Widodo pun langsung memberi selamat kepada Prabowo yang tengah bertepuk tangan atas peluncuran Danantara. “Selamat Pak, selamat,” kata Jokowi.

    Di atas panggung, ketiganya didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Pada hari yang sama sebelum diluncurkan, Presiden Prabowo Subianto menandatangani aturan mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Senin, Presiden meneken tiga aturan mengenai hal tersebut.

    Pertama, Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025, PP Nomor 10 Tahun 2025, dan Keppres Nomor 30 Tahun 2025.

    Rosan Perkasa Roeslani ditunjuk sebagai CEO, didampingi Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Dewan Pengawas, sementara sejumlah mantan Presiden RI ditunjuk sebagai dewan penasihat.

    Berikut ini susunan lengkap BPI Danantara, yang terdiri atas Pembina dan Penanggung Jawab, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana:

    Pembina dan Penanggung Jawab
    – Presiden: Prabowo Subianto

    Dewan Penasehat
    – Susilo Bambang Yudhoyono
    – Joko Widodo

    Dewan Pengawas
    – Ketua: Erick Thohir
    – Wakil Ketua: Muliaman D. Hadad

    Anggota:
    – Sri Mulyani
    – Tony Blair

    Badan Pelaksana
    – Kepala Badan Pelaksana/CEO: Rosan Perkasa Roeslani
    – Holding Operasional/COO: Dony Oskaria
    – Holding Investasi/CIO: Pandu Patria Sjahrir. (Red)

  • Perjalanan Dinas DKPTPH Tahun 2024 Habiskan Rp5,6 Miliar Diduga Rawan Penyimpangan?

    Perjalanan Dinas DKPTPH Tahun 2024 Habiskan Rp5,6 Miliar Diduga Rawan Penyimpangan?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Sepanjang tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung menghabiskan Rp5.680.450.000 untuk membiayai 41 paket kegiatan perjalanan dinas yang dibagi kedalam lima kategori jenis perjalanan.

    Baca: Perjas Rp9,2 Miliar Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Rawan Dikorupsi

    Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Chaidir, mengatakan dari hasil kalkulasi yang dilakukan, sulit untuk membantah indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kucuran anggaran perjalanan dinas dengan anggaran miliaran rupiah tersebut.

    Chaidir menyebut jika dengan anggaran sebesar itu, maka setiap hari kerja pihak DKPTPH Provinsi Lampung mengeluarkan biaya sebesar Rp21.847.884 untuk kegiatan perjalanan dinas. “Angka yang muncul itu sudah tidak lagi masuk akal, karena tidak lagi berimbang dengan rasio program yang ada di satuan kerja tersebut. Mana mungkin kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya internal dilakukan lebih banyak daripada program lain yang bersifat eksternal,” ujarnya kepada wartawan.

    Menurut Chaidir, sepanjang tahun 2024 DKPTPH Provinsi Lampung hanya memiliki 185 kegiatan penyedia yang sebagian besar dilaksanakan dengan metode e-purchasing. “Kegiatan penyedia yang dilakukan secara online itu ditujukan untuk efisiensi dan mengurangi beban pembiayaan, maka menjadi semakin tidak masuk akal kalau kegiatan swakelola justru anggarannya membengkak hanya untuk urusan perjalanan dinas,” ujarnya.

    Bagi Chaidir, sangat wajar jika akhirnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara khusus menyoroti anggaran perjalanan dinas sebagai salah satu mata anggaran yang harus dipangkas karena ternyata memiliki celah Korupsi yang sangat besar.

    “Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan hanya sebatas nota pengeluaran yang mudah dimanipulasi. Tinggal siapkan laporan penggunaan anggaran fiktif dan nota perjalanan palsu, maka sudah cukup itu untuk mengelabui pihak Badan Pemeriksa Keuangan saat waktu audit tiba,” ucapnya.

    Chaidir menyarankan kepada Gubernur Lampung yang baru segera memperhatikan kucuran anggaran perjalanan dinas yang nilainya sangat besar namun tidak memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan di Provinsi Lampung.

    “Gubernur harus diperhatikan, karena untuk apa mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah hanya untuk perjalanan dinas. Bukankah lebih baik anggaran miliaran itu untuk membangun Provinsi Lampung yang memang masih sangat membutuhkan pertumbuhan di berbagai bidang pembangunan,” ujar Chaidir.

    Belum ada keterangan resmi dari DKPTPH Provinsi Lampung terkair anggaran perjalanan Dinas Tahun 2024 yang menghabiskan Rp5,6 miliar itu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Ir. Bani Ispriyanto, M.M., yang dikonfirmasi wartawan di kantornya sedang tidak ada ditempat. (Red)

  • Anggota TNI AD dan TNI AL Ribut di Tempat Hiburan Malam Tanjungpinang, satu Tewas Empat Lainnya Luka-luka

    Anggota TNI AD dan TNI AL Ribut di Tempat Hiburan Malam Tanjungpinang, satu Tewas Empat Lainnya Luka-luka

    Tanjungpinang, sinarlampung.co-Dua anggota TNI terlibat keributan di Tempat Hiburan Malam (THM) Leko, Jalan Baru Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). Satu orang tewas akibat keributan itu.
    Informasi yang diterima, keributan terjadi pada Minggu 23 Februari 2025 dini hari.

    Keributan itu melibatkan personel TNI AD yang bertugas di Yonif 136 Tuah Sakti Prada Yulius Henokh Supusepa (YHS) dan personel TNI AL yang bertugas di Pangkoarmada I Serda Doni Laksono (DL). Informasi dilokasi kejadian menyebutkan Serda DL dinyatakan meninggal dunia.

    Korban dinyatakan meninggal akibat terkena tusukan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku Prada YHS, yang bertugas di Yonif 136 Tuah Sakti. Selain itu empat orang personel Koarmada lainnya juga mengalami luka akibat perkelahian tersebut.

    Informasi lain menyebutkan keributan di THM Leko terjadi di lantai 3 sekitar pukul 03.18 WIB, Minggu 23 Februari 2025 dini hari. Korban terkena pecahan botol minuman yang diduga dilakukan oleh rekan Prada YHS. Keributan antara personel TNI ini kemudian berlanjut ke area parkiran, di mana Prada YHS masih berusaha mempertahankan diri setelah dikeroyok oleh korban dan rekan-rekannya.

    Mengetahui kalah jumlah, Prada YHS kemudian mengeluarkan satu buah pisau yang dibawa hingga berhasil melarikan diri. Sementara itu, pihak Reskrim Polresta Tanjungpinang hingga saat ini belum dapat memberi keterangan apapun terkait peristiwa ini.

    AWalnya, seorang anggota Kogabwilhan bernama Serda Robi memecahkan botol minuman di atas meja. Pecahan botol tersebut mengenai salah satu anggota Koarmada I, yang kemudian memicu ketegangan di lokasi. Setelah insiden pemecahan botol tersebut, Serda Robi langsung meninggalkan tempat kejadian.

    Namun anggota Koarmada yang berada di lokasi melihat Prada Yulius Henokh Supusepa (YHS), seorang anggota Yonif 136/Tuah Sakti, juga sedang minum di tempat yang sama. Dari situlah diduga terjadi kesalahpahaman.

    Hingga anggota Koarmada I mengira bahwa Prada Yulius Henokh Supusepa (YHS) adalah pelaku yang memecahkan botol tersebut. Tanpa klarifikasi lebih lanjut, sekitar 15 anggota Koarmada I langsung melakukan pengeroyokan terhadap Prada Yulius Henokh Supusepa (YHS).

    Korban Prada YHS mengalami luka-luka akibat serangan tersebut dan dalam keadaan babak belur. Dalam situasi yang semakin memanas dan kalah jumlah, Prada Yulius Henokh Supusepa mengeluarkan pisau karambit dan menikam salah satu anggota Koarmada I, Serda Doni Laksono.

    Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Doddy Yudha membenarkan kejadian itu.
    Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. “Sudah monitor. Sedang proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Doddy

    Doddy mengatakan Pangdam Bukit Barisan telah memerintahkan Danrem 033/Wira Pratama dan Danyon 136 /Tuah Sakti segera berkoordinasi dengan Koarmada I Tanjungpinang. Hal tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan dua matra TNI itu secara transparan.

    “Upaya yang sudah dilakukan Pangdam I/BB telah memerintahkan Danrem 033/WP bersama dengan Danyon 136 /TS melaksanakan koordinasi dengan Koarmada I Tanjungpinang untuk menyelesaikan masalahnya secara transparan,” ujarnya.

    Doddy mengatakan personel TNI AD terlibat pertikaian dengan personil TNI AL itu diketahui bertugas di Yonif 136 Tuah Sakti. Personel berinisial Prada YHS itu saat ini telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan. “Danpomdam I/BB akan berkoordinasi dengan Pomal Tanjung Pinang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait perkelahian tersebut,” ujarnya.

    Doddy Yudha, menyatakan pihaknya menyebut telah melakukan penahanan terhadap pelaku, dan saat ini masih melakukan tahapan penyelidikan. “Prada YHS telah diamankan dan saat ini masih melakukan tahapan penyelidikan. Adapun bentrok kemarin karena terjadi perkelahian,” katanya.

    Guna mencegah bentrok lanjutan, Pangdam I Bukit Barisan telah memerintahkan Danrem dan Danyon 136 Tuah Sakti untuk melaksanakan apel luar biasa yang bertujuan agar personel Yonif 136 Tuah Sakti tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut.

    Selain itu, Polisi Militer I Bukit Barisan juga telah melakukan koordinasi dengan Polisi Militer TNI AL Tanjungpinang untuk melakukan penyelidikan bersama terkait kasus ini. “Pomdam I/BB telah berkoordinasi dengan Pomal Tanjungpinang untuk penyelidikan dan menyelesaikan masalah secara transparan. Serta telah melakukan apel luar biasa di jajaran TNI AD, guna memberi penekanan kepada personel agar tidak terpancing dan terprovokasi,” jelasnya.

    Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto mengungkapkan penyebab pertikaian prajurit TNI Angkatan Laut yakni Serda DL dengan Prada YHS dari TNI Angkatan Darat di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dipicu salah paham.

    Rio menjelaskan, kesalahpahaman itu mengakibatkan pertikaian antara kedua prajurit tersebut. Kedua prajurit itu juga tidak saling kenal. “Intinya adalah kesalahpahaman, artinya tidak saling tahu dalam kondisi mungkin malam itu di tempat hiburan malam. Jadi, mungkin tidak saling kenal sehingga terjadi konflik. Kesalahpahaman misalnya saya ketemu sama kamu, senggolan bisa saja emosi karena tidak kenal. Kalau kenal enggak mungkin seperti itu,” ujarnya.

    Saat ini, kata Rio, Kodam I/BB memastikan situasi di lokasi kejadian telah kondusif. Prada YHS juga telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan. “Saya memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, yang salah akan dihukum. Kami memastikan seluruh unsur-unsur TNI di wilayah Kodam I/BB seperti Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat solid tidak ada masalah,” ucap Rio. (Red)

  • Disebut Terima Korupsi Ganti Rugi PSN Bendungan Marga Tiga, Dewan Golkar Lampung Timur dan Perwira Polres Lampung Timur Membantah Disidang?

    Disebut Terima Korupsi Ganti Rugi PSN Bendungan Marga Tiga, Dewan Golkar Lampung Timur dan Perwira Polres Lampung Timur Membantah Disidang?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Ketua Komisi III DPRD Lampung Kemari dan Kabag Ops Polres Lampung Timur Kompol Edi Kurniawan yang sempat disebut-sebut menerima aliran dana korupsi fee ganti rugi PSN Bendung Marga Tiga, Lampung Timur, kompak membantah tuduhan tersebut dipersidangan.

    Kemari, dan Kabag Ops Polres Lampung Timur, Kompol Edi Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Kasat Intel Polres Lampung Timur itu diperiksa majelis hakim karena mereka disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya sebagai penerima aliran dana proyek yang merugikan negara hingga Rp43,41 miliar.

    Kemari anggota dewan Fraksi Partai Golkar dan Edi Kurniawan, membantah saat bersanksi dalam sidang lanjutan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, kasus dugaan korupsi proyek Bendungan Marga Tiga, Lampung Timur, dengan terdakwa mantan Kepala Desa Trimulyo, Alin Setiawan, serta Okta, anggota satuan tugas proyek, pada Kamis 27 Februari 2025.

    Kemari mengakui adanya pertemuan di rumahnya, tetapi membantah terlibat dalam pembagian dana proyek. “Saya adalah kuasa hukum dari Sukirdi. Saat mereka berkumpul dan membagi-bagikan uang, saya tidak tahu-menahu. Saya hanya menerima Rp20 juta dari Sukirdi sebagai honor advokat,” ujarnya.

    Sementara Edi Kurniawan juga membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, uang Rp200 juta yang diterimanya bukan berasal dari proyek Bendungan Marga Tiga, melainkan pembayaran utang dari Ilhamudin. “Ilhamudin pernah menggadaikan sertifikat tanah kepada saya senilai Rp100 juta. Kemudian, ia mengembalikan uang itu dengan mentransfer Rp200 juta melalui rekening adik saya,” ujar Edi Kurniawan.

    Dalam sidang sebelumnya, saksi Ilhamudin mengungkapkan bahwa pembagian dana proyek terjadi di rumah Kemari. Menurutnya, uang sebesar Rp720 juta dibawa oleh saksi Sukirdi dan dibagikan kepada beberapa pihak. “Saya sendiri menerima Rp140 juta, Okta Rp85 juta. Sisanya saya tidak tahu karena setelah menerima bagian saya, saya langsung pulang,” ujar Ilhamudin.

    Ilhamudin juga menyebut bahwa Edi Kurniawan menerima bagian uang tersebut melalui terdakwa Alin Setiawan. Seperti diketahui dalam kasus korupsi, Polda Lampung telah menetapkan empat Tersangka. Kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp43,41 miliar ini telah menetapkan empat tersangka, yaitu:

    1. Ilhamudin – Warga Dusun Melaris, Desa Negeri Jemanten, Marga Tiga, Lampung Timur.
    2. Aan Rosmana – Kepala BPN Lampung Timur periode 2020-2022.
    3. Alin Setiawan – Mantan Kepala Desa Trimulyo.
    4. Okta – Anggota satuan tugas proyek Bendungan Marga Tiga.

    Seorang nama Kemari dan Kompol Edi Kurniawan diduga menerima aliran dana korupsi proyek Bendungan Marga Tiga. Keduanya dijadwalkan bersaksi dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini, Kamis 27 Februari 2025. Kuasa hukum salah satu terdakwa, Alin Setiawan, Irwan Apriyanto, mengatakan bahwa sidang akan menghadirkan kedua oknum tersebut. “Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan dua saksi, yaitu anggota Polres Lampung Timur berinisial EK dan anggota DPRD Lampung Timur, KM,” kata Irwan Apriyanto.

    Irwan menjelaskan bahwa kehadiran kedua saksi ini didasarkan pada kesaksian sebelumnya dari Ilhamudin, yang menyebut EK dan KM menerima aliran dana korupsi terkait ganti rugi tanam tumbuh dalam proyek Bendungan Marga Tiga.

    “Berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, Ilhamudin menyebut bahwa oknum anggota Polres Lampung Timur dan anggota DPRD Lampung Timur menerima aliran dana fiktif dari proyek tersebut. Terkait jumlah dana yang diterima, kita akan dengarkan dalam persidangan hari ini,” jelasnya.

    Edi Kurniawan diketahui pernah menjabat sebagai Kasat Intel Polres Lamtim dan saat ini menjabat Kabag Ops Polres Lamtim berpangkat kompol, sementara Kemari menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Lampung Timur dari Fraksi Partai Golkar.

    Irwan Apriyanto menegaskan bahwa pihaknya akan mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Ia meyakini bahwa kerugian negara yang mencapai Rp43 miliar tidak mungkin hanya dinikmati oleh kliennya. “Semua yang terlibat akan saya ungkap dalam persidangan. Kerugian negara mencapai Rp43 miliar, tidak mungkin hanya klien saya yang menikmatinya,” kata Irwan.

    Irwan menyatakan siap membuka fakta persidangan, terutama terkait keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Apalagi, JPU akan menghadirkan sekitar 50 saksi dalam persidangan. “Dari lima puluh saksi yang akan dihadirkan, kami yakin akan ada nama-nama lain yang terlibat. Kami akan berkoordinasi dengan klien dan siap untuk buka-bukaan di persidangan nanti,” tegasnya.

    Sebelumnya, dua terdakwa lainnya telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU. Mereka didakwa melakukan markup dalam pengadaan ganti rugi tanam tumbuh dan tanah dalam proyek Bendungan Marga Tiga.

    Kedua terdakwa dijerat Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 KUHP. (Red)   

  • Opening Ceremony HPN Daerah Lampung 2025 di Lampung Utara

    Opening Ceremony HPN Daerah Lampung 2025 di Lampung Utara

    Lampung Utara, sinarlampung.co-Opening Ceremony Hari Pers Nasional (HPN) Daerah Lampung 2025, sekaligus Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia, dilaksanakan di Kotabumi, Lampung Utara. Acara yang dikuti ratusan anggota PWI dan IKWI se-Lampung di Gedung Pusiban Pemda Lampung Utara, Rabu 26 Februari 2025.

    Mewakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengatakan HPN 2025 menjadi momentum pers dalam menjaga akurasi dan objektivitas. Ia menyebut kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi yang tidak ternilai harganya. Namun begitu kebebasan ini juga membawa tanggung jawab besar.

    “Kita harus selalu mengingat bahwa dalam menjalankan tugas sebagai penyampai informasi, pers juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebenaran dan akurasi. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap berita yang disampaikan. Informasi yang benar dan akurat sangat penting dalam menjaga kesatuan bangsa dan mencegah terjadinya kesalahpahaman,” kata ,” ujar Ganjar mewakili Gubernur Mirza

    Terlebih pada era digital saat ini, masyarakat harus sangat waspada terhadap penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat memicu kebencian dan ketidakpercayaan bagi sesama. Melalui peran media yang aktif, bijak dan bertanggungjawab, “Kita dapat memerangi penyebaran disinformasi yang merugikan persatuan bangsa. Mari kita gunakan kekuatan pers menginspirasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ujarnya.

    “Semoga pers Lampung dapat terus berkembang, semakin profesional dan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang membangun kehidupan masyarakat,” katanya.

    Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah mengatakan PWI adalah organisasi profesi wartawan yang lahir di Surakarta tanggal 9 Februari tahun 1946. Artinya PWI sudah turut mengawal kemerdekaan sejak usia Negara Indonesia baru 1 tahun. “Hari lahirnya PWI ditetapkan jadi Hari Pers Nasional karena memang PWI organisasi yang pertama lahir ketika Indonesia baru satu tahun,” ujar Wira.

    Menurut Wira, peringatan HPN jua digelar di semua provinsi. PWI Lampung juga menggelar HPN yang dimulai dari opening ceremony di Lampura. Selanjutnya berbagai kegiatan lain akan dilakukan hingga 29 Mei 2025.

    Wira menyebut HPN Daerah di Lampung akan digelar berskala nasional. Karena mengundang sejumlah Menteri dan seluruh ketua PWI Tingkat Provinsi. “Gongnya dimulai dari Lampung Utara yang nanti akan berlanjut sampai tanggal 29 Mei. Kami sudah merencanakan sejumlah kegiatan yang meski tingkatnya daerah tapi rasanya harus tingkat nasional,” katanya.

    Terkait HPN Lampung yang mengusung tema swasembada pangan, Wira menyatakan pers harus hadir untuk mendukung terwujudnya asta cita Presiden Prabowo. Karena muaranya adalah untuk ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. “Pers akan terus mengawal upaya swasembada pangan itu dengan pemberitaan. Terlebih Lampung adalah daerah lumbung pangan nasional, tentunya perlu dukungan dan perhatiann dari pemerintah,” katanya.

    Asisten I Pemkab Lampung Utara, Man Kodri menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh insan pers, khususnya dalam membangun daerah Lampung Utara. “Saya sangat mengapresiasi kinerja rekan-rekan pers untuk memberikan informasi yang akurat dan faktual kepada masyarakat,” ujarnya membacakan sambutan Bupati Lampura.

    Ia menyebut pers merupakan pilar keempat demokrasi yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tapi juga mengedukasi masyarakat.Dalam konteks pembangunan daerah, pers juga punya peran strategis dalam menyebarluaskan program dan kebijakan pemda dengan jelas.

    “Dengan bantuan pers pemerintah dapat lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat sehingga program dapat diterima dengan baik. Pers juga mitra dalam memberikan kritik dan saran terkait kebijakan yang diterapkan. Kritik yang membangun adalah bagian penting dalam proses demokrasi,” ujarnya.

    Maka ia menegaskan kebebasan pers harus terus dijaga dan dihormati. Namun pers juga harus terus berbenah untuk mencegah penyebaran hoax.

    Sementara Ketua PWI Lampung Utara, Evicko Guantara dalam sambutan mengatakan sangat bangga karena Lampura ditunjukkan sebagai tuan rumah HPN Daerah 2025 dan HUT PWI ke-79. “Tema HPN Daerah tahun ini yaitu soliditas pers mendukung swasembada pangan, yang mencerminkan semangat pers Provinsi Lampung dalam mendukung asta cita Presiden RI Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Evicko menyebut lebih dari 500 peserta hadir di acara ini dari seluruh kabupaten kota se-Lampung.Ia pun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung PWI Lampung Utara untuk menyukseskan HPN Daerah 2025.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Baik PWI Lampung Pemda Lampung Utara, Polda, Polres, Kodim, Kejari dan semua rekan kemitraan yang bahu membahu bersama panitia HPN,” ujarnya. (Red)

  • Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mesuji Pungli Kelulusan Rp350 Ribu Permurid?

    Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mesuji Pungli Kelulusan Rp350 Ribu Permurid?

    Mesuji, sinarlampung.co-Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mesuji diduga melakukan pungutan liar dengan dalih menarik sumbangan biaya kelulusan Rp350 Ribu permurid. Penarikan uang kelulusan itu dituangkan dalam surat pemberitahuan kepada wali murid, ditandatangani Kepala Sekolah Hendro Spd, diketahui Ketua Komite Sekolah Syaifudin tertanggal 8 Januari 2025.

    Surat pemberitahuan biaya kelulusan itu kemudian viral, setelah diunggal di media sosial. Dalam surat Pemberitahuan No. 422/181/III.1.3/SMPN 2/MSJ/2025 itu Hendro dan Syaifudin, berdalih penarikan uang kapada para wali murid untuk acara Pelepasan Kelas 9 SMPN 2 Mesuji Tahun Pelajaran 2024/2025 pada bulan Mei 2025 mendatang. Dalam surat itu ditegaskan batas pembayaran atau pelunasan sumbangan hingga akhir Maret 2025.

    Mantan Bupati Mesuji Khamami yang juga suami Bupati Mesuji Elfianah Khamami menyayangkan adanya surat pungutan berdalih sumbangan tersebut. “Kasihan wali murid dimintai sumbangan,” katanya Khamami membalas akun Facebook, Senin 24 Februari 2025.

    Khamamik minta sekolah segera menarik surat tersebut dan membatalkan pungutan tersebut. Karena menurut Khamamik, pihak sekolah harus berusaha meringankan wali murid, bukan sebaliknya malah memberatkan orangtua siswa yang hendak lulus. “Dinas Pendidikan Mesuji tak boleh membiarkan hal semacam ini. Harus ditindak,” ujar Khamamik.

    Padahal Bupati Mesuji Elfianah Khamami sudah mengimbau kepada kepada semua pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Mesuji untuk bekerja dengan maksimal dan terus melakukan koordinasi, supaya pemerintah bisa memberikan kontribusi baik kepada masyarakat, serta melakukan program kerja sesuai tupoksi yang pro-rakyat.

    “Diingatkan pada seluruh Kepala SD, SMP, jangan melakukan pungutan dengan dalih apapun. Segala sesuatu harus koordinasi terlebih dulu dengan dinas terkait. Walaupun saya masih disini. Tapi hati, jiwa dan pikiran saya selalu untuk masyarakat Mesuji dan untuk Kabupaten Mesuji,” kata Elfianah, dari Magelang, Selasa, 25 Februari 2025.

    Dikonfirmasi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji Andi S Nugraha juga menyayangkan surat pemberitahuan permintaan sumbangan kepada wali murid tersebut. “Kami tidak mengetahui tentang adanya surat tersebut. Dan kita sudah menegur pihak kepala sekolah. Dan kita perintahkan agar segera mengembalikan kepada Wali Murid yang sudah membayar,” kata Andi S Nugraha.

    Sementara Kepala Sekolah Hendro, mengatakan bahwa puntutan itu merupakan hasil kesepatan bersama Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang ingin merayakan kelulusan siswa/i SMPN.2 dengan berbagai hiburan sebagai bentuk rasa syukur.

    Akan tetapu, hajad itu akan dibatalkan, karena pihaknya sudah mendapat teguran langsung dari atasan (Pemda.red) dengan melayangkan Surat Pemberitahuan pada wali murid Nomor: 422/210/III.I.3/SMPN.2/MSJ/2025 yang menyatakan bahwa salah satu Program OSIS yakni Pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Mesuji Tahun Ajaran 2024-2025 ditiadakan. Dan selanjutnya Surat Pemberitahuan Nomor: 422/181/III.I.3/SMPN.2/MSJ/2025 tertanggal 8 Januari 2025 dibatalkan.

    “Kami akan merespon cepat dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait agar segera membatalkan pengumpulan dana tersebut. Dan bagi siswa yang sudah menyicil, akan dikembalikan. Itu perintah langsung dari Bupati, kita bisa apalagi kalau itu sudah perintah Bos,” dalihnya. (Red)

  • Tiga Mahasiswa Institut Maritim Prasetiya Mandiri KKN Tewas Terseret Arus di Way Sabu Teluk Pandan Sudah Ditemukan

    Tiga Mahasiswa Institut Maritim Prasetiya Mandiri KKN Tewas Terseret Arus di Way Sabu Teluk Pandan Sudah Ditemukan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Tiga mahasiswa Institut Maritim Prasetiya Mandiri, peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) terseret arus dan tenggelam, saat berenang di Way Sabu, Dusun Margo Dalom, Desa Gebang, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran, Senin 24 Februari 2025 pagi sekitar pukul 10.00 WIB sudah ditemukan.

    Ketiga mahasiswa Risky Kurniawan (24) dan Ricky Anggara (23) dan Muhammad Dedi Sanjaya (23). Ketiga mahasiswa KKN di Desa Sidodadi, Kecamatan Telukpandan, sedang mandi dan berenang di sungai. Namun tiba tiba air meluap dengan arus deras, dan tiba-tiba menyeret mereka.

    Satu regu Rupanpur Batalyon Infanteri (Yonif) 9 Marinir langsung terjun menyusuri sungai berarus deras tersebut dan berhasil menemukan dua jenazah, yakni Risky Kurniawan (24) dan Ricky Anggara (23). Sementara tubuh Dedi Sanjaya (23), ditemukan keesokan harinya sekitar satu kilo dari lokasi tengelam.

    Selanjutnya, prajurit Peleton Kesehatan (Tonkes) Yonif 9 Marinir didampingi Kepala Desa Batu Menyan, Syahruzi langsung mengevakuasi jenazah ke rumah sakit terdekat. Menurut Syahruzi, warga memberitahunya setelah mendengar suara teriakan minta tolong dari para mahasiswa tersebut.

    Kronologi Kejadian

    Menurut keterangan yang dihimpun tim SAR gabungan, peristiwa nahas ini bermula saat ketiga korban, Risky Kurniawan, Ricky Anggara, dan Dedi Sanjaya, bersama empat rekan lainnya berenang di Sungai Way Sabu, Desa Batu Menyan, Senin 24 Februari 2025 pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

    Awalnya, mereka menikmati suasana sungai yang tampak tenang. Namun, tiba-tiba arus sungai menjadi deras akibat banjir bandang yang datang mendadak. Ketujuh mahasiswa berusaha menyelamatkan diri, tetapi hanya empat orang yang berhasil berenang ke tepi. “Empat orang selamat berenang ke tepi, tetapi tiga korban ikut terbawa arus,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni.

    Upaya Pencarian dan Penemuan Korban Setelah mendapat laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian. Pada hari yang sama, dua korban, yakni Risky dan Ricky, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, pencarian terhadap korban terakhir, Dedi Sanjaya, dilanjutkan hingga Selasa 25 Februari 2025 pagi. Tim akhirnya menemukan jasad Dedi di aliran sungai yang lebih jauh dari lokasi kejadian. (Red)

  • Menara Masjid Bersejarah Rawalaut Dipasang Pemancar Provider Keluarga Pewakaf Protes

    Menara Masjid Bersejarah Rawalaut Dipasang Pemancar Provider Keluarga Pewakaf Protes

    Bandar Lampung, sinarlampng.co-Keluarga H. Marsim yang mewakafkan masjid Masjid Taufiqurrahman, Jalan H Masmansyur No.38, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, menyatakan keberatan atas pemasangan pemancar sinyal provider di Menara Masjid Taufiqurrahman itu. Mereka akan menggugat pihak-pihak yang terlibat mengkomersilkan masjid tersebut.

    Baca: Provider Berulah, Menara Masjid di Bandar Lampung Dijadikan Pemancar Sinyal

    Samsudin (59), keponakan H Marsin yang mewakafkan masjid menyatakan pihaknya akan mengumpulkan keluarga besar pewakaf masjid, dan kemungkinan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mempertanyakannya ke pihak terkait.

    “Kami juga kaget ketika melihat sudah bertenggernya beberapa provider komersial di menara masjid yang terbilang bersejarah di Kota Bandar Lampung itu. Dan sangat tak pantas, ada provider di menara masjid,” ujarnya, Minggu 26 Januari 2025.

    Samsudin juga mempertanyakan sejak kapan komersialisasi tempat ibadah wakaf pamannya tersebut. Pengurus masjid maupun aparat Kelurahan Rawa Laut tak boleh semaunya menjadikan menara masjid dikomersialisasi untuk bisnis proveder, tandasnya. ”Apa umat dan Bunda Eva tak bisa lagi ngurus tempat ibadah sampai harus dikomersialisasi,” ujarnya.

    Meyeng, panggilan Samsudin, mengatakan ketika dibangunnya masjid, termasuk menara, warga yang bergotongroyong untuk ibadah umat muslim, bukan buat tempat bertenggernya bisnis provider. Dengar-dengar, kata Meyeng, uang sewa yang lumayan besar tersebut buat kepentingan masjid, utamanya listrik.

    “Alasan tersebut mengada-ngada, puluhan tahun masjid ini eksis dari umat dan Pemkot Bandar Lampung. Pembayaran listrik untuk masjid juga masuk kategori sosial, murah. Sekalilagi alasannya untuk biaya bayar listrik itu sangat mengada-ngada. Karena siapapun tahu nilai komersialisasinya,” katanya. (Red)

  • Ramadhan 1446 H Sabtu 1 Maret 2025, Pemerintah, NU dan Muhammadiyah Bersamaan

    Ramadhan 1446 H Sabtu 1 Maret 2025, Pemerintah, NU dan Muhammadiyah Bersamaan

    Jakarta, sinarlampung.co-Hasil sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan awal puasa atau 1 Ramadhan 1446 Hijriah/2025 jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang Isbat penentuan awal Ramadhan 1446 H yang dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 28 Februari 2025.

    Kementerian Agama telah mengamati posisi hilal 1 Ramadhan 1446 H di 125 titik di 34 provinsi di Indonesia. Pemantau hilal itu berasal dari petugas Kanwil Kemenag yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam, serta instansi terkait. “Pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa pada 1 Ramadan diputuskan besok, Insyaallah, tanggal 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin membacakan keputusan sidang isbat di Kementerian Agama, Jumat malam.

    Dalam konferensi pers itu, Nasaruddin mengatakan pengumuman hasil sidang isbat mundur dari jadwal semula pada pukul 19.00 WIB, karena mereka menunggu hasil pemantauan dari wilayah paling barat Indonesia di Aceh. Pasalnya, kata dia, sesuai kondisi objektif hilal malam ini di sejumlah daerah tak terlihat. “Kita terpaksa menunggu sampai menunggu wilayah paling barat Aceh,” kata Nasaruddin.

    Hasilnya, sambung dia, “Sesuai dengan laporan tadi ketinggian hilal di seluruh Indonesia antara 3 derajat 5,91 menit hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit. Dan hilal terlihat sesuai laporan Dirjen Bimas Islam tadi, ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah pula oleh hakim.”

    Turut hadir dalam sidang Isbat penentuan 1 Ramadhan 1446 H perwakilan ormas-ormas Islam, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi VIII DPR, dan para duta besar negara-negara Islam yang ada di Indonesia.

    Pemerintah RI sejak 2022 lalu telah menggunakan kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam pengamatan hilal yaitu dengan kriteria tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

    Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Keputusan Muhammadiyah tersebut berdasarkan hasil perhitungan wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. (red)

  • Thomas Amirico Ingatkan Guru Mendidik Siswa Dengan Akhlak Dan Agama

    Thomas Amirico Ingatkan Guru Mendidik Siswa Dengan Akhlak Dan Agama

    Lampung Utara, sinarlampung.co-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico mengingatkan para guru, untuk mendidik para siswa dengan mengedepankan akhlak beragama, dan mengedepankan pendidikan moral agar generasi kedepan dengan prilaku baik.

    “Kami ingatkan hal yang sangat penting, adalah dalam mengajar siswa-siswi agar para dewan guru mengedepankan pendidikan akhlak beragama. Moralitas serta prilaku generasi penerus bangsa harus menjadi perhatian bersama,” kata Thomas, saat melakukan pembinaan kepada para sekolah dan dewan guru SMA-SMK dan SLB, Kabupaten Lampung Utara, yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, Senin 24 Februari 2025.

    Thomas juga menekankan pada tiap-tiap sekolah agar mentaati serta menjalankan instruksi Gubernur Lampung, yaitu pihak sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan liar, hingga penahanan ijazah dengan dalih apapun. “Tadi sudah saya tekankan, saya instruksikan agar pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah peserta didik, pungutan yang memberatkan (study tour), dan pemotongan (dana) PIP siswa,” ujarnya.

    Ketua MKKS SMA Lampung Utara, Aruji Kartawinata mengatakan siap menjalankan instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. “Implementasi dilapangan Alhamdulillah sudah dijalankan, untuk pendistribusian Ijazah siswa sudah dibuatkan posko. Kalau study tour memang kita belum ada pengaduan, tetapi pada prinsipnya pihak sekolah akan terus mentaati aturan dan instruksi Gubernur Lampung,” katanya. (Red)