Penulis: Tari Pratama

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pembacaan Puisi Esai dengan judul Palestina Nakba Kedua akan meriahkan Gelar Karya ke-55 Pasar Kreatif dan Seni (PAKSI) Provinsi Lampung di Komplek PKOR Way Halim, Bandar Lampung pada Sabtu, 12 Juli 2025 mendatang.

Pembacaan Puisi Esai dengan judul Palestina Nakba Kedua akan dilakukan oleh Arsiya Heni Puspita dengan nama pena Arsiya Oganara. “Ini merupakan dukungan moril pada saudara-saudara kita di Palestina. Karya saya ini untuk mengingatkan peristiwa Nakba atau bencana bagi rakyat Palestina pada tahun 1948”, papar Arsiya Oganara.

Pelaksanaan Gelar Karya ke-55 Pasar Kreatif dan Seni (PAKSI) menjadi penanda dimulainya kembali ruang ekspresi dan apresiasi pelaku ekonomi kreatif setelah sempat vakum selama delapan bulan terakhir.

Saluddin selaku Kepala UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas acara ini serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung atas dukungan dan kepercayaannya. 

“Keberlanjutan ruang kreasi PAKSI sebagai wadah penting bagi pelaku dan penggiat ekonomi kreatif kita. Baik yang tergabung sebagai pengampu galeri maupun warga PAKSI dengan semangat dan komitmen luar biasa telah memulai kembali kegiatan ini setelah delapan bulan vakum,” ujar Saluddin pada sinarlampung.co. Rabu, 9 Juli 2025.

PAKSI merupakan satu-satunya ruang kreatif dan pelayanan langsung kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Keberadaannya tidak hanya menjadi ruang pamer karya, tetapi juga menjadi simpul interaksi, edukasi serta penguatan jejaring antar pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor.

Gelar Karya ke-55 ini menampilkan beragam produk kreatif, pertunjukan seni, hingga ajang silaturrahmi dan tukar pikiran yang mendorong sinergi antara pemerintah, seniman, pelaku UMKM kreatif, komunitas, dan publik luas. 

“PAKSI adalah wajah semangat gotong-royong dalam memperkuat identitas budaya dan memperluas nilai ekonomi dari sektor kreatif. Harapan kami, kegiatan ini terus berkelanjutan dan menjadi pemantik lahirnya inovasi dan jejaring baru antar pelaku,” lanjut Saluddin.

Lebih jauh, Saluddin menegaskan bahwa PAKSI diharapkan dapat menjadi obyek wisata unggulan yang mendukung langsung visi Gubernur Lampung, yaitu “Indonesia Maju, Berdaya Saing dan Berbudaya Tinggi” menuju cita-cita besar bangsa, Indonesia Emas Tahun 2045.

Dengan semangat kolaboratif dan keberlanjutan, UPTD Pengelolaan Obyek Wisata berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi ruang-ruang kreatif seperti PAKSI agar tumbuh sebagai bagian penting dari gerakan pembangunan ekonomi kreatif yang inklusif, progresif, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Lampung, pungkas Saluddin.

Pada kesempatan berbeda, Kemas Abdul Helmi selaku Kordinator PAKSI menambahkan, Gelar Karya ini dalam rangka mempromosikan produk PAKSI baik berupa ekraf dan seni pertunjukan. Juga penampilan bakat seni binaan pengampu dan masyarakat umum.

“Untuk hiburan bagi masyarakat serta seleksi penampil pertunjukan dibuatkan paket seni pertunjukan kolosal yang dijual ke turis domestik dan mancanegara”, tutup Kemas.

Diketahui, PAKSI merupakan relokasi sebagian seniman yang dahulu di Pasar Seni Saburai Enggal. PAKSI merupakan wujud kepedulian pemerintah provinsi Lampung akan seniman-seniman tersebut.

Pada acara ini yang akan tampil Indara Black Modeling, Tarian Tor-tor, Sanggar Srikandi, Abel dan Fidel, Sanggar Sangsaka, dan Sahrona Tapis. (Heny)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Dugaan pencaplokan lahan oleh PT Sugar Group Companies (SGC) dan anak-anak perusahaannya kembali mencuat. Perusahaan ini disinyalir menguasai lahan melebihi batas Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

Menyikapi persoalan tersebut, tiga lembaga swadaya masyarakat asal Lampung—yakni Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank)—menyuarakan aspirasi mereka ke DPR RI. Suara mereka akhirnya didengar melalui Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung DPR RI, Rabu (9/7/2025).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah pengukuran ulang lahan PT SGC sebelum diambil tindakan lebih lanjut.

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR RI asal Lampung, Zulkifli Anwar, yang sejak awal konsisten memperjuangkan agar pengukuran ulang dilakukan demi menegakkan keadilan agraria di Provinsi Lampung.

“Biaya ukur ulang lahan PT SGC dapat ditanggung oleh Kementerian ATR/BPN karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak di Provinsi Lampung,” ujar Zulkifli Anwar.

Menanggapi respons DPR RI, Aliansi Tiga LSM menyampaikan apresiasi atas langkah nyata parlemen dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh PT SGC, yang dinilai merugikan negara dan masyarakat Lampung.

“Kami, tiga lembaga, sangat mengapresiasi kinerja DPR RI, di mana suara aspirasi pengaduan masalah HGU SGC didengar dan ditindaklanjuti secara tegas,” ujar Indra Musta’in, Ketua Akar Lampung, saat ditemui di kantornya, Rabu (9/7/2025).

Komisi II DPR RI dijadwalkan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 15 Juli 2025. RDPU ini akan melibatkan tiga LSM tersebut, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Lampung, dan pihak PT SGC guna membahas langkah tegas selanjutnya.

“Jika terjadi ukur ulang, harus dilakukan oleh tim independen sehingga benar-benar sesuai dengan HGU asli yang ditetapkan pemerintah. Tiga lembaga akan ikut turun langsung untuk mengawal proses pengukuran ulang tersebut,” tegas Romli, Ketua LSM Pematank.

Sebelumnya, RDPU serupa telah digelar pada 2 Juli 2025. Rapat itu diikuti oleh DPR RI, tiga LSM, Dirjen ATR/BPN, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat untuk menindaklanjuti persoalan HGU PT SGC secara serius. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Karang Indah Mall (KIM), yang baru sekitar delapan bulan beroperasi di Kota Bandarlampung, tengah menjadi sorotan setelah muncul sejumlah tudingan, mulai dari dugaan penahanan ijazah karyawan hingga persoalan perizinan produk. Dalam dua pekan terakhir, permasalahan ini telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kepolisian, hingga lembaga seperti Komnas HAM dan sejumlah LSM.

Menanggapi berbagai isu yang berkembang, pihak KIM menggelar konferensi pers pada Selasa (8/7/2025) di kawasan pusat bisnis mereka, Jalan Radin Intan No.73, Tanjungkarang Pusat.

Tim legal KIM yang terdiri dari A Rilo Budiman, SH, MH; M. Abyan Zhafran, SH, MH; dan Muhammad Axel F, SH, MH dari Kota Palembang menjelaskan bahwa polemik ini bermula dari pengunduran diri dua karyawan yang diduga terlibat perbuatan tidak pantas di lingkungan kerja.

“Kita ini orang timur, selain itu, apa yang dilakukan kedua karyawan (pria dan wanita) berbuat asusila di dalam kantor pada jam kerja tentu tak bisa ditolerir karena bisa berpengaruh terhadap jalannya usaha dan nilai-nilai yang kita harus junjung bersama,” ujar Rilo.

Karyawan yang bersangkutan, lanjut Rilo, telah mengundurkan diri secara tertulis dengan dokumen bermaterai. Namun setelahnya, persoalan ini berkembang ke ranah hukum dan menjadi konsumsi publik di berbagai platform media serta LSM.

Terkait isu penahanan ijazah, pihak perusahaan membantah adanya permintaan tebusan sebagaimana yang diberitakan.

“Tak benar pihaknya meminta tebusan sekitar Rp4 juta untuk pengembalian ijazah karyawan yang sudah mengundurkan diri bekerja saat masih dalam kontrak di KIM. Pihak perusahaan harus mengaudit lebih dulu area tanggung jawab sang karyawan,” jelas Rilo.

Menurutnya, proses pengambilan ijazah harus melalui tahapan audit internal. Jika tidak ditemukan masalah, maka dokumen pribadi tersebut akan diserahkan kembali kepada pemiliknya.

“Sebelum pengambil ijazah, karyawan memiliki hak dan kewajiban. Yang mana kewajibannya, yaitu hasil dari perhitungan audit, barulah nanti administrasinya diselesaikan,” tambahnya.

Rilo menegaskan bahwa perusahaan juga telah menyampaikan kesiapan untuk menyerahkan ijazah kepada Disnaker Provinsi Lampung dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis. Namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan disebut belum menemukan titik temu.

Menanggapi adanya laporan ke kepolisian, pihak KIM menyatakan menghormati proses hukum.

“Kami menghormati hak setiap warga negara ke aparat penegak hukum, tapi kami juga punya bukti rekaman CCTV serta saksi dari pihak keamanan KIM perbuatan asusila tersebut,” katanya.

Terkait dengan label BPOM dan halal, KIM mengklaim telah melakukan verifikasi terhadap seluruh produk dari para pelaku usaha yang tergabung di dalamnya. Mereka juga membuka diri jika ada pihak berwenang yang ingin melakukan verifikasi lanjutan.

“KIM yang baru memulai usaha telah diposisinya seolah-olah zolim terhadap karyawan dan hal tersebut sangat merugikan perusahaan karena setiap langkah perusahaan selalu taat hukum dan aturan,” ujar Rilo, menyatakan keprihatinannya.

Meskipun diterpa sejumlah masalah, pihak KIM menyatakan tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan, sembari menghargai kontribusi para mantan karyawan yang turut membantu perusahaan di masa awal.

“Kami ingin terlibat juga menjadikan Kota Bandarlampung yang sudah menuju metropolitan dan pariwisata,” pungkasnya. (*)