Penulis: Tari Pratama

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah jabatan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/06/2025).

 

Prosesi pelantikan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas wafatnya Bupati Way Kanan sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-2366 Tahun 2025, Ayu Asalasiyah, S.Ked., secara resmi dilantik sebagai Bupati Way Kanan oleh Gubernur Lampung. Untuk diketahui, Ayu Asalasiyah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu. 

 

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Gubernur mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukan semata-mata kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi masyarakat.

 

“Menjadi kepala daerah bukan hanya soal jabatan dan kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Tanggung jawab sebagai Bupati mencakup tugas-tugas penting, Semua itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Gubernur.

 

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

 

“Perencanaan pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung, guna mendukung tercapainya visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.

 

Visi tersebut mencakup tiga arah besar : pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; kedua, memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; serta ketiga, membangun masyarakat yang beradab, adil, dan berkelanjutan.

 

Kemudian terkait peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Mirza menyampaikan tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di kabupaten/kota, termasuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Gubernur juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi yang aktif antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat, agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif.

 

Dalam hal manajemen aparatur sipil negara (ASN), Gubernur mengingatkan bahwa Bupati Way Kanan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab dalam membina ASN berdasarkan sistem meritokrasi. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat struktural dalam enam bulan pertama masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

 

“Maka dari itu, saya harapkan Ibu Bupati tidak terburu-buru melakukan rotasi jabatan. Lakukan pembinaan yang tepat, ciptakan suasana birokrasi yang harmonis dan produktif,” imbau Gubernur. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada membuka Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2025, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Rabu (11/6/2025). 

 

Politik yang stabil ditandai dengan diimplementasikannya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang terstruktur guna membangun nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Indonesia memiliki statistik demokrasi sendiri, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur menurut provinsi, 

 

IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana kehidupan berdemokrasi yang terjadi di masing-masing provinsi. Pengukuran IDI telah dilakukan sejak tahun 2009, dan pada penghitungan IDI tahun 2021 telah dilakukan penyempurnaan konsepnya dengan melibatkan indikator-indikator dalam bidang ekonomi, sehingga demokrasi yang diukur tidak hanya dalam bidang sosial politik saja. 

 

Metode dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun dengan total 22 indikator, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. hal. Sekdaprov M. Firsada mengungkapkan, nilai IDI Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 78,32 poin, menunjukkan bahwa demokrasi di Lampung masuk dalam kategori “sedang”.

 

“Kita berusaha menjaga 3 variabel ini jangan sampai turun. Oleh karena itu semua pihak yang bertanggung jawab tidak hanya mata TNI/Polri, pemerintah daerah, harus semua, partai politik, unsur agama, unsur ormas, LSM, semuanya menjaga ini. Sehingga tidak ada yang menilai Provinsi Lampung, ternyata politik di Lampung sangat kondusif,” ujar Pj. Sekdaprov. 

 

hal. Sekdaprov dalam kesempatannya berharap dukungan seluruh elemen masyarakat serta sinergi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan nilai IDI Provinsi Lampung. 

 

“Ketika kita moderat dalam beragama, kita menjaga indeks demokrasi. Ketika kita menjaga suhu kita sesuai budaya lampung piil pesenggiri, kita berarti mewujudkan demokrasi. Dari ormas kita, tidak egois tapi membangun komunikasi dengan ormas lain, berarti kita mewujudkan demokrasi,” kata Pj. Sekdaprov. 

 

hal. Sekdaprov juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2025, IDI akan menjadi Indikator Kerja Utama (IKU) Wajib bagi seluruh Gubernur, yang pelaksanaannya akan diawasi dan dinilai oleh Pemerintah Pusat. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, yang hadir menjadi narasumber dalam silaturahmi bersama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Lampung. 

 

Kegiatan yang mengusung tema “Dari Kampus untuk Negeri: Sinergi Inovasi, Talenta dan Budaya Ilmiah untuk Indonesia Emas” ini diselenggarakan di Gedung Mahligai Agung Universitas Bandar Lampung pada Kamis (12/06/2025). 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, serta berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas. 

 

Dalam pemaparannya, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan menyoroti pentingnya perubahan paradigma di lingkungan perguruan tinggi. 

 

“Perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi ‘menara gading’ yang sulit dijangkau. Kehadiran perguruan tinggi harus memberikan manfaat, mampu menjawab permasalahan masyarakat, dan mengurangi beban penderitaan masyarakat,” tegas Fauzan. 

 

Ia menekankan konsep “Pendidikan Tinggi Berdampak” sebagai kunci utama, di mana inovasi dan kolaborasi menjadi pendorong utama kemajuan. “UBL adalah contoh nyata bagaimana perguruan tinggi swasta dapat menjadi pusat inovasi dan siap berkolaborasi untuk maju bersama,” ucapnya.

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. 

 

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung memahami bahwa pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu strategis, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.

 

Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjembatani ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Lampung, menghadapi persaingan antar PTS, dan mengatasi minat masyarakat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di luar Provinsi Lampung. 

 

“Kebersamaan dan optimisme adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lampung, guna mewujudkan Visi masyarakat Lampung dan cita-cita pembangunan nasional,” ujar Wagub. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Kamis (12/6/2025). 

 

Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan menyelaraskan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Dihadapan seluruh peserta Rapat yang dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mewakili 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini menjadi bagian yang penting bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai tim yang strategis dalam melakukan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. 

 

“Dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan kita harus sama-sama melakukan tahap kesepemahaman, bahwa tim ini perlu kerja-kerja yang tidak hanya bisnis as usual tetapi memang kerja cepat,” ungkap Jihan. 

 

Lebih lanjut, Jihan menuturkan bahwa kemiskinan di Provinsi Lampung memang mengalami penurunan secara bertahap, tetapi bukan angka yang bertahap jalannya pelan yang diinginkan, akan tetapi angka yang cepat untuk turun sampai angka kemiskinan ekstrem menjadi nol di Provinsi Lampung.

 

Kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan, diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran sehingga upaya yang dilakukan bisa semakin efektif, dan semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa koordinasi yang baik antara semua kabupaten dan kota dan juga Provinsi Lampung. 

 

“Karena itu kita perlu menyamakan arah dan langkah kita dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung agar Selaras dan tepat sasaran,” ucapnya. 

 

Jihan menegaskan bahwa angka kemiskinan yang masih ada harus menjadi pengingat bahwa perjalanan belum selesai dalam menuntaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat dan setiap program yang diluncurkan benar-benar harus menyentuh secara langsung masyarakat miskin dan memberi peluang untuk berkembang. (*)

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengajak seluruh pesantren di Provinsi Lampung untuk dapat menerapkan Gaya Hidup Sadar Sampah. 

 

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan Nurlela saat memberikan pengarahan pada kegiatan edukasi pengembangan bank sampah di lingkungan pesantren Provinsi Lampung, di Rumah Inspirasi Sahabat Gajah, Way Huwi, Jumat (13/6/2025). 

 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JPPPM) Lampung, Coca Cola Europacific Partners Indonesia dan Bank Sampah Sahabat Gajah. 

 

Menurut Wagub Jihan, Gaya Hidup Sadar Sampah dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan diri memilah sampah (sampah organik, sampah anorganik, sampah B3) sejak dari pesantren, memilih barang tanpa kemasan ketika berbelanja atau membawa wadah sendiri. 

 

Kemudian mengajak pengelola pesantren agar memberikan pengarahan bagi para santri untuk menghabiskan makanan serta mengomposkan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi. 

 

“Karena, data menunjukkan bahwa lebih dari 51 persen sampah di Lampung adalah sisa makanan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengatasi sampah organik dari limbah makanan,” ujar Wagub Jihan. 

 

Melalui kegiatan ini, Wagub Jihan juga berharap agar pesantren dapat melahirkan santri yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama dan berakhlak mulia, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar. (*)

 

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung akan meluncurkan Platform Lampung-In, terobosan dalam digitalisasi pelayanan publik sebagai bentuk dukungan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. 

 

Menurut rencana, Peluncuran Platform Lampung-In akan dilaksanakan pada Minggu, 15 Juni 2025 pukul 06.30 WIB di PKOR Wayhalim dan akan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Platform Lampung-In dirancang untuk mengintegrasikan informasi pembangunan, layanan publik, dan kanal pengaduan masyarakat secara terpadu. 

 

Dengan adanya platform ini, masyarakat Lampung tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan aktif sebagai penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan platform ini guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.

 

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

 

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

 

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi meluncurkan aplikasi layanan publik Lampung-In. Ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Fahira (Mirza-Jihan). 

 

Aplikasi ini menjadi langkah konkrit dalam mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. refleksi melalui kerja sama dengan Tim Jakarta Smart City (JSC) dan mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta, Lampung-In dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik di Provinsi Lampung. 

 

Fitur utamanya adalah saluran pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan keluhan secara real-time, lengkap dengan foto dan deskripsi lokasi. Setiap laporan akan ditambahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti, dijalankan, hingga dilaporkan kembali oleh Inspektorat Provinsi sebagai bahan evaluasi pelayanan.

 

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menjelaskan bahwa proses pengembangan Lampung-In telah melalui serangkaian tahapan penting, termasuk penandatanganan MoU dengan Pemprov DKI Jakarta pada 15 April 2025, penyusunan regulasi, dan dua tahap uji coba pengguna (UAT) pada 29 April dan 16 Mei 2025. Aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store dan App Store sejak 19 Mei 2025.

 

“Setelah peluncuran, kami akan memasuki tahap pemantauan dan evaluasi menyeluruh. Pengembangan fitur baru akan dihentikan sementara untuk memastikan sistem yang benar-benar berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Elvira di Bandar Lampung, Kamis (22/5/2025).

 

Aplikasi Lampung-In tidak hanya memfasilitasi pengaduan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, e-Samsat, Lampung Berita, dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung. Terdapat penambahan fitur layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, informasi pariwisata, hingga perpustakaan keliling.

 

Gubernur Mirza menekankan bahwa Lampung-In merupakan pintu masuk menuju kolaborasi yang lebih luas dalam digitalisasi layanan publik dan penguatan ekonomi rakyat. “Aplikasi ini menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan layanan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang modern dan responsif,” jelas Gubernur 

 

Dengan diluncurkannya aplikasi ini, Pemprov Lampung berharap Lampung-In menjadi etalase digital pelayanan publik yang mendorong reformasi birokrasi dan membawa Lampung lebih dekat menuju visi Indonesia Emas. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (16/06/2025).

 

Sebelum membahas terkait inflasi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan terkait perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI (Minggu III Juni 2025), yaitu Program Makan Bergizi Gratis, Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Program Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

 

Berkaitan dengan sejumlah program unggulan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir mengintruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan berbagai program prioritas tersebut untuk segera melaksanakan program tersebut di daerahnya masing-masing.

 

“Kami mohon untuk atensinya, program ini diprioritaskan Bapak Presiden, memiliki dampak hukum atau sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Ini sudah Minggu ke-3, tinggal satu minggu lagi yang belum direkomendasikan. Nanti masing-masing kepala daerah akan kita undang khusus untuk mempertanggungjawabkannya, menjelaskan kenapa tidak atau tidak menyarankan,” tegasnya.

 

Terkait inflasi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir juga menegaskan bahwa pemerintah akan fokus dalam penurunan harga di sejumlah komoditas yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga.

 

“Kalau telur dan ayam ras itu masih dalam batas toleransi. Yang utamanya adalah beras, minyak kita, cabai merah dan cabai rawit. Oleh karena itu, kita fokus pada empat jenis barang tersebut supaya bisa dalam waktu singkat harganya akan lebih baik atau menurun,” lanjutnya.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini dalam peparannya menyampaikan bahwa pada momen hari raya Idul Adha tahun 2021-2023 secara umum terjadi inflasi. Akan tetapi, pada hari raya Idul Adha tahun 2024 terjadi deflasi.

 

Pudji Ismartini juga melanjutkan bahwa secara historis tahun 2021-2024, tingkat inflasi pada momen hari raya Idul Adha biasanya lebih rendah dibandingkan momen ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Kecuali pada tahun 2022, tingkat inflasi momen hari raya Idul Adha lebih tinggi dibandingkan momen hari raya Idul Fitri.

 

Apabila dilihat dari komoditas penyumbang andil inflasi pada momen hari raya Idul Adha, komoditas pada komponen bergejolak dominan memberikan andil inflasi.

 

Cabai rawit dan cabai merah dominan memberikan andil inflasi terbesar pada momen hari raya Idul Adha tahun 2021-2024

 

Pada bulan Mei 2025, komoditas pada komponen bergejolak yang mencakup andil inflasi antara lain: tomat, beras dan ketimun. Terkait Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-2 Juni 2025 berdasarkan data SP2KP-pencatatan sampai dengan 13 Juni 2025, Pudji menjelaskan bahwa pada Minggu ke-2 Juni 2025, terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. 

 

Adapun Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah beras dan daging ayam ras. (*)

Jakarta, sinarlampung.co –Pemerintah Provinsi Lampung ikut ambil bagian dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tahun 2025 yang digelar pada 16-17 Juni di Hotel Borobudur, Jakarta. 

 

Forum yang diikuti 10 provinsi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas daerah guna menghadapi tantangan pembangunan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.  

 

Adapun 10 provinsi anggota FKD-MPU, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta.

 

Pada Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2025 dibahas lima prioritas kerja sama, yaitu :  

 

1. Ketahanan Pangan.

 

2. Pariwisata. 

 

3. Perlindungan Khusus Kelompok Rentan (PKKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

 

4. Kebencanaan.

 

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

 

Selain fokus utama kelima, dibahas juga peraturan Perda dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), serta penyusunan Kebijakan Bersama untuk menyelaraskan langkah-langkah pembangunan di seluruh daerah anggota. (*)

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025, bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).

 

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Kinerja untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, dan dilaksanakan mulai dari tanggal 08 Mei – 17 September 2025 dengan metode Blended Learning yang diikuti oleh 41 orang peserta. 

 

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional. 

 

“Salah satu langkah strategis yang kita tempuh adalah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat administrator. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut,” ucapnya.

 

Menurut Gubernur Mirza, Sebagai pejabat struktural, para administrator dituntut tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni, serta berjiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja yang optimal.

 

Kualitas pelayanan publik adalah cermin dari keberhasilan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan untuk bergerak cepat, adaptif, dan senantiasa mengejar standar kinerja terbaik.

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital yang kian cepat, diperlukan penyesuaian cara kerja, dimana birokrasi masa depan adalah birokrasi yang efisien, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada hasil. 

 

“Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, kita harus fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan iklim pelayanan dan investasi yang kondusif,” ungkapnya. 

 

Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung visi tersebut melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, penataan kelembagaan yang dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang responsif dan inklusif. 

 

“Saya minta agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat perubahan,” ucapnya. (*)