Penulis: Tari Pratama

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengapresiasi kolaborasi antara Tribun Lampung, Gramedia, dan Dompet Dhuafa dalam program Sedekah Al-Qur’an yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Yamama, Selasa (06/05/2025).

 

Sebanyak 1.387 mushaf Al-Qur’an disalurkan kepada pesantren dan masjid yang membutuhkan, hasil dari donasi senilai Rp127.388.750,00 yang dikumpulkan dari pelanggan setia Gramedia dan Tribun Lampung.

 

“Dari sisi Pemerintah kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja kolaborasi yang memang diinisiasi oleh teman-teman dan ini adalah hal yang sangat baik,” ucapnya. Jihan juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung program seperti ini untuk lebih diluaskan cakupannya ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

 

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung, mensupport dan jalannya rutinitas kedepannya semoga bisa kontinu diadakan untuk di seluruh Provinsi Lampung tidak hanya di Kota Bandar Lampung dan kami siap untuk memfasilitasi dan mendukung jalannya acara,” tegasnya.

 

Dengan diberikannya Al-Qur’an, Jihan berharap nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan diamalkan dengan baik.

 

“Al-Qur’an merupakan pedoman utama bagi umat muslim, umat Islam di seluruh dunia. Hal yang benar apabila kita berikan Al-Qur’an adik-adik santriwan dan santriwati untuk dipelajari dan dipahami nilai-nilai agama yang terkandung didalam Al-Quran,” pungkasnya.

 

Pimpinan Tribun Lampung, Erniwaty Madjaga, mengungkapkan bahwa kegiatan ini berawal dari inisiatif internal Gramedia yang kemudian mengajak Tribun Lampung dan Dompet Dhuafa untuk berkolaborasi.

 

“Ini adalah ide dari teman-teman Gramedia mengajak Tribun Lampung untuk berkolaborasi. Menggalang donasi dari pelanggan setianya kami, dan kebetulan Gramedia dan Kompas ini satu grup. Kami mengajak juga Dompet Dhuafa untuk membantu menyalurkan donasi dari pelanggan setia kami dan Alhamdulillah sudah terkumpul 127 juta total nilai dan itu Alhamdulillah kita berikan berupa Al-Qur’an 1.387 Al-Qur’an dan nanti tim dari Dompet Dhuafa yang akan bantu menyalurkan donasi Al-Qur’an tersebut,” jelasnya.

 

Melalui kegiatan ini, Erniwaty berharap akan menggugah masyarakat Provinsi Lampung untuk bersama-sama berdonasi untuk memberikan bantuannya kepada yang membutuhkan.

 

“Masih banyak masyarakat dari Provinsi Lampung yang mau juga bersama-sama untuk berdonasi dan bisa jadi juga ini bukan hanya Al-Qur’an, nanti teman-teman Gramedia juga kami menggalang donasi lagi nanti di bulan Juni berupa wujudnya alat tulis sekolah atau alat perlengkapan sekolah,” harapnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Auditorium Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (07/05/2025).

 

Gubernur menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

 

“Pembangunan lima tahun ke depan harus menjadi tonggak bagi kemajuan Lampung dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Visi kita adalah, Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas,” tegas Gubernur.

 

Gubernur menjabarkan bahwa pembangunan daerah akan difokuskan pada tiga cita utama :

 

Pertama, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Inovatif. Gubernur menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, mengingat 40% tenaga kerja Lampung berada di sektor ini. Target produksi padi tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,5 juta ton sebagai bagian dari komitmen mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan kota baru berbasis eco-city akan menjadi prioritas.

 

“Kedua, SDM Unggul dan Produktif, IPM Lampung tahun 2024 berada pada posisi ke-26 secara nasional. Ini harus menjadi cambuk bagi kita,” ujar Gubernur. Gubernur menegaskan pentingnya akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang manusiawi, dan peningkatan keterampilan kerja lulusan sekolah menengah.

 

Ketiga, Masyarakat Beradab dan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas. Menurutnya, Lampung sebagai miniatur Indonesia harus menjaga keragaman dalam bingkai persatuan. Pemerintah dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan sekadar pengelola anggaran. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan,” ujar Gubernur.

 

Gubernur juga menyoroti tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, digitalisasi, hingga dinamika global yang membutuhkan perencanaan adaptif, progresif, dan terukur. Tahun 2026, menurutnya, menjadi momen krusial dalam mengimplementasikan visi dan misi RPJMD 2025–2029, sehingga seluruh pemerintah daerah diminta menyelaraskan RKPD dengan sasaran strategis tersebut.

 

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan dan menyepakati rancangan RPJMD dan RKPD.

 

“Hasil kesepakatan forum akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

 

Musrenbang ini juga diisi dengan pemaparan dari berbagai tokoh nasional. Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan materi bertema “Sinergi Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas”.

 

Sementara itu, Deputi Perencanaan Makro Bappenas, Eka Chandra Buana, menyampaikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional 2025–2029.

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, juga turut menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari perencanaan daerah yang inklusif dan partisipatif.

 

Kegiatan Musrenbang juga diisi dengan adanya sesi diskusi panel bersama Rektor Universitas Bandar Lampung Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, Kepala KPw BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, serta perwakilan dari EBTKE Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi.

 

Pada kesempatan yang sama, Pemprov Lampung juga menyerahkan Anugerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2025 kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai aktif mendukung pembangunan daerah melalui program CSR. Penghargaan ini terdiri dari empat kategori : Platinum, Gold, Silver, dan Bronze.

 

Perusahaan penerima penghargaan itu diantaranya yakni : 

 

Kategori Platinum: PT Pertamina Geothermal Energy

 

Kategori Gold:

 

1. PT Bukit Asam Tbk – Unit Pelabuhan Tarahan

 

2. PT Coca Cola Europacific Partners

 

3. PT PLN (Persero) UID Lampung

 

4. PT Sumber Indahperkasa – Katibung

 

5. PT Tirta Investama

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung 2014–2019, Bachtiar Basri, Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Lampung, Rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala OPD, tokoh masyarakat, akademisi, ormas, insan pers, serta kalangan dunia usaha. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Duta Besar Palestina untuk Indonesia H.E. Dr. Zuhair S. M Al-Shun di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (7/5/2025). 

 

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Palestina dengan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan pertanian. 

 

Zuhair mengatakan bahwa dirinya sangat senang dapat diterima dengan baik oleh Gubernur Mirza dan menyampaikan bahwa tujuan kunjungannya ke Provinsi Lampung untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan pertanian. 

 

Terkait dengan kerjasama bidang pendidikan, Zuhair mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah menandatangani MoU dengan Universitas Lampung dan UIN Raden Intan Lampung yang telah menerima mahasiswa/i asal Palestina untuk menjalani studi di kedua perguruan tinggi tersebut, bahkan beberapa mahasiswa/i asal Palestina telah selesai menuntaskan pendidikannya. 

 

Zuhair juga menyampaikan bahwa dirinya sangat berharap untuk menjalin kerja sama di bidang pertanian untuk mengembangkan beberapa produk tanaman pertanian asal Palestina. 

 

Dalam kesempatan tersebut Zuhair menegaskan bahwa menurutnya Agama Islam adalah agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada sesama, bukan hanya sekadar menunaikan ritual rutin. Islam sangat menjunjung tinggi makna persaudaraan dan kemanusiaan. 

 

Untuk itu, Zuhair sangat percaya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat peduli dan mendukung terhadap kemerdekaan bangsa Palestina yang merupakan hak asasi setiap warga negara dimanapun di seluruh dunia. 

 

Menyambut kehadiran Dubes Palestina untuk Indonesia, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat senang dan mengatakan bahwa Zuhair adalah Dubes pertama yang berkunjung ke Provinsi Lampung semenjak dirinya dilantik menjadi Gubernur Lampung. 

 

Gubernur Mirza sangat menghargai ajakan kerjasama yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, bahkan mendukung kerjasama tersebut. Untuk kerjasama bidang Pendidikan, Gubernur Mirza akan membantu mengupayakan program beasiswa bagi mahasiswa/i asal Palestina yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Lampung. 

 

Terkait dengan kerjasama di bidang Pertanian, Gubernur Mirza akan mengakomodir dengan memperkenalkan pada perusahaan-perusahaan di Lampung yang bisa menyediakan lahan untuk pengembangan produk Pertanian asal Palestina. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, secara resmi membuka kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-92 Tahun 2025, di Saburai Durian dan Resto, Kamis (08/05/2025).

 

Gubernur Lampung Dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kadis Kominfotik Achmad Saefulloh mengatakan bahwa Harsiarnas bukan sekadar peringatan historis, melainkan juga refleksi peran penting penyiaran dalam menginformasikan, mencerdaskan, dan menggerakkan masyarakat. 

 

Gubernur menekankan bahwa aksi donor darah ini merupakan implementasi nyata dari semangat penyiaran dalam mewujudkan kepedulian dan solidaritas sosial. 

 

“Hari ini, semangat penyiaran itu diwujudkan secara nyata melalui aksi donor darah, sebuah wujud nyata dari kepedulian dan solidaritas sosial yang sangat dibutuhkan bangsa ini. Darah adalah kehidupan. Setetes darah yang kita berikan, bisa menjadi napas baru bagi sesama,” ujar Gubernur.

 

Meningkatnya kebutuhan darah di Provinsi Lampung seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kasus penyakit yang memerlukan transfusi. Menurutnya, kegiatan donor darah ini merupakan kontribusi konkret dalam menyelamatkan nyawa. 

 

“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi antara insan penyiaran dan relawan yang hadir. Ini membuktikan bahwa gotong royong bukan hanya slogan, tetapi kekuatan sosial yang hidup dalam aksi nyata,” tambahnya. 

 

Sementara itu, Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, Budi Jaya Idris, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan donor darah ini. Ia menjelaskan bahwa KPID Lampung secara rutin turut serta dalam memeriahkan Harsiarnas sebagai momentum refleksi dan persiapan menghadapi dinamika dunia penyiaran. 

 

“Pada peringatan Harsiarnas ke-92 ini, tema yang diusung adalah ‘Siaran Berkualitas Wujudkan Indonesia Emas.’ Kita berharap, tema ini dapat menggugah semangat kita bahwa melalui penyiaran kita dapat berkontribusi untuk mewujudkan visi luhur Provinsi Lampung yakni ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,’” tutur Budi Jaya Idris. 

 

Budi Jaya Idris menambahkan bahwa kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini merupakan bentuk kepedulian KPID Lampung kepada sesama dan upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah. Hal ini sejalan dengan fungsi penyiaran sebagai media informasi dan perekat sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

 

Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan darah di Provinsi Lampung dan semakin mempererat tali silaturahmi antar insan penyiaran serta masyarakat.(*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada melantik dan mengambil sumpah Pengurus Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2029 bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (08/05/2025).

 

Sebagai wadah organisasi purna paskibraka, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk pengurus pelaksana DPPI tingkat Provinsi Lampung melalui persetujuan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI yang ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/156/VI.07/HK/2025 tanggal 17 Februari 2025.

 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa DPPI juga turut berperan penting sebagai agen perubahan dalam menyongsong visi besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

 

“Kita sedang menuju Indonesia Emas 2045 oleh karenanya sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter punya semangat kebangsaan yang kuat agar kita bisa mencapai visi ‘Lampung maju menuju Indonesia Emas’,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dalam mendukung DPPI sebagai mitra strategis dalam membentuk karakter generasi muda. “Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi. DPPI bukan organisasi asing bagi kami ini mitra strategis dalam membangun karakter generasi penerus bangsa,” tegasnya.

 

Diakhir, Gubernur juga berharap DPPI Provinsi Lampung dapat menjalankan peran aktif sebagai pelopor penanaman nilai-nilai Pancasila, serta menjadi teladan bagi generasi muda dalam menjaga semangat kebangsaan dan persatuan..

 

“Jangan jadikan organisasi ini hanya sekadar nama atau logo. Tapi jadikan DPPI benar-benar hidup turun ke masyarakat, menyatu dengan sekolah, komunitas, dan ruang-ruang publik. Bekerjalah dengan ikhlas, bersinergilah dengan semua pihak, dan teruslah berinovasi,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melakukan penanaman mangrove sekaligus meninjau penerapan inovasi teknik Appostrap, yakni alat pemecah ombak dan penangkap sedimen, di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (8/5/2025).

 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pelaku budidaya dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang sebelumnya dibahas dalam Silaturahmi dan Koordinasi Program Sister City Sektor Kelautan dan Perikanan serta persiapan penanaman mangrove yang digelar pada 22 Maret 2025 di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung.

 

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas terwujudnya aksi nyata dari komitmen bersama tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah gagal memperkuat ketahanan pesisir melalui rehabilitasi ekosistem mangrove dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

 

“Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ekosistem mangrove yang sehat mampu meredam energi gelombang laut hingga 70–90% sebelum mencapai garis pantai,” ujar Gubernur.

 

“Selain menahan abrasi, mangrove juga menjadi habitat penting bagi biota laut dan menyerap karbon 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan daratan.” lebih lanjutnya.

 

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada PT Indokom Samudra Persada atas komitmennya menyediakan lahan dan memulai langkah pemulihan ekosistem mangrove yang selaras dengan fungsi produksi tambak. Gubernur juga mengapresiasi PT. Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) yang turut hadir sebagai narasumber dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih–Way Sekampung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atas dukungan bibit mangrove.

 

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini. Harus menjadi gerakan massal yang diikuti pelaku tambak lainnya. Salah satu syarat ekspor udang ke Tiongkok, misalnya mensyaratkan keberadaan mangrove di sekitar tambak,” ucap Gubernur.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Ir. Liza Derni, MM, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Gubernur untuk mempercepat pemulihan ekosistem pesisir dan mengatasi abrasi yang kian mengancam wilayah pantai.

 

“Kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, untuk bersama-sama memperbaiki kualitas lingkungan pesisir dan meningkatkan produktivitasnya,” ujarnya.

 

Liza Derni juga memperkenalkan solusi jangka panjang berupa teknologi Appostrap sebagai pemecah gelombang alami, serta mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

 

Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebelumnya telah melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di tujuh kabupaten/kota, dan pada kegiatan kali ini, sebanyak 3.000 bibit ditanam di pesisir Desa Gebang.

 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga meninjau langsung panen udang di tambak PT. Indokom Samudra Persada dan menyaksikan peragaan teknologi Appostrap, yang sebelumnya telah diimplementasikan oleh PHE OSES di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ke depan, teknologi ini direncanakan akan diterapkan di wilayah pesisir Lampung yang rawan abrasi, seperti pantai timur, pantai barat, dan Teluk Lampung. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan berbagai kemudahan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. 

 

Salah satu kebijakan utama pada program pemutihan tahun 2025 adalah penghapusan pokok tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, serta denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok PKB satu tahun berjalan saja. 

 

“Pemutihan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu tahun berjalan, berapa pun tunggakannya. Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Gubernur yang sangat meringankan ini sudah sangat jelas,” tegas Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat memberikan keterangan di Kantor Jasa Raharja Lampung, Kamis (8/5/2025). 

 

Slamet Riadi juga menjelaskan bahwa Program Pemutihan PKB ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Jasa Raharja dan Polda Lampung. 

 

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti Program Pemutihan ini, Kakanwil Jasa Raharja Lampung, Zulham Pane, mengungkapkan bahwa per tanggal 8 Mei 2025, Direksi Jasa Raharja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu penerbitan pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2023 ke bawah dan pendanaan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun lalu. 

 

“Jadi yang dibayar adalah SWDKLLJ tahun 2023 keatas dan denda tahun berjalan. Denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu tetap dihapuskan,” ujar Zulham Pane. 

 

Namun, Ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa denda SWDKLLJ tahun berjalan tidak dihapuskan oleh Direksi Jasa Raharja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 Tahun 2017. Denda tahun berjalan dan pokok SWDKLLJ tahun berjalan serta tahun pertama penundaan, kata Zulham, tetap harus dibayar. 

 

“Yang berhak membebankan denda ini adalah Kementerian Keuangan. Tapi kalau denda tahun lalu dan denda tahun-tahun lalu adalah kewenangan Direksi,” ungkapnya. 

 

Zulham Pane menambahkan, sembilan kategori kendaraan dengan pokok SWDKLLJ maksimal berisi Rp160.000 untuk kendaraan truk. Adapun besaran denda SWDKLLJ dihitung berdasarkan waktu keterlambatan, mulai dari 25 persen untuk 1-90 hari, 50 persen untuk 91-180 hari, 75 persen untuk 181-270 hari, dan 100 persen untuk 271-365 hari. 

 

Untuk memudahkan masyarakat menghitung besaran yang harus dibayar dalam program pemutihan ini, Bapenda menyediakan layanan informasi melalui laman superapp.bapendalampung.cloud/infopemutihan atau aplikasi I-PESAT yang dapat mengunduh di ponsel dan melalui scan barcode pada media sosial maupun yang telah disediakan pada setiap kantor layanan Samsat. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui berapa kewajiban yang harus dibayar sebelum mengikuti program pemutihan. 

 

Program Pemutihan PKB ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan pemenuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyukseskan persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran baik dalam bentuk pelatihan, pengawasan dan bantuan anggaran pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan lancar. 

 

Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada saat mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual, persiapan pelaksanaan Pilkada dan Pemungutan Suara Ulang yang digelar oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Jum’at (09/5/2025). 

 

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dan diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang, antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

 

Terkait bantuan anggaran PSU Kabupaten Pesawaran, M. Firsada dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran dan sudah direalisasikan 100 persen pada tanggal (07/5/2025) yang lalu. 

 

Sedangkan dukungan dan pembinaan, pihak Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat dan Badan Kesbangpol Provinsi sampai saat ini terus melakukan pembinaan salah satunya terkait dengan netralitas ASN Kabupaten Pesawaran menjelang PSU Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Fery Ikhsan dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Fatihunnajah melaporkan bahwa bersedia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan PSU Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dan berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib dan demokratis. 

 

PSU Kabupaten Pesawaran diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2025 mendatang dengan 2 calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yaitu : Supriyanto-Suriansyah dan Nanda Indira Bastian- Antonius Muhammad Ali. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan kesiapan untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam forum koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani singkong Lampung dan kebijakan daerah yang telah lebih dahulu diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

 

“Ini menjadi kabar baik bagi para petani dan pelaku industri singkong di Lampung. Setelah kami menetapkan harga dasar singkong melalui Instruksi Gubernur, kami juga intensif mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dalam pengendalian impor,” ujar Gubernur Mirza.

 

Sebelumnya, Pemprov Lampung telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mempertimbangkan kadar pati (aci). Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dan respons atas gejolak harga yang merugikan produsen lokal.

 

“Kita boleh kompetitif, tapi tidak boleh mengorbankan petani. Instruksi ini adalah langkah sementara yang kami ambil sambil menanti keputusan nasional yang lebih komprehensif,” lanjutnya.

 

Kementerian Perdagangan melalui Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Isy Karim menyatakan bahwa pihaknya telah membahas usulan lartas secara internal dan siap mengangkat isu ini dalam forum koordinasi lintas kementerian. Pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

 

Gubernur Mirza juga menyampaikan bahwa Pemprov tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bentuk penguatan regulasi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harga di lapangan dilakukan bersama aparat kepolisian dan DPRD.

 

“Langkah ini bukan hanya soal harga, tapi tentang keberpihakan. Kita ingin petani singkong Lampung mendapat perlindungan yang setara dengan kontribusinya bagi perekonomian daerah dan nasional,” pungkas Gubernur Mirza. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal penetapan harga dasar singkong terus mendapat dukungan luas dari kalangan industri. Hingga hari ini, lebih dari 30 perusahaan pengolahan singkong di Lampung telah mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga dasar Rp1.350 per kilogram dan potongan maksimal 30 persen.

 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Meski begitu, masih ada 3 hingga 4 perusahaan yang belum menjalankan aturan tersebut.

 

“Kita apresiasi sekitar 30 perusahaan yang sudah mengikuti harga dan potongan sesuai instruksi gubernur. Tapi masih ada beberapa yang belum, dan ini akan segera kita evaluasi. Kita ingin seluruh pabrik patuh agar sistem tata niaga ini benar-benar adil,” kata Mikdar.

 

Dukungan kuat juga datang dari kalangan industri yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI). Ketua PPTTI Lampung, Welly Soegiono, menegaskan bahwa dari 18 perusahaan anggota asosiasi, seluruhnya telah menyatakan kesediaan menjalankan instruksi gubernur.

 

“Kami sepakat dengan kebijakan Pak Gubernur. Tujuannya jelas, agar usaha tetap berjalan dan petani juga tidak dirugikan. Semua anggota kami patuh, kecuali dua pabrik yang sedang tutup sementara karena over haul,” ujar Welly.

 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya juga menegaskan bahwa penetapan harga dasar hanyalah satu bagian dari solusi menyeluruh yang perlu didukung kebijakan nasional. Karena itu, ia terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan larangan dan pembatasan (Lartas) impor singkong dan turunannya, seperti tapioka.

 

Ketua Pansus, Mikdar Ilyas, juga menekankan bahwa kewenangan menetapkan Lartas bukan berada di Kemenko Pangan, melainkan sepenuhnya berada di tangan Kemenko Perekonomian sebagai koordinator lintas sektor ekonomi.

 

“Kalau bicara harga di daerah, itu sudah selesai. Tapi sekarang bola ada di pemerintah pusat. Lartas itu wewenang Kemenko Perekonomian, bukan Kemenko Pangan. Dan ini mendesak. Jangan tunggu ekonomi global membaik dulu, lihat dulu ekonomi petani kita,” tegas Mikdar.

 

Ia juga mengingatkan bahwa sebagai penghasil singkong terbesar di Indonesia, petani di Lampung justru paling menderita akibat tekanan harga dan sistem potong yang tidak adil. Jika tidak segera ada kebijakan nasional yang berpihak, maka petani bisa beralih ke komoditas lain dan industri ikut terdampak.

 

“Kita dorong pusat segera ambil keputusan. Ini bukan soal angka makroekonomi, ini soal keberlanjutan hidup petani singkong dan industri yang menyerap hasil mereka. Jangan tunda lagi,” tutup Mikdar.

 

Dengan dukungan dari sekitar 30 pabrik, Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD kini menunggu langkah nyata dari pusat untuk menyempurnakan regulasi tata niaga singkong nasional. (*)