Penulis: Tari Pratama

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung hingga tanggal 10 Mei 2025 telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp2,2 triliun atau 30,23% dari total anggaran. Sementara itu, realisasi belanja telah mencapai 24,62%. 

 

Angka ini secara keseluruhan memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan belanja di luar Kas Daerah, karena dalam struktur anggaran, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nilainya saat ini mencapai lebih dari Rp350 miliar pengelolaannya tidak melalui Kas Daerah. 

 

Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan, meskipun pengelolaan Dana BOS masih dalam tahap pengesahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dilakukan per semester, secara de facto, perputaran dana tersebut telah berjalan dan masuk dalam perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

 

Marindo menyebutkan jika melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui RKUD maupun diluar RKUD, saat ini realisasi keuangan Provinsi Lampung telah mencapai 30,23% untuk realisasi pendapatan dan 24,62% untuk realisasi belanja. Jika nilai keseluruhan ini telah terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka realisasi APBD Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional. 

 

Marindo menambahkan bahwa nilai realisasi secara keseluruhan akan dirinci dan dipublikasikan pada rapat koordinasi mendatang.  

 

Selain dari capaian realisasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari saldo kas daerah yang setiap harinya tidak melebihi dari 0,03%, menandakan bahwa semua penerimaan langsung didistribusikan untuk belanja daerah. 

 

“Hal ini mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Marindo, Sabtu (10/5/2025). 

 

Dengan pencapaian ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. 

 

Hal ini tercermin dari tingginya perputaran uang di Kas Daerah Provinsi Lampung, dimana setiap penerimaan langsung dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai belanja pembangunan.  

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja per 10 Mei 2025 mencatatkan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, baik secara nilai maupun persentase.  

 

Berdasarkan data BPKAD, realisasi pendapatan per 10 Mei dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 :  

 

– 2021: Rp1,88 Triliun (25,02%)  

 

– 2022: Rp2,04 Triliun (29,50%)  

 

– 2023 : Rp2,00 Triliun (24,83%)  

 

– 2024 : Rp2,04 Triliun (23,72%)  

 

– 2025 : Rp2,25 Triliun (30,23%) 

 

Capaian tahun ini melampaui rentang realisasi 23%-29% pada periode 2021-2024, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi.  

 

Di sisi belanja, realisasi per 10 Mei 2025 juga menunjukkan tren positif :  

 

– 2021: Rp1,38 Triliun (18,34%)  

 

– 2022: Rp1,35 Triliun (19,02%)  

 

– 2023: Rp1,42 Triliun (17,24%)  

 

– 2024 : Rp1,82 Triliun (20,82%)  

 

– 2025 : Rp1,85 Triliun (24,62%)

 

Realisasi belanja tahun ini melampaui kisaran 17%-20% pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan efisiensi dan penyerapan anggaran.  

 

Pemerintah Provinsi Lampung juga mencatat adanya hambatan signifikan dalam percepatan realisasinya. Marindo Kurniawan mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan yang hanya 8,83% per Februari 2025 melonjak menjadi 30,32% per 10 Mei 2025. Sementara realisasi belanja naik dari 5,67% menjadi 24,62% dalam periode yang sama.  

 

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan APBD untuk pembangunan di Provinsi Lampung. “Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengoptimalkan APBD untuk pembangunan Lampung,” ucap Gubernur Mirza, Minggu (11/5/2025). 

 

Dengan berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung optimis target pendapatan tahun ini akan tercapai, sehingga pembangunan di seluruh wilayah dapat terus berjalan lancar. (*)

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung program kesiapan Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.

 

Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

 

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).

 

BPSDM Provinsi Lampung merencanakan akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.

 

“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari Komisi VIII Dapil Lampung, hari ini mendapat kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung tersebut selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya. 

 

Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.

 

Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf memeriksa secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.

 

Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya merekomendasikan tempat lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan. 

 

“Kami hanya mengusulkan titik-titik di mana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti PU (Pekerjaan Umum) akan melakukan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk rekonstruksi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf. 

 

Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.

 

Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, bersama Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, berkesempatan mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat, Senin (12/05/2025).

 

Peninjauan ini dilakukan di tempat tinggal beberapa calon siswa Sekolah Rakyat, Rizki Mubarok, Alifia Wulandari, dan Khusnul Mubarok Arrafah, untuk memastikan bahwa para calon siswa tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program Sekolah Rakyat. 

 

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

 

Dalam kunjungannya, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak yang memiliki potensi untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya. 

 

Mensos Saifullah Yusuf juga memaparkan lebih lanjut mengenai persiapan dan detail program Sekolah Rakyat. 

 

“Persiapan Sekolah Rakyat berasrama untuk jenjang SMA akan dimulai tahun ini. Jika gedung BPSDM provinsi layak, akan kita gunakan. Kapasitasnya akan menampung 1000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Siswa yang diterima berasal dari desil satu, yaitu kelompok ekonomi terbawah, berdasarkan data sosial ekonomi nasional.” ujar Mensos RI.

 

Proses seleksi dan verifikasi calon siswa akan melibatkan verifikasi data dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

“Penetapan siswa akan ditentukan oleh Bupati/Walikota/Gubernur setelah proses verifikasi selesai. Tidak ada tes akademik dalam proses seleksi ini. Fokusnya adalah pada seleksi administrasi dan cek kesehatan,” jelas Mensos Saifullah Yusuf. 

 

Selain itu, program Sekolah Rakyat juga akan didukung dengan program sosial lainnya, seperti bantuan rumah layak huni untuk keluarga siswa yang merupakan program dari Presiden. Program sanitasi sehat juga akan dilaksanakan untuk mendukung kesehatan siswa dan keluarga. 

 

“Lahan kosong di Kota Baru sudah disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Untuk sementara, jenjang SMA akan menggunakan fasilitas di BPSDM,” tambah Mensos.

 

Program Sekolah Rakyat dijadwalkan akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para calon siswa akan mengikuti serangkaian proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, mereka juga akan mengikuti masa orientasi untuk pengenalan lingkungan dan sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat. 

 

Kurikulum yang akan digunakan di Sekolah Rakyat akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lulusan Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

Pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas keberangkatan kontingen Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Provinsi Lampung yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Provinsi Riau, bertempat di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Wakil Selasa (13/05/2025).

 

Kejurnas Karate Piala Ketua Umum Pengurus Besar FORKI III 2025 direncanakan akan berlangsung pada 16-18 Mei di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Wakil Gubernur Jihan menyampaikan dukungannya kepada seluruh atlet yang akan bertanding.

 

“Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Wakil Gubernur, tetapi sebagai pendukung nomor satu dari seluruh pejuang olahraga Lampung, khususnya dari cabang olahraga Karate-Do yang kita cintai ini,” ucapnya.

 

Jihan juga menekankan bahwa dibalik ‘gi putih’ (seragam karate yang putih), di balik ‘sabuk’ yang mempertahankan erat di pinggang para atlet menyimpan semangat juang, disiplin tinggi, dan tekad pantang menyerah yang merupakan dari nilai-nilai luhur Karate-Do.

 

“Jadi adik-adik, kakak-kakak kalian yang hari ini mewakili provinsi lampung dan menjadi atlet kebanggaan lampung harus berbangga dan harus percaya diri membawa nama lampung di Kejurnas,” ucapnya. Jihan juga menegaskan bahwa keberangkatan ke Kejurnas di Riau ini bukan hanya sekedar pertandingan semata tetapi juga sebagai perwakilan Lampung di Riau.

 

“Perjalanan atlet-atlet kita ke Kejurnas di Riau bukan sekedar pertandingan, teman-teman sekalian mewakili keluarga besar Lampung, teman-teman juga membawa harapan dan kebanggaan kepada seluruh masyarakat Lampung dan saya yakin teman-teman tidak berangkat dengan tangan kosong melainkan berangkat dengan latihan yang keras semangat yang membara dan mental juara juga berangkat dengan doa-doa yang dihimpun dari seluruh masyarakat Provinsi Lampung khususnya dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mendapatkan juara atau harapan yang diinginkan,” tegasnya.

 

Jihan juga berpesan bahwa meskipun target utama adalah meraih juara, sportivitas, rasa hormat terhadap lawan, dan solidaritas tim adalah hal yang tak kalah penting.

 

“Asal teman-teman bertanding secara fair, dengan menghormati orang lain, terhadap lawan pertandingan kita, dan secara solidaritasnya tinggi, kita pun sudah bangga, tapi memang harapan utamanya tentu saja ya mendapatkan juara, mendapatkan apa yang memang kita harapkan bersama, tapi tidak pun teman-teman ini sekalian berangkat ke Kejurnas hari ini pun sudah menjadi kebanggaan bagi kita semua,” pesannya.

 

Diakhir, Jihan berharap seluruh atlet yang akan bertanding dapat memberikan yang terbaik di Kajurnas nanti.

 

“Doa terbaik untuk teman-teman atlet-atlet sekalian semoga kita dapat membawa harapan masyarakat untuk provinsi Lampung di forki di karate do semoga menjadi kebanggaan bagi masyarakat provinsi Lampung kita. Selamat bertanding tetap fokus jaga kesehatan dan kembalilah dengan penuh kebanggaan,” tutupnya.

 

Kontingen FORKI Lampung yang diberangkatkan dalam Kejurnas FORKI terdiri dari 38 atlet, didampingi oleh 6 orang pelatih dan 2 orang official manager. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co –  Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 yang direncanakan pelaksanaanya pada tanggal 20 Mei 2025 mendatang. 

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung, Sulpakar saat memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di ruang Sungkai, Balai Keratun Lt.1, Senin (14/5/2025).

 

Hari Kebangkitan Nasional memiliki esensi sebagai peringatan atas awal mula kesadaran dan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, serta semangat persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan semangat Kebangkitan Nasional agar dapat diteladani oleh generasi muda penerus bangsa khususnya generasi muda Lampung. 

 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kominfotik Provinsi Lampung sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan, menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana persiapan pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh instansi terkait, pelajar, mahasiswa dan unsur TNI dan POLRI. 

 

Mengawali rapat Sulpakar menyampaikan tentang pentingnya menginventarisir kebutuhan pelaksanaan upacara sehingga memudahkan pembagian tugas untuk masing-masing OPD dan instansi yang terkait baik dari pihak TNI maupun POLRI. 

 

Menurut Sulpakar, inventarisir kebutuhan akan memudahkan koordinasi dalam pembagian dan uraian tugas bagi masing-masing OPD dan instansi terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan Upacara dapat berjalan dengan baik. 

 

Diakhir, Sulpakar menyampaikan agar seluruh tugas dan fungsi masing-masing yang telah disepakati dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Dan Sulpakar mengimbau agar saat pelaksanaan gladi resik, seluruh petugas upacara hadir untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan pada hari-H berjalan dengan baik. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh memaparkan rencana teknis dan uraian tugas pelaksanaan Upacara Harkitnas 2025 bagi masing-masing instansi,TNI dan POLRI yang akan terlibat dalam pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada bersama Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Hanita Firsada dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mengikuti acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dharma Wanita Provinsi seluruh Indonesia secara virtual di ruang Abung Balai keratun Lt.1, Kamis (15/5/2025).

 

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung menjadi salah satu yang dilantik dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor 229 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung masa bakti 2024 – 2029.

 

Mengawali sambutannya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Ida budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan.

 

“Selamat dan sukses Selamat bekerja kepada ibu-ibu yang baru saja dikukuhkan, semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian yang penuh berkah dan bermanfaat bagi organisasi, keluarga dan masyarakat,” ucap Ida Budi Gunadi Sadikin.

 

Ida menambahkan bahwa dengan tagline baru Dharma Wanita Persatuan yaitu “Sehat dan Berdaya” diharapkan bukan hanya sekadar menjadi semboyan, akan tetapi mencerminkan arah gerak organisasi yang bukan hanya sehat secara fisik tapi juga sehat dalam pola pikir dan bersikap dalam menjalankan visi dan misi organisasi sehingga mampu memberdayakan anggotanya.

 

Menurut Ida, DWP harus memiliki kontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui 3 peran strategis, yaitu :

 

1. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendukung pendidikan dan ekonomi keluarga,

 

2. Mengembangkan program pemberdayaan berbasis digital dan lokal, 

 

3. Menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

 

“Saya percaya bahwa di setiap Provinsi, di setiap rumah ada kekuatan perempuan yang luar biasa. Mari kita sinergikan kekuatan itu dalam semangat Dharma Wanita Persatuan untuk membangun bangsa dari dalam keluarga dan dari hati seorang ibu seperti kata bijak ‘Didiklah seorang perempuan maka engkau telah mendidik sebuah generasi’,” pungkasnya.

 

Disela-sela kesempatan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DWP Provinsi Lampung yang telah dikukuhkan. Acara dihadiri oleh 27 orang penasihat Dharma Wanita Persatuan dan 38 Ketua dan Pengurus DWP Provinsi, Ketua dan Pengurus Kabupaten/Kota sebanyak 417 Kabupaten dan 96 Kota se Indonesia. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sepakat menciptakan tata kelola pekerja migran yang terintegrasi di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Menteri P2MI setelah menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/5/2025). 

 

Lampung merupakan penyumbang pekerja migran terbesar ke-5 di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah menjadi kantong utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).  

 

Menteri Abdul Kadir menegaskan, potensi pekerja migran harus dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi daerah dengan membangun ekosistem pelindung PMI di Lampung. Termasuk memaksimalkan peran SMK dan SMA melalui kelas migran. 

 

“Di Lampung ini ada satu gagasan menarik, terutama bahwa di Provinsi Lampung, khususnya SMK dan SMA, akan dibuat kelas migran. Nanti modul kurikulumnya akan kita bahas,” ujar Menteri Abdul Kadir. 

 

Kurikulum kelas migran, kata Menteri Abdul Kadir, akan dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan, seperti Jepang, Taiwan, atau Malaysia, mencakup pelatihan keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan bahasa.

 

“Misalnya negara tujuan Jepang, kurikulumnya yang sesuai Jepang bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan disana. Jadi, demandnya apa yang kita sesuaikan,” ujarnya. 

 

Kedepan, Menteri P2MI menargetkan minimal 20.000–30.000 pekerja migran dari Lampung setiap tahun. Langkah ini diharapkan berdampak signifikan pada penguatan ekonomi keluarga dan desa. Ia mencontohkan, Desa Bumi Daya di Lampung Selatan menerima remitansi Rp500 juta per bulan dari 250 PMI. 

 

“Orang yang berangkat ke luar negeri itu sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia. Karena mereka akan punya pengalaman, terjadi transfer ilmu, terjadi transfer keterampilan. Pulang-pulang mereka akan membawa virus positif untuk kampungnya untuk masyarakatnya,” ucapnya. 

 

Untuk meminimalisir PMI ilegal, ujar Menteri Abdul Kadir, Pemerintah Provinsi Lampung akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda, diikuti Perdes di kabupaten kantong PMI. Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa akan dibentuk untuk mencegah praktik calo dengan menggandeng pihak kepolisian, penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam kampanye pencegahan.  

 

“95% PMI yang mengalami kekerasan di luar negeri adalah yang berangkat non-prosedural karena mereka tidak terdata di negara tersebut,” jelasnya. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City (JSC) kembali menggelar rapat teknis pengembangan platform LampungIn, aplikasi layanan publik terintegrasi yang mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov Jakarta, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/05/2025).

 

Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, dan Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City (Diskominfo Jakarta) Wardahnia beserta tim JSC

 

Melalui pengembangan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melangkah lebih jauh dalam transformasi layanan publik digital. Melalui platform LampungIn, warga kini tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

 

Seperti rapat teknis pengembangan Lampung, bertujuan untuk pematangkan integrasi fitur-fitur aplikasi yang secara khusus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.

 

“Kerja sama ini menjadi pintu masuk kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang digitalisasi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi rakyat,” ungkap Gubernur. “Tujuannya agar seluruh masyarakat di Provinsi Lampung dapat menyampaikan laporan dan keluhan terkait pelayanan publik secara real time,” tambahnya.

 

Fitur pelaporan publik menjadi salah satu sorotan utama. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat menjalankan prosesnya secara real time.

 

Fitur ini telah melalui uji coba awal pada 29 April lalu, dan akan diuji kembali untuk memastikan efektivitas sistem pelaporan yang benar-benar partisipatif.

 

“Bukan hanyalah aplikasi, LampungIn adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin menciptakan kultur layanan yang mendengarkan dan merespons dengan cepat,” ungkap Wardahnia, Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City.

 

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan fitur tambahan seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

 

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mewujudkan pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

 

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (16/05/2025).

 

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan sistem baru yang menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/289/V.01/HK/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026.

 

Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 jalur pendaftaran yang digunakan pada SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, yaitu :

 

1. Jalur Domisili, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (kuota paling sedikit 30% dari daya tampung).

 

2. Jalur Afirmasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas (kuota paling sedikit 30% dari daya tampung, terdiri dari 25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu dan 5% untuk calon murid penyandang disabilitas).

 

3. Jalur Prestasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik (kuota paling sedikit 35% dari daya tampung).

 

4. Jalur Mutasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar (kuota paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari 3% untuk calon murid dari perpindahan tugas orang tua/wali dan 2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas).

 

Pada SPMB tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 35 SMA Unggul, dimana untuk seleksi jalur prestasi pada sekolah unggul merupakan hasil penggabungan nilai dari tiga komponen utama: Tes Kemampuan Akademis (TКА), nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, dan sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Kuota jalur prestasi untuk sekolah unggul sebesar 35%.

 

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyatakan bahwa SPMB merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan asas berkeadilan.

 

“Semua anak Indonesia berhak mendapatkan layanan Pendidikan. Penyempurnaan kebijakan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata. Dimana Pemerintah Provinsi Lampung telah memperbaiki mekanisme seleksi, memperjelas persyaratan pada setiap jalur, serta memperkuat koordinasi untuk memastikan daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ucapnya.

 

Gubernur juga menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) memiliki peran penting dan dalam penerapannya diperlukan dukungan penuh dari semua pihak dan pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas.

 

“Sekolah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menerima murid baru. Orang tua perlu memberikan dukungan dan pemahaman kepada anak-anak mereka tentang proses pendaftaran. Masyarakat luas juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan SPMB,” tegasnya.

 

Melalui dukungan dari seluruh pihak yang terlibat, Gubernur berharap pelaksanaan SPMB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan lancar dan berhasil.

 

“Dengan dukungan dari semua pihak dan komitmen kita yang diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas, kita berharap pelaksanaan SPMB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan lancar dan berhasil dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang adil, transparan, dan inklusif,” pungkasnya. (*)