Penulis: Tari Pratama

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa komoditas singkong beserta produk olahannya menyumbang 7-8% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung yang mencapai Rp480 triliun per tahun.

 

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 di Balai Keratun Lt. III, Senin (19/5/2025).  

 

“Singkong sampai tepung tapioka ini menyumbang 7-8% PDRB. Artinya, dari uang yang beredar di Lampung setiap hari, sebagian besar berasal dari industri singkong. Istimewanya, seluruh prosesnya dikelola oleh masyarakat lokal, mulai dari petani, industri, hingga pengusaha,” ujar Gubernur Mirza.  

 

Lampung merupakan produsen singkong terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 7,9 juta ton pada 2024 atau setara 51% dari total produksi nasional, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.  

 

Melihat potensi besar ini, Gubernur bertekad untuk mengoptimalkan tata niaga produk singkong dan industri tapioka guna memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga keberlangsungan industri.  

 

“Kita harus segera menata keseimbangan, memperbaiki tata niaga, dan yang terpenting memiliki nilai tawar di tingkat pusat untuk memperjuangkan industri ini,” tegasnya.  

 

Gubernur Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha tapioka yang telah menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung rantai pasok pangan nasional. 

 

Ia mengajak PPTTI Lampung bersinergi dengan pemerintah, akademisi, dan petani untuk meningkatkan kualitas produksi, mengembangkan diversifikasi produk turunan singkong, serta menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah.  

 

Di kesempatan yang sama, Ketua PPTTI Provinsi Lampung Welly Sugiono mengatakan bahwa salah satu pokok permasalahan yang dihadapi oleh komoditas singkong di Indonesia adalah ancaman impor. Menurut Welly, selain bersaing dengan produk impor, petani singkong di Provinsi Lampung juga masih dihadapkan lagi dengan sesama provinsi penghasil singkong. 

 

“Kami tidak minta bahwa impor itu distop, tapi diatur,” ujar Welly Sugiono. 

 

Selain itu, Welly juga meminta Kementerian untuk pemberlakuan harga yang merata di seluruh Indonesia sehingga terjadi persaingan yang sehat serta menjadikan Lampung sebagai pelabuhan masuk untuk impor tapioka. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung membuka kegiatan Rembuk Merah Putih bertempat di Ruang Sungkai Kantor Gubernur, Rabu (21/05/2025).

 

Kegiatan Rembuk Merah Putih diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung bersama Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan mengusung tema ‘Mewujudkan Pemuda Cerdas, Kritis dan Cinta Tanah Air’ .

 

hal. Sekdaprov Lampung menyoroti berbagai kejadian terkait fenomena konflik agama yang pernah terjadi di provinsi Lampung, nasional maupun global di masa lampau.

 

Ia menegaskan bahwa menjaga kerukunan antarumat beragama dan menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar suku atau agama merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

 

“Kita ini diciptakan berbeda-beda, laki-laki perempuan, suku, bangsa yang berbeda-beda. Jadi gak bisa suku lain, agama lain itu dikecualikan, itu adalah saudara kita,” ucapnya.

 

“Sudah baguslah kita ini dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan Pancasila. Bisa dibayangkan kita dengan 17 ribu pulau, 700 bahasa, 453 suku, kalau mau semuanya ditata hanya satu jenis betapa konflik yang besar akan terjadi di Indonesia ini. Kita bersyukur sudah ada Pancasila,” tegasnya.

 

Dalam upaya menjaga kerukunan, Firsada juga menanamkan pemikiran bahwa penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

 

Kita adalah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ber-Bhinneka Tunggal Ika, asas kita Pancasila sudah gabisa diubah seperti apapun, tegasnya.

 

“Dalam beragama kita menerapkan moderasi beragama. Moderasi bedagama itu tidak kuat atau ekstrem ke kanan dengan agama, tidak kuat ke kiri dengan sekuler. Kenapa dua ini, kalau hanya wawasan kebangsaan bisa mengarah ke sekuler, kalau dia terlalu kuat terhadap pemahaman agama dia bisa negara agama, kita bukan negara agama,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Firsada juga menekankan untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dengan menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya radikalisme. 

 

“Radikalisme, kebencian tidak hanya muncul dalam Islam, dia akan muncul disetiap agama. Mari jaga NKRI ini, perbanyak literasi agama, jangan kita terbawa ke paham-paham yang akan menggangu persatuan dan kesatuan kita,” tutupnya.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi (BNPT) RI Brigjen TNI Sudaryanto, SE menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini dan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan aksi terorisme.

 

“Saya yakin dan percaya peran dari bapak ibu sekalian, terutama dalam mendukung tugas pokok saya yaitu dalam hal pencegahan aksi terorisme adalah sangat-sangat penting,” ucapnya.

 

Sudaryanto juga meyakini bahwa forum seperti ini sangat strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisinya masing-masing.(*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030, di Balai Keratun Lt.3, Rabu (21/05/2025). 

 

Dalam sambutannya sebagai Pembina LKKS Provinsi Lampung, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah penentuan komitmen dan panggilan jiwa untuk mengabdi. 

 

“Amanah ini adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat sekaligus tanggung jawab mulia yang harus diemban dengan ketulusan, integritas, dan semangat kolaborasi,” ujarnya.

 

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk memastikan tidak ada masyarakat yang luput dari sentuhan pembangunan dan perhatian. Gubernur juga menyoroti masih adanya kelompok rentan yang belum terdata dan terjangkau oleh program pemerintah. 

 

“Saya pernah menemukan ada ratusan orang di Bandar Lampung yang tidak punya keluarga, tempat tinggal, penghasilan, bahkan KTP. Ini menjadi PR besar kita bersama,” tambahnya. 

 

Oleh karena itu, kolaborasi kuat dengan LKKS dan berbagai organisasi sosial sangat diperlukan untuk mengisi celah-celah tersebut, memastikan prinsip “no one left behind” dalam pembangunan dapat terwujud.

 

Sementara itu, Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030, Jihan Nurlela, menyampaikan rasa bangga atas kepengurusan yang baru dilantik.

 

“Kami berharap kepengurusan hari ini akan menjadi yang terbaik, yang akan melanjutkan kerja-kerja sosial luar biasa dari kepengurusan sebelumnya,” kata Jihan.

 

Jihan Nurlela juga menekankan peran strategis LKKS sebagai mitra pemerintah. Dengan masih tingginya angka masyarakat miskin ekstrem (desil 1 dan 2) di Provinsi Lampung yang belum sepenuhnya terakses program formal seperti BPJS dan PKH, LKKS hadir untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan mereka. 

 

“Kita harus hadir di celah-celah yang tidak terjangkau oleh pemerintah, memberikan bantuan nyata, dan menjadi center of sinergy bagi masyarakat yang termarjinalkan,” tegasnya.

 

Jihan Nurlela mengajak seluruh anggota LKKS, baik yang berasal dari OPD maupun masyarakat umum, untuk menjadi influencer kebaikan di lingkungan masing-masing. 

 

“Saya percaya dengan semangat gotong royong dan dedikasi tulus, kita dapat mewujudkan visi Lampung di Indonesia Emas melalui kesejahteraan sosial yang merata,” harapnya.

 

Pemerintah Provinsi Lampung berharap, dengan kepengurusan LKKS yang baru ini, upaya penanganan ketimpangan sosial dan peningkatan akses kualitas pelayanan sosial dapat semakin masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co –  Pembukaan Lampung Student Olympic (LSO) 2025 berlangsung meriah di GOR Universitas Teknokrat Indonesia, Rabu (21/5/2025). 

 

Ajang kompetisi pelajar terbesar di Provinsi Lampung ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H.

 

Yang membuat suasana semakin semarak, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut hadir dan berbaur bersama para pelajar. Bahkan, Gubernur Mirza ikut serta dalam sesi “Main Bareng” Mobile Legends, salah satu cabang E-Sport yang dipertandingkan di LSO 2025.

 

Dalam fun match tersebut, Gubernur memilih hero Gatotkaca dan berhasil menuntaskan pertandingan disaksikan dengan penuh antusias oleh para peserta yang memadati arena.

 

LSO adalah panggung prestasi, panggung karakter, dan panggung masa depan untuk mencetak generasi muda Lampung yang tidak hanya pintar, tetapi juga kuat secara mental, sehat secara fisik, dan kaya akan budaya lokal.

 

LSO 2025 akan berlangsung mulai 21 Mei hingga 19 Oktober 2025, memperlombakan 13 cabang olahraga dan seni, yakni: E-Sport (Mobile Legends & Free Fire), Futsal, Basket, Renang, Tari Kreasi Modern/Tradisional, Band, Solo Song, Atletik, Bulu Tangkis, Voli, Teater, dan Karate. Ribuan pelajar dari jenjang SD hingga SMA dari seluruh kabupaten/kota di Lampung ikut ambil bagian.

 

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pembinaan generasi muda. “Pembangunan tidak semata soal infrastruktur, tapi juga soal membentuk manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing global. LSO adalah bagian dari ikhtiar kita ke arah sana,” kata Kadis Thomas Amirico.

 

Dengan semangat kolaborasi dan sportifitas, LSO 2025 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga membentuk karakter dan memperkuat jati diri pelajar Lampung. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengapresiasi akan diselenggarakannya Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025 pada tanggal 20-22 Juni mendatang di Provinsi Lampung. 

 

“Jika melihat Sumatera, baju muslimnya (acuannya) itu biasanya ada di Aceh, namun pada kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025, Lampung sebagai perwakilan Sumatera dipercaya sebagai tuan rumah, semoga ini menjadi stimulus yang baik terhadap ekonomi syariah kita, Pemerintah Provinsi Lampung tentu berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan mensukseskan kegiatan ini,” ucap Wagub saat mengikuti Rapat Pemantapan Pelaksanaan Program Kerja Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS), bertempat di Lt.4 Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (21/05/2025).

 

Wagub berharap agar pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera ini tidak hanya sebagai ajang seremonial, tapi menjadi bagian strategi untuk memperkuat Provinsi Lampung khususnya dalam road map pembangunan ekonomi syariah menuju pusat global ekonomi syariah global di tahun 2045.

 

“Semoga visi besar ini bisa tercapai dan kontribusi terbesarnya ada di provinsi Lampung dengan program-program kerja yang luar biasa dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Lampung,” harap Wagub. Untuk itu, Wagub meminta agar KDEKS dapat memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendorong penguatan ekonomi syariah di Kabupaten Kota.

 

“Di Lampung ada 15 Kabupaten/Kota, saya berharap, mungkin kita bisa fokus pada satu atau dua daerah yang kedepan bisa dijadikan daerah ekonomi syariah, yang mungkin di daerah tersebut terdapat banyak pesantren, banyak masjid atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, ini akan kita optimalkan baik dari literasi maupun inklusi keuangan syariah dan lain sebagainya, agar dapat mendukung program asta cita bapak presiden dan juga program 3 cita Gubernur dan Wakil gubernur Lampung,” terangnya.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan memaparkan bahwa sesuai arahan Gubernur BI, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan tiga pilar yakni, penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan syariah dan penguatan literasi, inklusi, dan halal lifestyle.

 

Dimana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini dilakukan melalui kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2025, yaitu FESyar Sumatera di Lampung 20-22 Juni 2025, FESyar Kawasan Indonesia Timur di Kalimantan Barat 18-21 Juli 2025, FESyar Jawa di Jawa Timur 5-7 September 2025, dan ISEF di Jakarta 8-12 Oktober 2025.

 

Fesyar Sumatera 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya kompetisi, seperti Halal Chef Competition, Modest Fashion Designer Competition, Lomba Lembaga ZISWAF Unggulan, Lomba Kemandirian Ekonomi Pesantren, Lomba Dakwah Ekonomi Syariah, dan Sertifikasi Nazhir.

 

Selain itu ada juga Gerak Syariah: yakni kegiatan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. 

 

Pasar KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) Lebak Budi: Peresmian pasar ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal di Lampung. 

 

Adapun program unggulan FESyar Sumatera diantaranya yakni implementasi Zona Khas, Pariwisata Ramah Muslim, Launching Pasar Rakyat Halal, Gerakan Sadar Wakaf, dan ToT Ekonomi Syariah. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebutkan bahwa TNI merupakan mitra strategis untuk bersama-sama mendorong kemajuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza saat menggelar silaturahmi dan ramah tamah bersama Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto, di Mahan Agung, Rabu (21/5/2025) malam.

 

Gubernur Mirza meyakini bahwa melalui koordinasi yang baik, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi yang konkret, berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama.

 

Gubernur mencontohkan saat beberapa waktu lalu, Provinsi Lampung yang merupakan penghasil gabah terbesar kelima nasional mengalami panen raya, terjadi over supply yang mengakibatkan harga gabah mulai jatuh. 

 

Namun berkat komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan jajaran Forkopimda, Lampung dapat menjaga kestabilan harga gabah sesuai dengan Arah Presiden. 

 

“Lampung akhirnya setelah panen raya, di laporan Bulog, kami mendapat pencapaian salah satu yang terbaik di Indonesia. Lampung adalah salah satu daerah yang berhasil mempertahankan harga gabah tetap sesuai Arah Presiden, yaitu sebesar 6500,” kata Gubernur. 

 

Gubernur juga menyampaikan dukungannya terkait pembentukan Kodam baru dan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Provinsi Lampung yang diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah serta mendukung program pemerintah khususnya swasembada dan ketahanan pangan. “Insya Allah nanti sudah ada Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan,” ujarnya. 

 

Gubernur berharap, kunjungan Pangdam II/Sriwijaya ke Lampung ini dapat menjadi penyemangat sekaligus memperkuat komitmen untuk terus bergandengan tangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

“Kami percaya, dengan kepemimpinan Bapak, Pangdam II/Sriwijaya akan terus menjadi mitra strategis bagi kami, demi menjaga stabilitas dan kemajuan daerah,” pungkas Gubernur. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima secara resmi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/5/2025). 

 

Kunjungan ini menjadi momen penting dalam upaya mendorong peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Lampung.

 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan Komisi X dan menganggap kunjungan ini sebagai kesempatan strategis untuk saling bertukar informasi dan memperkuat sinergi dalam pembangunan olahraga daerah.

 

“Merupakan kehormatan bagi kami menerima kunjungan Komisi X DPR RI. Melalui pertemuan ini, kita dapat berdiskusi secara langsung terkait strategi peningkatan prestasi olahraga di Lampung, sebagai bagian dari visi besar mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujar Jihan.

 

Wagub juga menyoroti keberhasilan kontingen Lampung pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara, di mana Lampung berhasil masuk 10 besar nasional dengan raihan 22 medali emas, 15 perak, dan 30 perunggu. Beberapa atlet dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) turut mencetak prestasi, seperti Tri Wahyuni yang meraih tiga medali emas di cabang senam ritmik, serta Asmaradanta Matin Lieliany dan Ni Komang Devy Fathma Pitri yang meraih perunggu di cabang panahan nomor mix team.

 

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bonus kepada para atlet berprestasi. Peraih medali emas mendapatkan Rp 300 juta, peraih perak Rp 150 juta, dan peraih perunggu Rp 75 juta.

 

Lebih lanjut, Wagub juga mengungkapkan bahwa Lampung saat ini menjadi homebase klub Liga 1 Bayangkara Presisi Lampung FC. Sejalan dengan itu, Pemprov terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur stadion agar memenuhi standar regulasi PSSI. Tak hanya itu, Lampung bersama Provinsi Banten juga tengah mengajukan diri sebagai tuan rumah PON XXIII tahun 2032, berdasarkan nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani pada 2024.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Muhfudz Abdurrahman, S.Sos, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang olahraga.

 

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan program PPLP sebagai ujung tombak pembinaan atlet usia dini. Kami sudah mengunjungi lokasi PPLP Lampung dan fasilitas panahan. Ini bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi di lapangan,” ujarnya.

 

Menurut Muhfudz, pembinaan atlet usia dini adalah masa keemasan yang krusial dan harus dilakukan secara terencana, sistematis, serta berkelanjutan. PPLP hadir sebagai wadah strategis yang diharapkan dapat melahirkan atlet daerah berprestasi hingga tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta peraturan turunan seperti PP Nomor 46 Tahun 2024 dan Permenpora Nomor 11 Tahun 2022.

 

Meski demikian, ia mengakui bahwa pembinaan olahraga tidak lepas dari sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah pelatih profesional yang belum mencukupi, hingga belum optimalnya integrasi antara pendidikan dan kegiatan olahraga.(*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co –  Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian gemilang ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5/2025).

 

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala OPD, serta perwakilan dari instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

 

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan ini. “Opini WTP ini bukan hanya milik kita tapi juga tanggung jawab besar yang harus kita jaga dan kita perbaiki. Opini WTP ini adalah cermin dari kinerja pengelola keuangan kita,” ucapnya.

 

Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama turut serta mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

 

“Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Pemerintah ke depan ingin lebih baik ingin lebih melayani rakyat, ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah, maka salah satu wujudnya kita akan lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas dan transparansi,” ucap Gubernur.

 

Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan.

 

“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

 

“Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ucapnya.

 

Dengan raihan WTP yang konsisten, Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. Pemprov berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co –  Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan layanan Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam yang berlokasi di area Gedung Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Jum’at (23/5/2025). 

 

Peresmian ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dan dihadiri oleh Komjen. Pol. (Purn) Sjachroedin Zainal Abidin Pagar Alam, putra mendiang Zainal Abidin Pagar Alam yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Lampung Lampung periode 2004-2014.

 

Dalam kesempatan tersebut Wagub Jihan menyampaikan bahwa kehadiran Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan layanan publik yang lebih inovatif, cepat, dan ramah terhadap masyarakat.

 

“Kami mendedikasikan layanan ini atas nama almarhum Zainal Abidin Pagar Alam, tokoh pembangunan Lampung yang kontribusinya tak tergantikan. Ini adalah bentuk penghargaan dan inspirasi bagi generasi penerus,” ujar Wakil Gubernur.

 

Lebih lanjut, Jihan menyampaikan bahwa Samsat digital drive thru perpanjangan STNK Zainal Abidin pagar alam ini adalah Samsat digital yang kedua di launching sejak kepemimpinan 100 hari masa kerja Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan dengan tujuan mendekatikan pelayanan kepada masyarakat 

 

“Kita melihat antusiasme apalagi sejak diberlakukannya kebijakan pemutihan pajak sejak awal bulan mei, dan saya melaporkan bahwa ada peningkatan yang luar biasa antusiasme dari masyarakat membuat peningkatan lebih dari 30% dari pendapatan yang di bulan-bulan sebelumnya,” terangnya.

 

Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraan, sehingga lebih praktis dan hemat waktu.

 

Proses pembayaran pajak 5 tahunan kendaraan bermotor biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi dengan adanya Samsat digital ini proses pelayanan perpanjangan STNK bisa dilakukan kurang dari 20 menit. 

 

“Kita patut berbangga tetapi juga harus terus bekerja dengan sepenuh hati agar pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ucapnya. Wakil Gubernur berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Provinsi Lampung untuk dapat menunaikan kewajiban untuk bersama-sama membangun Provinsi Lampung.

 

“Saya berharap agar semangat kebersamaan ini akan terus kita jaga dan semangat melayani dengan hati akan terus kita laksanakan, Insya Allah kehadiran Samsat drive-thru ini akan menjadi solusi dan harapan yang baru untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Lampung, bersama kita wujudkan Lampung maju menuju Indonesia emas,” tutupnya. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Komjen. Pol. (Purn) Sjachroedin ZP, mewakili keluarga Zainal Abidin Pagar Alam, menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan agar layanan ini terus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Selanjutnya Wakil Gubernur Jihan didampingi Komjen. Pol. (Purn) Sjachroedin, Kepala Bapenda, Kapolda dan yang mewakili melakukan penekanan tombol sirine sebagai tanda diresmikannya Drive Thru Samsat Zainal Abidin Pagar Alam. Wakil Gubernur juga berkesempatan meninjau langsung proses perpanjangan STNK dan menyerahkan langsung perpanjangan STNK yang telah ditetapkan. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengabadikan nama Zainal Abidin Pagaralam sebagai nama Gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, yakni Nuwo Baca Zainal Abidin Pagaralam. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Jumat (23/05/2025) malam.

 

Dalam berbagai hal, Gubernur Mirza menyebut Zainal Abidin Pagaralam bukan hanya tokoh sejarah, melainkan juga sosok panutan dan inspirasi bagi masyarakat Lampung.

 

“Beliau bukan hanya tokoh sejarah. Zainal Abidin Pagaralam adalah teladan dan inspirasi. Kepemimpinannya sebagai Gubernur mengajarkan bagaimana memimpin dengan cinta, terutama kepada rakyatnya. Kalau Bapak-Ibu membaca bukunya, pasti akan sangat terinspirasi,” ujar Gubernur.

 

Gubernur mengungkapkan bahwa Zainal Abidin Pagaralam menjabat sebagai Gubernur Lampung periode 1966–1972. Dalam masa kepemimpinannya yang berlangsung selama lima tahun, ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

 

Beberapa warisan pembangunan penting pada masa pemerintahannya antara lain pendirian sekolah-sekolah, pembentukan Universitas Lampung, serta prakarsa pendirian Bank Lampung, yang semuanya menjadi fondasi kemajuan Lampung hingga hari ini.

 

Gubernur juga menjelaskan bahwa pemberian nama perpustakaan ini memiliki makna simbolis dalam meneruskan visi Zainal Abidin Pagaralam dalam membangun SDM.

 

“Pembangunan SDM adalah landasan peradaban maju. Perpustakaan menjadi tempat menyimpan sejarah, ilmu, dan pemikiran-pemikiran besar. Kami berharap generasi muda tidak hanya mengenal sejarah beliau, tetapi juga mewarisi visinya untuk mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” kata Gubernur.

 

Pada kegiatan tersebut, turut hadir pula Sjachroedin ZP yakni mantan Gubernur Lampung periode 2004–2014 yang juga putra dari Zainal Abidin Pagaralam.

 

Sjachroedin menyatakan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan sang ayah sangat sejalan dengan program pembangunan SDM yang kini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

 

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Lampung atas penghormatan ini. Orang tua saya sangat mencintai Lampung. Semoga langkah Gubernur Mirza mendapat ridho dari Allah SWT,” ungkap Sjachroedin.

 

Sebagai rangkaian acara, peresmian gedung perpustakaan juga diisi dengan buku bedah berjudul “Zainal Abidin Pagaralam: Jejak Perjalanan Gubernur Lampung, Periode 1966–1972”. Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh jurnalis senior Armiruddin Sormin, serta menghadirkan tiga narasumber sekaligus penulis dari buku tersebut : budayawan Lampung Ansori Djausal, penulis Herman Batin Mangku, dan Pelajar Diza Noviandi. (*)