Penulis: Tari Pratama

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Saat menghadiri peresmian Refined Glycerin Plant milik Louis Dreyfus Company (LDC) di Panjang, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas industri tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan hilirisasi industri dan memperkuat daya saing komoditas pertanian nasional. 

 

Louis Dreyfus Company (LDC), sebuah perusahaan global berbasis di Jenewa, Swiss, telah menyelesaikan pembangunan fasilitas baru sebagai bagian dari Proyek Glasgow. Proyek ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah atas hasil produksi LDC yang telah lama beroperasi di Provinsi Lampung sejak tahun 2014. Proyek ini mencakup dua bagian utama, yaitu :

 

a. Pabrik Pemurnian Gliserin yang mengolah gliserin mentah (85%) menjadi gliserin murni dengan tingkat kemurnian 99,7%, dikemas dalam drum dan flexy bag. Produk ini sangat strategis dalam industri kosmetik, makanan, farmasi, dan kimia. 

 

b. Fasilitas Molding dan Pengemasan yang Kini memungkinkan LDC memproduksi olein dalam bentuk jerigen ukuran 20 dan 25 liter, sebagai peningkatan dari sebelumnya yang hanya dalam bentuk curah atau bantal pack. 

 

Dengan selesainya proyek ini, LDC telah memiliki total tujuh fasilitas operasional di Provinsi Lampung, dengan nilai investasi akumulatif mencapai lebih dari USD 160 juta. 

 

Investasi ini, kata Wagub, tidak hanya memperkuat posisi Lampung dalam rantai nilai global produk agrikultur, tetapi juga telah menyerap lebih dari 800 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

“Ini adalah bukti nyata bahwa investasi asing bisa berjalan harmonis seiring dengan agenda pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan industri hilir yang berdaya saing tinggi dan berbasis komoditas unggulan,” ujar Wagub Jihan, Selasa (27/5/2025). 

 

Lampung adalah salah satu produsen utama kelapa sawit, kopi robusta, singkong, dan jagung, yang menjadi bahan baku penting dalam berbagai industri nasional dan ekspor. 

 

Dengan tersedianya infrastruktur pelabuhan internasional seperti Pelabuhan Panjang, jalan tol Trans Sumatera, serta kawasan industri terpadu, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa Lampung siap menjadi pusat hilirisasi dan agroindustri nasional. 

 

Wagub Jihan menyakini, kehadiran Refined Glycerin Plant LDC akan membawa dampak positif yang luas, tidak hanya dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga dalam membuka peluang kerja, transfer teknologi, serta memperkuat posisi Lampung sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia. 

 

“Semoga keberadaan fasilitas ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan industri, tetapi juga turut membangun masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Lampung dan Indonesia,” pungkas Wagub Jihan. Country Head LDC Indonesia, Rajat Dutt, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan produsen gliserin terbesar di dunia dan menyumbang sekitar lebih dari sepertiga total produksi global. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima audiensi PT. Telkom Indonesia Tbk. Wilayah Telekomunikasi (Witel) Lampung–Bengkulu, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Selasa (27/05/2025).

 

Audiensi ini menjadi ruang diskusi awal antara Pemprov Lampung dan Telkom untuk menjajaki peluang kerja sama strategis dalam memperkuat digitalisasi daerah. Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur didampingi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Elip Heldan dan Kepala Bidang TIK Diskominfotik Provinsi Lampung Ridwan Sahadi.

 

General Manager Telkom Witel Lampung–Bengkulu, Yuniarti, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai teknologi dan platform yang dimiliki, termasuk sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung layanan publik yang lebih responsif dan efisien.

 

“Telkom dapat membantu optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kami memiliki teknologi chatbot berbasis AI yang bisa menjadi pusat informasi terpadu bagi masyarakat Lampung, serta CCTV cerdas yang mampu mendeteksi jumlah kendaraan dan orang, hingga mengidentifikasi kendaraan yang belum membayar pajak,” ujar Yuniarti.

 

Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Jihan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka terhadap kerja sama yang bisa memberi manfaat luas bagi masyarakat. Wagub juga menegaskan, pembangunan digital menjadi salah satu arah prioritas Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

 

“Lampung ini cakupannya sangat luas, ada 15 kabupaten/kota yang harus dibangun secara merata. Bukan hanya infrastruktur jalan dan pertanian, tetapi juga digitalisasi. Kita akan lihat potensi kolaborasi ini, dan program mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat,” ucap Wagub.

 

Wagub juga mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung saat ini sedang mempersiapkan peluncuran Lampung-in, sebuah superapp hasil kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini akan menjadi pusat layanan publik digital terintegrasi, yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara mudah dan cepat.

 

“Mungkin nanti bisa kita kolaborasikan juga dengan teknologi Telkom. Harapan kami, digitalisasi ini bisa menjangkau hingga ke desa-desa, dan Telkom bisa ikut memfasilitasi,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Elip Heldan, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengintegrasikan sejumlah aplikasi pelayanan ke dalam Lampung-in.

 

“Saat ini kami sedang fokus menyatukan berbagai platform ke dalam satu aplikasi utama. Seperti disampaikan Bu Wagub, kami paham bahwa prioritas saat ini adalah pembangunan infrastruktur dan pertanian. Namun, kolaborasi digital tak harus selalu bergantung pada anggaran besar. Banyak bentuk kerja sama yang bisa dijajaki,” tutupnya. (*)

Shandong, Tiongkok, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kesiapan Lampung menjalin kolaborasi strategis dengan Provinsi Shandong, Tiongkok, khususnya dalam sektor pertanian modern, pengembangan infrastruktur, dan kawasan industri.

 

Hal ini disampaikan dalam forum internasional 2025 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week yang berlangsung di Shandong Hall, Hotel Shandong, Selasa (27/5/2025). Lampung menjadi satu-satunya provinsi dari Indonesia yang hadir, bersama Kota Malang.

 

“Shandong dan Lampung sama-sama merupakan lumbung pangan dan memiliki pelabuhan internasional strategis. Kesamaan karakter ini membuka peluang besar untuk kerja sama konkret, baik di sektor pertanian modern maupun pengembangan kawasan industri,” kata Gubernur Mirza.

 

Lampung selama ini dikenal sebagai penghasil utama padi, jagung, hortikultura, kopi robusta, hingga singkong. Dukungan teknologi pertanian modern dari Shandong, yang merupakan provinsi dengan ekonomi terbesar ke-3 di Tiongkok, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani di Lampung.

 

Selain itu, Shandong juga telah berkembang dengan sistem industri kuat dan terintegrasi. Potensi kerja sama ini dapat mendukung pengembangan kawasan industri di Lampung, termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan logistik yang lebih modern.

 

Dalam pertemuan tersebut, telah ditandatangani Letter of Intent (LoI) antara Gubernur Lampung dan Gubernur Shandong. LoI ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan secara virtual untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua pemerintah provinsi.

 

Kerja sama ini juga akan diperluas ke bidang pendidikan, beasiswa, pertukaran pemuda, serta pemanfaatan teknologi pengindraan jauh seperti citra satelit, yang dapat mendukung perencanaan wilayah dan peningkatan kualitas layanan publik.

 

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyampaikan bahwa keikutsertaan Lampung dalam forum ini merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama internasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Memasuki 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela (Mirza-Jihan), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan langkah progresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain fokus pada kebijakan nasional, Pemprov juga mengembangkan jalur diplomasi internasional sebagai strategi pembangunan jangka panjang.

 

Pada tahun 2025, Pemprov Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% hingga 5,3%. Target ini dirumuskan dalam indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk BPS Provinsi Lampung dan Bank Indonesia.

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2025, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,47% (year-on-year), tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ini dipicu oleh konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, serta kenaikan ekspor, yang menjadi sinyal positif tercapainya target pertumbuhan tahunan.

 

Sebagai bagian dari strategi internasionalisasi ekonomi daerah, Gubernur Mirza memimpin utusan Lampung dalam kunjungan kerja ke Provinsi Shandong, Tiongkok, pada akhir Mei 2025. Dalam forum bisnis strategis bertajuk Pekan Kerjasama dan Pertukaran Kota Persahabatan Internasional Shandong, Lampung menjadi satu-satunya provinsi dari Indonesia yang hadir, disertai dengan perwakilan dari Kota Malang.

 

Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Lampung menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Provinsi Shandong yang disaksikan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Shandong. Penandatanganan ini menjadi landasan awal penyusunan nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama lintas sektor.

 

Gubernur Mirza menyebutkan bahwa Lampung dan Shandong memiliki banyak kesamaan sebagai lumbung pangan nasional dan wilayah dengan strategi pelabuhan internasional. “Kesamaan ini membuka peluang kolaborasi konkret dalam pertanian modern, pengembangan kawasan industri, hingga infrastruktur pelabuhan,” ujar Mirza.

 

Salah satu pencapaian penting dalam forum tersebut adalah kesepakatan antara Ketua Apindo Lampung Ary Meizari dan CEO Pauli Shandong Taiyuan Energy Co., Ltd., yang difasilitasi Gubernur Mirza. Kesepakatan ini menjadi tonggak awal kerja sama investasi di sektor pertanian cerdas, pariwisata, dan industri berbasis teknologi.

 

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan kerja sama dengan Shandong merupakan tindak lanjut dari kunjungan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok wilayah Sumatera, Zhang Min, ke Lampung pada 19 Mei 2025. Ia menyebut teknologi dari Pauli Group dapat mendorong produktivitas pertanian hingga 30 persen, terutama komoditas padi, jagung, dan hortikultura.

 

“Implementasinya akan menggunakan model kemitraan dengan petani lokal agar ada alih teknologi dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Elvira.

 

Pemprov Lampung menilai pengalaman Shandong dalam membangun sistem pertanian berteknologi tinggi, industri terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi pengindraan jauh bisa menjadi referensi penguatan tata kelola pembangunan daerah. Kerja sama ini juga akan menyasar bidang pendidikan, pertukaran pemuda, pemberian beasiswa, hingga pemanfaatan citra satelit untuk penataan ruang. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Dr. Zaidirina, S.E., M.Si., menyampaikan arah strategis pembangunan desa dalam mendukung 100 hari kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, sekaligus bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

 

Dalam paparannya, Zaidirina menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan inovasi desa sebagai kunci menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Menghadapi tahun 2025, Dinas PMDT Lampung menetapkan sejumlah program prioritas, yang mencakup penguatan kelembagaan desa, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta percepatan digitalisasi layanan publik desa.

 

Tak hanya itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengembangan desa wisata dan tematik menjadi bagian integral dari strategi besar tersebut.

 

“Tahun 2025 menjadi momen percepatan. Kita ingin melihat hasil nyata di tingkat desa. Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat,” ujar Zaidirina dalam keterangan resmi di Bandar Lampung, Jumat (23/5/2025).

 

Data terkini mencatat terdapat 2.446 BUMDesa tersebar di 13 kabupaten se-Provinsi Lampung. Dari jumlah itu, 845 BUMDesa dan Bumdes Bersama telah berstatus berkembang dan maju, dan 1.027 di antaranya sudah berbadan hukum dan memiliki unit usaha aktif yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

 

Salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Mirza–Jihan adalah Desaku Maju, yang terbukti mampu mempercepat transformasi desa dari kategori berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Hingga Mei 2025, program ini telah diimplementasikan di 490 desa, dengan hasil yang menggembirakan: 952 desa naik status menjadi desa maju dan 579 desa menjadi desa mandiri. Jumlah desa mandiri di Provinsi Lampung (23,51%) berada di atas rata-rata nasional (22,85%). Bahkan, jumlah desa tertinggal berhasil ditekan hingga 60% dibandingkan tahun 2022.

 

Program Desaku Maju menyasar aspek strategis desa seperti pelatihan manajemen BUMDesa, digitalisasi layanan dan pemasaran melalui platform Desamart, serta penguatan program ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Dalam pengembangannya, program ini diperkuat dengan sistem Padanan Data Terintegrasi, yaitu mekanisme pendataan serentak seluruh potensi desa—meliputi aset, demografi, pertanian, peternakan, UMKM, tempat ibadah, dan data mustahik—yang disajikan secara real-time melalui Dashboard Pusat Data Provinsi Lampung.

 

Padanan data ini tidak hanya mendukung efektivitas program, tetapi juga menjadi dasar pengembangan inkubasi BUMDesa unggulan, serta mendukung inisiatif Desa Ekspor yang sedang dirintis di berbagai kabupaten. Produk ekspor unggulan yang tengah dikembangkan antara lain kopi, pisang, porang, gula semut, mocaf, lada, serta hasil olahan dan kriya lokal yang memiliki potensi pasar regional dan global.

 

Inisiatif desa ekspor ini didukung oleh kolaborasi dengan LPEI, Kementerian Desa, Bank Indonesia, Bank Lampung, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), termasuk pelatihan dan fasilitasi akses pasar, sertifikasi produk, serta pembiayaan syariah yang berpihak pada pelaku usaha desa.

 

Dinas PMDT juga tengah mempersiapkan peluncuran Program Desa Digital Terpadu dan Aplikasi Layanan Desa Online (LADO) untuk mendukung pelayanan publik desa secara digital, transparan, dan akuntabel.

 

Di saat yang sama, program revitalisasi BUMDesa terus dikuatkan dengan skema kemitraan industri, serta gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan (SDSPU) yang mendorong setiap desa memiliki produk khas berbasis potensi dan budaya lokal.

 

“Kita ingin desa tidak hanya menjadi obyek pembangunan, tetapi subjek utama yang mampu mendorong ekonomi daerah dan nasional. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” pungkas Zaidirina.

 

Melalui sinergi program Desaku Maju, padanan data terintegrasi, penguatan BUMDesa, ketahanan pangan lokal, serta pengembangan desa ekspor dan digitalisasi, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan arah transformasi nyata. Desa kini tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan berada di jantung pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Provinsi Lampung menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan digelarnya diskusi publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”. 

 

Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/05/ 2025). 

 

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada beras dalam waktu paling lama dua tahun. 

 

“Alhamdulillah, hari ini menurut laporan yang kami terima, stok beras kita mencapai 3,9 juta ton, padahal tahun lalu kita impor 3,8 juta ton. Artinya, sampai tahun depan Insya Allah kita tidak impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan. 

 

Menko Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa salah satu fokus pemerintah adalah menyederhanakan birokrasi dan memihak pada petani. 

 

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjamin harga gabah yang menguntungkan bagi petani, dengan harga pembelian yang disepakati sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 28-30%. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada PWI Lampung atas perannya dalam mewarnai perjalanan demokrasi dan pembangunan di Lampung. Ia juga memaparkan potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional. 

 

“Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Komoditas unggulan pertanian kita didominasi oleh padi, jagung, dan ubi kayu,” jelas Sulpakar. 

 

Ia mengungkapkan bahwa produksi padi Lampung mencapai 2,79 juta ton per tahun, menjadikannya peringkat ke-2 di Sumatra dan ke-6 secara nasional. Untuk jagung, produksi mencapai 2,78 juta ton per tahun (peringkat ke-3 nasional), dan ubi kayu mencapai 7,90 juta ton per tahun (produsen nomor satu di Indonesia). 

 

“Data ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa Lampung adalah salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tegasnya. 

 

Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Menko Bidang Pangan dalam acara tersebut. Ia menegaskan komitmen PWI sebagai organisasi profesi wartawan tertua untuk mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam program ketahanan pangan. 

 

Wirahadikusumah juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Lampung, salah satunya adalah kebutuhan untuk meng-upgrade milling unit (penggilingan padi) yang sudah tua. “Mesin-mesin tua ini menghasilkan rendemen hanya 60% dari 100 kg gabah menjadi 60 kg beras, sementara mereka diminta oleh pemerintah untuk membeli gabah seharga Rp 6.500,” jelasnya. 

 

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kredit lunak kepada petani untuk memperbarui mesin penggilingan padi. (*)

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukan komitmennya dalam mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh desa/kelurahan Provinsi Lampung, salah satunya Koperasi Merah Putih Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

 

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

 

Inpres ini diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, hadir langsung untuk meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (28/5/2025).

 

“Saya bangga sekali dengan saudara Dzikri, baru pertama mockup koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ada di Natar, jadi tercatat pak wamen, tercatat dalam sejarah Kopdes pertama kali yang sudah ada mockup nya atau contohnya ya ini ada di Natar, dan ketuanya saudara Dzikri Ariansyah,” ucap Zulkifli Hasan mengawali sambutannya.

 

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Koperasi Merah putih ini sebagai bukti keberpihakan Presiden Prabowo pada kesejahteraan rakyat untuk membangun ekosistem ekonomi di pedesaan, khususnya di Desa Bumisari Natar, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

 

Provinsi Lampung saat ini menjadi Provinsi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musdesus hingga mencapai 77,33 %, diikuti oleh Jawa Tengah: 56,58%, Sulawesi Selatan: 49,92%, Sulawesi Barat: 49,23%, dan Bali: 44,13%.

 

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur yang digelar pada Senin (19/05/2025) yang lalu.

 

Dilansir dari laman resmi merahputih.kop.id, Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang ditujukan untuk desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi ini merupakan lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa.

 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini memiliki 7 jenis gerai atau unit usaha, yaitu apotek, klinik, unit usaha simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik. Selain itu, lembaga ini juga dapat menjalankan usaha lain yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. (*)

Pesawaran, sinarlampung.co –Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

 

Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).

 

Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, anggota DPR RI, jajaran pimpinan tinggi madya Kabinet Merah Putih, serta Forkopimda Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Lurah, serta unsur desa lainnya di Provinsi Lampung.

 

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Perayaannya mengungkapkan rasa terima kasih atas keberhasilannya terselenggaranya musyawarah desa dan komitmen tinggi seluruh elemen daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

 

“Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Lampung menjadi provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari seumur hidup nasional 31 Mei,” ujar Wagub.

 

Menurut Wagub, dari total 2.651 desa dan kelurahan, sebanyak 682 di antaranya telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi telah berbadan hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 23 Mei 2025, yang bertugas mengawali proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

 

Wagub menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kepala desa dan lurah, serta partisipasi aktif masyarakat. Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat atas kerja sama yang solid dalam mempercepat realisasi koperasi desa.

 

“Kami akan terus mengawali dan mendorong validasi serta pemetaan koperasi yang layak menjadi percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, menuju Indonesia Emas,” pungkas Wagub.

 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab permasalahan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Zulkifli Hasan, telah menegaskan bahwa koperasi desa menjadi strategi utama memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

 

“Koperasi desa ini hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, dan menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini,” terang Menko. (*)

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah menyusun rencana Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung. Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (28/05/2025).

 

“Kita mempunyai harapan yang besar dikarenakan pemerintah pusat kembali membuka peluang untuk PLTSa Regional Provinsi Lampung bisa masuk ke Proyek Strategis Nasional (PSN),” lanjutnya.

 

Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan PLTSa Regional Provinsi Lampung mendapat sambutan positif dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

 

“Beliau menyambut baik, pada pagi hari tadi saya sampaikan bahwa kita sudah menyediakan lahan berikut kajian dan segala sesuatunya, kami juga sudah kedatangan deputi beliau dan beliau juga menceritakan lahan yang kita punyai luar biasa artinya cocok untuk memang segera bangun PTLSa,” ucap Wakil Gubernur.

 

“Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan sudah menyatakan bahwa ini adalah proyek strategis atau proyek yang memang bisa ditangkap oleh Provinsi Lampung,” sambungnya.

 

Lebih lanjut, Jihan menegaskan bahwa Pemerintah provinsi Lampung menargetkan proyek ini untuk masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ini menjadi langkah strategis yang akan membawa dampak besar bagi daerah. 

 

“Kami menargetkan agar proyek ini masuk PSN dan sebuah langkah strategis yang akan membawa dampak besar bagi daerah. Namun tentu syarat-syarat untuk menjadi bagian dari PSN harus kita penuhi bersama dan ini bukan hanya pekerjaan instansi saja tetapi kerja kolektif antar wilayah,” tegasnya.

 

“Kami mengajak bapak/ibu bupati walikota serta seluruh jajaran untuk berkolaborasi penuh membangun suatu komitmen yang kuat demi kepentingan bersama karena tidak ada satu daerah pun yang bisa menghadapi tantangan lingkungan sendirian dan untuk itu kita harus satu barisan, satu langkah, dan satu semangat,” ajaknya.

 

Wagub Jihan juga menegaskan bahwa permasalahan sampah saat ini sudah berada dititik jenuh sehingga pembangunan PLTSa ini diharapkan dapat menjadi solusi.

 

“Hari ini persoalan sampah sudah berada dititik jenuh, kami berharap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung dapat menjadi solusi dari persoalan pengelolaan sampah di kabupaten kota,” tegasnya.

 

“Dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung, kami berharap paling tidak kabupaten kota yang menjadi penyangga penyuplai sampah dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik,” sambungnya.

 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung direncanakan akan di bangun di Kecamatan Natar, Desa Tanjungsari seluas 20 hektar. 

 

Menyambut baik hal tersebut seluruh perwakilan daerah yang terlibat menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional Provinsi Lampung. (*)

Shandong, sinarlampung.co – Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan pada tahun ini. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

 

Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.)

 

Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategi yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi. Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

 

Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi invasi besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan peta iklim iklim mikro, perkiraan pasokan udara selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

 

Sebagai pembanding internasional, teknologi satelit di India bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

 

Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi penting seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan bagi penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

 

“Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat sebelumnya,” tegas Gubernur Mirza.

 

Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pemrosesan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

 

Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu rencana utama yang akan diwujudkan dalam pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem penelitian luar angkasa pertama di Indonesia akan dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.(*)