Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Lampung Kembali Torehkan Prestasi, 11 Kali Berturut-turut Raih WTP

    Lampung Kembali Torehkan Prestasi, 11 Kali Berturut-turut Raih WTP

    Bandar Lampung, sinarlampung.co –  Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian gemilang ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5/2025).

     

    Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala OPD, serta perwakilan dari instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

     

    Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan ini. “Opini WTP ini bukan hanya milik kita tapi juga tanggung jawab besar yang harus kita jaga dan kita perbaiki. Opini WTP ini adalah cermin dari kinerja pengelola keuangan kita,” ucapnya.

     

    Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama turut serta mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

     

    “Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Pemerintah ke depan ingin lebih baik ingin lebih melayani rakyat, ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah, maka salah satu wujudnya kita akan lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas dan transparansi,” ucap Gubernur.

     

    Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan.

     

    “Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

     

    “Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ucapnya.

     

    Dengan raihan WTP yang konsisten, Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. Pemprov berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

  • Banyak Dinas di Lampung Habiskan Anggaran Untuk Gaji dan Operasional Kantor

    Banyak Dinas di Lampung Habiskan Anggaran Untuk Gaji dan Operasional Kantor

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan evaluasi terhadap pola penganggaran Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024. Paslanya hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi II hanya menyerap anggaran besar untuk belanja pegawai, namun nyaris tanpa ruang bagi program yang menyentuh rakyat.

     

    Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyoroti pagu anggaran OPD mitra Komisi II yang hanya sebesar Rp322,9 miliar, dengan realisasi Rp292,6 miliar atau 88,54 persen. Namun dari total itu, lebih dari Rp240 miliar dihabiskan hanya untuk belanja pegawai dan operasional kantor.

     

    Sementara program pro-rakyat seperti bantuan petani, pemberdayaan ekonomi desa, hingga penyuluhan ketahanan pangan hanya kebagian kurang dari Rp30 miliar secara kolektif. “Bayangkan saja, dari ratusan miliar, yang benar-benar menyentuh masyarakat cuma beberapa persen. Sisanya habis untuk menggaji pegawai. Ini jelas bukan anggaran pembangunan, ini anggaran pemeliharaan birokrasi,” ujar Basuki, Kamis 10 Juli 2025.

     

    Menurut Basuki pola ini bukan kebetulan, melainkan pengerdilan sistematis yang terjadi dari tahun ke tahun. Ia menuding Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak memiliki sensitivitas terhadap arah pembangunan daerah. “Komisi II ini mitra dari dinas-dinas yang langsung berkutat dengan rakyat: pertanian, peternakan, koperasi, pangan, perkebunan. Tapi coba lihat anggarannya? Lebih kecil dari belanja hibah untuk even seremonial. Ini ironi,” katanya.

     

    Sebagai perbandingan, OPD mitra Komisi III seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi lebih dari Rp1,2 triliun, sementara Dinas Kesehatan dan RSUD di bawah Komisi V juga mengelola dana lebih dari Rp900 miliar. Bandingkan dengan Dinas Pertanian yang hanya kebagian Rp89 miliar, itupun 70 persen di antaranya habis untuk gaji ASN dan kegiatan rutin.

     

    Visi Prabowo Tak Tercermin di DaerahHal senada disampaikan Hanifal, anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat. Ia menyebut kondisi ini kontradiktif dengan visi besar pemerintah pusat di bawah Prabowo-Gibran, yang menjadikan ketahanan pangan dan ekonomi desa sebagai pilar utama pembangunan.

     

    “Kalau pusat gembar-gembor industrialisasi desa, tapi daerahnya malah pelit kasih anggaran ke dinas produksi, ini artinya ada yang salah. Di Lampung, anggaran untuk ketahanan pangan malah dicukupi dari dana sisa, seolah bukan prioritas,” sindir Hanifal.

     

    Bahkan, ia menyebut alokasi anggaran untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas di beberapa OPD mitra Komisi II masih lebih besar dari program pendampingan petani.“Rakyat butuh pupuk, alat, bibit, dan pelatihan. Tapi dinasnya malah sibuk bikin rapat evaluasi dan perjalanan studi banding,” ujarnya.

     

    Evaluasi Total

     

    Anggota Komisi II lainnya, Aribun, meminta Pemprov Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penganggaran yang dinilai terlalu birokratis dan tak berorientasi pada hasil. “RPJMD jangan hanya jadi dokumen indah di rak-rak kantor. Harus jadi acuan penganggaran. Kalau tidak, ya percuma kita bicara soal kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Komisi II mendesak agar TAPD dan gubernur meninjau ulang pola distribusi anggaran dengan mempertimbangkan dampak langsung ke masyarakat, bukan sekadar menjaga roda birokrasi tetap berputar. (Red)

     

  • Wujudkan Layanan Cepat, Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam Resmi Diluncurkan

    Wujudkan Layanan Cepat, Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam Resmi Diluncurkan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co –  Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan layanan Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam yang berlokasi di area Gedung Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Jum’at (23/5/2025). 

     

    Peresmian ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dan dihadiri oleh Komjen. Pol. (Purn) Sjachroedin Zainal Abidin Pagar Alam, putra mendiang Zainal Abidin Pagar Alam yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Lampung Lampung periode 2004-2014.

     

    Dalam kesempatan tersebut Wagub Jihan menyampaikan bahwa kehadiran Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan layanan publik yang lebih inovatif, cepat, dan ramah terhadap masyarakat.

     

    “Kami mendedikasikan layanan ini atas nama almarhum Zainal Abidin Pagar Alam, tokoh pembangunan Lampung yang kontribusinya tak tergantikan. Ini adalah bentuk penghargaan dan inspirasi bagi generasi penerus,” ujar Wakil Gubernur.

     

    Lebih lanjut, Jihan menyampaikan bahwa Samsat digital drive thru perpanjangan STNK Zainal Abidin pagar alam ini adalah Samsat digital yang kedua di launching sejak kepemimpinan 100 hari masa kerja Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan dengan tujuan mendekatikan pelayanan kepada masyarakat 

     

    “Kita melihat antusiasme apalagi sejak diberlakukannya kebijakan pemutihan pajak sejak awal bulan mei, dan saya melaporkan bahwa ada peningkatan yang luar biasa antusiasme dari masyarakat membuat peningkatan lebih dari 30% dari pendapatan yang di bulan-bulan sebelumnya,” terangnya.

     

    Samsat Drive-Thru Zainal Abidin Pagar Alam ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraan, sehingga lebih praktis dan hemat waktu.

     

    Proses pembayaran pajak 5 tahunan kendaraan bermotor biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi dengan adanya Samsat digital ini proses pelayanan perpanjangan STNK bisa dilakukan kurang dari 20 menit. 

     

    “Kita patut berbangga tetapi juga harus terus bekerja dengan sepenuh hati agar pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ucapnya. Wakil Gubernur berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Provinsi Lampung untuk dapat menunaikan kewajiban untuk bersama-sama membangun Provinsi Lampung.

     

    “Saya berharap agar semangat kebersamaan ini akan terus kita jaga dan semangat melayani dengan hati akan terus kita laksanakan, Insya Allah kehadiran Samsat drive-thru ini akan menjadi solusi dan harapan yang baru untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Lampung, bersama kita wujudkan Lampung maju menuju Indonesia emas,” tutupnya. 

     

    Dalam kesempatan tersebut, Komjen. Pol. (Purn) Sjachroedin ZP, mewakili keluarga Zainal Abidin Pagar Alam, menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan agar layanan ini terus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

     

    Selanjutnya Wakil Gubernur Jihan didampingi Komjen. Pol. (Purn) Sjachroedin, Kepala Bapenda, Kapolda dan yang mewakili melakukan penekanan tombol sirine sebagai tanda diresmikannya Drive Thru Samsat Zainal Abidin Pagar Alam. Wakil Gubernur juga berkesempatan meninjau langsung proses perpanjangan STNK dan menyerahkan langsung perpanjangan STNK yang telah ditetapkan. (*)

  • Transparansi Unit Karantina Hewan Lampung Dipertanyakan?

    Transparansi Unit Karantina Hewan Lampung Dipertanyakan?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-DPP Konsorsium Pengawasan Audit Independent RI (DPP KPAI-RI) menyoal transparansi anggaran dan akuntabilitas Unit Kerja Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Lampung. Transparansi seharusnya menjadi roh dari setiap instansi publik, Badan Karantina Indonesia. Karena itu DPP KPAI-RI akan menggelar unjukrasa Jilid II pada pertengahan Juli nanti.

     

    Ketua Umum DPP KPAI-RI, M. Yunus, mengatakan bahwa pihaknya terus menerima laporan dari masyarakat dan pihak internal terkait indikasi permainan anggaran yang sarat kepentingan dan tidak mengindahkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi pengelolaan dana publik. “Bagaimana rakyat percaya, jika laporan keuangan disimpan seperti rahasia negara, sementara anggaran itu bersumber dari uang rakyat?,” kata M. Yunus, kepada wartawan di Bandar Lampung, Kamis 10 Juli 2025.

     

    Menurutnya, program-program yang seharusnya bertujuan menjaga ketahanan pangan, biosekuriti, dan lalu lintas komoditas pertanian-ternak, justru terindikasi dimanfaatkan menjadi proyek-proyek ‘siluman’ yang sulit diawasi dan minim akuntabilitas.

     

    “Bahwa Aksi Jilid II nanti bukan sekadar teatrikal jalanan, melainkan bentuk perlawanan terhadap arogansi birokrasi yang memilih bungkam di tengah sorotan publik,” katanya.

     

    Dalam tuntutannya, KPAI-RI mendorong:

     

    1. Audit investigatif anggaran Badan Karantina Indonesia, khususnya unit Lampung Anggaran Tahun 2023 – 2024 .

     

    2. Keterbukaan semua dokumen pengadaan dan kegiatan anggaran 2023-2024.

     

    3. Evaluasi terhadap oknum pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

     

    4. Turunnya KPK, BPK, dan APIP untuk menyelidiki dugaan KKN.

     

    Nantinya, KPAI akan bersama berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, serta aktivis lingkungan sebagai simbol kolaborasi sipil melawan pembiaran sistemik terhadap dugaan praktik korupsi terselubung. “Kalau yang dikarantina cuma ikan dan tanaman, lantas siapa yang mengkarantina mental pejabatnya?” Yunus . (Rls)

  • Gedung Perpustakaan Daerah Lampung Resmi Bernama Zainal Abidin Pagaralam

    Gedung Perpustakaan Daerah Lampung Resmi Bernama Zainal Abidin Pagaralam

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengabadikan nama Zainal Abidin Pagaralam sebagai nama Gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, yakni Nuwo Baca Zainal Abidin Pagaralam. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Jumat (23/05/2025) malam.

     

    Dalam berbagai hal, Gubernur Mirza menyebut Zainal Abidin Pagaralam bukan hanya tokoh sejarah, melainkan juga sosok panutan dan inspirasi bagi masyarakat Lampung.

     

    “Beliau bukan hanya tokoh sejarah. Zainal Abidin Pagaralam adalah teladan dan inspirasi. Kepemimpinannya sebagai Gubernur mengajarkan bagaimana memimpin dengan cinta, terutama kepada rakyatnya. Kalau Bapak-Ibu membaca bukunya, pasti akan sangat terinspirasi,” ujar Gubernur.

     

    Gubernur mengungkapkan bahwa Zainal Abidin Pagaralam menjabat sebagai Gubernur Lampung periode 1966–1972. Dalam masa kepemimpinannya yang berlangsung selama lima tahun, ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

     

    Beberapa warisan pembangunan penting pada masa pemerintahannya antara lain pendirian sekolah-sekolah, pembentukan Universitas Lampung, serta prakarsa pendirian Bank Lampung, yang semuanya menjadi fondasi kemajuan Lampung hingga hari ini.

     

    Gubernur juga menjelaskan bahwa pemberian nama perpustakaan ini memiliki makna simbolis dalam meneruskan visi Zainal Abidin Pagaralam dalam membangun SDM.

     

    “Pembangunan SDM adalah landasan peradaban maju. Perpustakaan menjadi tempat menyimpan sejarah, ilmu, dan pemikiran-pemikiran besar. Kami berharap generasi muda tidak hanya mengenal sejarah beliau, tetapi juga mewarisi visinya untuk mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” kata Gubernur.

     

    Pada kegiatan tersebut, turut hadir pula Sjachroedin ZP yakni mantan Gubernur Lampung periode 2004–2014 yang juga putra dari Zainal Abidin Pagaralam.

     

    Sjachroedin menyatakan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan sang ayah sangat sejalan dengan program pembangunan SDM yang kini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

     

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Lampung atas penghormatan ini. Orang tua saya sangat mencintai Lampung. Semoga langkah Gubernur Mirza mendapat ridho dari Allah SWT,” ungkap Sjachroedin.

     

    Sebagai rangkaian acara, peresmian gedung perpustakaan juga diisi dengan buku bedah berjudul “Zainal Abidin Pagaralam: Jejak Perjalanan Gubernur Lampung, Periode 1966–1972”. Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh jurnalis senior Armiruddin Sormin, serta menghadirkan tiga narasumber sekaligus penulis dari buku tersebut : budayawan Lampung Ansori Djausal, penulis Herman Batin Mangku, dan Pelajar Diza Noviandi. (*)

  • Jaga Netralitas dan Profesionalisme, Gubernur Ajak Semua Pihak Sukseskan PSU Pesawaran

    Jaga Netralitas dan Profesionalisme, Gubernur Ajak Semua Pihak Sukseskan PSU Pesawaran

    Pesawaran, sinarlampung.co –  Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran yang digelar hari ini, Sabtu (24/5/2025).

     

    Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilu turun langsung meninjau pelaksanaan PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti TPS 2 Desa Bagelen, TPS 2 Desa Wiyono, dan TPS 4 Negeri Sakti. Kunjungan ini menjadi wujud nyata peran aktif Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan lancar.

     

    “Alhamdulillah, tadi kami melihat suasananya berlangsung dengan aman, lancar dan damai. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, dari sekitar 530-an pemilih di TPS ini, sudah sekitar 60 persen yang menggunakan hak pilihnya. Ini menunjukkan semangat demokrasi warga cukup baik,” ujar Gubernur Mirza saat meninjau TPS 2 Bagelen.

     

    Selain memastikan kesiapan teknis dan partisipasi masyarakat, Gubernur juga berkesempatan berdialog tetkait pelaksanaan PSU dengan petugas pemilihan.

     

    Pengamanan PSU juga mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Kapolres Pesawaran, AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa sebanyak 773 personel dikerahkan untuk mengamankan 759 TPS yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk TPS di daerah kepulauan yang dijaga oleh dua personel.

     

    “Sampai sejauh ini situasi di lapangan terkendali, aman, dan kondusif,” ujar AKBP Heri di hadapan awak media.

     

    Langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta penyelenggara pemilu untuk menyukseskan PSU sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas di Bumi Ruwa Jurai.

     

    “Saya minta kepada semua lembaga yang berkaitan dengan PSU ini bekerja profesional, independen, tidak memihak dan kedua pendukung untuk selalu menjaga kedamaian, siapapun yang terpilih insya Allah yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Pesawaran,” pungkasnya. (*)

  • Lampung Tampil Mempesona di Mata Dunia Lewat Kunjungan Women’s International Club

    Lampung Tampil Mempesona di Mata Dunia Lewat Kunjungan Women’s International Club

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Suasana hangat penuh persahabatan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung saat Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menerima kunjungan istimewa dari Women’s International Club (WIC), Sabtu (24/5/2025).

     

    Kunjungan yang diikuti oleh 15 anggota perempuan WIC ini bertujuan mempererat hubungan lintas budaya serta mempromosikan kekayaan kerajinan dan kuliner khas Lampung di panggung internasional.

     

    “Selamat datang yang paling hangat di Bumi Ruwa Jurai, Provinsi Lampung tercinta,” sambut Purnama Wulan penuh antusias. “Kami merasa sangat terhormat dan bahagia menerima kunjungan dari WIC, sebuah organisasi perempuan internasional yang luar biasa, yang komitmen membangun persahabatan, pemahaman lintas budaya, dan kegiatan sosial yang berdampak positif.”

     

    Purnama Wulan Sari juga menegaskan bahwa semangat WIC sangat sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Lampung, membangun masyarakat yang beradab, adil, dan berkelanjutan, melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

     

    Dalam kunjungan tersebut, para tamu diperkenalkan pada beragam kerajinan tradisional Lampung seperti Tapis, kain tenun dan bordir penuh makna budaya.

     

    Sulam Usus, yang kini hadir dalam bentuk fashion modern, serta Maduaro, kerajinan halus dari benang perak yang berasal dari suku Manggala. Tidak hanya itu, Batik Lampung juga ikut dipamerkan, lengkap dengan ajakan bagi pengunjung untuk merasakan langsung tekstur dan keunikan produknya.

     

    Purnama Wulan Sari juga menggugah minat para tamu akan kekayaan wisata Lampung, mulai dari pesona Pantai Pahawang, keagungan Gunung Anak Krakatau, hingga ketenangan Taman Nasional Way Kambas, habitat alami gajah Sumatera. Di sela kegiatan, para anggota WIC juga diajak memeriksa kuliner khas seperti seruit, kopi Robusta Lampung, serta aneka camilan seperti keripik pisang dan lapis legit.

     

    “Kami berharap Ibu-ibu sekalian menikmati cita rasa asli dan kehangatan masyarakat Lampung yang kami sajikan dengan bangga. Semoga kunjungan ini menjadi awal dari hubungan yang lebih erat antara WIC dan perempuan-perempuan Lampung dalam semangat berbagi dan pemberdayaan,” ujar Purnama Wulan menutup Upacaranya.

     

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua WIC, Nazneen Khubchandani, menyampaikan penghargaan atas Berbagai hangat yang diberikan. Ia bersama anggota WIC tampak antusias berbelanja produk lokal, mulai dari busana tapis dan sulam usus, aksesori, tas etnik, hingga kuliner khas Lampung.

     

    Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang baru bagi kerajinan dan kuliner Lampung untuk lebih dikenal di tingkat global, sekaligus memperkuat jaringan solidaritas perempuan antarbangsa dalam semangat budaya, ekonomi, dan kemanusiaan. (*)

  • Pemerintah Provinsi Lampung Pastikan Pelaksanaan PSU Pesawaran Berlangsung Aman, Tertib dan Lancar

    Pemerintah Provinsi Lampung Pastikan Pelaksanaan PSU Pesawaran Berlangsung Aman, Tertib dan Lancar

    Pesawaran, sinarlampung.co –Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, Sabtu (24/05/2025).

     

    Peninjauan dilaksanakan di TPS 9 Hanura yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Desa Hanura Dusun C RT/RW 005/001, TPS 5 Hanura yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran, RT 02 RW 01 Dusun B, serta TPS 8 Hanura yang berlokasi di Jl. Way Ratai SDN 2 Hanura Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran.

     

    Sementara di tempat lain, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilu juga turun langsung meninjau pelaksanaan PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti TPS 2 Desa Bagelen, TPS 2 Desa Wiyono, dan TPS 4 Negeri Sakti.

     

    Peninjauan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran berjalan aman, tertib, dan lancar. (*)

  • Catatan 100 Hari Pemerintahan Mirza-Jihan, Dorong Hilirisasi Pertanian: Salurkan 24 Dryer Padi dan 4 Mesin Penepung Mocaf

    Catatan 100 Hari Pemerintahan Mirza-Jihan, Dorong Hilirisasi Pertanian: Salurkan 24 Dryer Padi dan 4 Mesin Penepung Mocaf

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memperkuat peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi dalam 100 hari pemerintahannya sejak dilantik 20 Februari 2025. Mengawali masa kerjanya, sebanyak 24 unit mesin pengering gabah dan empat unit mesin penepung mocaf diserahkan kepada kelompok petani dan BUMDes di sepuluh kabupaten/kota. Pengering tersebut multi fungsi, untuk gabah, jagung, cokelat, kelapa dan singkong

     

    Selain mewujudkan visi misi pembangunan yang diusung keduanya, langkah strategis ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kemudian, pengendalian inflasi dan penguatan hilirisasi komoditas pertanian lokal yang menjadi salah satu isu pembangunan nasional era Presiden Prabowo Subianto.

     

    Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan mesin pengering padi berkapasitas 20 ton. Bantuan ini diberikan kepada 21 kelompok petani dan tiga BUMDes di Kabupaten Way Kanan, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Barat. Dengan alat ini, proses pengeringan gabah yang biasanya memakan waktu 36 jam dapat dipangkas menjadi hanya 12 jam.

     

    “Dengan alat ini, petani bisa menyimpan gabah lebih lama, menjualnya dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), dan memperoleh harga jual yang lebih tinggi,” ujar Gubernur Mirza, Kamis (22/5/2025).

     

    Satu unit mesin dapat mengolah gabah dari lahan seluas 2–3 hektar, sehingga total kapasitas pengolahan mencapai 480 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hari dari 24 mesin yang disebar. “Petani kini bisa meraup tambahan pendapatan hingga Rp550 per kilogram dengan menjual GKG dibandingkan GKP,” kata Gubernur.

     

    Dia menambahkan, Koperasi Pertanian Serbajadi, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah menguji mesin tersebut dan mencatat efisiensi tinggi serta hasil gabah yang stabil. Selain mendukung panen raya, mesin ini juga membuka peluang usaha pengeringan gabah secara komersial yang dikelola oleh BUMDes maupun koperasi tani.

     

    Tak hanya padi, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat hilirisasi komoditas singkong melalui pemberian empat unit mesin penepung mocaf (Modified Cassava Flour). Mesin ini diserahkan kepada petani di Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, dan Lampung Utara.

     

    Mocaf dihasilkan dari proses fermentasi singkong dan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan singkong segar. Dengan teknologi ini, petani bisa memperoleh nilai tambah hingga Rp6.394 per kilogram dengan margin keuntungan mencapai 67,2%.

     

    “Selain bernilai ekonomis, tepung mocaf juga menawarkan alternatif pangan yang lebih sehat dan bisa menggantikan tepung terigu. Ini menjadi alternatif pengolahan hasil panen singkong petani,” kata Gubernur Lampung yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung selama 10 tahun itu.

     

    Sebagai produsen singkong terbesar di Indonesia, Provinsi Lampung mencatatkan produksi singkong mencapai 7 juta ton pada tahun 2025, menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Potensi ini menjadikan Lampung sebagai wilayah strategi pengembangan produk turunan berbasis singkong seperti mocaf, tapioka, hingga bioetanol. (*)

  • Mirza-Eva Kolaborasi Tingkatkan Pendidikan

    Mirza-Eva Kolaborasi Tingkatkan Pendidikan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus diperkuat di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela. 

     

    Gubernur Mirza menerima kunjungan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana di ruang kerjanya, Senin (14/7/2025).

     

    Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu strategis terkait pendidikan, tata kelola sampah, hingga pengembangan pariwisata.

     

    Gubernur Mirza dan Walikota Eva Dwiana berkomitmen untuk menjaga soliditas dalam membangun ibu kota provinsi Lampung sebagai penopang utama kemajuan provinsi Lampung.

     

    “Bandar Lampung ini memegang peran penting bagi perekonomian provinsi, karena 60 persen perputaran uang di Lampung ada di kota ini. Bahkan 70 persen wisatawan yang datang ke Lampung pasti berbelanja di Bandar Lampung. Maka kolaborasi yang signifikan antara Pemprov dan Pemkot sangat diperlukan agar dampaknya terasa untuk pembangunan Lampung secara keseluruhan,” kata Mirza.

     

    Dalam bidang pendidikan, Gubernur Mirza memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Bandar Lampung melalui program Sekolah Siger, yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak tertampung di SMA negeri. Program ini sejalan dengan tekad Pemprov untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang hingga kini masih dihadapkan pada angka putus sekolah cukup tinggi.

     

    “Di Lampung baru 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, lalu hanya 21 persen yang lanjut kuliah, dan 3 persen saja lulusan kuliah yang bekerja di Lampung. Jadi nanti kami minta data anak-anak putus sekolah di Bandar Lampung untuk kami integrasikan. Ini penting untuk mendongkrak IPM kita,” ujarnya.

     

    Di sektor lingkungan, Pemprov dan Pemkot sepakat membentuk satgas bersama dengan melibatkan Pemkab Lampung Selatan untuk mempercepat pengelolaan sampah. Targetnya, Bandar Lampung bisa memenuhi kapasitas 1.000 ton sampah per hari yang sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional untuk dijadikan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

     

    “Selain itu, Pemkot juga kami minta menunjuk lahan untuk dijadikan embung. Ini adalah salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Bandar Lampung,” jelas Gubernur.

     

    Pada sektor pariwisata, Mirza mendorong Pemkot Bandar Lampung untuk segera menetapkan kawasan-kawasan wisata yang bisa dikolaborasikan dengan kabupaten/kota lain. Dengan begitu, Lampung dapat menawarkan destinasi wisata yang berkarakter dan terintegrasi, sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata.

     

    Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas perhatian besar Gubernur Mirza terhadap kemajuan kota yang dipimpinnya. Ia menyebut, bantuan dan sokongan Pemprov selama ini sangat membantu Pemkot dalam mengatasi berbagai persoalan.

     

    “Terima kasih Pak Gubernur atas segala bantuan untuk Bandar Lampung. Untuk ke depan, apapun arahan Pak Gubernur, kami selalu siap melaksanakannya demi kemajuan kota ini,” tegas Eva.

     

    Sinergi yang terjalin ini bukan hanya sekadar pertemuan formal. Selama kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal, Pemprov Lampung telah memberikan dukungan nyata ke Pemkot Bandar Lampung, mulai dari bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan, normalisasi drainase untuk pengendalian banjir, hingga dana stimulus untuk program-program kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

     

    Semangat kolaborasi yang dibangun antara Pemprov dan Pemkot inilah yang menjadi kunci agar Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan Lampung ke depan. (*)