Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • PWI Lampung Matangkan Pelaksanaan UKW Angkatan XVIII pada 5-6 November 2018

    PWI Lampung Matangkan Pelaksanaan UKW Angkatan XVIII pada 5-6 November 2018

    Bandarlampung (SL)  – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung terus mematangkan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XVIII pada 5-6 November 2018. Sementara terdaftar sebanyak 52 orang peserta.

    Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Lampung Ratna Minang Sari menyatakan, dari proses verifikasi peserta oleh sekretariat telah terdaftar peserta untuk angkatan Utama sebanyak 11 orang, Madya enam, dan Muda 35. “Ada kemungkinan untuk angkatan Utama sebanyak dua kelas uji, Madya satu kelas, dan Madya sebanyak lima kelas,” kata Ratna dalam rapat persiapan di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Bandarlampung, Jumat (26/10).

    Dengan jumlah peserta tersebut, lanjut Ratna, maka dibutuhkan sebanyak delapan penguji. “Satu penguji Utama dari Lampung, yakni Hi. Iskandar Zulkarnai, dan tujuh lainnya dari penunjukan oleh Direktur UKW PWI Pusat,” lanjutnya.

    Plt. Ketua PWI Lampung Nizwar mengimbau agar anggota PWI Lampung dan kabupaten/kota benar-benar dapat memanfaatkan pelaksanaan UKW untuk peningkatan kompetensi.

    “Kuota angkatan Muda sudah full. Sementara untuk angkatan Madya tersisa satu tempat. Sedangkan Utama masih menyisakan tiga peserta untuk memenuhi kuota dua kelas. Jadi hendaknya, para anggota PWI dapat secepatnya mendaftar sebelum finalisasi peserta yang akan disetorkan kepada PWI Pusat, Selasa (30/10) nanti,” ucapnya.

    Nizwar juga menyarankan agar anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung dapat mengikuti pelaksanaan UKW akhir tahun ini.

    “UKW juga bagian dari mempermudah kawan-kawan pemilik media siber dalam memenuhi persyaratan verifikasi oleh Dewan Pers,” pungkas Nizwar. (niz)

  • Komisi IX DPR RI Apresiasi Kerjasama Antara Pemprov Lampung dan BPJS dalam Memberi Layanan Kesehatan

    Komisi IX DPR RI Apresiasi Kerjasama Antara Pemprov Lampung dan BPJS dalam Memberi Layanan Kesehatan

    Bandarlampung (SL) — Komisi IX DPR RI mengapresisiasi kerja sama antara Pemerintah Daerah Lampung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam memberi layanan layanan kesehatan. DPR menilai kerja sama terjalin baik sehingga polemik pasca terbitnya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3 dan 5 Tahun 2018 dapat teratasi dengan baik di Provinsi Lampung.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan, tiga aturan tersebut terkait pembatasan layanan pada beberapa kategori, yaitu pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang dinilai merugikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

    “Kelihatannya memang di Provinsi Lampung ini komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan BPJS terjalin baik sehingga kami melihat persoalan dari dampak terbitnya peraturan Itu dapat diantisipasi dan hal ini bisa ditiru daerah lain,” ujar Ichsan Firdaus Jumat (26/10/2018) di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

    Pada kesempatan tersebut, dia juga mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepersertaan JKN- KIS di Provinsi Lampung yang saat ini baru mencapai 56 persen. Kemudian meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran atau premi oleh peserta JKN ke BPJS Kesehatan, “Diperlukan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran premi. Pembayaran ini penting mengingat BPJS sifatnya gotong-royong,” ujarnya.

    Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam sambutanya mengatakan ada tiga pokok permasalahan penyelenggaraan BPJS Kesehatatan diantaranya adalah pelayanan rumah sakit kepada peserta JKN belum memuaskan karena keterbatasan sarana dan prasaran rumah sakit. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah karena keterbatasan kuota pemerintah pusat.

    Kemudian, tunggakan yang tinggi karena peserta JKN tidak memenuhi kewajiban membayar iuran. “Sebagian masyarakat yang memanfaatkan program JKN hanya pada waktu sakit. Setelah sembuh kewajiban membayar iuran tidak dibayar lagi.” ujar Hamartoni.

    Untuk itu, Hamartoni mengungkapkan diperlukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang antara lain dengan menyediakan saran dan prasarana pelayanan yang sesuai standar. Mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan validasi serta udating data penduduk miskinnya secara berkelanjutan serta memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam Program JKN.

    “Kami berharap dengan kunjungan spesifik ini pelaksanaan program JKN khususnya di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh persoalan dapat teratasi dengan baik,” ungkap Hamartoni

    Adapun anggota Kunjungan Spesifik tersebut adalah Budi Yuwono (Fraksi PDIP), Yayat Biaro (Fraksi Golkar), Julianus Poteleba (Fraksi Golkar), H. Suir Syam (Gerindra), Sumarjati Arsojo (Fraksi Gerindra), H. Zulfikar Achmad (Fraksi Demokrat), Hang Ali Syahputra Syah Pahan (Fraksi PAN), Aryanto Munawar (Fraksi PKB), Adang Sudrajat (Fraksi PKS), Irma Suryani (Fraksi Nasdem), dan Frans Agung MP Natamenggala (Fraksi Nasdem). (Humas Prov Lampung)

  • Tak Siap, Tes CPNS di Lampung Hari Ini Dibatalkan

    Tak Siap, Tes CPNS di Lampung Hari Ini Dibatalkan

    Bandar Lampung (SL) – Setelah beberapa kali dimundurkan waktunya, tes CPNS yang dijadwalkan hari ini, Jumat (26/10/2018), akhirnya dibatalkan.Alasannya, Computer Assisted Test (CAT) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang disediakan untuk tes belum bisa digunakan, karena pihak ketiga ternyata belum siap men-setting peralatan tersebut.Hal ini disampaikan Kepala Kantor Regional (Kanreg) V BKN, Istati Atidah saat ditemui di lokasi tes, Jumat (26/10/2018).

    Istati menjelaskan batalnya pelaksanaan tes CPNS hari ini bukan karena BKN, tetapi ini dikarenakan pihak ketiga belum maksimal melakukan persiapan jaringan komputer. “Dengan ini kami bersama pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung meminta jadwal tes CPNS ditunda hingga besok, Sabtu (27/10/2018) agar pelaksanaan benar-benar matang dan maksimal,” jelasnya.

    Kalaupun dipaksakan atau dilanjutkan, ditakutkan terjadi permasalahan lainnya.“Seperti jaringan komputer tidak berfungsi dan kendala lainnya, kasian dong kawan-kawan kita (peserta) kalau itu terjadi,” paparnyaTerkait adanya salah satu peserta yang mengundurkan diri merasa kecewa atas pelaksanaan tes, Istati mengatakan itu hak mereka. “Seharusnya dia bersabar kalau ingin ikut tes, berarti dia enggak niat ikut tes,” ungkapnya.

    Terpisah, Plt. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rusli Syofuan membenarkan bahwa jadwal tes CPNS dibatalkan atau ditunda besok. Karena pihak ketiga belum siap mensetting peralatan komputer untuk tes ujian CPNS.

    Namun, Rusli menjelaskan tidak ada perubahan jadwal tes CPNS, hanya saja pergeseran hari saja.Masih kata Rusli, pembatalan atau penundaan jadwal pelaksanaan tes CPNS bukan saja di Pemprov Lampung, melainkan di Provinsi lain.”Jadi pihaknya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hingga pagi sampai saat ini telah hadir, karena pelaksanaan tes CPNS bisa dimulai besok,” ucapnya.(rilisid)

  • Permudah Pelayanan Pajak, Gubernur Ridho Launching e-Samsat

    Permudah Pelayanan Pajak, Gubernur Ridho Launching e-Samsat

    Bandarlampung (SL) – Demi nempermudah pelayanan pajak ke masyarakat, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melaunching layanan e-Samsat Lampung (e-Salam). Bukan hanya itu, Gubernur juga melakukan terobosan dalam

    Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan meresmikan Samsat Desa Bukit Kemuning, Samsat Induk Mesuji, Samsat Link, dan Aplikasi i-samsat, e-PAP dan e-PBBKB.

    Launching layanan e-Samsat tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan penandatanganan prasasti Samsat Desa Bukit Kemuning.

    “Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Lampung berasal dari Samsat, artinya Samsat merupakan darahnya pembangunan daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Launching layanan program e-Samsat merupakan hal yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lampung. Dan diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam wajib pajak,” ujar Gubernur Ridho, pada acara launching, di Halaman Kantor Bank Lampung Pusat, Bandarlampung, Jum’at (26/10/2018).

    Gubernur menjelaskan telah begitu banyak Program terobosan yang dilakukan Pemprov Lampung. Dia pun berterimakasih kepada jajaran Polda Lampung yang telah bersinergi baik dengan Pemprov Lampung. “Di awal kepemimpinan saya, PAD Lampung perhari sekitar Rp1 Miliar. Kemudian Pemprov Lampung terus merapikan sistem satu atap ini, sehingga seiring perkembangan daerah, pendapatan daerah hari ini mencapai sekitar Rp 6-7 Miliar,” jelas Gubernur.

    Ia menjelaskan Pemprov Lampung terus berupaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama keluhan terkait pembayaran pajak. Untuk itu, launching e-Samsat menjadi upaya peningkatan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga akan mempermudah pembayaran bagi wajib pajak.

    Lebih lanjut, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa sikap (attitude) dan karakter pimpinan akan mempengaruhi pola prilaku masyarakat dalam membayar pajak. “Kalau pimpinan daerah dirasa trust/dipercaya masyarakat, maka masyarakat akan selalu melakukan pembayaran wajib pajak, begitupun sebaliknya,” ujarnya.

    Dengan sistem terintegrasi, Gubernur Ridho berharap akan semakin efisien dan mampu menutupi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyimpangan. “Poin utamanya adalah untuk mempermudah pelayanan dan efisiensi. Untuk itu, sistem ini harus dijaga, dan jangan sampai terjadi suatu penyimpangan,” ujarnya.

    Sebaik apapun sistem, ujar Gubernur, modal dasarnya adalah integritas dari orang yang mengawakinya. Kalau sistemnya canggih, tapi orangnya tidak integritas maka akan terjadi penyimpangan, dan begitupun sebaliknya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Lampung, Eria Desomsoni, menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga launching e-Samsat dapat terselenggarakan. Launching e-Samsat merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan aman. “Peningkatan pelayanan e-Samsat akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.

    Eria menjelaskan melalui e-Samsat, Wajib Pajak akan dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung. “Dengan e-Samsat, wajib pajak akan dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung. Hanya butuh waktu beberapa detik untuk pembayaran, dan tak perlu mengantri lagi di Samsat,” jelas Eria.

    Ia menerangkan bahwa syarat utama dari e-Samsat ini adalah nasabah Bank Lampung, memiliki ATM, kendaraan pribadi yang terdaftar sesuai ATM Bank Lampung, dan hanya bisa dilakukan pembayaran secara pribadi.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Ridho Ficardo menandatangani prasasti Samsat Desa Bukit Kemuning. Serta menandatangani MoU e-Salam, Samsat Desa Bukit Kemuning, dan peningkatan status Samsat Mesuji.

    Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Dir. Lantas Polda Lampung Kombes Pol. Kemas Ahmad Yamin, Kepala Bapenda Provinsi Lampung E. Piterdono, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Lampung Suratno, Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni, dan Perwakilan Lampung Utara. (Humas Prov Lampung)

  • Ribuan Umat Islam Lampung “Long March” Bela Kalimat Tauhid

    Ribuan Umat Islam Lampung “Long March” Bela Kalimat Tauhid

    Bandarlampung (SL) – Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Provinsi Lampung mencatat ada 41 ormas yang ikut aksi damai setelah solat jumat, jelang petang, start dari Masjid At Taqwa, Pasar Tanjungkarang.

    Para peserta aksi ramai mengibarkan bendera dalam berbagai ukuran warna hitam dan putih bertuliskan kalimat tauhid. Mereka juga banyak yang memakai ikat kepala betuliskan Laa Ilaha Illalloh.

    Front Pembela Islam (FPI) Lampung dengan seragam putihnya memagar long march hingga Tugu Adipura. Aparat kepolisian juga ikut mengamankan aksi tersebut. Arus lalu lintas dialihkan dari jalan protokol.

    Sebelum memulai aksi, massa berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, sepanjang jalan, para peserta aksi bergantian berorasi yang intinya membela kalimat tauhid dari tindakan anarkis.

    Kami meminta aparat kepolisian, mengusut tuntas kasus pembakaran bendera kalimat Tauhid. Sebab, kalimat Tauhid sangat dinjunjung tinggi umat Islam seluruh dunia,” kata Irwan, salah seorang peserta aksi.

    Spanduk besar dan panjang warna hitam bertuliskan kalimat tauhid yang dibawalong march dan kemudian dibentangkan di sekitar Tugu Adipura.

    Kalimat tauhid adalah inti dari Agama Islam. Kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kalimat Tauhid tersebut. Kami mempertanyakan agama mereka. Jangan mengaku Islam kalau tidak percaya dengan kalimat Tauhid tersebut,” ujar Usman, peserta aksi lainnya.

    Menurut Yuni, peserta aksi lainnya, ia dan kawan-kawannya turut ikut aksi damai turun ke jalan membela kalimat tauhid dari tangan-tangan dan tindakan orang-orang yang terkutuk.

    Kehadirannya pada aksi tersebut, ia mengatakan sebagai wujud untuk membela agama Islam dari tindakan orang atau oknum, atau organisasi yang tidak senang dengan kalimat Tauhid tersebut.

    Ormas yang bergabung dalam FUIB adalah Dewan Dakwah, FPI, Hidayatullah, Al-Irsyad, Persis, BKPRMI, LD Parmusi Lampung, MUMI, GNPF Ulama, LPI, Paku Banten, FKPP, Yayasan Rumah Tahfizh Indonesia, Rumah Media Islam.

    PP Al-Muslimin, LD Khoiru Ummah Lampung, GPII Lampung, Annas Lampung, MT Al-Hikmah, Tahfizh Al-Hikmah, ACT Lampung, One Care Lampung, ACM Metro, Pesantren Darul Mustafa, GMI Lampung.

    Pemuda Al-Muslimin, GPMI Lampung, IKP2M, FAKZI Lampung, PW Al Khoiriyah Lampung, IMAM Lampung, BKPPSI Lampung, FUI Lampung, Bikers Subuhan Lampung, FKU Aswaja Lampung.

    SBII Lampung, KB PII Lampung, PW GPI Lampung, HMI Cabang Bandarlampung, Indonesian Islamic Businees Forum Lampung, Forum Majelis Al-Batany Bandarlampung. (rmollampung.com)

  • HUT ke-VI, Harian Pilar Launching Buku ‘Potret KKN di Daerah’

    HUT ke-VI, Harian Pilar Launching Buku ‘Potret KKN di Daerah’

    Bandar Lampung (SL) – Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke IV pada akhir November 2018 mendatang, Surat Kabar Harian Pilar menyiapkan berbagai rangkaian acara. Salah satunya melaunching buku berjudul ‘Potret KKN di Daerah’.

    Buku yang ditulis oleh Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Pilar, Mico Periyandho, ini berisi berbagai persoalan seputar praktik dan prilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak terjadi di Lampung.

    “Buku ini dadakan dibuatnya, saya juga berpikirnya belum pantas Harian Pilar untuk menerbitkan buku, tapi ada masukan dari kawan-kawan dan senior (wartawan). Jadi saya putuskan untuk menulisnya, hampir satu bulan saya fokus di penulisan buku itu,” ungkap Mico Periyandho, Rabu (24/10).

    Mico menjelaskan, ini merupakan pengalaman pertamanya menulis buku, dan proses penulisannya sudah selesai, saat ini dalam proses editing,”Ada kawan penulis senior yang bersedia jadi editor, dia juga yang mendorong penulisan buku ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat editing selesai juga. Pembuatan cover sudah, setelah dari editor langsung layout dan cetak,” ungkapnya.

    Menurutnya, buku ini terdiri dari 5 BAB dan sekitar 300 halaman. Secara umum buku ini membahas prilaku dan praktik KKN dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pemerintah derah, mulai dari penyebab, pola, mata rantai, sampai pada teknis melakukannya.”KKN itu dari waktu ke waktu bukan hanya jumlahnya yang makin menggila, tapi modusnya juga makin variatif. Nah buku ini mengulas itu semua,” ungkapnya.

    Buku ini, jelasnya, bukan bertujuan untuk menyudutkan atau menghakimi pihak mana pun, sebaliknya buku ini diharapkan menjadi pembelajaran bersama,”Dalam buku ini juga ada ulasan berbagai faktor penyebab suburnya KKN di daerah, baik faktor kultural maupun struktural. Dan diulas juga bagaimana penyimpangan-penyimpangan terjadi disetiap tahapan pengelolaan dan penggunaan anggaran di daerah,” tandasnya.

    Rencananya buku ini akan di launching pada malam puncak HUT Ke VI Surat Kabar Harian Pilar akhir November mendatang, selain melaunching buku juga ada pemberian penghargaan pada sejumlah tokoh, dan pentas musik.(*)

  • Subdit Politik Dit Intelkam FGD #AntiHoax #AntiUjaranKebencian Bersama

    Subdit Politik Dit Intelkam FGD #AntiHoax #AntiUjaranKebencian Bersama

    Bandar Lampung (Sl)-Polda Lampung melalui Subdit Politik Dit Intelkam menggelar Focus Group Discussion (FGD) #ANTIHOAX #ANTIUJARANKEBENCIAN, bersama para pengurus Aktivis Mahasiswa, Ormas dan LSM, di Lampung. Acara dengan tema Silaturahim Polda Lampung Dengan Elemen Masyarakat, itu diikuti beberapa elemen organisasi masyarakat diantaranya yaitu LMND Lampung, PRD Lampung, GMBI Lampung, HUMANIKA Lampung, Perwakilan Kantor Hukum Bandar Lampung dan Perwakilan Aktivis yang ada di Prov. Lampung, bertempat di Emersia Hotel Resort Bandar Lampung, Rabu, (24/10/2018).

    Kasubdit Politik AKBP. Halomoan Siregar S.H menyatakan kegiatan ini dilakukan oleh Subdit Politik Polda Lampung untuk mencari kader-kader perpanjangan anti hoax dan ujaran kebencian di masyarakat untuk mengurangi hoax dan ujaran kebencian yang masih ramai di masyarakat serta merupakan upaya menciptakan situasi Pemilu 2019 Aman, Damai dan Sejuk.

    Seperti kita tahu, setelah era reformasi dimana masyarakat seperti bebas untuk berpendapat dan menyatakan sikap terhadap apa yang ia rasakan dan pikiran di muka umum, namun terjadi pembiasan dengan tidak menghargai hak orang lain sesuai tujuan Undang-Undang hingga dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan hoax dan ujaran kebencian yang dapat memprovokasi masyarakat melakukan unjuk rasa atau tindakan anarkis.

    “Saya berharap peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi kader di masyarakat untuk anti hoax dan ujaran kebencian”. “Perlu dilakukan upaya pencegahan dan juga memberikan punishmen kepada penyebar berita hoax agar menimbulkan efek jera bagi penyebar hoax,” kata Kristin selaku Ketua LMND Lampung.”

    “Ali ketua GMBI Lampung juga angkat bicara, banyak korban Hoax dan ujaran kebencian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kami siap membantu Polri dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku penyebar hoax.” katanya (rel)

  • LP3KD Lampung Lepas Tim Pesta Paduan Suara Gerejani Ke Manado

    LP3KD Lampung Lepas Tim Pesta Paduan Suara Gerejani Ke Manado

    Bandarlampung (SL)-Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD), melepas kontingen Pesparani (Pesta Paduan Suara Gerejani) 1 Lampung ke Ambon. Keberangkatan kontingen LP3KD Lampung itu untuk mengikuti lomba paduan Pesparani tingkat nasional di Ambon pada 27 Oktober – 2 November yang dijadwalkan akan dibuka Presiden RI, Joko Widodo.

    Ketua LP3KD Lampung, Hartarto Lojaya

    Ketua LP3KD Lampung, Hartarto Lojaya berharap dengan keberangkatan kontingen Pesparani Lampung ke Ambon dapat terjaga kebersamaan anggota dan kontingen Pesparani Lampung memperoleh juara. “Hampir 73 orang (kontingen Pesparani Lampung). Tujuannya, selama ini umat Katolik tidak pernah ikut dalam perlombaan ini. Ini lomba paduan suara dan sebagainya. Kegiatan ini seperti kalo di muslim MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an),” kata Hartarto, usai melepas kontingen Pesparani Lampung, Kamis (25/10/2018) sore.

    Sedangkan kontingen lomba akan mengikuti 6 kategori lomba paduan suara Gerejani, di antaranya, paduan suara dewasa cerita, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa wanita, paduan suara anak, paduan suara gregorian dewasa, paduan suara gregorian anak – remaja.

    Untuk syarat-syarat peserta lomba paduan suara yaitu, peserta lomba dikategorikan dalam 4 kategori yaitu, kategori anak usia 7 – 14 tahun (belum genap 15 tahun saat lomba), kategori remaja usia 13 – 18 tahun (belum genap 19 tahun saat lomba), kategori anak dan remaja usia 7 – 18 tahun kategori dewasa usia 17 tahun ke atas.

    Kemudian peserta lomba beragama Katolik berdomisili di tempat asal kontingen yang diutus oleh Pemerintah Daerah dan peserta diwajibkan mengenakan seragam. Kontingen Pesparani ini juga akan mengikuti lomba menyanyikan Mazmur, lomba cerdas cermat rohani dan lomba bertutur kitab suci. Selain itu mereka juga akan mengikuti beberapa seminar. (Rls)

  • Kapolda Irjen Pol Purwadi Pimpin Sertijab Enam Kapolres Dan Tiga Pejabat Polda Lampung

    Kapolda Irjen Pol Purwadi Pimpin Sertijab Enam Kapolres Dan Tiga Pejabat Polda Lampung

    Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Purwadi Irianto, MSi, memimpin langsung serahterima jabatan sembilan perwira menengah di jajaran Polda Lampung, di lapangan Polda Lampung, Kamis (25/10/2018). Enam diantaranya adalah jabatan Kapolres, yaitu Kapolresta Bandar Lampung, Polres Tulang Bawang, Pesawaran, Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Utara

    Kapolda pimpin serah terima jabatan sembilan Pamen di Polda Lampung.

    Sembilan perwira menengah yang melakukan sertijab dalam jabatan di Polda Lampung yaitu, Irwasda Kombes Pol Drs. Flora Dachi kepada Kombes Pol Sumardiyanto. Karo SDM Kombes Pol Andi Syahriful kepada Kombes Pol Novian Pranata. Lalu Dirkrimsus Kombes Pol Aswin Sipayung kepada Kombes Subakti. Kapolresta Bandarlampung Kombespol Murbani kepada Kombes Pol Wirdo Nefisko, Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana kepada AKBP Budiman.

    Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto kepada AKBP Syaiful Wahyudi. Kapolres Pesawaran AKBP Syaful Wahyudi kepada AKBP Popon Ardianto. Kapolres Lampung Barat AKBP Tri Suhartanto kepada AKBP Doni Wahyudi dan Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi kepada AKBP Andy Siswantoro.

    Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Irianto mengatakan, momentum serah terima jabatan ini merupakan implementasi suatu proses pemantapan kepemimpinan yang bergulir secara berkesinambungan. Jabatan murapakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga setiap pejabat dituntut dapat menampilkan kerjanya.

    “Dalam kesempatan ini saya ucapkan kepada pejabat lama penghargaan setingi-tingginya yang telah mengabdi di Polda Lampung. Dan terima kasih juga kepada pendampingnya yang telah mendukung tugas suaminya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pejabat yang baru, selamat datang, selamat bertugas dan dpt menyesuaikan diri di lingkungan yang baru dan dapat melanjutkan program pejabat yang lama,” kata Kapolda.

    Kapolda juga mengucapkan selamat kepada ibu-ibu pejabat yang baru, agar dapat mendampingin dan mendukung para suaminya. Selamat menjadi ketua cabang Bhayangkari di wilayahnya. Kapolda juga mengharapkan agar istri-istri pejabat dapat memberi motivasi dan dukungan kepada suaminya secara tulus, iklas dan penuh kasih sayang.

    Di akhir amanatnya Kapolda Irjen Pol Purwadi menyampaikan tujuh penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas di jajaran Polda Lampung. (Juniardi)

  • Forwakum : Kasus Suap Fee Proyek KPK Jangan Tebang Pilih

    Forwakum : Kasus Suap Fee Proyek KPK Jangan Tebang Pilih

    Bandarlampung (SL)-Menyikapi proses hukum kasus suap fee proyek Bupati Lampung Selatan, yang mulai terkuang melibatnya banyak pihak. Ketua Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Provinsi Lampung, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih, dan dapat mengusut tuntas konspirasi korupsi antar instansi itu.

    “Dalam sidang terus terungkap keterlibatan banyak pihak. Kini sudah sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. KPK harus dapat mengusut tuntas konspirasi dugaan Korupsi antar instansi yang terjadi.  Melihat dan mendengar proses sidang, sudah jelas para saksi menyebutkan berbagai pihak turut pula menikmatinya. Sudah sepatutnya KPK tidak tebang pilih jika memang penegakan hukum diterapkan,” kata Ketua Forwakum, Aan Ansori, Kamis (25/10/2018).

    Dikatakan Ketua Forwakum ini pula, bahwa sudah jelas saksi menyebutkan jika bagi-bagi jatah terjadi di DPR Lampung Selatan (Lamsel), namun pihak KPK belum menyentuhnya. “Sudah sepatutnya KPK menuntaskan dugaan Korupsi yang terjadi tersebut agar tidak menjadi pertanyaan publik terkait penegakan hukumnya,” harap Ketua Forwakum ini.

    Dalam sidang dengan terdakwa Gilang Ramadhan, Direktur PT Prabu Sungai Andalas, berlanjut. Nama oknum DPRD dan Wakil Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, kembali disebut sebagai salah satu pihak yang diduga ikut terlibat dalam aliran suap dimaksud. Meski, Nanang beberapa kali membantah.

    Sekedar diketahui, ini adalah kali kedua dalam sidang nama Nanang dikaitkan. Dalam sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sobari Kurniawan, juga mengatakan Nanang menerima uang Rp100 juta.

    Agenda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang Rabu (24/10/2018) kemarin, mendengar keterangan beberapa saksi yaitu Kabid Pengairan Lamsel, Syahroni, Kadis PUPR Lamsel Anjar Asmara, Agus Bhakti Nugroho, orang dekat Bupati Lamsel nonaktif Zainudin Hasan, dan Kadis Pendidikan Lamsel Thomas Amirico.

    Dihadapan majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawati, saksi Anjar menyebutkan dalam proyek sebanyak 250 paket itu, terdapat jatah oknum DPRD Lamsel dan Wabup Nanang Ermanto. Mien di ruang Garuda PN Tanjungkarang, itu kemudian menanyakan atas perintah siapa Anjar bekerja. ”Pimpinan saya Pak Bupati, itu semua atas intruksi Pak Bupati (Zainudin Hasan),” jawab Anjar.

    Hakimpun sempat menyindir jika pembagian paket sudah diatur secara sistimatis. ”Enak sekali ya, bisa seperti itu. Dari 250 paket, sudah ada jatah-jatahnya,” sindir majelis hakim. (isma/Red).