Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Mabes Tes Urine Personel Polda Lampung

    Mabes Tes Urine Personel Polda Lampung

    Bandarlampung (SL) – Divisi Propam Mabes Polri dan Dokkes Mabes Polri melaksanakan tes urine di halaman mapolda Lampung, Selasa (23/10/2018).

    Seluruh pejabat utama (PJU), Perwira menengah, perwira pertama, Bintara, hingga ASN di lingkungan mapolda mengikuti tes urine tersebut. Tak luput, Kapolda Irjenpol Purwadi Arianto, dan Wakapolda Lampung Brigjenpol Angesta Romano Yoyol juga ambil bagian.

    “Agenda ini dalam rangka penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) yang dilakukan mabes porli,” ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Sulistiyaningsih, Selasa (23/10/2018).

    Namun Sulis belum bisa memaparkan hasilnya, karena pelaksanaannya dilakukan langsung oleh pusat.

    “Belum, nanti itu mabes,” katanya. (lampost.co)

  • Menguak ‘Borok’ Proyek Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung?

    Menguak ‘Borok’ Proyek Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung?

    Mesuji (SL) – Sejumlah proyek milik Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung diduga kuat sarat penyimpangan. “Borok” proyek yang menelan anggaran belasan miliar itu terlihat dari kondisinya yang sudah mengalami kerusakan akibat pengerjaan yang diduga tidak sesuai ketentuan.

    Yang pertama adalah proyek Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani milik SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji-Sekampung yang menelan anggaran Rp17,8 Miliar. Kuat dugaan pengerjaan proyek ini tidak sesuai ketentuan, sebab pemasangan material batu berjarak cukup jauh, bahkan bagian dalam pemecah ombak ini terihat sangat renggang.

    Akibat pemasangan batu yang terlalu renggang itu, menyebabkan batu satu dengan yang lainnya tidak berkesinambungan sehingga kekuatan proyek ini meragukan. Hal itu terlihat dari material batu proyek tahun 2016 yang dikerjakan PT. Nuryta Sari Pratama ini banyak yang sudah berantakan akibat diterjang ombak.

    Dilansir dari Harian Pilar, material batu pada lapisan pelindung utama (main armor layer) pengaman pantai ini memang sudah banyak berubah posisi akibat di hempas ombak. Kuat dugaan hal itu akibat pemasangan batu yang tidak sesuai ketentuan, bahkan air laut juga nyaris sampai di bagian atas. “Batu-batu yang di pinggir bawah itu memang sudah banyak berubah mas, karena kena ombak. Ini tahun 2016 di bangunnya”, ujar salah satu warga yang ditemui di lokasi proyek itu, baru-baru ini.

    Menurutnya, setelah selesai pengerjaan proyek itu juga tidak ada lagi yang melakukan perbaikan,terutama pada bagian batu yang pemasangannya terlalu renggang maupun bagian yang batunya sudah diterjang ombak.”Seingat saya gak lagi mas memperbaiki, pas udah selesai yang kerja pergi, dan tidak ada lagi yang ke sini,” ungkapnya.

    Kondisi lebih parah terjadi pada proyek milik Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung lainnya yakni Pembangunan Perkuatan Tebing Floodway Way Curup – Way Penet, proyek tahun 2015 yang menelan anggaran Rp14,9 Miliar ini kondisinya sudah banyak yang hancur, bahkan menurut warga setempat proyek itu sudah mengalami kerusakan parah sejak baru selesai dikerjakan.  “Proyek ini baru saja selesai dikerjakan memang sudah rusak, dan sekarang itu sebagian besar sudah hancur tebing itu,” ungkap salah satu nelayan, Dalan, belum lama ini.

    Menurutnya, proyek penahan tebing itu semakin parah karena tidak ada bronjong di bagian bawahnya sehingga sangat mudah rusak terna air.”Itu bagian bawahnya tidak ada bronjong, jadi begitu terna air rusak. Dan itu sudah rusak parah dimana-mana”, ungkapnya.

    Dalan juga menyebutkan tidak ada perbaikan setelah proyek itu mengalami kerusakanp parah.”Ya baru beberapa buloan selesai dikerjakan sudah rusak begitu, dan setelah itu gak ada lagi yang memperbaiki. Kalau warga tidak mungkin bisa memperbaiki sendiri, dari mana juga duitnya”, ungkapnya.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung belum ada yang berhasil di konfirmasi. (Harianpilar)

  • Pemprov Lampung Dukung Paduan Suara PESPARANI Katolik

    Pemprov Lampung Dukung Paduan Suara PESPARANI Katolik

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendukung Paduan Suara Pesparani Katolik Provinsi Lampung mengikuti lomba Pesta Paduan Suara Nasional (Pesparani) Katolik di Kota Ambon, Maluku. Rencananya, kompetisi ini berlangsung pada 23 Oktober-3 November 2018

    “Tentunya kami jajaran Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang diikuti Pesparani,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Heri Suliyanto, saat menerima Audiensi Pengurus Inti Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD), di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Senin (22/10/2018).

    Terkait persiapan, Heri Suliyanto menuturkan pengurus LP3KD harus segera membuat undangan untuk pelepasan keberangkatan paduan suara Pesparani ke Ambon, yang akan dilaksanakan di Wisma Albertus, Pahoman pada 25 Oktober 2018. “Nanti surat tersebut akan segera saya sampaikan kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Dari situ akan diketahui siapa yang akan melakukan pelepasan, dan diharapkan Gubernur Ridho dapat melakukan pelepasan tersebut,” ujar Heri Suliyanto.

    Keuskupan Katolik Lampung, Yohanes Harun Yuwono, menjelaskan paduan suara Pesparani yang berangkat ke Ambon mengatasnamakan Keuskupan Gereja Katolik di Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung. “Untuk itu kami memohon doa dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga kami semua dapat mengikuti acara tersebut dan mampu mengharumkan nama gereja katolik Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung,” jelas Yohanes.

    Di sisi lain, Ketua I LP3KD Lampung, Purnomo, menjelaskan Pesparani bukan hanya bernyanyi, tetapi diharapkan mampu meningkatkan iman dan perilaku hidup berahlak baik. “Gerejani Katolik Lampung mengirim peserta sebanyak 73 peserta. Tentunya peserta tersebut melakukan persiapan dan latihan jauh hari sebelum pelaksanaan lomba ini. Kami bahkan mendatangkan pelatih dari Semarang untuk dapat tampil baik,” jelas Purnomo.

    Selain itu, Purnomo menjelaskan pihaknya menampilkan pentas adat Lampung, nyanyian Lampung, dan ciri khas Lampung di sana. “Di samping menggembleng sebagai katolik, kami juga akan tampil sebagai ciri khas Lampung,” tutur Purnomo. (Humas Prov Lampung)

  • Lampung Raih Lima Emas dan Tiga Perak Pesparawi Nasional XII Pontianak

    Lampung Raih Lima Emas dan Tiga Perak Pesparawi Nasional XII Pontianak

    Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung meraih lima medali emas dan tiga medali perak Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XII 2018 di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2018. Prestasi Pesparawi Lampung terus meningkat pada ajang tiga tahunan tersebut.

    Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung, Saroli Waruwu, Lampung termasuk yang diperhitungkan di Pesparawi nasional. “Kami mendapat lima medali emas dan tiga medali perak. Dari tahun ke tahun prestasi ini semakin baik,” ujar Saroli saat berkunjung ke Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/10/2018).

    Saroli meminta kesediaan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo secara simbolis menyematkan medali sekaligus memberikan penghargaan atas capaian yang diraih Kontingen Pesparawi Lampung. “Waktunya mungkin minggu depan di Komplek Kantor Gubernur. Mohon berkenan Pak Gubernur mengalungkan medali kepada para pemenang dan bisa memberikan penghargaan berupa kunjungan wisata rohani,” kata Saroli.

    Dia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang terus mendukung penuh kepada Pesparawi Lampung dalam mengikuti ajang lomba tingkat nasional tersebut. Pesparawi Nasional berikutnya berlangsung Yogyakarta pada 2021.

    “Semoga dukungan ini berlanjut, karena ini perlu dilakukan mengingat kita harus terus menerus membina Pesparawi Lampung untuk mengikuti perlombaan selanjutnya,” ujar dia.

    Terkait prestasi ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto menyampaikan rasa bangga. “Saya mengucapkan selamat dan rasa bangga atas prestasi yang terus meningkat ini,” kata Hery.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung Pesparawi Lampung karena mampu mengharumkan nama Lampung di tingkat nasional. “Mempertahankan prestasi ini memang harus ada pembinaan terus menerus. Ini nanti bisa dikomunikasikan kepada Biro Kesejahteraan Sosial,” kata Hery Suliyanto. (Humas Prov Lampung)

  • Provinsi Lampung Optimistis Kembali Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2018

    Provinsi Lampung Optimistis Kembali Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2018

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Tidak hanya Provinsi, enam kabupaten dan yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji juga ditargetkan meraih anugerah itu.

    Demikian diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat verifikasi Evaluasi Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (22/10/2018). Menurut Hamartoni, verifikasi ini merupakan bagian indikator pemantauan, evaluasi, dan verifikasi data sebagai wahana untuk mengkaji dan melihat progres pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Lampung.

    “Untuk itu, saya berharap agar seluruh pihak terkait untuk memberikan data dan informasi secara detail kepada tim verifikasi pusat. Informasikan apa yang kita lakukan sehingga dapat memberikan nilai lebih,” kata Hamartoni.

    Ketua Tim Verifikasi Kementerian PPA, Elita Gafar, dalam sambutannya mengatakan Lampung merupakan salah satu dari 22 provinsi yang dinominasikan menerima penghargaan APE 2018. Dia mengatakan selama acara ini berlangsung, dapat memperoleh informasi lengkap dan komprehensif tentang perkembangan PUG di Lampung.

    Data tersebut sangat berharga baik bagi Kementerian PPA dan pemerintah daerah sebagai landasan membuat langkah stategis yang efektif dan efisien dalam memujudkan pemerintahan yang adil dan merata baik laki-laki dan perempuan. “Data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menominasikan calon penerima APE tahun ini,” ujar Elita.

    Namun dia mengingatkan penghargaan bukanlah tujuan utama PUG. Jauh lebih penting jika pelaksanaan PUG dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, bagaimana perencanaan pembangunan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel, lanjut usia, perempuan, dan anak.

    Khususnya bagi OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. “Contoh sederhana itu yang harus dipahami seluruh OPD agar evaluasi dan upaya mendorong program PUG berjalan,” ujar Erlita.

    Pada bagian lain, Ketua Pokja PUG Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat PUG ke seluruh proses pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan sebagai salah satu Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diterjemahkan dalam aneka program pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, menerapkan anggaran rensponsif gender, serta peningkatan PUG.

    Program ini juga didukung dengan sejumlah kebijakan dan regulasi PUG yang dikeluarkan Pemprov Lampung. “Kemudian, memberikan dukungan kelembangaan antara lain dengan membentuk UPT P2TP2A,” kata Taufik Hidayat yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung tersebut. (Humas Prov Lampung)

  • Gubernur Ridho Lepas Relawan Tagana Lampung Bantu Korban Palu-Donggala

    Gubernur Ridho Lepas Relawan Tagana Lampung Bantu Korban Palu-Donggala

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melepas 15 relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) membantu korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (22/10/2018). Ridho berpesan kepada seluruh anggota Tagana untuk berpartisipasi aktif membantu para korban bencana.

    Keberangkatan anggota Tagana tersebut melalui Bandara Raden Inten II menuju Palu Sulawesi Tengah pada Senin (22/10/18) pukul 17.00 WIB. “Jaga nama baik Provinsi Lampung dan berikan kesan positif kepada mereka bahwa kita turut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa dan tsunami di sana,” kata Ridho.

    Lebih lanjut Ridho berpesan agar seluruh relawan menyiapkan mental dan seluruh perlengkapan dan kebutuhan. “Niatkan dengan tulus dan ikhlas bahwa perjalanan ke sana itu untuk membantu. Jangan sampai kedatangan kita malah merepotkan. Siapkan juga mental bahwa perjalanan ke sana bukan untuk wisata, melainkan membantu dan harus siap dengan segala kondisi dan masalah,” ujar Ridho.

    Saat melepas relawan Tagana, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni, menjelaskan masing-masing anggota mempersiapkan keberangkatan dengan matang. Demikian halnya segala kebutuhan dan perlengkapan yang akan dipakai dan disalurkan untuk korban.

    “Mereka membawa perlengkapan masing-masing sehingga di sana tidak merepotkan. Kemudian di sana akan bekerja secara efektif selama satu minggu setelah itu ditarik lagi. Kalau dibutuhkan kembali, akan kita kirim lagi,” ujar Sumarju Saeni yang juga pembina Tagana Lampung itu. (Humas Prov Lampung)

  • DPRD Minta UMK Bandarlampung Sesuai Usulan

    DPRD Minta UMK Bandarlampung Sesuai Usulan

    Bandarlampung (SL) – DPRD Kota Bandarlampung akan kawal usulan Upah Minimum Kota (UMK) Bandarlampung tahun 2019 yang diusulkan degwan pengupahan Kota Bandarlampung ke Gubernur Lampung.

    DPRD juga meminta UMK Bandarlampung jangan sampai dibawah dari angka yang sudah diusulkan.

    Menurut Wakil Ketua DPRD Bandarlampung, Nandang Hendrawan usulan UMK Bandarlampung tahun 2019 sebesar Rp2.445.141,15, dibawah dari harapan para buruh dan tenaga kerja, bahkan dari sisi persentase, pun masih dibawah kenaikan UMK tahun lalu.

    “Kita minta dan akan kawal usulan UMK Bandarlampung ke gubernur sesuai yang diusulkan dan sudah diatas KHL . Walaupun kita tahu kenaikan UMK tahun 2019 hanya sekitar 8 persen masih dibawah kenaikan UMK tahun lalu, yang sekitar 10 persenan,” ujar Nandang, Minggu (21/10).

    Pasalnya kata politisi PKS ini, penetapan UMK yang tidak sesuai atau sinkron dengan usulan yang ditetapkan berpotensi menimbulkan gugatan dan kekecewaan tenaga kerja. Apalagi kita tahu UMK di Bandaampung masih kalah jauh dibanding UMK di kota/kabupaten yang ada di pulau Sumatera seperti di Riau, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Palembang.

    “Kita tahu UMK kita masih jauh dari UMK di beberapa kota di Sumatera seperti Riau, mereka sudah diatas RP 2,5 juta. Untuk itu kita berharap pemerintah provinsi bisa menentapkan minimal sama dengan yang diusulkan bukan dibawah angka itu,” ujarnya.

    Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarkampung Wan Abdurahman mengatakan, penetapan UMK merupakan wewenang pemerintah provinsi. Disnaker yang juga tergabung dalam dewan pengupahan kota hanya mengusulkan angka sesuai dengan survei hasil KHL.

    “Semua itu wewenang gubernur, kita hanya mengusulkan, harapan kita juga sama, agar angka yang sudah ditetapkan tidak berubah turun,” kata Wan Abdurahman, Minggu (21/10).

    Mantan Kabag Hukum Pemkot tersebut menjelaskan, UMK Bandarlampung sudah ditetapkan bersama dewan pengupahan yang berasal dari berbagai kalangan mulai unsur pengusaha, buruh, akademisi, dan lainnya, sepakat mengusulkan UMK Bandarlampung tahun 2019 sebesar Rp2.445.141,15. Angka tersebut naik Rp181.750,28 dari UMK tahun 2018 Rp2.263.390,87.

    “Kalau angka hasil survei KHL kita itu sebesar Rp2.234.782,74, dan hasil rapat kita dengan dewan pengupahan kota sepakat bawha UMK kita itu Rp 2,4 juta sekian. Artinya diatas angka KHL. Dan ini akan kita laporkan ke walikota, baru diusulkan ke pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya. (roni)

  • LSM GMBI Witler Lampung Keluarkan 3 Maklumat Terkait Pilpres 2019

    LSM GMBI Witler Lampung Keluarkan 3 Maklumat Terkait Pilpres 2019

    Bandaralmpung (SL) – Pemilihan Umum Presiden (PilPres) yang dilakukan 5 tahun sekali adalah hajat pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus disikapi dan dimaknai dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan mengacu pada jiwa kompetisi yang sehat bahwa pertandingan perebutan kursi menjadi orang no 1 dan 2 di Indonesia tidak menimbulkan goresan keretakan atau malah menyisakan perpecahan antar elemen anak bangsa dan yang menjadi korbannya adalah segenap tumpah darah Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, ketua Wilter Lampung Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) dikantor sekretariat Wilter Lampung, Senin 22 Oktober 2018, dalam rilisnya, Ali Muktamar Hamas, mengeluarkan maklumat penting. Hal itu sesuai dengan amanat Ketua Umum LSM GMBI mengenai pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2019.

    Berikut ini 3 maklumat penting yang dikeluarkan LSM GMBI Wilter Lampung terkait PilPres 2019 mendatang, antara lain:

    1.  Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(LSM GMBI) khususnya Wilter Lampung merasa perlu mengeluarkan Maklumat mengenai NETRALITAS BAGI SELURUH ANGGOTA LSM GMBI Wilter lampung DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2019 MENDATANG DAN MENJUJUNG TINGGI PERSATUAN DAN KESATUAN DIATAS SEGALA HAL SESUAI DENGAN CITA-CITA LUHUR YANG TERMAKTUB DALAM SILA KE-3 PANCASILA YAITU PERSATUAN INDONESIA.
    2. LembagaSwadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Wilter Lampung adalah lembaga yang Non-Partisan yang artinya terlepas dari hegemoni kelompok politik manapun dan terkait Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 tetap berpegang teguh dengan azas Pemilu yang LUBER JURDIL yang artinya Langsung Umum Bebas Rahasia serta Jujur dan Adil yang mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih, asas “adil” adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu, asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
    3. Adapun mengenai pilihan setiap individu dari para Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Khususnya Wilter Lampung adalah pilihan sikap pribadi yang bebas dan MENGUTUK KERAS apabila ada pihak manapun baik perorangan maupun lembaga manapun yang menjual nama GMBI terhadap dukungan PILPRES 2019 dan akan melaporkannya sebagai PENCEMARAN NAMA BAIK LSM GMBI Wilter Lampung, hal ini sesuai dengan PROGRAM UMUM SOSIAL POLITIK LSM GMBI DIBAWAH KOMANDO PIMPINAN TERTINGGI LSM GMBI YANG SEKALIGUS MERUPAKAN PENDIRI LSM GMBI, BAPAK HAJI MUHAMMAD FAUZAN RACHMAN,SE.

    “Maklumat ini menjadi penting dan wajib dipatuhi oleh seluruh Anggota LSM GMBI Wilter Lampung semata demi menjaga NETRALITAS dan menjaga KONDUSIFITAS di Provinsi Lampung yang mengutamakan nilai-nilai PERSATUAN Dan KESATUAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA pada umumnya dan Bekasi Kota pada khususnya adalah HARGA MATI yang tidak bisa ditawar lagi”, tegas Ketua Wilter LSM GMBI Provinsi Lampung, Ali Muktamar Hamas. (Wsn/rls)

  • Gubernur Ridho Tinjau 25 Stan OPD Di Lampung Fair 2018

    Gubernur Ridho Tinjau 25 Stan OPD Di Lampung Fair 2018

    Bandar Lampung (SL) – Demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Lampung Fair 2018, Gubernur Muhammad Ridho Ficardo dan Ketua TP PKK Lampung Aprilani Yustin Ficardo turun mengecek sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung di Gedung PKOR Way Halim, Minggu (21/10). Ridho ingin memastikan gelaran ini benar-benar bermanfaat dan dapat dinikmati masyarakat Lampung.

    Stan OPD yang disasar Ridho di hari ke-10 Lampung Fair 2018, ini adalah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penyelenggaraan Korpri, Dinas Cipta Karya dan PSDA, Dispora, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bapenda Lampung.

    Enambelas stan lainnya, adalah Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Perwakilan BKKBN, Disnakertrans, BPBD Lampung, RSUD Abdul Moeloek, dan Satpol PP Lampung.

    Ridho juga meyambangi stan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Pegadaian, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Unila, dan Kementerian Pertanian BPTP Lampung. Usai mengecek stan OPD, Ridho beserta Istri dan anaknya tidak melewatkan berbagai hiburan yang tersedia di Lampung Fair.

    Kehadiran orang nomor satu di Lampung ini, tidak disia-siakan pengunjung Lampung Fair. Ratusan warga antusias meminta Ridho untuk berfoto bersama. Usai berbaur dengan warga, Ridho menyempatkan diri menyaksikan konser band dari ibukota Wali Band.

    Gubernur Ridho dan ribuan pengunjung tampak menikmati beberapa lantunan lagu yang dibawakan Wali Band seperti Cari Berkah, Nenekku Pahlawanku dan Baik-baik Sayang. Ridho sempat beradu vokal dengan vokalis Wali Band dengan menyanyikan salah satu lagu Hits Wali Band yakni Ada Gajah Di Balik Batu. Duet Gubernur dan Wali Band diikuti ribuan pengunjung.(lampungcentre)

  • Meriahkan HUT Ke-54 Tahun, Golkar Kota Bandarlampung Siapkan Acara Bersama Rakyat

    Meriahkan HUT Ke-54 Tahun, Golkar Kota Bandarlampung Siapkan Acara Bersama Rakyat

    Bandarlampung (SL) – Merayakan hari ulang tahun (HUT) Partai Golkar tepatnya Sabtu, 20 Oktober 2018 yang ke-54 jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Kota Bandarlampung menggelar rapat persiapan rangkaian acara rakyat, sesuai hasil rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bandarlampung Yuhadi, S.Hi dan dihadiri sejumlah pengurus DPD II diantaranya Ali Wardana, Sabnu Ali, Seno Aji, Agus Sulaiman, Benson Werta, Hetty Friskatati, Ansory, Marlina, Nizirwan Erwandi dan Pimpinan Kecamatan.

    Menyimpulkan gelaran acara dalam rangka memperingati HUT Partai Golkar akan digelar bersama warga di daerah Teluk Betung tepatnya pada hari Minggu 28 Oktober 2018. “Mengenai lokasi acara langsung akan dilakukan survei tempat dan pemantapan persiapan acara selesai rapat, acara disiapkan oleh panitia lokal yaitu Pengurus Partai Golkar tingkat Kecamatan dan para Calon Legislatif DPRD Kota Bandarlampung dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Kota Bandarlampung yang dibantu pengurus DPD II”, jelas Yuhadi.

    Suasana rapat terlihat penuh dengan kekeluargaan, pembagian tugas dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Perempuan Partai Golkar yang hadir dalam rapat bersepakat akan mempersiapkan menu makanan khusus yang dihidangkan dan dimakan bersama warga di lokasi acara, makanan tersebut dimasak bersama-sama oleh pengurus DPD II Partai Golkar.

    Ditambahkan oleh Sabnu Ali selaku ketua Harian, serangkaian acara perlombaan rakyat juga akan diadakan dalam gelaran acara peringatan HUT Partai Golkar. “Kita akan adakan lomba tarik tambang, memasukan benang dalam jarum, makan kerupuk dan masih banyak lagi, pastinya lomba tersebut pesertanya dari warga dan pengurus Partai Golkar”, ujarnya.

    Rapat persiapan acara HUT ke-54 tahun Partai Golkar ditutup oleh Ali Wardana selaku moderator rapat dan juga sekretaris Jendral DPD II Partai Golkar Kota Bandarlampung. (rls)