Kategori: Bandarlampung

Konser Amal “Lampung Bersatu Untuk Sulawesi Tengah” Galang Dana Rp 1 Miliar Lebih

Bandar Lampung (SL) – Hasil penggalangan dana melalui konser amal bertajuk “Lampung Bersatu Untuk Sulawesi Tengah” yang dilakukan melalui lelang lagu di Aula Lantai III Gedung Alfian Husin Kampus Institut Informatics and Business (IIB) Darmajaya Jalan ZA Pagar Alam, Bandarlampung, Rabu malam 10 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB hingga 23.40 WIB mencapai Rp 837 juta lebih.

Hadir dalam acara konser amal penggalangan dana tersebut, dari para relawan seperti pengusaha, pimpinan Bank, rektor, wakil rektor, dosen, sejumlah organisasi, para tokoh masyarakat, Danlanal Lampung, Kabid Humas Polda Lampung, para perusahaan dibawah naungan Yayasan Alfian Husin dan tamu undangan lainnya.

Usai acara konser amal penggalangan dana, Gubernur Lampung Terpilih, Ir. H. Arinal Djunaidi mengajak seluruh lapisan masyarakat Lampung agar bisa bersatu dan peduli terhadap masyarakat Palu, Sigi, Donggala dan lainnya di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana alam gempa bumi dan Tsunami belum lama ini.

“Masyarakat harus menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, dan rasa kepedulian terhadap sesama. Malam ini, kita kumpulkan donasi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban saudara-saudara di Sulteng,”ujarnya, Rabu 10 Oktober 2018 malam.

Arinal menuturkan, hasil penggalangan dana yang dilakukan di Rumah Makan Kayu beberapa hari lalu, mendapatkan donasi sebesar Rp 300 juta lebih. Kemudian dari hasil konser amal penggalangan dana yang digelar malam ini bersama musisi perdamaian dunia, Kim Commanders dan Kosela serta beberapa artis dari Ibu Kota total donasi yang didapat sebesar Rp 837 juta lebih.

“Alhamdulillah, total donasi dari hasil penggalangan dana mencapai Rp 1 miliar lebih. Dana tersebut, didapat baik dari penggalan dana sebelumnya sebesar Rp 300 juta lebih dan digelarnya konser amal malam ini sebesar Rp 837 juta lebih. Lalu akan digabungkan dari hasil penggalangan dan dari Lamtim sebesar Rp 700 juta lebih, maka hasil penggalangan dana hampir mencapai Rp 2 miliar,”ungkapnya.

Namun, kata Arinal, semua dana yang didapat dari para relawan, pengusaha, Bank, rektor, sejumlah organisasi dan lainnya melalui lelang lagu konser amal malam ini, tidak semuanya diberikan secara tunai. Dana yang didapat itu, akan dikirimkan via transfer ke rekening Panitia Pengelola Bantuan Bencana Alam. Dana tersebut, nantinya akan disalurkan untuk membantu para korban bencana alam di Sulawesi Tengah.

“Tim relawan dari Lampung, akan bergabung dengan tim dari Kementerian dalam negeri yang ada di Sulteng. Bantuan itu, akan diberikan sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan. Jadi bantuan yang akan disalurkan, untuk korban bencana alam di Sulteng dan pastinya tidak asal kirim,”jelasnya.

Ditegaskannya, kegiatan membangun empati ini, kita supot dan dukung full. Jadi untuk simpati, kita tidak perlu melihat apa latar belakang dan agama kita. Melalui konser amal penggalangan dana yang digelar malam ini, mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam di Sulawesi Tengah.

Sementara Wakil Gubernur Lampung terpilih, Dr. Hj. Chusnunia Chalim, M.Si, M.Kn mengajak semua masyarakat Lampung mendonasikan sebagian hartanya untuk dapat disumbangkan berapapun besar nominalnya untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di Sulteng.

“Mari sama-sama kita menyisihkan untuk berbagi, insya Allah tidak akan mengurangi rezeki yang kita miliki. Saya sangat yakin sekali, masih banyak orang baik di Lampung yang peduli terhadap sesama,”tuturnya.

Bupati Lampung Timur ini juga menuturkan, bahwa Lampung Timur juga melakukan penggalangan dana untuk membantu korban di Sulteng, dan donasi yang didapat sebesar Rp 700 juta lebih. Selain itu juga, di tahap pertama pihaknya telah mengirimkan 30 orang relawan tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan yang dikirim ke Sulteng.

“Kalau kita berbuat baik, pasti kita akan mendapat hasil dari kebaikannya itu juga. Perbuatan baik, pasti akan dicatat sesuai dengan amal perbuatannya. Mudah-mudahan acara yang sudah digelar malam ini tadi, bisa bermanfaat dunia dan akhirat untuk kita semua,”ungkapnya.

Ketua Yayasan Alfian Husin IIB Darmajaya, Dr. Andi Desfiandi, SE, MA mengatakan, hasil donasi dari penggalangan dana bertajuk “Lampung Bersatu Untuk Sulawesi Tengah” untuk korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah mencapai Rp. 1 miliar lebih.

Total dana tersebut, didapat dari penggalangan dana yang dilakukan sebelumnya serta konser amal melalui lelang lagu yang dinyanyikan Gubernur Lampung Terpilih, Ir. H. Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Dr. Hj. Chusnunia Chalim, M.Si, M.Kn serta musisi perdamaian dunia, Kim Commanders bersama musisi jalanan Kosela.

“Saya sangat bersyukur dan terimakasih sekali, donasi mencapai Rp 1 miliar lebih ini didapat dari para relawan Lampung yang peduli terhadap sesama untuk membantu korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulteng,”ungkapnya.

Menurut Andi Desfiandi yang juga sebagai Ketua Relawan Bravo 5, bahwa konser amal penggalangan dana yang digelar malam ini, merupakan inisiasi dari Kim Commanders bersama dirinya dan Kosela serta kepedulian dari banyak pihak dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap musibah bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah.

“Penggalangan dana untuk korban bencana alam di Sulteng ini, kita satukan dengan gagasan dari Bapak Arinal dan Ibu Nunik dengan tajuk ‘Lampung Bersatu Untuk Sulawesi Tengah’,”jelasnya.(teraslampung)

11 Oktober 2018
Surat Undangan Hearing Pansel Sekprov Lampung Diduga Palsu

Bandarlampung (SL) – Surat undangan hearing alias rapat dengar pendapat (RDP) untuk panitia seleksi sekretaris provinsi (pansel sekprov) Lampung ternyata palsu. Pimpinan dewan Johan Sulaiman yang bertandatangan di surat itu menyatakan dirinya tidak pernah meneken undangan dengan nomor 005/770/III. 01/2018 dimaksud.

“Saya tidak pernah tanda tangan itu, undangan atau surat keluar untuk pansel,” tegas politisi PKS tersebut saat dikonfirmasi melalui telpon.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari pun buru-buru mengklarifikasi. Dia menyatakan bahwa pemalsuan tanda tangan adalah kesalahan staf komisi.

”Yang pasti di luar sepengetahuan serta petunjuk pimpinan maupun anggota komisi I. Karena itu, saya selaku pimpinan dan anggota komisi I mohon maaf kepada Bapak Johan Sulaiman,” kata Ririn melalui pesan tertulis, Kamis (11/10/2018).

Sekretaris fraksi Golkar DPRD Lampung itu menegaskan telah meminta Sekretaris DPRD (sekwan) Lampung, Kherlani, memberi sanksi tegas terhadap staf dimaksud.

“Saya akan segera buatkan surat atau bertemu langsung dengan sekwan untuk menyampaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Persoalan mengundang pansel sekprov itu sendiri memiliki latar menarik. Ririn diduga tidak puas karena dua jagoannya, Sekwan Kherlani dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Fahrizal Darminto tidak direkomendasi gubernur untuk menduduki jabatan sekprov definitif. Namun saat dikonfirmasi soal rumor ini, Ririn dengan cepat membantah.

”Tidak ada itu. Ini karena gubernur harus fair. Semua berkas mereka kan lengkap. Hanya izin gubernur yang tidak ada, makanya mereka tidak lolos. Harusnya mereka diperlakukan sama,” kata Ririn. (ri/net)

11 Oktober 2018
Torehkan Sejarah Penting Perkembangan Pers Lampung, Ketua PWI Pusat Apresiasi Gubernur Ridho

Bandar Lampung (SL) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari mengapresiasi Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang telah membuat sejarah penting dalam perkembangan dan kemajuan Pers Lampung.

“Tak banyak Pimpinan Daerah yang menganggap Pers sebagai rekan sinergi yang baik. Dan Gubernur Ridho adalah sosok Pemimpin Daerah yang peduli terhadap Pers. Sehingga Gubernur Ridho meninggalkan sejarah untuk PWI Lampung dengan merenovasi gedung balai wartawan PWI Lampung,” tegas Ketua Umum PWI, Atal S. Depari, pada acara Peresmian Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad/Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, di Bandarlampung, Rabu (10/10/2018).

Peresmian ini ditandai dengan penandatangan prasati Gedung Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Atal S. Depari mengucapkan syukur Alhamdulillah karena kantor PWI telah terbangun dengan baik. “Saya tak menyangka kantor PWI Lampung bisa terbangun dengan sangat baik. Dan bisa jadi ini lebih besar dari kantor PWI Pusat,” jelas Depari.

Dalam mengembangkan PWI, ia menjelaskan akan menerapkan pendidikan wartawan jarak jauh. “Dan PWI Lampung merupakan PWI yang hebat karena telah mampu menyelenggarakan SJI sekitar 4 kali, Dan tentunya ini akan meningkatkan kualitas Wartawan Lampung,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ridho Ficardo, menjelaskan pembangunan PWI Lampung menjadi kebutuhan bagi peningkatan kualitas wartawan. Hal ini mengingat jumlah wartawan yang semakin banyak. “Pembangunan ini penting untuk pendidikan kewartawanan, terlebih dalam mendukung visi PWI yang efisien dan tak boleh ketinggalan zaman,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa memfasilitasi dan mendukung media merupakan salah satu misi besar dalam menjaga negara ini. “Memfasilitasi media merupakan salah satu misi besar dalam menjaga negara. Selain itu, pemikiran kritis yang konstruktif juga merupakan bagian dalam menjaga negara ini. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung berkepentingan untuk meningkatkan sarana dan prasaran guna meningkatkan kualitas wartawan,” ujarnya.

Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih atas dukungan media Pers dalam menciptakan pemberitaan yang sejuk dan kondusif guna menjaga keamanan daerah. “Harapannya Gedung PWI Lampung dapat termanfaatkan sepenuhnya untuk aktivitas wartawan, pembangunan pendidikan dan peningkatan SDM wartawan. Salah satunya dalam membentuk karakter jurnalisme Indonesia melalui SJI,” harap Gubernur.

Sementara itu, Plt. Ketua PWI Lampung, Nizwar, menjelaskan renovasi gedung PWI Lampung dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahun 2017 dan 2018, dan selesai dibulan agustus 2018. “Hari ini Lampung mencatatkan sejarah, bahwasannya Gubernur Ridho memberikan perhatian luar biasa dengan melakukan renovasi dan melakukan peningkatan gedung PWI lampung dari lantai 2 (dua) menjadi lantai 3 (tiga). Tentunya hal ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi wartawan Provinsi Lampung,” jelas Nizwar. (Humas Prov Lampung)

11 Oktober 2018
Fakultas Hukum Unila Gelar Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan

Bandar Lampung (SL) – Fakultas Hukum, Universitas Lampung, menggelar seminar nasional tentang kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi daerah, dengan menghadirkan pihak terkait seperti Bakamla, serikat nelayan indonesia, pakar hukum laut dan kepala daerah, di ballrom swiss-bell hotel Bandarlampung, Kamis (11/10/2018).

Sekretaris kegiatan acara, Dr. Bayu Sujatmiko, SH, M.H. P,Hd mengatakan, tema seminar adalah ‘kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi Daerah’, dimana nantinya para peserta akan terlibat dalam sebuah dialog interaktif, berimbang dan efektif dari narasumber dan para audience.

“Kegiatan ini bertitik pada dua hal yang signifikan dalam perkembangan negara Indonesia yakni, kelautan dan perikanan. Karena dua hal ini yang akan selalu menjadi isu strategis dalam perkembangan ekonomi nasional dan internasional,”katanya melalui rilis, Kamis (11/10/2018).

Acara dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Lampung, Prof.Dr Ir.Hasriadi Mat Akin.MP sehingga dialog kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan beberapa pemikiran, ide dan saran yang solutif juga inovatif terhadap kebijakan daerah maupun nasional, terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan pengawasan dari seluruh stakeholder dan masyarakat.

“Selain sebagai wadah informasi dari berbagai keilmuan acara ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai karakter dan akademis bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan output untuk membantu memberikan saran terhadap permasalahan di lapangan dan enemukan langkah strategis di setiap kebijakan yang akan diambil baik oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat “ ujar Dosen Magister Hukum Unila ini.

Dijelaskanya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terlegalisasi sejak deklarasi Djuanda secara tidak langsung memberikan keuntungan yang potensial sehingga membuat negara-negara tetangga dan internasional berniat menguasai lebih di perbatasan dan kedaulatan Indonesia.

“Potensi kekayaan sumber daya kelautan yang luar biasa juga menjadi sektor yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sehingga kebijakan menteri kelautan dan Perikanan di 2016 terhadap pelaku illegal fishing dari negara lain yang tidak berizin juga sangat mempengaruhi suhu dan kebijakan dunia,” jelasnya.

Selain itu ia juga menyinggung beberapa hal penting yanh perlu diperkuat yakni perihal keamanan laut, peningkatan fasilitas dan kebijakan pengamanan dari pihak BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) polisi air dan laut serta kementerian kelautan dan Perikanan juga belum maksimal.

“Pengelolaan Sumber daya kelautan, Pertambangan dan gas alam serta pembagian kewenangan daerah
kelautan juga menjadi isu daerah yang terkadang masih terjadi tumpang tindih antara daerah provinsi dan antar kabupaten/kota,”tukasnya.

11 Oktober 2018
Gubernur Lampung Terpilih Resmi Membuka Acara Orientasi dan Pembekalan Caleg Golkar Kota Bandarlampung

Bandarlampung (SL) – Partai Golkar Kota Bandarlampung resmi menggelar acara Orientasi dan Pembekalan Calon Anggota DPRD Kota Bandarlampung untuk 50 Caleg di 6 Daerah Pemilihan Kota Bandarlampung. Acara dilaksanakan di Rumah Azis Samsudin Wayhalim (10/10/2018) dan dibuka langsung Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Bp. Ir. H. Arinal Djunaidi, dalam sambutanya Bapak Arinal menyampaikan “Saya berharap kepada semua caleg untuk dapat bekerja di tengah-tengah Warga, dengan tekun, cerdas dan ikhlas, Golkar Harus menang”.

Masih lanjut Bapak Arinal yang juga Gubernur Lampung Terpilih “Partai Golkar harus mampu mencetak duta atau wakil masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan minimal 2 Kursi perwakilan, duta dari Golkar diharapkan mampu bekerja untuk Warga sebagai konstituennya dengan baik dan positif karena 1 anggota dewan akan mewakili 8000 warga jika berbuat dosa maka akan berdosa dengan 8000 warga yang memilihnya, oleh karena itu saya meminta kepada semua caleg untuk bahu-membahu dan bergotong royong bekerja untuk suara rakyat dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain, karena gotong royong sesuai amalan 5 Sila dalam Pancasila”. Imbuhnya.

Setelah memberikan sambutan Bapak Arinal secara resmi membuka acara orientasi dan pembekalan tersebut didampingi Ketua Partai Golkar Kota Bandar Lampung Yuhadi, SHI, pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Abi Hasan Muan, Azwar Yacub, Yusronida Suralaga, Dendi Azis, Ibu Hj. Nurlita Azis sebagai Tuan Rumah dan juga calon anggota DPD RI dari nomor urut 40.

Sementara itu, ketua Panitia Orientasi dan Pembekalan Calon Anggota DPRD Kota Bandarlampung Jamhari, menerangkan, orientasi diikuti 50 calon anggota legislatif dari enam daerah pemilihan (Dapil) Bandarlampung. Menghadirkan Pembicara yang berpengalaman dan berkompeten antara lain, Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri menyampaikan materi tentang Kampanye Pemilu 2019 dan cara konversi suara Partai Politik Tahun 2019 dengan metode Saint Lague, Bawaslu Gistiawan mengenai Peran Bawaslu pada Pemilu 2019, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Dr. Roby Cahyadi Kurniawan menyampaikan materi tentang Fungsi dan Peran Legislatif sedangkan pemateri terakhir yaitu Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra memberikan materi tentang kepartaian dan sekaligus menutup acara Orientasi dan Pembekalan Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Kota Bandarlampung. (rls)

11 Oktober 2018
Bos PT 9 Naga Gilang Ramadhan Sebut Zainudin Hasan Terima Uang Rp1,4 Miliar Fee Proyek 21 Persen

Bandar Lampung (SL) – Direktur PT. Prabu Sungai Andalas, Gilang Ramadhan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri, Kelas IA, Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis (11/10/2018). Terdakwa menjalani perdana terkait dugaan suap infrastruktur Lampung Selatan. Dalam sidang itu, terdakwa didampingi oleh dua penasehat hukumnya.

Sidang Perdana Tersangka Tipikor Bos 9 Naga, Gilang Ramadhan di PN Tanjungkarang.

Dalam perkara tersebut, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Subari Kurniawan mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis. Terdakwa didakwa dengan Pasal 5 dan pasal 13 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan, Subari mengatakan, terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp1,4 miliar kepada Bupati Lampung Selatan non aktif Zainudin Hasan. “Terdakwa mempunyai tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian uang itu juga dilakukan melalui Syahroni dan Agus Bakti Nugroho sejak November 2017 hingga 25 Juli 2018,” ujarnya.

Pemberian uang tersebut disebut dengan sebutan komitmen fee proyek sebesar 21 persen untuk memenangkan 15 proyek sejak tahun 2017 hingga 2018 yang ada di Dinas PUPR Lamsel. “Uang tersebut diberikan oleh Zainudin Hasan. Sisanya untuk panitia lelang dan operasional,” ujarnya. (nt/jun)

11 Oktober 2018
Plt Ketua LVRI Mengapresiasi Perhatian Gubernur Lampung

Bandarlampung (SL) – Plt. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Lampung Salimi Muhtar mengapresiasi perhatian Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo kepada LVRI Lampung. “Perhatian Gubernur Ridho Ficardo terhadap LVRI sangat bagus. Selama ini Gubernur telah menggelontorkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk rehabilitasi kantor LVRI Provinsi Lampung. Tidak hanya itu, setiap moment – momen hari besar Nasional Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa memberikan perhatian dan tali asih kepada veteran. Hal ini disampaikannya pada Pembukaan Musyawarah Daerah LVRI di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Kamis, ( 11/11/2018).

Menurut Salimi Saat ini Provinsi Lampung dipimpin oleh pemimpin yang menghargai jasa – jasa para pendahulunya. Juga telah membantu veteran melalui program bedah rumah. Salah satunya telah memberikan bantuan perumahan berupa “bedah rumah” sebanyak 45 unit rumah / tahun sejak 2016. Dalam Musda ini, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto.

Dalam sambutannya, Hery menyampaikan harapan Gubernur agar LVRI sebagai wadah para pejuang, hendaknya senantiasa menjaga nilai – nilai perjuangan 1945 sekaligus mewariskan kepada generasi muda. “Saya mengajak kita semua menyatukan persepsi dan menyatukan visi dalam menyikapi berbagai persoalan aktual kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tecipta kehidupan bermasyarakat di daerah yang harmonis aman dan tentram”, kata Hery.

Hery berharap melalui Musda LVRI diperoleh program kerja yang bersinergi dengan program pembangunan Provinsi Lampung sehingga karya LVRI masa kini dan masa mendatang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung. Senada dengan Hery, Kepala Departemen Organisasi DPP LVRI Dahlan Idrus berharap Musda LVRI kali ini dapat berjalan dengan demokratis, dan memilih pemimpin pewaris nilai nilai dan semangat jiwa 45.

“Kita harus mampu menjadi tauladan. Menjadi penyemangat bagi pemuda, misi pewarisan ini harus menjadi gerakan yang masif sehingga mampu menjawab tantangan kehidupan kebangsaan yang semakin kompleks” jelas Dahlan. Kehadiran LVRI di tengah masyarakat juga menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia didapatkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Bukan hadiah atau pemberian bangsa lain.
“Kini saatnya kita maknai kemerdekaan dengan semboyan merdeka, sejahtera dan makmur tidak hanya terhenti pada Mereka atau mati” tutur Dahlan menutup sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut Dandrem 043 Garuda Hitam melalui sambutan tertulisnya menyampaikan pesan kepada seluruh peserta musda agar terus berkontribusi membantu Pemerintah Daerah dalam mensuskseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. (Humas Prov Lampung)

11 Oktober 2018
Pemprov Lampung Dukung Perencanaan Khusus untuk Menghubungkan Pelabuhan Panjang dengan JTTS

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh perencanaan khusus untuk menguhubungkan Pelabuhan Panjang dengan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Hotel Swiss-Bell Bandar Lampung, Kamis (11/10/18).

Dalam rapat tersebut, Taufik menjelaskan pembangunan jalan akses untuk menghubungkan Pelabuhan Panjang dengan jalan tol demi mendukung peningkatan jumlah pengguna jalan Tol Sumatera. “Dari prediksi, pengguna jalan tol di Lampung masih tergolong rendah. Namun kita perlu melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pengguna jalan tol. Untuk itu kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah dengan memanfaatkan konektivitas exit-exit tol,” ujar Taufik.

Konektivitas yang dibangun tersebut cukup banyak, baik untuk kawasan industri maupun aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. “Dan dari itu, hari ini kita memanfaatkan salah satu potensi yang menjadi unggulan Nasional dan unggulan Lampung tentunya adalah pengembangan Pelabuhan Panjang yang demikian terintegrasinya baik dengan jalan kereta api maupun potensi dengan jalan tol,” ujar Taufik.

Seperti diketahui, Pelabuhan Panjang mempunyai kapasitas yang besar dalam mengkoordinir seluruh kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung. Untuk itu, dibutuhkan integrasi dengan pembangunan proyek strategis nasional seperti JTTS.

Dengan adanya akses tersebut maka optimalisasi potensi Provinsi Lampung dan Pulau Sumatera pada umumnya akan lebih meningkat dimasa yang akan datang. “Kita harapkan ada jalan khusus antara jalan tol dan Pelabuhan Panjang,” ujar Taufik. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa sejauh ini perencanaan untuk menghubungkan jalan tol dengan Pelabuhan Panjang masih dalam tahap perundingan. “Sejauh ini ada tiga opsi pembangunannya, opsi yang pertama itu prakarsanya Pelindo itu sendiri yang membiayai, opsi kedua pengelola jalan tol yang membangunnya, opsi yang ketiga nata yang ada aja bikin jalan alternatif dengan material yang ada aja dibenerin,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimedia Kemenko Perekonomian Tulus Hutagalung menjelaskan bahwa semua pihak akan melakukan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan jalan akses penghubung tersebut. “Kami semua akan berupaya untuk mewujudkan, karena lebih optimal kalo jalan tol nya itu selain ke Bakauheni juga bisa nyambung ke Pelabuhan Panjang dan ini akan dibahas lebih lanjut di Kementerian PUPR dan juga menggabungkan antara Pelindo II sebagai pengelola Pelabuhan Panjang dan juga PT. Hutama Karya sebagai pengelola jalan tol. Jadi nanti ada beberapa alternatif yang akan ditindak lanjuti segera,” ujar Tulus.

Sedangkan Drajat Sulistyo selaku General Manager Pelindo II mengharapkan adanya titik terang jalan akses menuju Pelabuhan Panjang dari jalan tol. “Kami berharap ini bisa dijembatani, bahwa kami memang kalau dari perhitungan building capacity kami, pelabuhan ini butuh akses sendiri,” ujarnya.(Humas Prov Lampung)

11 Oktober 2018
Gerak Cepat, Inspektorat Panggil Oknum Pemalsu Surat Undangan Lelang Sekda Lampung

Bandarlampung (SL) – Inspektorat Provinsi Lampung bergerak cepat menangani dugaan pemalsuan surat undangan hearing, terkait lelang Sekda Lampung yang dilakukan oknum staf Komisi I DPRD Lampung. Inspektorat akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri keterlibatan oknum sekretariat komisi I tersebut atas dugaan memanipulasi tandatangan Wakil Ketua DPRD. Johan Sulaiman.

Kepala Inspektorat provinsi Lampung, Saiful Darmawan menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan itu dengan membentuk tim investigasi. “Tim investigasi sudah dibentuk dan segera akan kita tindaklanjuti. Karena sudah masuk pemberitaan yang menjadi konsumsi publik,”katanya, Kamis (11/10).

Dalam investigasi itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Kita BAP dulu sebagai azas praduga tak bersalah. Karena permasalahan ini masih indikasi,” tegasnya

Saat disinggung kapan waktu pemanggilan tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah membuat SPT. “Jadi kita tinggal menyerahkannya ke Plt.Sekdaprov dan pak gubernur Lampung,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Lampung mengklarifikasi pemberitaan mengenai surat pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Panitia Seleksi Sekdaprov Lampung pada Selasa (9/10) diduga palsu.

Ketua komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari menyampaikan bahwa surat keluar pimpinan DPRD kepada Pansel Sekda Provinsi Lampung yang disinyalir terdapat kekeliruan atau manipulasi keaslian tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman adalah diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi 1.

“Setelah kami klarifikasi hal tersebut adalah murni merupakan kelalaian staf sekretariat komisi. Namun demikian hal tersebut merupakan kelalaian kami,”kata Ririn, Kamis (11/10).

Oleh karena itu, Ia meminta kepada pimpinan staf sebagai atasannya yaitu sekretaris dewan (sekwan) untuk memberi sanksi tegas kepada yang bersangkutan. “Kami selaku pimpinan dan anggota Komisi I mohon maaf kepada pimpinan dewan dalam hal ini Johan Sulaiman,” ujarnya. (net)

11 Oktober 2018
Sejak Jadi Bupati Lamsel Ketua PAN Lampung Zainudin Hasan Diduga Terima Suap Hingga Rp56 M

Bandar Lampung (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus menelusuri perkara suap fee proyek yang diduga diterima mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Dalam pengembangan kasus tersebut KPK mendapatkan dugaan kasus suap fee proyek terjadi sejak 2016 silam. Yakni, sejak Zainudin Hasan yang merupakan adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu menjabat bupati.

“KPK mulai melakukan pengembangan dalam kasus di Lampung Selatan. Kami lakukan penelusuran informasi terhadap fee proyek lain di tahun 2016, 2017 dan 2018 di Dinas PUPR,” kata Jubir KPK Febri Diansyah, Rabu (10/10/2018).

Dari penelusuran tersebut hasilnya cukup fantastis. Fee proyek yang didapat dari Dinas PUPR pada tiga tahun anggaran 2016, 2017, hingga 2018 disinyalir mencapai Rp56 Miliar. “Hingga saat ini penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan dalam fee proyek-proyek tersebut,” ujarnya.Lanjutnya, untuk itu saat ini KPK tengah berupaya mengembalikan, kerugian negara melalui mekanisme yang ada.

“Secara paralel, KPK perlu melakukan pemetaan aset untuk kepentingan aset recovery nantinya agar nanti jika sudah terbukti di pengadilan hingga inkracht, maka aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara,” lanjutnya.

Sebelumnya, lembaga anti rasuah tersebut membidik tindak pidana pencucian uang, terkait korupsi fee proyek di Lamsel dengan tersangka mantan Bupati Zainudin Hasan, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bakti Nugroho, Kadis PUPR Lampung Selatan Anjas Asmara, dan pihak swasta Gilang Ramadhan sebagai Direktur PT Prabu Sungai Andalas.

Dari pemeriksaan KPK, uang fee proyek yang diberikan pihak swasta ke adik ketua MPR RI tersebut, kerap dibelikan aset khusunya tanah.“Ya bisa TPPU pada prinsipnya selalu penambahan pasal, kalau ada buktinya termasuk TPPU,” singkat Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan beberapa waktu lalu. (nt/tmp)

10 Oktober 2018