Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Dugaan Korupsi KONI Lampung: Elemen akan Demo ke KPK

    Dugaan Korupsi KONI Lampung: Elemen akan Demo ke KPK

    Bandarlampung (SL) – Meski telah dilakukan penyidikan oleh Kejati Lampung, namun dugaan penyimpanan KONI belum juga ada tersangka.

    Barisan Rakyat Peduli Lampung kembali dalam waktu dekat akan menggelar aksi terkait dana KONI Lampung Rp 55 miliar untuk kegiatan PON Jabar yang diduga  melibatkan campur tangan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

    Namun dalam aksi ini Barisan Rakyat Peduli Lampung akan menggelar aksi gedung anti rasuah (KPK) Jakarta. “Karena melihat tidak adanya upaya dari Kejaksaan Tinggu Lampung untuk mengungkapnya. Bahkan terkesan seperti dilindungi. Hingga hari ini tidak ada kelanjutan dari kasus tersebut. Perkara diselidiki atau tidak oleh pihak Kejati Lampung kami tidak tahu. Karena yang kami lihat kasus ini seperti jalan ditempat,” tegasnya Koordinator Barisan Rakyat Peduli Lampung, Icha Novita,  Sabtu (06/10/2018).

    Apalagi menurutnya proses kasus sudah tertuang dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) No: prin-06/n.8/fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016. Namun sampai saat ini Gubernur M. Ridho Ficardo dibiarkan tak tersentuh hukum.

    “Mau jadi apa hukum di negeri kita. Jika hal seperti ini dibiarkan. Penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan Kejati Lampung, lanjut dia, seperti pepesan kosong. Baunya menyengat. Tapi dibuka kosong. Tak ada isinya. Maka tegakkanlah aturan hukum yang berlaku. Jika dibiarkan dan coba bermain api, maka kekuatan massa akan hadir lebih besar!” tegasnya.

    Dugaan penyalahgunaan anggaran KONI Lampung 2016 itu, lanjut Icha, antara lain pengadaan bus pemberangkatan peserta yang menghabiskan ratusan juta rupiah yang diduga tidak ditender.

    Kemudian transportasi yang menggunakan tiket pesawat, namun disalahgunakan. Termasuk pengadaan makan minum hingga penginapan.

    “Kami mendesak Kejati Lampung mempercepat penuntasan perkara tersebut serta KONI Lampung transparan masalah anggaran. Juga Kemenpora RI turut andil mendesak aparat penegak hukum bekerja,” tegasnya.

    Massa rakyat menurutnya akan meminta KPK RI segera memanggil dan memeriksa pengurus inti KONI Lampung terkait dugaan korupsi anggaran PON XIX di Jawa Barat 2016 itu. Kemudian mendesak BPK RI Perwakilan Lampung bekerjasama mengaudit seluruh pengguna anggaran potensi kebocoran uang negara tersebut.

    “Kami sudah persiapkan segala sesuatunya, baik Puldata dan Pulbaket, disampingnya itu juga kami akan meminta lembaga anti rasuah untuk dapat melakukan penyelidikan terkait PT Sembilan Naga Emas yang dari tahun ke tahun mengerjakan proyek di dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pengelolaan sumber daya air  Provinsi Lampung,” ujarnya.

    Salah satunya menurut Icha adalah proyek pembangunan taman bermain Taman Gajah (Elephan Prak) Enggal contohnya. PT Sembilan Naga Emas berhasil memenangkan tender proyek senilai Rp 6 miliar itu, menyisihkan 12 perusahaan peserta tender lainnya dengan harga penawaran Rp5.954.692.570.

    Proyek yang berikutnya adalah pemasangan lintasan atletik Stadion Sumpah Pemuda PKOR Wayhalim senilai Rp5 miliar. PT 9 Naga Emas.

    Bahkan, CV Laut Merah yang menurut daftar KPK juga turut terlibat dalam kasus suap proyek APBD Lampung Selatan juga menang dalam lelang di dinas cipta karya dan pengelolaan sumber daya air Provinsi Lampung yaitu  proyek Rehabilitasi jaringan irigasi Desa Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu Rp 500.000.000. Termasuk proyek rehabilitasi selasar dan area tawaf Islamic Center Rp.1.340.000.000 pada tahun 2017.

    Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung kegiatan pembangunan ruas Gedung Aji – Umbul Mesir Kabupaten Tulang Bawang Rp 2,5 miliar juga dikerjakan  oleh CV. Laut Merah.

    Di Dinas Cipta Karya dan pengelolaan sumber daya air Provinsi Lampung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Makam Ratu Dara Putih Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp254 juta. Juga rehabilitasi dan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya di Sekampung Bunut sebesar Rp 1 miliar.

    “Kami akan meminta KPK untuk mengungkap misteri di balik PT Sembilan Naga Emas yang dari tahun ke tahun selalu mendapat kegiatan di provinsi,” tegasnya.

    Beberapa perusahaan yang sudah tersangkut operasi tangkap tangan di lampung Selatan juga ada di provinsi Lampung antara lain PT Menara Sembilan dan PT Biru Langit.

    “Dugaan kuat ada persekongkolan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Ridho Ficardo  dengan pimpinan PT Sembilan Naga Emas untuk bisa mendapatkan proyek di provinsi Lampung,” ujarnya. (net)

  • Buruh Laporkan Dugaan Penyimpangan Koperasi TKBM Panjang Ke DPD RI

    Buruh Laporkan Dugaan Penyimpangan Koperasi TKBM Panjang Ke DPD RI

    Bandarlampung (SL) – 250-an buruh pelabuhan panjang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Buruh Kecamatan Panjang (FMB-KPP) berdatangan ke Kantor Perwakikan DPD RI di Jl. Patimura Teluk Betung bagda maghrib tadi malam (04/10/18) untuk bertemu dengan Andi Surya Anggota DPD RI dapil Lampung.

    Dipimpin oleh Nurdin dan Agus, selain bertemu Andi Surya, mereka juga diterima di tempat yang sama oleh ‘Pengacara Rakyat’ Wahrul Fauzi Silalahi (WFS) dan aktivis buruh Lampung Ubaidillah. “Kami melaporkan kepada Pak Andi Surya keberadaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang sudah menyalahi undang-undang buruh hingga memelintir Keputusan Menteri Perhubungan no 35/2007 tentang tarif bongkar muat pelabuhan.” Ujar Nurdin.

    Selain itu dikatakan Nurdin dalam uraiannya di depan forum, bahwa Koperasi TKBM yang sudah lebih 25 tahun dipimpin oleh Sainin sudah bertindak seperti kerajaan di pelabuhan. Koperasi ini seperti dinasti, turun temurun dari orang tua Sainin kepada Sainin, selanjutnya barangkali akan diwariskan kepada anaknya.

    Kami tidak masalah jika buruh diurus dengan baik, namun kenyataannya hak-hak kami dikebiri seperti; pembayaran tarif yang sesukanya, tidak diberi tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua dan lain sebagainya. “Koperasi TKBM yang dipimpin Sainin telah mengeksploitir buruh, menyengsarakan kami, melanggar ad art koperasi, dan menurut kami ini adalah pelanggaran hak-hak azazi buruh sebagai manusia”. Urai Nurdin.

    Menanggapi hal itu, Andi Surya menyatakan: “Jika benar apa yang dilaporkan oleh perwakilan buruh panjang ini, maka ini persoalan serius. Saya mendapat informasi bahwa Koperasi TKBM ini mengelola anggaran puluhan milyar setiap tahun. Namun akuntabilitasnya patut diragukan dg adanya laporan para buruh ini. Saya juga mendengar tahun 2009 pimpinan koperasi TKBM ini pernah dilapor para buruh ke Polda Lampung namun kasusnya mandeg, tidak ditindaklanjuti, juga pada 2018 ini ada berita yang menyatakan bahwa Koperasi TKBM menunggak dana BPJS utk buruh sejumlah Rp 1.6 milyar. Fakta-fakta ini menjadi jalan masuk bagi aparat hukum dan parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap Koperasi ini”.

    Selanjutnya Andi Surya menyebutkan, bahwa patut diduga ada penyalahgunaan lembaga koperasi untuk kepentingan sekelompok orang atau pribadi yang menjadi pengurus Koperadi TKBM ini. Saya pikir, fenomena ini juga terkait keberadaan KSOP pelabuhan atau Syahbandar. Saya meyakini, KSOP mengetahui hal ini namun saya tidak paham kenapa ketidakadilan terhadap buruh yang telah berlangsung puluhan tahun ini terkesan didiamkan saja. Oleh karenanya, persoalan buruh ini akan saya bawa ke tingkat nasional untuk membentuk tim analisis badan akuntabitas publik DPD RI yang akan melibatkan kementerian terkait, aparat hukum, baik kejaksaan, kpk dan kepolisian. Urai Andi Surya.

    Di bagian lain, Pengacara Rakyat WFS, dalam sambutannya menyatakan: “Agar setelah bertemu Pak Andi Surya kita semua dan para buruh merapatkan barisan, karena perjuangan ini harus dalam keadaan kompak untuk memberikan fakta-fakta terjadinya mal administrasi atau dugaan penyimpangan misi koperasi TKBM sehingga menyengsarakan buruh, penyelidikan bisa berjalan lancar dengan para buruh solid bersatu dalam perjuangan. Saya akan mengawal laporan ini hingga Polda mau pun kejaksaan”. Ujar WFS.

    Pertemuan itu ditutup dengan penyerahan berkas laporan pangaduan dari perwakilan buruh kepada Andi Surya dan Wahrul Fauzi Silalahi.

  • Manager Terpedo bantah Produksinya Memiliki Dampak Halusinasi?

    Manager Terpedo bantah Produksinya Memiliki Dampak Halusinasi?

    Bandarlampung (SL)-Produsen minuman berenergi Torpedo menyanggah produknya memiliki dampak halusinasi pada konsumennnya bahkan hingga menyayat dirinya sendiri dan kini sedang viral. Pasalnya, Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dan BPOM Pusat telah merilis jika produk itu mengandung zat psikotropika.

    Dilangsir lampost.co, Branch Manager Torpedo, Dendi Suryatama yang menjelaskan viralnya kasus itu berawal dari peristiwa sayat tangan di Pekanbaru yang diduga ditenggarai dari produk minuman berenergi yang memiliki dampak halusinasi. Peristiwa membuat Badan Narkotika Nasional Pekanbaru berinisiatif mengecek kandungan produk minuman.

    “Hasil pengujian laboratorium ternyata produk minuman kami itu negatif mengandung benzodiazepine. Hal itu diperkuat dengan hasil pengujian BPOM Pusat yang merilis kalau Torpedo tidak mengandung zat psikotropika,” kata Dendi, Jumat (5/10/2018) malam.

    Terlebih, lanjutnya, minuman berenergi yang dihubungkan dengan peristiwa penyayatan diri sendiri bagi beberapa pelajar yang juga terjadi di SMP Negeri 1 GunungSugih, Lampung Tengah. Atas peristiwa itu, BBPOM Bandar Lampung tidak melakukan pengujian, karena sudah ada hasil pengujian dari BBPOM Pekanbaru dan BPOM Pusat.

    “BBPOM Bandar Lampung tidak melakukan pengujian, karena hasil labnya sudah keluar dari Pekanbaru dengan produk yang sama. Kami juga sudah ke SMPN 1 Gunung Sugih itu agar warga di sana tidak resah, karena produk kami tidak mengandung zat berbahaya,” ujarnya.

    Menurutnya, kasus penyayatan diri sendiri itu disebabkan dari video tantangan (chalenge) yang kini tengah viral di media sosial yang mengajarkan cara mensayat diri. Bahkan, para pelajar itu melakukannya dengan sadar dan merasakan sakit.

    “Anak sekolah yang yang menyayat tangan itu sadar dan bukan dampak halusinasi dan mereka menyayat tangan pun merasakan sakit. Kalaupun produk minuman berenergi itu mengandung narkoba, tidak mungkin narkoba dijual dengan harga murah. Sedangkan harga produk kami hanya Rp1.000,” tuturnya. (lp/nt/jun)

  • Kapolda Lampung Pimpin Upacara Satgas Operasi Aman Nusa II BKO Polda Sulawesi Tengah

    Kapolda Lampung Pimpin Upacara Satgas Operasi Aman Nusa II BKO Polda Sulawesi Tengah

    Bandarlampug (SL) – Kapolda Lampung Irjend Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si pimpin upacara Satgas Operasi Aman Nusa II BKO Polda Sulawesi Tengah personel Sat Brimob Polda Lampung. Kamis  (4/10/2018).

    Upacara ini bertujuan untuk mengantar 100 personel Sat Brimob Polda Lampung yang akan melaksanakan tugas Operasi Aman Nusa II BKO ke Polda Sulteng, dalam rangka pengamanan pasca gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu.

    Penugasan ini merupakan buah dari kepercayaan pimpinan Polri kepada Polda Lampung khususnya Sat Brimob, yang dinilai baik dan mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas Operasi sebelumnya.

    “Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri tersebut harus tetap kita jaga agar tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik,” Ujar Kapolda Lampung.

    Beberapa hal yang menjadi atensi Irjend Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., yakni Jaga dan pelihara iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai landasan moral dalam bertugas, Junjung tinggi kehormatan dan kepercayaan diembankan oleh Negara serta laksanakan tugas dengan penuh semangat dan dedikasi, Jaga kesehatan sera kekompakan setiap anggota personel kompi satgas, Pedomani SOP yang berlaku dan yang terakhir laksanakan tugas yang mulia ini dengan baik dan penuh keikhlasan.

    Hadir dalam Upacara Wakapolda Lampung, Brigjend Pol Drs. Angesta Romano Yoyol, Pejabat Utama Polda Lampung dan seluruh anggota Sat Brimob Polda Lampung. (red/rls)

  • Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sambangi Gedung DPRD Provinsi Lampung

    Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sambangi Gedung DPRD Provinsi Lampung

    Bandar Lampung (SL) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sambangi gedung DPRD Provinsi Lampung untuk Audiensi, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan DPD IMM Lampung dan Pimpinan Cabang IMM se-kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung, kamis, (04/09/18) .

    Dalam audiensi tersebut cabang menyampaikan aspirasi serta isu lokal didaerah masing-masing tinggal, persoalan ekonomi, insfrastruktur serta pendidikan menjadi sorotan penting dalam audiensi tersebut.

    Yusuf Ketua Umum DPD IMM Lampung menegskan kepada pak Prapto dan Ahmad Yasin selaku Komisi I dprd Provinsi Lampung Untuk memproses dan menindak lanjuti aspirasi yang diusung oleh kader-kader IMM, adapun pokok-pokok yang disampaikan adalah :
    1. Kondisi dan status pedagang kaki lima dikota metro yang berkasnya sudah naik ke MK, hingga saat ini masih belum jelas akan statusnya.
    2. Fasilitas pendidikan dan SDM untuk penyandang disabilitas dikota pendidikan (Metro) belum sepenuhnya terpenuhi.
    3. Mandeknya Insfrastruktur pembangunan gedung wanita di kota metro yang mandek hingga 2 tahun terakhir.
    4. Agar memperhatikan petani di daerah kabupaten lampung tengah, memberikan dan mempermudah pasokan pupuk subsidi kepada masyarakat.
    5. Pembangunan Insfrastruktur yang masih tidak merata dan tidak tepat sasaran di lampung timur.
    6. Kenaikan harga listrik tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan Masih adanya pemadaman listrik bergilir.
    7. Persoalan lapangan kerja di lampung selatan yang harus ditindak lanjuti dan menjadi perhatian serius pemerintah melihat masih banyaknya putra-putri bangsa putus sekolah dan menganggur.

    Kenaikan harga dollar terhadap rupiah juga menjadi perhatian khusus bagi ikatan mahasiswa muhammadiyah, karna dengan naiknya nilai tukar dollar terhadap rupiah tentunya akan mempengaruhi harga bahan-bahan pokok di setiap daerah di indonesia, terlebihnya bahan-bahan pokok yang di import dari luar negeri maka DPD IMM Lampung meminta untuk pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok terkait isu dollar.

    Dalam hal tersebut DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi I Prapto dan Ahmad Yasin Akan menyampaikan hasil Audiensi IMM ke pimpinan dan membawa persoalan daerah ke pemerintah pusat untuk dapat di tindak lanjuti.

    “Persolan daerah tidak akan selesai hanya di DPRD,  perlu kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan peran mahasiswa agar lebih efektif dalam menangani persoalan didaerah” ungkap Prapto Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

    Audiensi hari ini, kamis, 04/09/18 adalah hasil tuntutan dari kekecewaan masa aksi bela rakyat saat memperingati hari kesaktian pancasila pada senin, 01 Oktober 2018 di gedung DPRD Provinsi Lampung, kekecewaan masa yang berjumlah lebih dari 350 orang itu berawal dari ketidak hadiranya semua wakil rakyat di kantornya, maka ketua Umum DPD IMM Lampung Yusuf Ridho Billah menuntut kepada bapak Amal selaku kabag humas untuk segera menghadirkan wakil rakyat ditengah-tengah Pimpinan IMM dan meminta agar tidak menutup mata terkait persoalan-persoalan dimasyarakat saat ini.(Wagiman)

  • Harian Momentum Terima Penghargaan dari KPU Lampung

    Harian Momentum Terima Penghargaan dari KPU Lampung

    Bandarlampung (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada media massa yang telah membantu menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Salah satunya diberikan kepada Harian Momentum.

    Penghargaan itu diberikan Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih kepada Pemimpin Redaksi Harian Momentum Andi Panjaitan yang menghadiri malam apresiasi di Hotel Novotel, Kamis (4/10).

    Selain Harian Momentum, KPU juga memberikam penghargaan kepada 11 media lainnya. Yakni, Lampung Post, Radar Lampung, Tribun, Editor dan Kupas Tuntas. Kemudian, Radar Lampung TV, Siger TV, Tegar TV, TVRI, RRI dan Duajurai.co.

    Tidak hanya media, penghargaan juga diberikan kepada stakeholder yang telah menyukseskan penyelenggaraan Pilgub Lampung 2018.

    Seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Bawaslu, Badan Intelejen Negara (BIN), KPID, Badan Nasional Narkotika (BNN), RSUD Abdul Moeloek.

    Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lampung, Badan Kesbangpol, DPRD setempat, MUI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komisi Informasi (KI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan Korem Garuda Hitam (Gatam) 043. (Net)

  • Yudha Setiawan, Hamartoni, Dewi Budi Utami, dan Syaiful Dermawan, Calon Sekdaprov Yang Dilolos Seleksi Timsel

    Yudha Setiawan, Hamartoni, Dewi Budi Utami, dan Syaiful Dermawan, Calon Sekdaprov Yang Dilolos Seleksi Timsel

    Bandarlampung (SL) – Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Rabu (3/10/2018), telah mengumumkan hasil seleksi berkas calon Sekdaprov.

    Ketua Pansel Dr. H. Suhajar Diantoro, MSi, melalui pengumuman Nomor : 09-10/PANSEL-JPTM/2018 tentang Peserta yang Lulus Seleksi Berkas/Administrasi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, telah memutuskan empat calon Sekdaprov yang lolos seleksi. Sementara Kherlani, Bayana, Fahrizal Darminto, tidak lolos.

    Berdasarkan keputusan Pansel, dinyatakan Pegawai Negeri Sipil yang lulus dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sebanyak empat orang. Empat pejabat yang dinyatakan lolos yaitu, 1. Drs. Yudha Setiawan, MM (Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Lampung. 2. Ir. Hamartoni Ahadis, MSi (Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung). 3. Dewi Budi Utami, SE (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). 4. Syaiful Dermawan, SH, MM (Inspektur Provinsi Lampung).

    Diberitakan sebelumnya, ada sembilan pejabat eselon II yang mendaftar calon Sekda ada 9 orang. Dari 9 orang 7 pejabat laki-laki dan dua pejabat perempuan. Tujuh pejabat laki-laki yaitu, Asisten III Bidang Administrasi Umum yang juga merangkap sebagai Pj Sekprov Lampung, Ir. Hamartoni Ahadis. Sekretaris DPRD Lampung, H. Kherlani, SE, MM. Lalu, Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Yuda Stiawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Ir. H. Fahrizal Darminto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Intizam dan Inspektur Lampung, Syaiful Derwawan.

    Sementara untuk dua pejabat wanita yakni, Kepala Biro Humas dan Protokol, Bayana dan Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Dewi Budi Utami. (nt)

  • Gubernur Ridho Ficardo Resmikan Gedung PWI Lampung

    Gubernur Ridho Ficardo Resmikan Gedung PWI Lampung

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo akan meresmikan Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung di Jalan Ahmad Yani, Bandarlampung, pada 10 Oktober 2018. Gedung PWI atau Balai Wartawan HI. Solfian Akhmad ini telah selesai direhab pada Agustus 2018 lalu.

    Plt. Ketua PWI Lampung Nizwar menyatakan, panitia telah menggelar rapat finalisasi persiapan peresmian, Rabu (3/10) siang. “InsyaAllah, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo hadir melakukan peresmian dilanjutkan pengguntingan pita,” katanya.

    Nizwar menerangkan, gubernur punya andil besar dalam proses rehab gedung PWI. Pada rehab tahap I, kantor sekretariat yang semula dua lantai dibangun menjadi tiga lantai pada Tahun 2017 melalui APBD Lampung. Dilanjutkan finishing lantai lantai III dan pemagaran pada tahun 2018.

    “Rehab gedung PWI dari lantai dua menjadi lantai tiga dimulai tahun 2017 dan selesai pada Agustus 2018 lalu. Tentunya, kita atas nama seluruh wartawan yang tergabung bersama PWI Lampung menghaturkan terimakasih tak terhingga kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo,” ucap General Manager dan Pemimpin Redaksi Koran Lampung 24 Jam dan medoslampung.co tersebut.

    Menurut Nizwar, apa yang dilakukan oleh gubernur adalah bentuk kepedulian terhadap insan pers dan organisasi wartawan terbesar dan tertua di Indonesia. Karenanya, General Manager jp-news.id ini berjanji akan memanfaatkan apa yang telah diperjuangkan oleh gubernur untuk kepentingan dan pengembangan kompetensi wartawan di Bumi Ruwa Jurai.

    “Kita akan memanfaatkan gedung lantai tiga untuk pembinaan dan pendidikan wartawan di Lampung. Dengan fasilitas yang memadai ini, kita tidak perlu lagi mengadakan kegiatan Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan program pendidikan lainnya untuk peningkatan wawasan dan kompetensi wartawan anggota PWI di lain tempat,” ucapnya.

    Tak lupa, Nizwar juga menghaturkan terimakasih kepada Ketua PWI Lampung non aktif Supriyadi Alfian. Berkat motivasi dan support dari Calon Anggota DPRD Lampung dari Partai Golkar tersebut, persiapan peresmian gedung PWI dapat terlaksana.

    “Berkat komunikasi yang intens antara Bang Yadi dan Gubernur Lampung lah rehab gedung PWI ini bisa terwujud. Kita berharap sinergitas PWI dan Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya terus terwujud dan semakin lebih baik,” pungkas Nizwar. (niz)

  • Plt Ketum PWI Lampung Serahkan Piagam Penghargaan Kepada Sekertaris PWI

    Plt Ketum PWI Lampung Serahkan Piagam Penghargaan Kepada Sekertaris PWI

    Bandarlampung (SL) – Plt. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung Nizwar menyerahkan Piagam Penghargaan dari PWI pusat kepada Sekretaris Hi. Adi Kurniawan. Piagam tersebut sebelumnya diiterima pada Kongres PWI XXIV di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/9) malam lalu.

    Nizwar menjelaskan, penghargaan tersebut adalah kali kelima secara berturut-turut diraih PWI Lampung. “Sejak tahun 2013 laku, kita terus menerima penghargaan dari PWI Pusat. Bahkan, Provinsi Lampung sempat meraih predikat terbaik se Indonesia,” jelasnya usai menyerahkan kepada Sekretaris Hi. Adi Kurniawan pada Rapat Pengurus Harian PWI Lampung di Balai Wartawan Hi. solfian Akhmad, Bandar Lampung, Rabu (3/10).

    Dia melanjutkan, penghargaan PWI yang diterima karena berpretasi dan berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kompetensi wartawan melalui Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Safari Jurnalistik, dan kegiatan pelatihan lainnya pada tahun 2018.

    “PWI pusat menilai PWI Lampung pantas menjadi teladan dalam peningkatan dan pengembangan sumberdaya wartawan,” ujar Nizwar.

    Karena itu, Nizwar memberikan apresiasi terhadap bidang pendidikan. Diharapkan bidang yang dikomandoi oleh Ratna Minang Sari ini terus berpartisipasi aktif menggelar kegiatan-kegiatan guna peningkatan mutu dan kualitas sumberdaya anggota PWI Lampung.

    “Mari kita jadikan penghargaan ini sebagai tantangan untuk terus menjadi tauladan dan terus aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan baik secara internal ternak maupun eksternal,” ucapnya. (niz)

  • Pospera Lampung Galang Dana Bantuan Untuk Palu dan Donggala

    Pospera Lampung Galang Dana Bantuan Untuk Palu dan Donggala

    Bandarlampung (SL) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pospera Lampung, mulai bergerak membentuk panitia penggalangan dana bagi Palu dan Donggala.

    Beranjak dari berbagai kesediaan waktu dan ditengah kesibukan seluruh anggota yang tersebar di Lampung, akhirnya Rabu (3/9) panitia terbentuk dan tim penggalangan dana di ketuai oleh Ferry Arsyad.

    “Dihari pertama pembentukan ini, tim dari DPD Pospera Tunarungu sudah menyerahkan bantuan sejumlah uang, dan pakaian layak pakai,” ujar Ferry.

    Sementara, pospera daerah juga mulai bergerak menggalang dana bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah di Palu dan Donggala. Kedepan, selain menggalang dana secara langsung dari sejumlah elemen, Pospera juga akan turun ke jalan untuk mengumpulkan dana.

    Disampaikan pula oleh ketua DPD Pospera Lampung, Marsat Jaya, pihaknya bersama dengan anghota diseluruh Kabupaten/Kota sudah mulai bergerilya.

    “Kita harus bersatu untuk menggerakkan seluruh mesin organisasi agar penggalangan dana ini berguna dan sampai ke masyarakat dan saudara-saudara kita di Palu serta Donggala, kita juga akan segera membuka kantung-kantung donasi Pospera Peduli Palu dan Donggala,” bebernya.

    Pospera Lampung menerima berbagai bentuk bantuan baik berbwntuk uang maupun barang yang jika terkumpul akan segera di donasikan.

    Donatur bisa datang langsung ke posko DPD Pospera Lampung Jl Soekarno Hatta (by pass) seberang SPBU sebelah RS Imanuel Bandarlampung, atau bisa melalui Bank Lampung No Rekening
    3800304229172 an. DPD Pospera Provinsi Lampung. (rls)