Kategori: Bandarlampung

  • Aksi Kriminal di Bandar Lampung Kian Marak, GPN Desak APH Bertindak Cepat

    Aksi Kriminal di Bandar Lampung Kian Marak, GPN Desak APH Bertindak Cepat

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Aksi kriminal di Bandar Lampung semakin meresahkan warga. Maraknya kejahatan bersenjata dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mendorong Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak cepat dan tegas.

     

    Ketua Umum GPN Provinsi Lampung, Adi Chandra Gutama alias Bung Chan, menilai kondisi keamanan di ibu kota Provinsi Lampung itu semakin memburuk.

     

    “Kondisi keamanan di Kota Bandar Lampung semakin mengkhawatirkan. Masyarakat merasa tidak nyaman akibat maraknya aksi kriminal, terutama yang melibatkan senjata tajam dan curanmor. Kami mendesak polisi dan seluruh APH untuk bergerak cepat memulihkan rasa aman,” tegas Bung Chan dalam pernyataan resminya.

     

    GPN mencatat meningkatnya laporan masyarakat terkait aksi kejahatan jalanan, seperti perampasan dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor yang terorganisir. Aksi kriminal ini dinilai mengancam keselamatan warga dan ketertiban umum.

     

    Selain mendesak aparat, Bung Chan menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan kepolisian dalam upaya pencegahan. Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

     

    “Kami juga mengajak pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, namun penanganan utama tetap berada di tangan APH. Negara harus hadir melindungi warganya,” ujarnya.

     

    GPN Lampung berharap Kepolisian Daerah Lampung segera meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan kriminalitas dan menindak tegas para pelaku kejahatan.

     

    “Berharap Kepolisian Daerah Lampung meningkatkan pengamanan, termasuk penyebaran personel di titik-titik rawan dan penindakan terhadap jaringan pelaku,” tegas Bung Chan.

     

    GPN menegaskan bahwa upaya konkret diperlukan agar Bandar Lampung kembali menjadi kota yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya.

     

    “Kami memahami keresahan masyarakat dan sedang bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk meminimalisir aksi kriminal ini,” pungkasnya. (***)

  • Operasi Patuh Krakatau 2025 Dimulai di Bandar Lampung, Ini 7 Pelanggaran yang Jadi Sasaran

    Operasi Patuh Krakatau 2025 Dimulai di Bandar Lampung, Ini 7 Pelanggaran yang Jadi Sasaran

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Operasi Patuh Krakatau 2025 resmi dimulai pada Senin, 14 Juli 2025, di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Operasi ini akan berlangsung selama dua pekan, hingga 27 Juli 2025, dengan tujuan utama meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.

     

    Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2025 melibatkan 54 personel dan mengedepankan pendekatan edukatif serta humanis. “Operasi ini bukan semata-mata soal penindakan, tapi juga edukasi, imbauan, dan tindakan preventif untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan,” ujarnya.

     

    Kapolres juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas petugas dalam pelaksanaan operasi, serta mengingatkan agar operasi ini tidak menjadi rutinitas belaka, melainkan momen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

     

    Dalam Operasi Patuh Krakatau 2025, terdapat tujuh jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas penindakan:

     

    1. Pengendara menggunakan ponsel saat berkendara

    2. Pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor di bawah umur

    3. Pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang

    4. Tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman

    5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

    6. Melawan arus lalu lintas

    7. Melebihi batas kecepatan yang ditentukan

     

    Melalui operasi ini, Polresta Bandar Lampung berharap tercipta ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas (kamseltibcarlantas) yang lebih baik di kota ini. (***)

  • Siswa SRMA Lampung Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Wagub Jihan Tinjau Langsung

    Siswa SRMA Lampung Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Wagub Jihan Tinjau Langsung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Sebanyak 75 siswa SRMA (Sekolah Rakyat Menengah Atas) menjalani pemeriksaan kesehatan di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Senin, 14 Juli 2025. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, hadir langsung untuk meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut.

     

    Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebelum pembukaan tahun ajaran baru pada akhir Juli 2025. Menurut Wakil Gubernur Jihan, kegiatan ini penting dilakukan karena seluruh siswa SRMA akan tinggal di asrama.

     

    “Anak-anak kita akan diasramakan, jadi jika ada yang memiliki gangguan kesehatan, apalagi penyakit menular, perlu ditangani lebih dulu agar tidak mengganggu proses belajar dan tidak menular ke siswa lain,” ujar Wagub.

     

    Dalam arahannya, Jihan Nurlela juga mengingatkan tim medis agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh serta mendokumentasikan hasilnya untuk tindak lanjut. Ia juga mengimbau orang tua siswa agar memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesiapan hidup di lingkungan asrama.

     

    Selain itu, Wagub menyoroti tantangan baru yang akan dihadapi para guru dan tenaga kependidikan SRMA. Menurutnya, sistem asrama membutuhkan pendampingan siswa selama 24 jam yang memerlukan komitmen ekstra dari seluruh pihak.

     

    Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) kini telah memasuki tahap operasional. Sekolah yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan ini dinamai SRMA 32 Lampung Selatan, dan akan menampung 75 siswa dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

     

    Para siswa SRMA direkrut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) pada desil 1 dan 2. Proses seleksi dilakukan melalui kunjungan langsung (home visit) dan pleno pada 19 Juni lalu, dengan penetapan peserta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung.

     

    Menurut Aswarodi, seluruh persiapan baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana telah rampung. SRMA 32 Lampung Selatan akan didukung oleh 17 guru mata pelajaran, wali asuh, pengelola asrama, serta tenaga pendukung lainnya. Sekolah ini merupakan bagian dari 100 titik SRMA yang dibentuk secara nasional, dan Lampung termasuk dalam tahap pelaksanaan 1B yang dijadwalkan mulai operasional akhir Juli setelah proses renovasi selesai.

     

    Adapun pemeriksaan kesehatan siswa SRMA dilakukan melalui tujuh tahapan, mulai dari skrining umum, pengukuran fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gigi, hingga edukasi kesehatan.

     

    Kepala SRMA 32 Lampung Selatan, Asis Prasetyo, menyebut pemeriksaan ini sebagai bagian dari MPLS yang akan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan seperti tes kebugaran, tes DNA talenta, kesiapan belajar, serta pemetaan minat dan bakat siswa.

     

    Salah satu siswa SRMA, Fadlan Aditya Ramadhan (15) asal Tulang Bawang Barat, mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung di sekolah tersebut.

     

    “Saya siap masuk asrama dan menghadapi semuanya demi masa depan,” ujarnya.

     

    Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari visi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.” Program ini mengaktualisasikan misi peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan produktif, serta mendukung sasaran strategis berupa “Generasi cerdas, berakhlak, dan berbudaya.”

     

    Dengan hadirnya SRMA di Lampung, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini mendapatkan akses pada pendidikan berkualitas dalam sistem asrama yang terstruktur. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi siswa SRMA menjadi langkah awal memastikan kesiapan fisik mereka dalam menjalani kehidupan dan pembelajaran di lingkungan baru.

     

    Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial, sekaligus menjadi pengungkit mobilitas sosial serta pembangunan karakter generasi muda di Provinsi Lampung. (***)

  • Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%

    Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%

    Shandong, Tiongkok – Pemerintah Provinsi Lampung memperluas jejaring kerja sama internasional untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah. Pagi ini, Senin, 26 Mei 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri forum bisnis di Provinsi Shandong, Tiongkok, yang melibatkan sekitar 30 perusahaan besar, termasuk Pauli Shandong Taiyuan Energy Co., Ltd.

     

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza turut menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Ketua APINDO Lampung, Ary Meizari, dan CEO Pauli Group. Penandatanganan ini menandai komitmen awal kerja sama investasi di bidang pertanian modern (smart farming), serta potensi pengembangan ke sektor pariwisata dan kawasan industri.

     

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari kunjungan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok untuk wilayah Sumatera, Zhang Min, ke Lampung pada 19 Mei lalu.

     

    “Kerja sama ini membuka peluang besar bagi transformasi sistem pertanian di Lampung. Teknologi dari Pauli Group diproyeksikan dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%, khususnya pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan hortikultura,” ujar Elvira.

     

    Lebih lanjut, Elvira menambahkan bahwa implementasi proyek ini akan dilakukan dengan model kemitraan langsung bersama petani lokal. Hal ini diharapkan mampu memastikan alih teknologi, memperkuat kapasitas produksi, dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

     

    Gubernur Mirza sendiri secara konsisten mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian. Upaya ini telah diwujudkan melalui pembangunan silo dan penyediaan alat pengering gabah (dryer) di sentra-sentra produksi. Pemerintah Provinsi Lampung juga aktif memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha nasional dan internasional untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional yang berdaya saing.

     

    Mengapa Shandong Penting?

     

    Shandong merupakan salah satu provinsi ekonomi terkuat di Tiongkok. Terletak di pesisir timur, provinsi ini dikenal sebagai produsen sayuran terbesar di Tiongkok dan basis penting untuk pengembangan pertanian modern. Shandong juga memiliki sektor industri yang sangat berkembang, mulai dari manufaktur ringan dan berat, industri makanan, petrokimia, hingga teknologi tinggi.

     

    Provinsi ini menjadi pusat investasi asing dan perdagangan internasional, didukung oleh infrastruktur pelabuhan, rel kereta api, dan jalan raya yang sangat maju. Salah satu kotanya, Qingdao, adalah pusat manufaktur dan ekspor penting di Tiongkok.

     

    “Shandong adalah mitra strategis karena kemajuan teknologinya di sektor pertanian dan industrinya yang progresif. Kerja sama ini membuka jalan agar Lampung bisa belajar, bertransformasi, dan mengembangkan pertanian berbasis teknologi tinggi,” tambah Elvira.

     

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Lampung menjadi provinsi pertama di Sumatera yang melakukan kunjungan resmi ke Shandong. Langkah ini dinilai strategis untuk membuka akses pasar, investasi, dan kemitraan ekonomi lintas negara.

     

    Dengan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan percepatan pertanian berbasis teknologi, peningkatan ekspor komoditas unggulan, serta pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan. (*)

  • Lampung Perkuat Daya Saing Lewat Investasi Industri Hilir

    Lampung Perkuat Daya Saing Lewat Investasi Industri Hilir

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Saat menghadiri peresmian Refined Glycerin Plant milik Louis Dreyfus Company (LDC) di Panjang, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas industri tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan hilirisasi industri dan memperkuat daya saing komoditas pertanian nasional. 

     

    Louis Dreyfus Company (LDC), sebuah perusahaan global berbasis di Jenewa, Swiss, telah menyelesaikan pembangunan fasilitas baru sebagai bagian dari Proyek Glasgow. Proyek ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah atas hasil produksi LDC yang telah lama beroperasi di Provinsi Lampung sejak tahun 2014. Proyek ini mencakup dua bagian utama, yaitu :

     

    a. Pabrik Pemurnian Gliserin yang mengolah gliserin mentah (85%) menjadi gliserin murni dengan tingkat kemurnian 99,7%, dikemas dalam drum dan flexy bag. Produk ini sangat strategis dalam industri kosmetik, makanan, farmasi, dan kimia. 

     

    b. Fasilitas Molding dan Pengemasan yang Kini memungkinkan LDC memproduksi olein dalam bentuk jerigen ukuran 20 dan 25 liter, sebagai peningkatan dari sebelumnya yang hanya dalam bentuk curah atau bantal pack. 

     

    Dengan selesainya proyek ini, LDC telah memiliki total tujuh fasilitas operasional di Provinsi Lampung, dengan nilai investasi akumulatif mencapai lebih dari USD 160 juta. 

     

    Investasi ini, kata Wagub, tidak hanya memperkuat posisi Lampung dalam rantai nilai global produk agrikultur, tetapi juga telah menyerap lebih dari 800 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

     

    “Ini adalah bukti nyata bahwa investasi asing bisa berjalan harmonis seiring dengan agenda pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan industri hilir yang berdaya saing tinggi dan berbasis komoditas unggulan,” ujar Wagub Jihan, Selasa (27/5/2025). 

     

    Lampung adalah salah satu produsen utama kelapa sawit, kopi robusta, singkong, dan jagung, yang menjadi bahan baku penting dalam berbagai industri nasional dan ekspor. 

     

    Dengan tersedianya infrastruktur pelabuhan internasional seperti Pelabuhan Panjang, jalan tol Trans Sumatera, serta kawasan industri terpadu, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa Lampung siap menjadi pusat hilirisasi dan agroindustri nasional. 

     

    Wagub Jihan menyakini, kehadiran Refined Glycerin Plant LDC akan membawa dampak positif yang luas, tidak hanya dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga dalam membuka peluang kerja, transfer teknologi, serta memperkuat posisi Lampung sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia. 

     

    “Semoga keberadaan fasilitas ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan industri, tetapi juga turut membangun masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Lampung dan Indonesia,” pungkas Wagub Jihan. Country Head LDC Indonesia, Rajat Dutt, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan produsen gliserin terbesar di dunia dan menyumbang sekitar lebih dari sepertiga total produksi global. (*)

  • Pemprov Lampung bersama Telkom Jajaki Kerja Sama Strategis, Majukan Layanan Publik Digital

    Pemprov Lampung bersama Telkom Jajaki Kerja Sama Strategis, Majukan Layanan Publik Digital

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima audiensi PT. Telkom Indonesia Tbk. Wilayah Telekomunikasi (Witel) Lampung–Bengkulu, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Selasa (27/05/2025).

     

    Audiensi ini menjadi ruang diskusi awal antara Pemprov Lampung dan Telkom untuk menjajaki peluang kerja sama strategis dalam memperkuat digitalisasi daerah. Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur didampingi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Elip Heldan dan Kepala Bidang TIK Diskominfotik Provinsi Lampung Ridwan Sahadi.

     

    General Manager Telkom Witel Lampung–Bengkulu, Yuniarti, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai teknologi dan platform yang dimiliki, termasuk sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung layanan publik yang lebih responsif dan efisien.

     

    “Telkom dapat membantu optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kami memiliki teknologi chatbot berbasis AI yang bisa menjadi pusat informasi terpadu bagi masyarakat Lampung, serta CCTV cerdas yang mampu mendeteksi jumlah kendaraan dan orang, hingga mengidentifikasi kendaraan yang belum membayar pajak,” ujar Yuniarti.

     

    Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Jihan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka terhadap kerja sama yang bisa memberi manfaat luas bagi masyarakat. Wagub juga menegaskan, pembangunan digital menjadi salah satu arah prioritas Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

     

    “Lampung ini cakupannya sangat luas, ada 15 kabupaten/kota yang harus dibangun secara merata. Bukan hanya infrastruktur jalan dan pertanian, tetapi juga digitalisasi. Kita akan lihat potensi kolaborasi ini, dan program mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat,” ucap Wagub.

     

    Wagub juga mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung saat ini sedang mempersiapkan peluncuran Lampung-in, sebuah superapp hasil kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini akan menjadi pusat layanan publik digital terintegrasi, yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara mudah dan cepat.

     

    “Mungkin nanti bisa kita kolaborasikan juga dengan teknologi Telkom. Harapan kami, digitalisasi ini bisa menjangkau hingga ke desa-desa, dan Telkom bisa ikut memfasilitasi,” imbuhnya.

     

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Elip Heldan, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengintegrasikan sejumlah aplikasi pelayanan ke dalam Lampung-in.

     

    “Saat ini kami sedang fokus menyatukan berbagai platform ke dalam satu aplikasi utama. Seperti disampaikan Bu Wagub, kami paham bahwa prioritas saat ini adalah pembangunan infrastruktur dan pertanian. Namun, kolaborasi digital tak harus selalu bergantung pada anggaran besar. Banyak bentuk kerja sama yang bisa dijajaki,” tutupnya. (*)

  • Lampung Siap Kolaborasi Strategis dengan Shandong Tiongkok, Fokus Pertanian Modern dan Infrastruktur

    Lampung Siap Kolaborasi Strategis dengan Shandong Tiongkok, Fokus Pertanian Modern dan Infrastruktur

    Shandong, Tiongkok, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kesiapan Lampung menjalin kolaborasi strategis dengan Provinsi Shandong, Tiongkok, khususnya dalam sektor pertanian modern, pengembangan infrastruktur, dan kawasan industri.

     

    Hal ini disampaikan dalam forum internasional 2025 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week yang berlangsung di Shandong Hall, Hotel Shandong, Selasa (27/5/2025). Lampung menjadi satu-satunya provinsi dari Indonesia yang hadir, bersama Kota Malang.

     

    “Shandong dan Lampung sama-sama merupakan lumbung pangan dan memiliki pelabuhan internasional strategis. Kesamaan karakter ini membuka peluang besar untuk kerja sama konkret, baik di sektor pertanian modern maupun pengembangan kawasan industri,” kata Gubernur Mirza.

     

    Lampung selama ini dikenal sebagai penghasil utama padi, jagung, hortikultura, kopi robusta, hingga singkong. Dukungan teknologi pertanian modern dari Shandong, yang merupakan provinsi dengan ekonomi terbesar ke-3 di Tiongkok, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani di Lampung.

     

    Selain itu, Shandong juga telah berkembang dengan sistem industri kuat dan terintegrasi. Potensi kerja sama ini dapat mendukung pengembangan kawasan industri di Lampung, termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan logistik yang lebih modern.

     

    Dalam pertemuan tersebut, telah ditandatangani Letter of Intent (LoI) antara Gubernur Lampung dan Gubernur Shandong. LoI ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan secara virtual untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua pemerintah provinsi.

     

    Kerja sama ini juga akan diperluas ke bidang pendidikan, beasiswa, pertukaran pemuda, serta pemanfaatan teknologi pengindraan jauh seperti citra satelit, yang dapat mendukung perencanaan wilayah dan peningkatan kualitas layanan publik.

     

    Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyampaikan bahwa keikutsertaan Lampung dalam forum ini merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama internasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*)

  • Catatan 100 Hari Kerja Mirza-Jihan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov Lampung Tempuh Jalur Internasional

    Catatan 100 Hari Kerja Mirza-Jihan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov Lampung Tempuh Jalur Internasional

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Memasuki 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela (Mirza-Jihan), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan langkah progresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain fokus pada kebijakan nasional, Pemprov juga mengembangkan jalur diplomasi internasional sebagai strategi pembangunan jangka panjang.

     

    Pada tahun 2025, Pemprov Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% hingga 5,3%. Target ini dirumuskan dalam indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk BPS Provinsi Lampung dan Bank Indonesia.

     

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2025, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,47% (year-on-year), tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ini dipicu oleh konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, serta kenaikan ekspor, yang menjadi sinyal positif tercapainya target pertumbuhan tahunan.

     

    Sebagai bagian dari strategi internasionalisasi ekonomi daerah, Gubernur Mirza memimpin utusan Lampung dalam kunjungan kerja ke Provinsi Shandong, Tiongkok, pada akhir Mei 2025. Dalam forum bisnis strategis bertajuk Pekan Kerjasama dan Pertukaran Kota Persahabatan Internasional Shandong, Lampung menjadi satu-satunya provinsi dari Indonesia yang hadir, disertai dengan perwakilan dari Kota Malang.

     

    Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Lampung menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Provinsi Shandong yang disaksikan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Shandong. Penandatanganan ini menjadi landasan awal penyusunan nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama lintas sektor.

     

    Gubernur Mirza menyebutkan bahwa Lampung dan Shandong memiliki banyak kesamaan sebagai lumbung pangan nasional dan wilayah dengan strategi pelabuhan internasional. “Kesamaan ini membuka peluang kolaborasi konkret dalam pertanian modern, pengembangan kawasan industri, hingga infrastruktur pelabuhan,” ujar Mirza.

     

    Salah satu pencapaian penting dalam forum tersebut adalah kesepakatan antara Ketua Apindo Lampung Ary Meizari dan CEO Pauli Shandong Taiyuan Energy Co., Ltd., yang difasilitasi Gubernur Mirza. Kesepakatan ini menjadi tonggak awal kerja sama investasi di sektor pertanian cerdas, pariwisata, dan industri berbasis teknologi.

     

    Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan kerja sama dengan Shandong merupakan tindak lanjut dari kunjungan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok wilayah Sumatera, Zhang Min, ke Lampung pada 19 Mei 2025. Ia menyebut teknologi dari Pauli Group dapat mendorong produktivitas pertanian hingga 30 persen, terutama komoditas padi, jagung, dan hortikultura.

     

    “Implementasinya akan menggunakan model kemitraan dengan petani lokal agar ada alih teknologi dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Elvira.

     

    Pemprov Lampung menilai pengalaman Shandong dalam membangun sistem pertanian berteknologi tinggi, industri terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi pengindraan jauh bisa menjadi referensi penguatan tata kelola pembangunan daerah. Kerja sama ini juga akan menyasar bidang pendidikan, pertukaran pemuda, pemberian beasiswa, hingga pemanfaatan citra satelit untuk penataan ruang. (*)

  • SGC Diduga Juga Caplok Lahan Warga di Lampung Tengah

    SGC Diduga Juga Caplok Lahan Warga di Lampung Tengah

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Setelah Viral Dugaan suap mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar oleh Bos PT. Sugar Grup Campany (SGC) Purwanti Alias Ny Lee senilai Rp70 Miliar, PT SGC juga diduga caplok lahan ratusan hektar milik warga Lampung Tengah, di SP I dan II Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, dan melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi di kabupaten Lampung Tengah. 

     

    Baca: PT SGC Diduga Ngemplang Pajak Triliunan?

     

    Hal itu terungkapsaat Anggota DPRD Lampung dari Dapil Lampung Tengah, Munir Abdul Haris, menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Lampung, Jumat, 11 Juli 2025. Munir Abdul Haris membawa aspirasi warga SP I dan II Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, yang mendesak pemerintah menetapkan wilayah mereka sebagai desa definitif.

     

    “Saya mendapat amanah dari masyarakat SP I dan II Way Terusan. Setelah 79 tahun Indonesia merdeka, mereka belum mendapatkan haknya sebagai warga negara,” ujar Munir di hadapan Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD.

     

    Menurut Munir, wilayah SP I dan II adalah kawasan transmigrasi lokal yang dibuka sejak 1996 untuk mendukung operasional PT Indo Lampung, anak usaha dari PT SGC. Transmigran berasal dari wilayah Pringsewu dan Lampung Tengah bagian barat. Namun hingga kini, kata Munir, dua permukiman itu masih berada di bawah administrasi Kampung Mataram Udik.

     

    Bahkan akses listrik baru masuk ke wilayah tersebut pada 2023, setelah hampir 25 tahun hidup dalam kegelapan. “Itu pun setelah perjuangan panjang para pemuda, salah satunya Wilanda Riski, yang harus berhadapan dengan berbagai bentuk intimidasi,” kata Munir.

     

    Munir menambahkan, syarat administratif pembentukan desa definitif telah terpenuhi mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kepala keluarga, hingga fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dan kantor kepala kampung.

     

    Karena itu, Munir mendesak Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD untuk segera mengoordinasikan aspirasi warga SP I dan II kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal, dan pemangku kepentingan lainnya. “Namun yang tak kalah penting, kami minta PT SGC merelakan wilayah SP I dan II untuk berdaulat sebagai desa definitif. Tidak mungkin desa dibentuk jika korporasi belum ikhlas melepas,” ujar Munir. (red)

  • PT SGC Diduga Ngemplang Pajak Triliunan?

    PT SGC Diduga Ngemplang Pajak Triliunan?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Guru Besar Fakultas Hukum Unila, Prof. Dr. Hamzah, S.H.,M.H., P.I.A., mengatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan beberapa pejabat yang pernah mengurus awal HGU, perlu didengar untuk memperkuat dugaan penyimpangan dalam kasus di Tulangbawang.

     

    Baca: Mengenal PT SGC Perusahaan Gula Terbesar Indonesia di Lampung, Kasus Kerugian Akibat Pembakaran Lahan Mandek di Kejati Lampung

     

    Baca: Masyarakat Lampung Dukung Kejagung Tetapkan Tersangka Bos SGC

     

    “Ada beberapa persoalan serius terkait SGC yang perlu dibuka ke publik. Salah satunya data dari Bupati Tulang Bawang dan BPN Lampung yang pernah menunjukkan adanya dugaan penggelapan pajak dengan jumlah triliunan dari SGC,” kata Prof. Hamzah, menjawab pertanyaan wartawan, terkait desakan tiga lembaga swadaya masyarakat; AKAR, Pematank, dan Keramat untuk mengusut korupsi PT Sugar Group Companies (SGC), Kamis 10 Juli 2025 malam.

     

    Menurut Prof Hamzah dugaan penggelapan pajak triliunan rupiah ini yang harusnya menjadi konsentrasi awal penelusuran pihak terkait. “Ngemplang pajak dan penyerobotan lahan dengan melawan hukum –onrechtmatigdaad- itu tindak pidana. Mengapa dibawa ke lembaga pembuat undang-undang (DPR RI, red) ya, kan seharusnya ke lembaga gizheling atau paksa badan yang dikenakan ke SGC,” ujar Prof. Hamzah, yang menyitir bahwa saat ini Negara sedang dalam “tekanan” oligarki.

     

    Guru Besar FH Unila ini mengaku mendengar informasi bahwa KPK tengah mendalami dugaan pengemplangan pajak oleh PT SGC terkait dengan terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 33 Tahun 2020. “Informasinya beberapa pejabat Pemprov Lampung telah diperiksa. Memang tidak di Gedung KPK, tapi di Lampung inilah. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi pengemplangan pajak oleh SGC bukan sekadar isu, dan muaranya adalah Pergub 33 Tahun 2020 ini,” tuturnya lagi.

     

    Dikatakan, selain persoalaan dugaan pengemplangan pajak dengan nilai triliunan rupiah, masalah yang harus diungkap dalam kasus SGC juga menyangkut dugaan penguasaan lahan dan manipulasi HGU.

     

    Apalagi, kata Hamzah Senin 14 Juli 2025 PT SGC diundang Komisi II DPR RI untuk mengikuti rapat dengar pendapat terkait dugaan mencaplok lahan diluar yang ditentukan dalam HGU. Diundang juga Kementerian ATR/BPN RI, dan Pemprov Lampung. Hal itu merupakan keputusan rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN RI, Rabu 9 Juli 2025 lalu.

     

    Ukur Ulang Lahan SGC

     

    Seperti diketahui, mengemukanya dugaan penggunaan lahan diluar HGU yang telah ditentukan pemerintah oleh PT SGC setelah Aliansi Tiga LSM asal Lampung: Akar, Keramat, dan Pematank, menggelar aksi demo di depan Gedung Kejaksaan Agung, KPK, dan DPR RI sebanyak 2 kali.

     

    Dilanjutkan dengan kehadiran para aktivis tersebut dalam acara pertemuan Komisi II DPR RI dengan Pemprov Lampung tanggal 2 Juli lalu di Kantor Gubernur Lampung di Telukbetung.  Dan saat rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan perlu dilakukannya pengukuran ulang atas lahan PT SGC terlebih dahulu sebelum mengambil langkah tegas selanjutnya kepada perusahaan tersebut.

     

    Perlunya dilakukan pengukuran ulang atas lahan SGC mendapat dorongan serius dari anggota Komisi II DPR RI Dapil Lampung I, Zulkifli Anwar. Legislator asal Partai Demokrat ini bersikukuh bahwa langkah pengukuran ulang terhadap lahan yang selama ini dimanfaatkan oleh PT SGC merupakan wujud nyata bagi rasa keadilan agraria di Provinsi Lampung.  

     

    “Untuk biaya ukur ulang lahan PT SGC dapat ditanggung oleh Kementerian ATR/BPN karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak di Provinsi Lampung,” kata Zulkifli Anwar saat Raker Komisi II DPR dengan Kementerian ATR/BPN RI.  (Red)