Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • SMSI Lampung Percepat Prores Kelengkapan Administrasi

    SMSI Lampung Percepat Prores Kelengkapan Administrasi

    Bandarlampung (SL) -Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung mempercepat proses kelengkapan administrasi anggota SMSI Lampung.  Selain dalam rangka validitasi keanggotaan juga persiapan verifikasi dewan pers terhadap organisasi SMSI di Lampung.

    Hal disampaikan Ketua SMSI Lampung Donny Irawan,  pada rapat kerja evaluasi laporan Rakerda II, di sekretaruatan SMSI Lampung Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Bandarlampung, Selasa, (26/09/2018).

    Donny Irawan mengatakan berkumpulnya pengurus hari ini membahas pertanggungjawaban hasil kegiatan Rakerda II SMSI Lampung kemarin. Selain pertanggungjawaban hasil Rakerda kata dia, kegiatan tersebut dapat mencari solusi kepada beberapa anggota yang terdaftar maupun sudah terdaftar dalam memajukan visi dan misi SMSI Lampung ke depan.

    “Kita akan evaluasi review program kerja kemarin. Selain itu terkait pendanaan yang masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pengurus dan anggota yang ikut berpartisipasi pada kegiatan kemarin,” jelas owner Saibumi.com ini.

    Pengusaha SPBU ini juga mengucapkan berterimakasih kepada seluruh pengurus dan anggota SMSI Lampung yang terlibat atas suksesnya Rakerda II yang kemarin digelar berjalan dengan lancar. Termasuk pemateri, undangan dan semua pihak yang membantu suksesnya kegiatan.

    “Semua  yang telah berpartisipasi, dalam Rakerda kemarin saya sangat berterimakasih, semoga kedepan kita semua semakin sukses dan kompak,” tutup Donny.

    Selanjutnya,  adalah memastikan data anggota dan persiapan verifikasi SMSI Lampung.  “Dewan pers sudah ke Banten,  selanjutnya wilayah Sumatera, juga Lampung, ” katanya.

    Hadir dalam rapat pengurus harian Sekertaris Juniardi,  Andi Priyadi,  Zaini Tubara, panitia Rakerda Yulius Saputra, Rizki Putri,  Abdul Rosyid. (Rls)

  • Proyek Underpass Unila Selesai Akhir 2018?

    Proyek Underpass Unila Selesai Akhir 2018?

    Bandarlampung (SL) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kota Bandarlampung mentargetkan proyek pengerjaan underpass depan Kampus Universitas Lampung (Unila), Bandarlampung, selesai awal tahun 2019. Walikota Herman HN, berharap underpass rampung sesuai jadwalnya agar masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan.

    “Underpass Unila rampung sesuai jadwalnya, agar dapat segera dinikmati masyarakat hasil pembangunannya,” kata Herman HN, Rabu (27/9),

    Kadis PU Bandarlampung Iwan Gunawan mengatakan pengerjaan jalan tembus bawah tanah tersebut sudah selesai 85 persen saat ini. Dia menargetkan selesai akhir tahun 2018. Sehingga, katanya, awal tahun 2019, underpass sudah dapat digunakan masyarakat. “Kita targetkan akhir 2018 selesai, awal 2019 bisa digunakan,” katanya.(net)

  • Usai Upacara Pagi 5 Siswa SMK Bina Mulya Alami Kesurupan

    Usai Upacara Pagi 5 Siswa SMK Bina Mulya Alami Kesurupan

    Bandarlampung (SL) – Kepala sekolah SMK Bina Mulya Bandarlampung benarkan adanya peristiwa kesurupan yang menimpa muridnya setelah upacara pagi, Senin (24/9).

    Ditemui di ruangannya, Kepala Sekolah Saiful Hilal menceritakan hal yang baru pertama kali terjadi itu.

    “Benar, kemarin pas abis upacara murid kami dari kelas sepuluh ada yang kemasukan tapi gak massal cuma lima orang, dan itu langsung kami suruh belajar di rumah agar mereka releks dulu, dan ini untuk pertama kalinya sebelum-sebelumnya tidak pernah,” katanya, Selasa (25/9).

    Atas peristiwa itu, pihak sekolah langsung memberikan penebalan iman agama kepada murid.

    “Tadi malem kita langsung yasinan, berdoa karena diagama saya (Islam) percaya ada hal seperti itu. Dan mungkin jugakan namanya perempuan sedang datang bulan belum bersih,” jelasnya.

    Pasca dari kesurupan tersebut, pihak sekolah hari ini meliburkan siswa-siswi tersebut.

    “Bukan libur ya, tapi belajar di rumah dulu tapi besok sudah masuk, biar mereka fresh besok masuk sekolah. Gitu aja sih,” tandasnya. (rl/net)

  • Manager Terbukti Narkoba Golden Dragon Terancam Ditutup

    Manager Terbukti Narkoba Golden Dragon Terancam Ditutup

    Bandarlampung (SL)- Tempat hiburan malam Golden Dragon terancam ditutup. Direktorat Narkoba Polda Lampung segera mengusulkan penutup lokasi hiburan malam itu, dan akan dikordinasikan dengan Pemerintah kota Bandarlampung, setelah salah satu Manager golden dragon ditangkap kasus Narkoba, saat gelar razia pada Sabtu (22/09) malam lalu, selain positif konsumsi narkoba, juga ditemukan barang bukti sabu-sabu.

    Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Shoebarmen mengatakan timnya akan mengusulkan penutupan tempat hiburan malam Golden Dragon melalui Pemerintah daerah Kota Bandarlampung. “Ya kita akan berkordinasi dengan pemerintah daerah dan mempelajari keselurahannya dengan proses panjang, langkah ini diambil lantaran salah satu Manager golden dragon yakni Al Faiz Binasrillah tertangkap mengkonsumsi dan membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam mobilnya saat gelar razia pada Sabtu (22/09) malam lalu,” kata Shoebarmen, kepada wartawan, Selasa (25/9) di mako Ditresnakoba Polda Lampung.

    Sebelumnya, Denpom II-3 Lampung mengelar razia narkoba bersama badan narkotika nasional provinsi Lampung pada Sabtu (22/09) malam lalu, dalam giat tersebut, Denpom dan BNNP mengamankan Al Faiz Binasrillah dan seorang Disk Jokey serta beberapa pengunjung lainnya. (rel/jun)

  • Istri Kadis PUPR Dilaporkan ke Kejati Lampung

    Istri Kadis PUPR Dilaporkan ke Kejati Lampung

    Bandarlampung (SL) – Proyek Dinas Bina Marga Provinsi Lampung tahun 2016 yakni Pembangunan Jalan Ruas Kasui – Air Ringkih (Batas Sumatera Selatan) di Kabupaten Way Kanan senilai Rp2,5 Miliar yang dikerjakan CV. Abung Makmur kini sudah rusak parah.

    Dugaan penyimpangan sejumlah proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung dan dugaan istri Kadis PUPR bermain dalam asuransi yang digunakan rekanan secara resmi di laporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung

    Laporan itu di sampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) melalui surat Nomor: 002/DPP-FMPK/09/2018. Dalam laporan ini sedikitnya terdapat 11 paket proyek Dinas PUPR Lampung dengan total anggaran Rp49,4 Miliar yang diduga sarat penyimpangan, selain itu juga dilaporkan dugaan istri Kepala Dinas PUPR Lampung Budi Dharmawan, Rhina Indriyani, bermain dalam masalah asuransi yang di gunakan rekanan.

    “Kami sudah menyampaikan laporan secara resmi terkait persoalan di Dinas PUPR Lampung ke Kejati Lampung. Laporan ini kita sampaikan karena persoalan di Dinas PUPR Lampung itu sudah sepatutnya diusut oleh penegak hukum,” ungkap Ketua FMPK, M Mahdi, baru-baru ini.

    Menurutnya, laporan itu sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dijamin oleh Undang-undang, dan sebagai kontrol terhadap penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai ketentuan.

    ”Kita (FMPK) sebagai masyarakat sudah menjalankan peran dengan melaporkan masalah itu secara resmi. Tinggal kita tunggu berani tidak Kejati Lampung mengusutnya. Dalam laporan sudah kita sertakan bukti-bukti pendukung sebagai petunjuk awal. Jadi tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak menindaklanjuti laporan itu,” ungkapnya.

    Mahdi mengungkapkan, dia bersama timnya menemukan sejumlah fakta kejanggalan yang patut dijadikan indikasi dugaan penyimpangan, mulai dari pekerjaan di Jalan Ruas Simpang Pematang – Brabasan di Kabupaten Mesuji yang menelan anggaran hingga Rp10 Miliar di kerjakan PT. Rajawali Sindang Arta, Proyek Pembangunan Jalan Ruas Kasui – Air Ringkih (Batas Sumatera Selatan) di Kabupaten Way Kanan senilai Rp2,5 Miliar dikerjakan CV.Abung Makmur, Pembangunan Jembatan Way Sekampung II Tahap-1 Kabupaten Pringsewu senilai Rp. 5 Miliar dikerjakan dikerjakan PT. Jais Maju Bersama, proyek Pelebaran Box Culvert di Jalan Strategis Pasar Tempel Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp. 1 Miliar dikerjakan CV. Wira Bumi Perkasa.

    Selanjutnya proyek Ruas Adijaya – Tulung Randu di Kabupaten Tulangbawang Barat, di ruas jalan ini sedikitnya terdapat empat paket proyek yakni Pembangunan Jalan Ruas Adijaya – Tulung Randu senilai Rp. 7,5 Miliar dikerjakan PT. Jaya Indah Perkasa, Pembangunan Jalan Ruas Adijaya – Tulung Randu-1 (DAK) senilai Rp. 4,5 Miliar dikerjakan PT. Untung Lima Delapan, Pembangunan Jalan Ruas Adijaya – Tulung Randu-2 (DAK) senilai Rp4,5 Miliar dikerjakan PT. Bumi Kahfi Perkasa, hal ini janggal dan tumpang-tindih kegiatan karena di jalan ini pada tahun 2016 juga terdapat proyek pemeliharaan jalan yakni Pemeliharaan berkala Jalan Ruas Adi Jaya – Tulung Randu (DAK) Rp1,4 Miliar dikerjakan CV 59 DJ.

    Di wilayah Kabupaten Tanggamus, pembangunan Jalan Ruas Kuripan – Sp. Kota Agung senilai Rp. 5 Miliar yang dikerjakan PT. Indoteknik Prima Solusi, dan proyek Pembangunan Jalan Ruas Putih Doh – Kuripan di Kabupaten Tanggamus senilai Rp3 Miliar dikerjakan PT. Segitiga Permai Perkasa, pembangunan Jalan Ruas Kasui – Air Ringkih (Batas Sumatera Selatan) di Kabupaten Way Kanan senilai Rp. 2,5 Miliar dikerjakan CV.Abung Makmur.

    Sementara proyek pelebaran Box Culvert di Jalan Strategis Pasar Tempel Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp 1 Miliar dikerjakan CV. Wira Bumi Perkasa, Mahdi berpendapat, seharusnya menggunakan besi 16 inci ulir tapi pengerjaan proyek ini diketahui besi pada sayap jembatan diduga kuat 12 Inci.

    Kondisi hampir serupa juga ditemukan pada proyek Pembangunan Jembatan Way Sekampung II Tahap-1 Kabupaten Pringsewu senilai Rp5 Miliar yang dikerjakan dikerjakan PT. Jais Maju Bersama, kondisi jembatan ini sudah retak-retak serta terkesan pengerjaannya asal-asalan.

    Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lampung,Budhi Darmawan, hingga berita ini di turunkan belum juga berhasil di konfirmasi. Berulang kali hendak di konfirmasi di kantornya selalu tidak ada, saat dikonfirmasi melalui surat resmi tidak di balas.
    Diberitakan sebelumnya, dugaan istri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung Budhi Darmawan, Rhina Indriyani, ‘bermain’ dalam asuransi yang digunakan oleh rekanan Dinas tersebut harus di usut oleh penegak hukum.

    Sebab jika itu terbukti maka bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Peraturan presiden (Perpres) pengadaan barang dan jasa darit pasal 30 sampai pasal 35 mengatur soal jaminan pengadaan barang dan jasa. Ada lima jenis jaminan yang datur yakni jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksana, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan,” ungkap Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat dimintai tanggapannya, Kamis (20/09/2018).

    Menurutnya, besaran jaminan juga berbeda-beda antara 1 sampai 3 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau pagu anggaran, dan tidak semua jaminan itu berlaku untuk semua jenis pekerjaan. “Perpres pengadaan barang dan jasa sangat rinci mengatur soal jaminan yang bisa menggunakan Bank atau asuransi. Namun, tidak semua pekerjaan membutuhkan jaminan. Seperti pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, sanggah banding, pelaksanaan, maupun jaminan pemeliharaan,” terangnya.

    Bahkan, lanjutnya, pasal 30 ayat 2 perpres pengadaan barang dan jasa menyebutkan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, namun pasal 33 ayat 1 menyebutkan jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200 juta.”Artinya semua kegiatan yang anggarannya paling sedikit Rp200 juta membutuhkan jaminan pelaksana. Untuk Dinas PUPR Lampung pasti rekanannya membutuhkan banyak jaminan, karena mayoritas proyek di Dinas PUPR itu kontruksi,” ungkapnya.

    Soal dugaan istri Kadis PUPR Lampung bermain asuransi untuk rekanan, menurutnya, sangat membuat miris. Namun, hal itu harus di usut oleh penegak hukum agar jelas. Sebab jika itu terbukti, maka bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang untuk kepetingan pribadi.”Soal itu memang miris ya, tapi harus di usut oleh penegak hukum biar jelas. Jika terbukti maka bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang untuk kepetingan pribadi, apa lagi saya baca beritanya ada dugaan di arahkan untuk menggunakan perusahaan asuransi tertentu, jelas itu menyalahi aturan,” cetusnya.

    Untuk diketahui, persoalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung bukan hanya masalah dugaan penyimpangan proyek yang berkualitas buruk. Tapi juga adanya dugaan permainan asuransi yang digunakan oleh rekanan, bahkan disinyalir istri Kepala Dinas PUPR Lampung Budhi Darmawan, Rhina Indriyani terlibat dalam masalah itu.

    Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung Budhi Darmawan diduga kuat mengarahkan rekanan untuk menggunakan asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tempat istrinya Rhina Indriyani bekerja.

    Untuk membuktikan dugaan itu, Harian Pilar melakukan penelusuran dengan berpura-pura menjadi kontraktor. Harian Pilar kemudian menghubungi istri Budhi Darmawan yakni Rhina Indriyani untuk mengurus asuransi. Rhina Indriyani membenarkan bahwa Asuransi Jasindo merupakan asuransi sesuai arahan Kepala PUPR.

    ”Iya iya pak saya di Jasindo. Bapak baru pertama kali ya? Jadi mungkin persyaratannya agar merepotkan bapak sedikit, kan kita baru kenal perusahaan bapak,” ujar Rhina Indriyani saat dihubungi melalui ponsel, beberapa waktu lalu.

    Persyaratannya, jelas Rhina, hanya data-data perusahaan saja, jika sudah lengkap tinggal mengisi formulir saja.”Di Jasindo nanti temuin saja Kepala Unit Pemasarannya pak Erwin, bilang aja dari mbak Rhina gitu,” ungkapnya.

    Saat wartawan memastikan apakah Asuransi Jasindo ini benar sesuai yang di maksud arahan Budhi Darmawan, Rhina Indriyani membenarkan.”Iya iya pak benar. Besok saya arahin juga kok pak biar ditanganin cepat,” tandasnya.

    Kemudian, Harian Pilar menghubungi Kepala Unit Pemasaran Jasindo Erwin sesuai arahan Rhina Indriyani dengan tetap mengaku sebagai kontraktor yang diarahkan Rhina Indriyani istri Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung.”Oya dari Ibu Rhina ya, Sudah dijelasin sama ibu Rhina syarat-syaratnya pak?,” tanya Erwin.

    Saat ditanya apakah sudah banyak rekanan Dinas PUPR Lampung mengurus asuransi, Erwin menjawab sudah.”Sudah lumaian banyak pak,” ujarnya.(hp/net)

  • HMI Lampung Kepung DPRD Lampung Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II

    HMI Lampung Kepung DPRD Lampung Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Jilid II

    Bandarlampung (SL)-Kali Kedua, Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampung menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD. Aksi masa terkait rapor merah Kepemimpinan Jokowi-JK itu sempat bentrok dengan petugas Sat Pol PP Provinsi Lampung, satu Kohati, dilarikan kerumah sakit. Masaa memanas, dan diredam aparat kepolisian di Pimpin Kapolresta Bandarlampung.

    “Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Bangsa, Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Berarti manusia tak mungkin memenuhi kebutuhan di tingkatan selarjutnya jika Pangan tak terpenuhi,” teriak orator aksi HMI se Lampung itu.

    Menurut mereka, kebutuhan akan pangan sebenarnya tak lagi dikhawatirkan di Indonesia. Buktinya Indonesia pemah mencapai Swasembada Pangan di Era Presiden Suharto. Namun yang menjadi pertaryaan: Berasal dari mana pangan Indonesia hari In?,” kata, disemabut teriak massa, hidup mahasiswa, hidup rakyat, Allah Akrab!.

    Kordinator Lapangan dan aparat Kepolisian meredam aksi mahasiswa yang tersulut emosi usai bentrok dengan Sat Pol PP. Senin (24/9)

    Aksi HMI yang diikuti seluruh Komsariat se-Lampung itu menilai, impor bukanlah suatu kesalahan jika ketersediaan pangan dalam negeri berada kondisi kekurangan. Sebaliknya, menjadi kesalahan yang fatal jika impor dilakukan pada saat. ketersediaan pangan mencukupi.

    “Akibatnya harga pangan dalam negeri rendah dan pendapatan petani menurun. Selain itu, mengkonsumsi produk luar negeri juga akan berpengaruh pada pelemahan nilai tukar Rupiah,” katanya.

    Seharusnya tim Ahli Ekonomi Pemerintah memahami hal dasar tersebut Faktanya, ketika nilal tukar rupiah tengah terpuruk, pemerintah justru mengimpor pangan dari luar negeri. Ada apa dibalik kegiatan Impor bahan pangan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini 2? Polemik impor yang pertama terjadi pada makanan pokok masyarakat Indonesia, yaitu Beras,” katanya.

    Pemerintah telah mengeluarkán izin impor beras sebanyak 3 kali. Pada Januari sebesar 500 ribu ton, bulan Maret sebesar 500 ribu ton, dan 1 juta ton. Akhir 2017 harga beras naik, dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, dan Menteri BUMN. -15 Januari 2018 Keputusan Rakor mengizinkan Bulog Impor beras 500 ribu ton karena stok beras hanyn 903 ribu toa (dibawah 1 juta ton) yang direncanakan masuk Februari, tapi baru masuk pada Maret karena Negara luar baru panen pada bulan Maret.

    Tanggal 19 Maret 2018 dindakan Rakor kembali dan menghasilkan keputusan untuk impor lagi karena stok beras di gudang Bulog hanya 590 ribu ton (setelah impor masuk, stok beras 28 Maret 2018 lagi-lagi diputuskan izin impor beras 1 juta ton karena stok dianggap Menko Perekonomian, Darnin Nasution menjelaskan bahwa 200 ribu ton dari India tidak hanya naik menjadi 649 ribu ton). masih kurang. Berhasil disepakati, schingga hanys sebesar 1,3 juta ton telah masuk dan 400 ribu ton lainnya masih dalam perjalanan,

    Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 36 Ayat (2) menegaskan bahwa “Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.

    Dapat dipahami objektif seharusnya kegiatan impor dilakukan karena ketidak cukupan stok beras sccara dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berlasarkan perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak dalam sebuah kepentingan Konglomerasi.

    Jika diperlukan pada bulan tertentu harusnya barang tersebut masuk pada saat dibutuhan. Faktanya, perizinan telah disepakati ketika stok kekurangan, namun beras baru masuk pada bulan-bulan selanjutnya. Beras tersebut masuk dari Negara tetangga secara bertahap. seolah-olah gudang Bulog selalu mengalami kekurangan.

    Tak heran jika masyarakat menilai bahwa polemik impor saat ini cenderung terdapat unsur kesengajaan untuk menguntungkan beberapa pihak. Hal yang lebih membingungkan adalah pemyataan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso yang mengungkapkan bahwa stok beras saat ini cukup hingga Juni 2019 dan menolak impor beras lagi.

    Tetapi buktinya Impor beras tetap dilakukan. Bukankan hal itu akan membuat neraca perdagangan Indonesia lebih terpuruk? Pemerintahan Jokowi-JK diawal kepemimpinannya telah membuat Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (UPSUS PAJALE) yang menggunakan APBN tidak sedikit. Pantaskah pemerintah tetap impor.

    HMI memastikan, kenyataan tersebut membuat Kabinet Kerja Jokowi- JK semakin tidak mampu merealisasikan janjinya untuk Swasembada Pangan. Alih-alih perekonomian bangsa makin terpuruk dengan melemahnya Rupiah. Tak selesai sampai disitu, Rapor Merah JokowiJK semakin jelas terlihat dari aparat yang menunjukkan menyebarkan virus Anti-Demokrasi di Indonesia.

    “Tindakan represif oleh pihak pengamanan kepada mahasiswa siapakah dalangnya ? Terlihat dari tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan kepada Mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya. Selasa (18/9/18) beberapa Kader Him Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung yang melaksanakan Aksi di Gedung DPRD Lampung mengalami luka dan memar karena pukulan dari Satpol PP,” katanya.

    Di hari yang sama, HMI Bengkulu juga melaksanakan Aksi dan beberapa kader mengalami luka tembak yang serius, dipukuli, diinjak-injak, bahkan Presidium KAHMI Bengkulu diseret-seret.

    Tak berhenti disitu pada Rabu (19/9/18) Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan yang menyuarakan pendapatnya di muka umum mengalami tindak kekerasan yang sangat tidak manusiawi, hingga beberapa Mabasiswa mengalami pendarahan di bagian muka, Seluruh masa aksi ketakutan karena tindakan Polisi yang diluar norma kemanusiaan, bahkan Polisi merusak kendaraan bermotor yang terparkir di lokasi Aksi.

    Hingga perlindungan kepada Anggota TNI. Ada apa dengan negeri ini ?
    Mahasiswa Medan meminta Sangat disayangkan ketika aparat Kepolisian yang harusnya melayani dan memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat malah berbalik menjadi ‘musuh’ bagi masyarakatnya sendiri. (Juniardi)

  • Gubernur Lampung Terpilih Arinal Djunaidi Tinjau Pelayanan dan Pasilitas RSUAM

    Gubernur Lampung Terpilih Arinal Djunaidi Tinjau Pelayanan dan Pasilitas RSUAM

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Terpilih Arinal Djunaidi menjenguk rekannya ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) di Bandarlampung, Senin (24/09) pagi. Arinal didampingi Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar Dapil VI (Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji) , dan pengurus Golkar itu juga sekaligus meninjau pelayanan dan fasilitas Rumah Sakit Andalan Provinsi Lampung itu.

    Arinal menjenguk istri temannya, Mantan General Manager (GM) PLN Pembangkit Sumater Bagian Selatan (Sumbagsel) Maryun Sanusi yang dirawat di Ruang ICU RSUAM. Arinal mengaku, sengaja tidak memberikan kabar kepada pihak RSUAM terkait kunjungan tersebut, karena ingin, melihat kondisi pelayanan di RSUDAM. “Hari ini saya berkunjung ke RSUAM tanpa memberitahu pihak rumah sakit, karena saya ingin mengetahui apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Saya juga sempat menjenguk istri teman saya,” kata Arinal.

    Arinal berkelililing peninjauan beberapa ruangan, fasilitaas RSUAM, diantaranya, ruang ICU, ruang tunggu keluarga dan kamar mandi, untuk melihat, kelayakan pelayanan di RSUDAM. “Perlu dilakukan penataan, agar lebih baik, dan itu sudah terekam oleh saya. Insya Allah saya ke depannya, tidak hanya indah dalam bentuk fisik tetapi baik dalam pelayanannya juga,” kata Ketua DPD I Golkar Lampung itu.

    Terlebih lagi, menurut dia, yang menjadi fokusnya tidak hanya dalam sektor ekonomi. Tetapi juga dalam pelayanan publik, khususnya kesehatan. “Karena itu, negara harus hadir apabila rakyat membutuhkan pertolongan,” ujarnya. (Sa/jun)

  • Ryamizard Ryacudu Akan Temui Masyarakat Lampung

    Ryamizard Ryacudu Akan Temui Masyarakat Lampung

    Bandarlampung (SL) – Tokoh nasional asal Lampung, Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu dijadwalkan bertemu dengan sejumlah komponen masyarakat di Bandarlampung, Sabtu, 22 September 2018.

    Dalam kunjungannya, tokoh asal Waykanan, ini akan memberikan pengarahan kepada sejumlah komponen masyarakat Lampung tentang bela negara dan pelaksanaan pemilu damai, tertib dan aman.

    “Kami akan memanfaatkan kehadiran Pak Ryamizard untuk memberikan kuliah umum tentang kebangsaan, bela negara dan pelaksanaan pemilu damai, tertib dan aman,” ujar Erwin Eka Kurniawan, Ketua Tim Pemenangan Saburai Lampung Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin di Bandarlampung, Jumat, 21 September 2018.

    Menurut dia, Ryamizard akan memberikan pengarahan kepada Tim Pemenangan Saburai Jokowi-Ma’ruf di Karya Utama  DPD I Partai Golkar Lampung, di Pahoman, Bandarlampung, Sabtu 22 September 2028  pukul 13.00 WIB.

    “Kami membutuhkan pengarahan dari Pak Ryamizard sebagai tokoh nasional, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan RI,” katanya.

    Usai dibekali tentang bela negara oleh Ryamizard, kata Erwin, pihaknya akan melakukan deklarasi Tim Pemenangan Saburai Lampung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf.

    “Deklarasi akan dihadiri sekitar tiga ribu orang perwakilan dari pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, pengusaha dan politikus,” katanya.

    Selain itu, deklarasi akan dihadiri perwakilan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf seperti PDIP, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI. Juga, organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

    “Kami juga mengundang tim relawan Jokowi-Ma’ruf yang ada di Lampung. Seperti,  Seknas, Pospera, Bravo 5, Bara JP, Santri Jokowi Lampung, Kawan Jokowi, Projo Lampung, we Love Jokowi, Pamala Ujo,” katanya.

    Ia berharap kegiatan besok berjalan lancar dan sukses. Apalagi tim pemenangan di Lampung ini tim pertama yang membawa ikon daerah, Saburai.

    “Saburai merupakan icon daerah Lampung. Saya membawa aura baru bagaimana tim ini bisa diakui secara nasional,” tegas Erwin.

    Ia mengimbau kepada seluruh tim agar bisa bekerja dengan baik, sehingga dapat memberikan kemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. (rls/red)

  • LBH Bandarlampung Gugat Walikota Herman HN

    LBH Bandarlampung Gugat Walikota Herman HN

    Bandar Lampung (SL) – LBH Bandarlampung menggugat Walikota Herman HN atas perlakuan Pemkot Bandarlampung terhadap warga yang digusur dari Pasar Griya Sukarame. “Kami telah mendaftarkan gugatan ke PN Kelas IA Tanjungkarang, kemarin,” kata PJ Perkara LBH Bandarlampung SH, Rabu (29/9).

    Selain menggugat Herman HN, LBH Bandarlampung juga menggugat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas PU, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP.

    Kodri Ubaidilah mengatakan Pemkot dan DPRD Bandarlampung sudah lalai dan mengabaikan hak-hak warganya. Menurutnya, LBH Bandalampung sudah melakukan berulang kali langkah nonligitasi, namun tidak sedikitpun membuka mata hati stakeholders yang bersangkutan.

    ”Oleh sebab itu, kami menggugat pemerintahan yang sewenang-wenang yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi dalam menjalankan wewenangnya, ujar Kodri.

    Menurut dia, Pemerintah Kota Bandarlampung beserta jajarannya dan DPRD Kota Bandarlampung telah lalai dan mengabaikan hak-hak warganya. LBH Bandarlampung telah mendaftarkab gugatannya yang teregristasi dengan No Perkara 168/Pdt.G/2018/PN.Tjk. Bahwa LBH Bandarlampung.

  • Aneka Festival Akan Semarakkan Lampung Fair

    Aneka Festival Akan Semarakkan Lampung Fair

    Bandarlampung (SL)- Perhelatan Lampung Fair menyisakan beberapa hari lagi dalam pelaksanaannya. Tidak sampai satu bulan, event tahunan Propinsi Lampung, berskala internasional ini akan digelar, 12 sampai 27 Okotber 2018.

    Berbagai persiapan sarana dan prasarana dikebut pihak panitia dibawah komando perusahaan JJ Wijaya, perusahaan yang berasal dari Bumi Lampung. Nampak pagar pembatas sudah mengelilingi area PKOR Way Halim, Bandarlampung.

    Bersekretariatan didua gedung yang berada disamping gedung Sumpah Pemuda, nampak Projec Manager, kegiatan Lampung Fair, Rico Tambose, dengan kepiawaian kepemimpinannya, terus berbenah dan mempersiapkan segala sesuatu demi sukses event kebanggaan masyarakat Lampung ini.

    Beberapa kegiatan yang digelar adalah Solo Song, Festival Budaya, Miss Lampung Fair (Putri Lampung Fair), Marching Band, Festival Band, Kicau Burung Mania, Festival Kuda Lumping. Semua cabang kegiatan dikoordinatori oleh masing-masing, orang profesional di bidangnya.

    Menurut Eka Yuni Harti, koordinator Miss/Putri Lampung Fair, yang juga Putri Indonesia dari Lampung era tahun 95, pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Oktober, pihaknya merekrut tenaga ahli dan dewan juri yang memiliki kredibilitas dan ber-integritas tinggi demi suksesnya acara.

    “Saya tidak main-main dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dalan penjurian Miss/Putri Lampung Fair, juga kami menempatkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya. Unsur penilaia itu sendiri menyangkut etika, kemampuan intelegensia, kemampuan catwolk, kemampuan speaking, dan beberapa kriteria penilaian lainnya,” paparnya.

    Gunawan Pharrikesit, koordinator Bidang Festival Budaya

    Selain Miss/Putri Lampung Fair, kegiatan Festival Budaya, yang akan diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota se-Propinsi Lampung, juga akan mengangkat nuansa berbeda dari tahun sebelumnya.

    Gunawan Pharrikesit, koordinator Bidang Festival Budaya, menegaskan bahwa budaya merupakan khasanah dari representatif masyarakat yang berada di suatu daerah atau tempat tinggalnya. Karenanya, lanjutnya, pada Festival Budaya Lampung Fair, yang akan digelar 13-26 Oktober 2018, selain aspek budaya yang selama ini sudah mengakar di Tanah Lado, juga akan mengusung nuansa heterogen masyarakat pada daerah masing-masing penampil.

    “Untuk itulah dalam penilaian nanti, kami juga akan memasukkan unsur sastra. Selain juga penampilan dan harmonisasi penampil yang akan menjadi kriteria penilaiannya,” ungkap Gunawan Pharrikesit, yang juga seorang sastrawan ini.

    Gunawan juga menyatakan, juri yang akan menjadi penilai diambil dari unsur sastrawan, budayawan, dan praktisi seni. Para juri ini, lanjutnya, merupakan dewan juri yang tidak diragukan lagi kredibiltasnya.

    Sedangkan Fetival Solo Song, juga telah bersiap dengan empat lagu wajib daerah: Tanah Lado, Eghamku Di Lampung, Sai Ku Egham, dan Teluk Lampung. Serta lagu pop bebas yang akan dibawakan oleh setiap pesertanya.

    Semar Jaya, sebagai pihak yang berhubungan dengan Festival Solo Song, mengatakan, setiap peserta akan membawakan satu lagu wajib daerah, yang dipilih dari empat lagu daerah yang sudah ditentukan pihak panitia. Dilaksanakan selama sepuluh malam mulai dari tanghal 13-22 Oktober 2018, pemenang Solo Song, akan ditampilkan di malam artis saat penutupan Lampung Fair.

    “Sedangkan untuk lagu bebasnya, peserta dipersilahkan membawakan lagu yang disukainya dengan genre pop. Para peserta membawa sendiri musik lagu yang akan dinyanyikan dengan aransemen musik yang juga ditentukan oleh peserta itu sendiri. Ini bermaksud agar akan keluar para pemenang yang betul-betul terbaik dengan tidak mengekang kebebasan berkreasi para peserta itu sendiri”, ungkap jay panggilan akrabnya, yang juga seorang pencipta lagu dan penyanyi ini.

    Untuk hadiah, ujarnya, akan memperebutkan piala gubernur dan jutaan rupiah. Untuk kategori pemenang putra dan putri akan dipisah.

    Menyinggung juri yang akan menjadi penilai pada Festival Solo Song, Jay, menegaskan kalau pihaknya tidak sembarangan dalam menetapkan dewan juri. Para dewan juri merupakan pihak yang cukup punya nama dibidang menyanyi. Selain mereka adalah pencipta lagu dan penyanyi yang sudah dikenal luas masyarakat Lampung. Bahkan ada yang pernah mengikuti event internasional.

    Sementara itu, Festival Marching Band, yang dikoordinatori Heri, mengatakan bahwa kagiatan ini untuk men-spirit kelompol-kelompok marching band, yang sejak diketuai oleh Ibu Yustin Rido Ficardo, begitu pesat perkembangannya.

    “Sejak kepemimpinan Ibu Yustin Ridho Ficardo marching band, yang sempat fakum dan seakan-akan mati suri, kini bergeliat bahkan mencapai prestasi ditingkat nasional. Karenaya dalam perhelatan Lampung Fair kali ini, diadakan juga Fetival Marching Band,” ujar Heri, yang juga pelatih Marching Band. (Jun).