Kategori: Bandarlampung

Bandarlampung (SL)-Beredarnya gambar mirip Ketua Komisi II DPRD Kota Bandarlampung Poltak Ari, dari Fraksi Partai Nasdem dengan seorang wanita tanpa busana dalam kamar kos, mendapat kecaman dari banyak kalangan. Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandar Lampung harus melakukan proses, dan memberikan sangsi tegas.

Selain para konstituen yang mengecam aksi wakil rakyat itu, Masyarakat Peduli Parlemen Lampung (MPPL), Syaiful, Selasa (4/9/2018), menuntut agar dugaan perbuatan asusila anggota Legislatif DPRD Kota Bandarlampung yang viral di media sosial (Medsos) diusut. BK mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku secara cepat.

“Bersihkan DPRD dari perbuatan asusila. Karena itu, kasus dugaan asusila foto bugil oknum anggota DPRD Bandarlampung bersama wanita hendaknya diusut secara tuntas. Karena tidak pantas seorang wakil rakyat berprilaku seperti itu,” ujar Syaiful.

Selain itu, Syaiful juga mengharapkan agar Partai Nasdem mengambil tindakan atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Pol Ari. Sebab, kalau tidak dilakukan tindakan akan berdampak negatif terhadap partai.

Hal yang sama diungkap Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung yang juga sebagai Praktisi dan Akademisi Lampung Ginda Ansori Wayka, SH, MH, menyatakan turut prihatin atas kejadian atau rumor yang tidak sedap menimpa oknum Wakil Rakyat DPRD Kota Bandarlampung inisial Pol. Ari. Apalagi ia diduga telah menghamili seorang wanita dan foto bugilnya bersama wanita sudah beredar di media sosial (Medsos).

Menurut Ginda, Selasa (4/9/2018), apa yang dilakukan Pol Ari dari Partai Nasdem, merupakan preseden negatif yang harus diungkap hingga tuntas. Jangan biarkan oknum tersebut dan lembaga yang seharusnya memiliki citra baik harus tercoreng. Karena membiarkan persoalan ini berlarut akan menjadi fitnah yang berkepanjangan.

Masih kata Ginda, semua kepentingan dalam hal ini harus dikedepankan dan dihormati baik kepentingan pelaku, korban dan institusi jangan sampai dengan kejadian yang masih dugaan merebak ini dapat menimbulkan terciderainya kepentingan para pihak.

Untuk menuntaskan hal ini, korban atau pelaku yang merasa dikebiri haknya dapat menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan persoalannya. Sehingga menjadi tuntas, siapa melakukan kewajiban dan siapa yang mendapatkan haknya karena hukum bertujuan memberikan kepastian hukum.

Selain itu, karena dugaan ini melibatkan oknum Pengurus Partai Politik, maka perlu ditindaklanjuti karena jika tidak maka akan merugikan partai menjelang kontestasi 2019. Terhadap keberadaannya sebagai anggota Legislatif, maka BK harus segera melakukan langkah-langkah untuk mengklarifikasi dan mengungkap dugaan ini.

“Karena rumor tidak sedap ini menyangkut dugaan menghamili orang lain. Ini menjadi penting untuk kita cermati bagaimana hukum merekonstruksi hak para pihak termasuk anak yang dikandung korban,” ujar pengacara muda ini.

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menjelaskan, bahwa selama ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Akan tetapi dengan putusan ini bukan hanya dengan ibu atau keluarga ibunya saja, tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini tentunya melalui tes DNA (deoxyribonucleic acid) terhadap anak tersebut.

Sejak sepekan lalu, warganet termasuk anggota DPRD Bandarlampung kaget dengan beredarnya foto syur mirip seorang anggota DPRD setempat bersama seorang wanita di sebuah kamar. Foto wanita tersebut ditutup meme dan hanya tertutup selimut, sedangkan pria bertelanjang terlihat separuh badan.

Foto tersebut viral di media sosial beberapa hari , namun yang bersangkutan belum ada penjelasan. Anggota DPRD dari Partai Nasdem juga tak pernah masuk kantor sehingga sulit ditemui. Dia hanya terlihat saat insiden Minggu Malam di Cafe Hotel Amalia, antara Wakil Walikota dan Ketua DPRD Bandar Lampung.

Sementara Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, Senin, 3 September 2018, pimpinan dewan dan badan kehormatan DPRD sudah mengadakan rapat menindaklanjuti berita yang beredar saat ini.

“Hasilnya, kami akan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan terlebih dulu. Karena DPRD sampai saat ini belum mendapat pengaduan secara resmi dari korban maupun anggota DPRD tersebut,” kata Wiyadi.

Wiyadi menambahkan, DPRD tak mau gegabah mengambil tindakan karena perlu pembuktian terhadap foto-foto tersebut. “Zaman sudah canggih, harus dibuktikan dulu foto itu betul atau tidak. Kami khawatir salah bertindak jika ternyata foto-fotonya tidak betul atau hasil editing. Karena itu, harus ada klarifikasi termasuk pembuktian kebenaran foto bukan editan,” ujarnya.

Terungakap ada genad diam diam Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandar Lampung, dan Ketua Dewan Wiyadi, yang melakukan pertemuan termasuk dengan Ketua Komisi II, Poltak, membahas foto syur tersebut. Namun disana mereka bertemu Wakil Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar, dan sempat nyaris “duel”. (nt/jun)

Bandarlampung (SL)-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) didesak mengusut persoalan tender sejumlah proyek milik Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Peran KPK perlu karena jumlah proyek yang tendernya terindikasi bermasalah itu cukup besar, dan diperlukan langkah cepat dan tepat untuk mengurai masalah tersebut.

Persoalan tender proyek Dinas Pengairan Lamteng itu sejatinya sudah cukup terang, namun diperlukan peran penegak hukum untuk untuk mengusutnya agar terang. ”Jika melihat persoalan yang muncul ditender itu sebenarnya sudah cukup jelas. Tidak perlu susah-susah untuk menganalisasnya. Tapi itu baru sebatas dugaan atas dasar fakta-fakta yang ditemukan, perlu pernah penegak hukum untuk mengusutnya,” ujar Ketua Solidaritas Lembaga Independen Daerah (Solid), Suadi Romli, Rabu (29/08/2018), dilangsir harianpilar.com.

Menurutnya, KPK harus melihat lebih jauh persoalan di Lampung Tengah (Lamteng), termasuk fenomena tender proyek yang terindikasi bermasalah itu. ”KPK perlu melihat lebih jauh persoalan di Lamteng, usut juga persoalan tender ini. Karena jumlah proyek yang tendernya terindikasi bermasalah itu sangat banyak, dan diperlukan gerak cepat dan tepat untuk mengungkapnya. Jadi KPK yang lebih tepat,” ungkapnya.

Pihaknya siap melaporkan masalah itu ke KPK, agar diusut hingga tuntas.”Kami siap melaporkannya, berkas-berkas proyek itu akan kita lampirkan dalam laporan. Secepatnya kita siapkan laporannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Lampung Tengah, Ir. Haris Fadillah, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonpirmasi. Berulang kali hendak di konrmasi ke kantornya, Haris selalu tidak ada ditempat.

Diberitakan sebelumnya, tender sejumlah proyek Dinas Pengairan Lampung Tengah diduga kuat dikondisikan. Sebab, ditemukan banyak perusahaan bisa memenangkan sampai 6 paket proyek sekaligus dengan penawaran sangat mendekati Harga Perkiaraan Sendiri (HPS), peserta mayoritas sama dan bergantian menjadi pemenang.

Dari dokumen yang diperoleh Harian Pilar, banyak ditemukan indikasi persekongkolan dalam tender proyek Dinas Pengairan Lampung Tengah tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud peraturan presiden (Perpres) nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Banyak perusahaan yang bisa memenangkan tender banyakproyek dengan penawaran yang sangat mendekati HPS, peserta mayoritas sama dan bergantian menjadi pemenang.

Seperti CV. Gemilang Jaya Sakti yang memenangkan tender enam paket proyek sekaligus dengan nilai penawaran sangat mendekati HPS, peserta mayoritas sama dan berganti-gantian menjadi pemenang. Dan proyek yang seluruh tendernya dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti itu adalah proyek proyek rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Daerah Irigasi Way Caringin Tengah UPTD Way Pengubuan dengan HPS Rp854.096.000 dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti dengan penawaran Rp852.560.000 hanya turun Rp1,5 juta atau 0,1 persen.

Lalu Proyek pembangunan embung Sridadi dengan HPS Rp285 juta dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti dengan penawaran Rp283.827.000 hanya turun Rp1,1 juta atau 0,4 persen dari HPS. Poyek rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Daerah Irigasi Way Bumi Batin Banjar Sari Hulu UPTD Way dengan HPS Rp207.163.000 dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti dengan HPS Rp206.430.000 hanya turun Rp937 Ribu atau 0,3 persen dari HPS.

Dan Pembangunan Embung Purworejo dengan HPS Rp200 juta dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti dengan penawaran Rp198.899.000 hanya turun Rp1,1juta atau 0,5 persen dari HPS. Proyek pembangunan Talud Saluran Irigasi UPTD Trimurjo (Saluran Tersier BPU 4 kiri 1) dengan HPS Rp175 juta dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti dengan penawaran Rp173.926.000 hanya turun Rp1 juta atau 0,6 persen dari HPS. Proyek pemeliharaan Tanggul di UPTD Rumbia Timur dengan HPS Rp210 juta dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti dengan penawaran Rp209.039.000 hanya turun Rp961 Ribu atau 0,4 persen dari HPS.

Indikasi tender kurung proyek Dinas Pengairan Lampung Tengah ini semakin terlihat dari peserta yang bergantian menjadi pemenang. Seperti CV. Jagadhita Raya yang menjadi peserta tender di proyek yang dimenangkan CV. Gemilang Jaya Sakti, gantian menjadi pemenang di enam proyek lainnya.

Enam proyek yang seluruhnya dimenangkan oleh CV. Jagadhita Raya itu adalah proyek pembangunan talud saluran proyek rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Daerah Irigasi Way Samang Kota Batu UPTD Way Pengubuan dengan HPS Rp772.961.000 dimenangkan CV. Jagadhita Raya dengan penawaran Rp771.470.000 hanya turun Rp1,4 juta atau 0,1 persen dari HPS.

Proyek rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Daerah Irigasi Way Dempo UPTD Way Pengubuan dengan HPS Rp278.910.000 dimenangkan CV.Jagadhita Raya dengan penawaran Rp278.104.000 hanya turun Rp800 Ribu atau 0,2 persen dari HPS. Proyek irigasi UPTD Rukti Endah (Saluran Tersier BMW 0 kiri) dengan HPS Rp150 juta dimenangkan CV. Jagadhita Raya dengan penawaran Rp149.242.000 hanya turun Rp750 Ribu atau 0,5 persen dari HPS.
Proyek pembangunan Talud Saluran Irigasi UPTD Terbanggi Besar (Saluran Tersier KL 1 Kanan) dengan HPS Rp150 juta dimenangkan CV. Jagadhita Raya dengan penawaran Rp149.249.000 hanya turun Rp751 Ribu atau 0,5 persen dari HPS.

Proyek pemeliharaan Tanggul di UPTD Kalirejo dengan HPS Rp210 juta dimenangkan CV. Jagadhita Raya dengan penawaran Rp208.736.000 hanya turun Rp1,2 juta atau 0,6 persen. Proyek pemeliharaan Tanggul di UPTD Seputih Surabaya dengan HPS Rp200 juta dimenangkan CV. Jagadhita Raya dengan penawaran Rp198.953.000 hanya turun Rp1 juta atau 0,5 persen dari HPS.

Begitu juga CV. Kesuma Karya memenangkan lima paket proyek sekaligus dengan ‘modus’ yang sama. Lima proyek yang seluruhnya dimenangkan CV. Kesuma Karya itu adalah proyek pembangunan Embung Sekar Gading dengan HPS Rp285 juta dimenangkan CV. Kesuma Karya dengan penawaran Rp283.890.000 hanya turun Rp1,1 juta atau 0,3 persen dari HPS.

Proyek pembangunan Embung Way Bendo dengan HPS Rp250 juta dimenangkan CV. Kesuma Karya dengan HPS Rp249.050.000 hanya turun Rp950 Ribu atau 0,3 persen dari HPS. Proyek peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Daerah Irigasi Way Rupi Batu Makmur UPTD Way Pengubuan dengan HPS Rp766.800.000 dimenangkan CV. Kesuma Karya dengan penawaran Rp764.381.000 hanya turun Rp2,4 juta atau 0,3 persen dari HPS.

Proyek rehabilitasi embung Way Kemang– Sukajaya dengan HPS Rp375 juta dimenangkan CV. Kesuma Karya dengan HPS Rp373.700.000 hanya turun Rp1,3 juta atau 0,3 persen dari HPS. Proyek rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Daerah Irigasi Way Sekar Gading UPTD Way Pengubuan dengan HPS Rp531.201.000 dimenangkan CV. Kesuma Karya dengan penawaran Rp529.975.000 hanya turun Rp1,2 juta atau 0,2 persen dari HPS.

Indikasi tender-proyek Dinas Pengairan Lamteng ini dikondisikan diperkuat oleh peserta tender yang mayoritas sama diantaranya CV.Zaky Bersaudara, CV. Jagadhita Raya, CV. Sumber Daya Teknik, CV.Karya
Mulya Mandiri, CV. Lebah Koneng, PT. Willy Putra Agung, CV. Athifa Kalya. (hrp/nt/jun)

Bandarlampung (SL)-Oknum anggota DPRD Kota DPRD Kota Bandarlamupung dari Partai Nasdem disebut yang ramail di bicarakan karena berfose “bugil” dengan wanita di kamar kos itu, yang diunggah akun facebook (FB) Ratu Feby AS, diduga terkait hubungan asmara.

Wanita itu adalah pacanya, yang kini hamil dan menuntut tanggung jawab. Terkait tuduhan itu, jika terbukti maka Partai Nasdem akan menindak tegas oknum kadernya itu. Sebaliknya jika itu merupakan fitnah maka Partai Nasdem akan mempolisikan pemilik akun FB tersebut.

Wakil Ketua Bidang Bantuan Hukum (Bahu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Lampung, Wahrul Fauzi, mengatakan, langkah pertama yang akan diambil pihaknya adalah memastikan apakah status FB yang screnshootnya belakangan beredar di WhatsAap (WA) itu benar terjadi atau hanya isu belaka. ”Kita akan klarifikasi dulu dengan yang bersangkutan, apakah benar atau tidak,” ujar Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Selatan ini, Minggu (02/09/2018).

Menurutnya, jika status FB itu benar terjadi maka pihaknya akan menindak tegas oknum itu, sebaliknya jika tidak terbukti makapihaknya akan melaporkan akun FB itu ke Polda Lampung. ”Akan kita klarikasi dulu, jika terbukti ya kita tindak tegas sesuai aturan yang ada di Partai. Tapi jika tidak,maka kita akan melaporkan akun FB itu,” ungkap mantan Ketua Lembaha Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandarlampung ini.

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandarlampung, Agusman Arif, mengatakan, pihaknya belum bisa bertindak apa-apa sebelum ada kepastian soal informasi itu. ”Saya belum tau pastinya ya. BK inikan lembaga internal DPRD, jadi kalau belum ada laporan dan belum pasti informasinya kita belum bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, pihaknya akan melihat seperti apa perkembangan soal informasi itu.”Hari Senin besok ya kita lihat seperti apa informasinya, kan hari libur ini (kemarin),” terang Agusmir. Sementara, oknum Anggota DPRD Bandarlampung dari Partai Nasdem yang diduga orang yang maksud status FB itu saat dikonrmasi tidak menjawab meski pesan ke WhatsAap (WA) miliknya terkirim. Saat ditelepon juga tidak diangkat.

Oknum anggota DPRD Kota DPRD Kota Bandarlamupung dari Partai Nasdem yang disebut menghamili pacar oleh akun facebook (FB) Ratu Feby AS ‘menghilang’. Bahkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandarlampung mengaku hingga kini belum bisa menghubungi yang bersangkutan untuk meminta klarikasi.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandarlampung, Agusman Arif, mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa bertindak. Sebab belum ada pihak yang melapor karena merasa dirugikan dalam masalah itu, ”Kita belum bisa bertindak. Pertama karena belum ada yang merasa dirugikan dan melapor ke kita. Kemudian kita belum tau apakah ini settingan, apa ini untuk menjatuhkan orang lain,” ungkapnya pada Harian Pilar, Senin (03/09/2018).

Menurutnya, semuanya harus ada proses dan pihaknya tidak mau gegabah dalam bersikap.”Semuanya itu ada proses, kita gak bisa bertindak begitu saja. Semua harus jelas dulu, seperti gambar itukan baju biru kan, kalau dibawa ke tukang setting bisa jadi baju putihkan dia, artinya kepalanya bisa dipindahi ke kepala orang. Sapa tau juga itu istri dia, kan kita belum tau. Jadi kita belum bisa bersikap sebelum semuanya konkret,” terangnya.

Disinggung apakah BK DPRD akan meminta klarikasi dengan yang bersangkutan, Agusman Arif, pihaknya berusaha meminta klarikasi dengan yang bersangkutan. Namun, hingga kini yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.”Kita berusaha untuk meminta klarikasi, tapi belum karena bisa ponsel yang bersangkutan juga tidak bisa dihubungi,” pungkasnya. (hrp/nt/jun)