Bandarlampung (SL) – Kedatangan orang nomor dua di Republik Indonesia (RI) Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), di Lampung untuk membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tarbiyah – Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Swiss-Belhotel Bandarlampung yang berlangsung pada hari Sabtu (28/7/2018).
Wapres terbang dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandara Radin Inten II Bandarlampung pada pukul 08.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan.
Turut serta dalam rombongan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kepala Sekretrariat Wapres Mohammad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Staf Khusus Wakil Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud.
Kehadiran JK ke Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai itu atas undangan dari Ketua Umum PP Tarbiyah – Perti Basri Bermanda saat bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (16/7/2018) lalu.
Rakernas ini merupakan pertama kali diselenggarakan sejak kepengurusan Perti kembali bersatu.
Kedatangan Wapres hari ini di jemput langsung oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di Bandara Radin Inten II, Branti Raya, Natar. (red/nt)
BANDARLAMPUNG (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyatakan bahwa Wapres Jusuf Kalla adalah tokoh pemersatu umat islam. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla membuka Rapat Kerja Nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) di Swissbell-Hotel Bandar Lampung, Sabtu (28/7/2018) siang.
“Saya percaya pada Bapak Muhammad Yusuf Kalla pada kapasitasnya sebagai tokoh pemersatu umat Islam. Bahkan nanti jika Pak Yusuf Kalla tidak lagi sebagai wapres, saya yakin beliau tetap menjadi tokoh bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia”, tegas Ridho.
Lebih lanjut Gubernur Ridho menyatakan bahwa Provinsi Lampung adalah Provinsi yang terdiri dari multi etnis. Dimana suku Lampung sendiri justru lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan suku atau etnis lainnya dari luar Lampung. Namun dalam tiga tahun lebih masa kepemimpinannya dapat dipastikan hampir tidak ada gesekan bahkan berjalan kondusif dan aman.
Bahkan atas hal tersebut, Gubernur Ridho bersama Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan terbaik Tingkat Nasional dalam penanganan konflik sosial
“Provinsi Lampung terdiri dari multi etnis, namun demikian Alhamdulillah sampai saat ini kita hampir tidak pernah ada gesekan yang menyangkut suku, agama, akidah, suku dan lain sebagainya. Umat Islam di Lampung semoga dapat menjadi contoh dalam merangkul semua kalangan. Untuk itu saya berharap Perti juga dapat berkontribusi bersama-sama masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Lampung,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat datang kepada peserta Rakernas dari 27 provinsi yang hadir. Ridho juga menyatakan bahwa suatu kebanggan Tarbiyah-Perti dapat melaksanakan Rakernas di Lampung.
“Dulu Lampung sempat mendapat predikat yang kurang baik, tapi Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah berjalan kondusif dan aman. Bahkan dipercaya oleh berbagai organisasi dan lembaga untuk menjadi tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan berskala Nasional maupun Internasional. Hal ini tentu semakin menguatkan dan meyakinkan masyarakat luas bahwa Lampung saat ini sudah sangat aman dan kondusif,” pungkasnya.
Sementara itu Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan singkatnya berharap agar organisasi-organisasi Islam dapat menjadi gerakan nasional untuk pendidikan dan usaha sosial dalam memajukan bangsa.
Wapres juga menyatakan bahwa tidak ada suatu bangsa yang mengembangkan kemajuan bangsanya tanpa kemajuan dari pendidikan. Oleh karenanya Wapres berharap agar Perti dapat berkontribusi dalam pendidikan, bukan hanya pendidikan agama, namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Basri Bermanda menyatakan bahwa Perti sebagai organisasi massa Islam nasional, saat ini menaungi 725 Madrasah Tarbiyah Islamiah (MTI).
Organisasi ini didirikan di suatu pesantren terkenal di Candung, dekat Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 1930 dan berakar dari para ulama Ahlussunnah wal jamaah. Kemudian organisasi ini meluas ke daerah-daerah lain di Sumatera, dan juga mencapai Kalimantan dan Sulawesi. ( Nenemonews)
Lampung Utara (SL) – Diduga kesal tidak mendapatkan uang tagihan hutang, seorang ibu rumah tangga, Sul, (40), melakukan pengrusakan di rumah Sudarsih, (53), warga Sidodadi RT/RW 002/001 Kelurahan Rejosari Kabupaten Lampung Utara. Korban diketahui merupakan tetangga dekat dari pelaku Sul.
Akibat peristiwa tidak menyenangkan tersebut serta merasa mendapatkan ancaman, korban Sudarsih melaporkan pelaku pengrusakan di kediamannya tersebut ke Polrest Lampung Utara dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor : STPL/897/B-1/VII/2018/Polda Lampung/SPKT RES LU, tertanggal 26 Juli 2018, yang ditandatangani Ipda. Abraham Hendra.
Dituturkan korban Sudarsih, peristiwa itu terjadi pada Kamis sore, (26/07/2018), sekira pukul 17.30 WIB. Ketika itu, pelaku Sul datang ditemani anak lelakinya, Ed.
“Setiba di rumah saya, Sul langsung menanyakan uang sisa hutang piutang yang dipinjam anak menantu saya,” jelas korban Sudarsih pada awak media ini, Kamis malam (26/07/2018), sesaat usai memberikan laporan pada petugas kepolisian.
Dikatakan korban Sudarsih lebih lanjut, pelaku masuk ke rumah korban sambil meluapkan emosi hingga memecahkan kaca meja ruang tamu milik korban. Pelaku bermaksud menagih sisa hutang menantunya yang saat kejadian tidak berada di tempat.
“Sul masuk ke rumah sambil marah-marah dan memukul meja beralaskan kaca milik saya sebanyak tiga kali hingga pecah. Bahkan, dia (pelaku red) juga sempat mengancam kami untuk meninggalkan rumah kami ini. Sementara, hutang menantu saya, sudah saya cicil hingga Rp 13 juta,” urai korban Sudarsih.
Ditambahkannya, hampir tiga bulan terakhir dirinya belum melanjutkan setoran pelunasan hutang dimaksud disebabkan belum terkumpulnya dana yang diminta pelaku.
Akibat kejadian tersebut, kerugian materiil yang diterima korban ditaksir senilai Rp 300.000. (ardi)
Bandarlampung (SL) – Sebanyak 17 kepala keluarga (KK) korban penggusuran Pasar Griya Sukarame Kamis malam (26/7/2018) membangun tenda di depan Rumah Dinas Walikota Bandarlampung di kawasan Jalan Gatot Soebroto.
Pembangunan tenda itu otomatis “mencolok mata” Walikota Bandarlampung Herman HN, karena mau tidak mau Herman akan melihat aktivitas korban penggusuran. Itu jika Herman HN menempati atau menyambangi rumah dinas tersbut.
Menurut Hasan, salah seorang warga eks Pasar Griya Sukarame, dia dan 16 KK lain akan tinggal di depan rumah dinas hingga bertemu dengan Walikota Herman HN.
“Kami akan tinggal di sini sampai ketemu buya (Herman HN), beliau kan orang tua kami,” kata Hasan.
Kondisi mereka membuat simpati seorang warga yang kebetulan melewati jalan Gatot Subroto, seorang ibu yang enggan disebutkan namanya menyumbang mie instan dan air mineral.
Mereka membuat tenda di depan rumah dinas walikota disebabkan warga dipaksa keluar alias digusur dari Pasar Griya Sukarame Bandarlampung. Pasar Griya Sukarame dan puluhan rumah warga kini sudah rata dengan tanah. (net)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov Lampung) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, di Hotel Arnes Central, Selasa (24/7/2018).
Bimtek tersebut untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan pemrograman jalan dan jembatan, meningkatan kualitas pekerjaan jalan dan jembatan, serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Menurut Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, saat membuka acara tersebut, pelatihan ini bertujuan mendapatkan SDM yang handal .
“Saya kira pelatihan ini cukup strategis dan bermanfaat dengan tujuan tentunya ingin mendapatkan SDM yang profesional dan handal, sesuai dengan peran dan juga fungsinya,” ujar Taufik Hidayat.
Taufik menuturkan SDM dapat dikatakan profesional, manakala mampu memenuhi tiga persyaratan. “Tiga hal yang harus dikuasai yakni pengetahuan, keterampilan, dan moral. Pelatihan yang kita lakukakan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur untuk penting dilakukan evaluasinya,” katanya.
Taufik mengingatkan komitmen harus dilaksanakan, mengingat jalan dan jembatan sebagai konektivitas antar wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kita tahu posisi kita mengawal kegiatan proyek
pemerintah, karena itu kita harus punya satu komitmen yang paling penting. Komitmen kita adalah mutu dan kualitas yang baik, untuk mencapai itu kita harus profesionalisme. Yang ikut bimtek ini orang teknis dilapangan semua, bukan pengambil kebijakan ditingkat atas, orang teknis harus bekerja keras, bergerak cepat,
dan bertindak tepat,” ujarnya.
Bimtek ini juga bertujuan menyeragamkan seluruh pelaksana teknis di seluruh Dinas PUPR seluruh Kabupaten/Kota baik itu yang berpengalaman ataupun tidak. “Bimtek ini untuk menyeragamkan terhadap bagi yang pengalaman urusan teknis jalan dan jembatan atau juga yang katakanlah kurang berpengalaman, karena
latar belakang nya beragam. Ada pengetahuan teknis yang diajarakan, pengetahuan manajerial bagaimana mengelola kegiatan, kita harapkan diikuti dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Lampung, Rony Witono mengatakan bimtek tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para presonil yang menangani pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan Dinas PUPR ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan SDM yang handal dan berdaya saing. “Bimtek ini guna menggali dan bertukar informasi tentang tugas dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga hasil yang didapat berkualitas dan bermutu,” ujanya.
Pemeliharaan jalan dan jembatan sendiri dilakukan untuk menekan laju kerusakan. “Masalah yang sudah pasti terjadi yakni begitu jalan itu mulus langsung ramai yang memakainya, bahkan diantara pengguna jalan banyak yang
tidak disiplin terhadap muatan belum lagi cuaca, tetapi paling tidak, ada upaya dari kita untuk meningkatkan kemampuan SDM dilapangan. Sehingga pada saat jalan sudah diperbaiki atau dibanguan, metode dan langkah pemeliharaan itu sudah sesuai ketentuan teknis,” katanya.
Rony optimistis jalan mantap di Provinsi Lampung dengan target sebesar 80 persen di tahun 2018, akan segera tercapai. “Di akhir tahun 2017 jalan mantap kita sudah mencapai 77,2 persen dan target tahun 2018 mencapai 80
persen. Dengan kondisi ini mudah-mudahan bisa kita capai. Pak Gubernur juga mengusulkan kepada kita semua agar membuat lompatan-lompatan besar terhadap pencapaian target itu,” ujarnya. (Humas Prov)
Sumedang (SL) – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada ribuan pamong praja muda IPDN yang hari ini dilantik olehnya untuk menjaga integritas. Terlebih lagi para pamong praja muda itu nantinya akan mengabdikan diri di tempat-tempat yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
“Yang namanya integritas itu nomor satu dan itu harus terus diingatkan. Saya selalu mengingatkan masalah itu,” ujarnya di Graha Wiyata Praja, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Jumat pagi, 27 Juli 2018.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara sempat dimintai tanggapannya soal Bupati Lampung Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sekaligus mengingatkan kepada para aparatur negara agar tidak bermain-main dengan anggaran.
“Saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan seluruh ASN kita jangan ada yang bermain-main dengan yang namanya anggaran,” ucapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga percaya bahwa KPK akan bertindak profesional dalam menangani setiap kasus.
“Kita tahu KPK selalu bertindak profesional sesuai dengan kewenangannya. Itu harus kita hargai,” ujar Kepala Negara. (rls)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mendukung upaya Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mensukseskan Health Education Program dalam rangka upaya Preventif Promotif menunjang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai pilar utama upaya kesehatan.
Salah satunya mencegah penyakit ginjal. Oleh sebab itu, Persi mengadakan program Amir (Ayo Minum Air). Hal tersebut terungkap dalam audiensi Persi dengan Pemprov Lampung yang diadakan di Ruang Rapat Asisten Kesra, Kantor Gubernur Lampung, Selasa siang (24/7/2018).
Pemprov yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto mengatakan Pemprov Lampung mendukung penuh kegiatan tersebut “Kita melihat penyakit ginjal ini cukup menyedot anggaran negara, di mana Peningkatan Penyakit Ginjal dalam JKN menjadi penyakit kedua terbesar setelah jantung. Pemerintah berharap penyakit ini dapat diminimalisir,” ujar Hery.
Untuk itu, Pemprov Lampung akan bersinergi bersama Persi dan IHWG FKUI mensosialisasikan program edukasi promotif preventif kesehatan Ginjal dengan program Amir itu. “Diharapkan ini dapat memberikan pemahaman terhadap penyakit ginjal yang ada, dan dengan ini dapat memberikan pengetahun mengenai kesehatan, dan memperhatikan kebersihan, untuk jauh dari sumber-sumber penyakit,” kata Hery.
Sementara itu, dr Grace perwakilan Persi Pusat menyampaikan dalam bahwa pihaknya akan mengadakan rangkaian kegiatan dengan langsung datang ke masyarakat untuk meberikan seminar, kepada Posyandu, PAUD, dan para pelajar SD. “Gaya Hidup sehat adalah kunci bagi kesehatan kita, lakukan cek kesehatan anda secara rutin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Melalui kegiatan ini kami berusaha untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan hiburan. Semoga dari peringatan hari ginjal sedunia ini menjadi titik ukur agar masyarakat sadar kesehatan ginjal,” jelasnya. (Humas Prov)
Bandar Lampung (SL) -Adik kandung Ketua MPR RI, Zainudin Hasan yang juga Ketua DPD PAN Lampung tiba di Jakarta, sekitar pukul 13.38 WIB, dengan dikawal oleh beberapa orang petugas keamanan KPK. Bupati Lampung Selatan itu bersama Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho.
Selain itu ada pengusaha Gilang Ramadhan, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan Thomas Americo dan Kadis PU Lampung Selatan Anjar Asmara, dan kabar lain Kabag Protokol Bupati Daniel, juga dibawa KPK, total sekitar 13 orang. KPK juga mengamankan uang sekitar Rp700 juta srbagai fee awal proyek pembangunan proyek infrastruktur, di Lampung Selatan.
salah satu baliho Agus Bakti NUgroho (Keta Fraksi PAN DPRD Lampung) dan Pengusaha Gilang Ramadhan (Caleg PAN)
KPK menetapkan Zainudin Hasan, sebagai tersangka kasus korupsi. Dia ditetapkan tersangka dugaan suap proyek infrastruktur.”KPK meningkatkan status pemeriksaan serta menetapkan 4 tersangka yaitu GR, ZH (Zainuddin), ABN dan AA,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (27/7/2018).
Zainuddin disangkakan pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, “Disangkakan pasal 12 a huruf atau huruf b atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujarnya.
Zainudin tiba di halaman gedung KPK, mengenakan kemeja putih berlengan pendek berpadu celana bahan hitam serta peci hitam tersemat di kepalanya. Karena malamnya, Kamis (26/7), hingga pukul 23.00, sedang ada acara di kediaman rumah dinas, menjamu Tim Suvervisi Pusat, di rumah dinas Bupati, di Kalianda.
Adik Ketua Umum DPP PAN itu tak menjawab serbuan pertanyaan dari wartawan. Zainudin hanya tersenyum dan terus berjalan melewati para wartawan. Dan acuh berjalan menuju pintu masuk lobby Gedung KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. “Betul, Tim KPK ditugaskan di Lampung Selatan beberapa hari ini, dan menangkap Kepala daerah Bupati Lampung Selatan,” kata ketua KPK, Agus Rahardjo, Jumat 27 Juli 2018.
Menurut Agus Raharjo, selain bupati, KPK juga menangkap enam orang lainnya, mereka terdiri dari pihak swasta dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Lampung Selatan. “Dalam rangkaian OTT Bupati Lampung Selatan ini KPK menyita barang bukti Rp 700 juta dalam pecahan uang Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Uang tersebut diduga terkait proyek infrastruktur di Lampung Selatan,” ujarnya.
Bupati Lampung SElatan Zainudin Hasan (kanan), saat bersama Kakaknya Zulkifli Hasan (kiri) dalam sebuah acara di Lampung Selatan. (dok/net)
Sementara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Sebab, adiknya, Zainudin Hasan, yang merupakan Bupati Lampung Selatan, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam serangkaian operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Lampung Selatan.
Zulkifli mengatakan peristiwa itu menjadi musibah dan ujian bagi keluarganya. Ia mengatakan sejak kecil dia dan Zainudin sama-sama dididik untuk bekerja keras dan berbuat jujur. “Sebagai kakak, saya memohon maaf kepada masyarakat Lampung Selatan khususnya dan seluruh masyarakat Lampung atas apa yang terjadi,” kata Zulkifli melalui keterangan tertulis pada Jumat, 27 Juli 2018.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini melanjutkan, dia menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK. Zulkifli pun meminta adiknya kooperatif menjalani proses hukum. “Peristiwa ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dan hukum harus ditegakkan tidak pandang bulu. Demi Indonesia yang maju,” kata Zulkifli Hasan.
Biografi Zainudin Hasan
Penelusuran biografi Bupati Lampung Selatan diketahui bahwa yang bersangkutan bernama lengkap Zainudin Hasan. Pria bergelar sarjana hukum dan magister hukum serta doktor ini mulai menjabar sebagai Bupati Lampung Selatan pada 17 Februari 2016.
Lahir di Pisang, Penengahan, Lampung Selatan, 12 Januari 1965 Zainudin merampungkan pendidikan sarjana di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, meraih gelar Magister bidang hukum di Universitas Jaya Baya, dan meraih gelar doktor bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
Adik Ketua MPR Zulkifli Hasan ini pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Lampung bersama Herman HN namun mereka gagal. Ia juga mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan umum Bupati Lampung Selatan 2015 bersama Nanang Ermanto.
Putra asli Lampung Selatan ini menghabiskan masa kecil hingga remajanya di seputaran Kota Kalianda, Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan. Menyelesaikan pendidikan SD hingga sebagian masa SMA-nya di Lampung Selatan, Zainudin kemudian pindah ke Jakarta dan menamatkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 53 Jakarta Timur.
Delapan tahun selepas lulus SMA, Zainudin meneruskan jenjang pendidikannya hingga berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta di tahun 2005. Zainudin memiliki lima anak ini sejak muda aktif berorganisasi. Kini ia tercatat sebagai ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung.
Zainudin dikenal memiliki pengalaman dan pergaulan yang luas. Ia pernah menjadi dosen, advokat, juga pengusaha. Pada pemilihan kepala daerah 2015, Zainudin berpasangan dengan Nanang Ermanto terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021. (nt/*/Juniardi)
Bandarlampung (SL) – Pemimpin umum dan penanggungjawab surat kabar Harian Momentum Supriyadi Alfian mengajukan cuti dari kedua jabatan tersebut selama sembilan bulan. Terhitung mulai 1 Agustus 2018 hingga 1 Mei 2019.
Hal tersebut disampaikan Supriyadi Alfian sebagai bentuk komitmen dalam pencalonannya menjadi anggota legislatif tingkat Provinsi Lampung, Jumat (27/7). “Saya sengaja mengajukan cuti lebih awal, sehingga dapat lebih banyak berbuat untuk masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” katanya.
Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan, mengajukan cuti sebagai Ketua PWI Lampung periode 2016-2021. Bahkan, dia siap mundur dari jabatan Ketua PWI Lampung ketika terpilih sebagai anggota DPRD provinsi setempat dari Partai Golkar.
Untuk penanggung jawab di Harian Momentum, Supriyadi menunjuk Pemimpin Redaksi (Pemred) Andi Panjaitan untuk bertanggung jawab selama masa cuti. “Selama saya cuti, Andi Panjaitan yang akan menggantikan tugas saya di Harian Momentum. Karena saya memutuskan cuti sebelum ada penetapan dari KPU,” jelasnya.
Setelah itu, Supriyadi pun langsung menyerahkan surat keterangan cuti sekaligus penanggungjawab Harian Momentum kepada Andi Panjaitan. Supriyadi Alifan maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Lampung dari partai Golkar Dapil VI (Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji). (adw/rel)
BANDARLAMPUNG (SL) — Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap kunjungan Komisi VIII DPR RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, khususnya bidang agama, sosial, pemberdayaan perlindungan anak, penanggulangan bencana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Badan Wakaf Indonesia.
Hal itu disampaikan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Jumat (27/7/2018) di Ruang Sungkai, Balai Keratun kantor Gubernur Provinsi Lampung.
Menurut Gubernur, Lampung memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di ujung selatan Pulau Sumatera, dengan luas wilayah daratan sebesar 35.288 kilometer persegi dan panjang garis pantai 1.185 kilometer yang terdiri dari 132 buah pulau besar dan kecil. Provinsi Lampung juga telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Daya Saing Ekonomi Provinsi Lampung, yaitu sebelumnya Lampung peringkat 24 nasional menjadi peringkat 14 Nasional dan saat ini telah mencapai peringkat 11 Nasional.
Dalam kunjungan Komisi VIII DPR RI disampaikan secara tertulis daftar pertanyaan ke sejumlah instansi terkait, seperti Jajaran Kanwil Kementerian Agama, Kepala Dinas Sosial, Badan PP dan PA, serta instansi terkait lainnya. Guna memenuhi maksud dan tujuan tersebut, Pemprov Lampung berharap kepada Kepala OPD dan Instansi terkait untuk dapat memberikan pemaparan ataupun data dan informasi yang lengkap kepada Komisi VIII DPR RI dan kepada Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI agar sepenuhnya memberikan dukungan serta partisipasi sesuai tugas serta kewenangannya.
Terutama yang membidangi antara lain pembangunan bidang agama, sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Badan Amil Zakat, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana serta Perwakafan Provinsi Lampung.
Pemprov Lampung berharap data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi terkait lainnya. Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan bahan reses persidangan V tahun Sidang 2017-2018 dalam rangka merumuskan kebijakan yang perlu diambil dan ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan adalah menjalin komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIlI DPR RI dengan daerah, baik PemerintahDaerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti Pimpinan Agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya
Bukan hanya itu kunjungan kerja hari ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Juga menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat. serta untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana. (Humas Prov).
