Kategori: Bandarlampung

Tolak Penggusuran Pedagang Pasar Sukarame Santroni Kantor Walikota Bandar Lampung

Bandarlampung (SL) – Puluhan pedagang pasar Sukarame, melakukan aksi demo ke kantor Walikota Bandarlampung, Rabu (18/7/2018). Kedatangan puluhan massa yang tergabung dalam Komite Tolak Penggusuran Pasar Griya Sukarame serta Mahasiswa Universitas Tulang Bawang ini, meminta agar Walikota Herman HN, tidak menggusur pasar yang mereka tempati.

Kristina, Koordinator aksi dari Lembaga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMMD) Lampung mengatakan, pihaknya menolak dengan adanya pengalihan fungsi yang dilakukan oleh Pemkot Lampung menjadi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. “Dalam prosesnya banyak yang dinilai sewenang-wenang dan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang menempati pasar Griya Sukarame,” jelasnya, Rabu (18/7).

Terkait masalah pasar, lanjutnya, masyarakat yang tergabung dalam Komite Tolak Penggusuran mencoba menyurati pemerintah terkait namun tidak mendapatkan respon sama sekali. “Sebelumnya kami pernah melakukan aksi di depan Pemkot Bandarlampung dan Kantor DPRD Bandarlampung. DPRD Bandarlampung, menjanjikan akan menjadi penengah serta memfasilitasi antar masyarakat pasar Griya dengan Pemkot. Namun hingga saat ini belum pernah terjadi bahkan ada yang mengendap-endap perlahan mengukur tanah,” terangnya.

Mereka menggelar aksinya di depan Kantor Pemkot Bandarlampung, untuk meminta agar tidak melakukan penggusuran sewenang-wenang dan menolak alih fungsi. “Kamu juga ingin melihat surat-surat eksekusi dan kelengkapan administrasi yang telah dilakukan Pemkot Bandarlampung,” tutupnya. (net)

18 Juli 2018
Masyarakat Diminta Untuk Menerima Hasil Sidang Gakumdu

Banndarlampung – Barisan Rakyat Peduli Lampung (BRPL) mengharapkan seluruh elemen masyarakat diminta untuk menerima hasil sidang Gakumdu, jangan termakan isu politik yang belum tentu kebenarannya.

“Semua masyarakat dan seluruh elite politik seharusnya bisa menerima hasil pilkada, jangan mengorbankan masyarakat demi kepentingan sekelompok orang,” kata Kordinator Aksi Ica Novita dalam aksinya di depan Kantor Gakumdu, di Bandarlampung, Selasa 17 Juli 2018.

Seharusnya seluruh masyarakat bisa menerima hasilnya dan jangan terpancing oleh isu politik yang bisa memecah belah, apa lagi sampai terjadi pertikaian.

Pilkada telah usai sebaiknya seluruh elemen masyarakat dan tokoh politik bisa bersama-sama membangun Lampung agar bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ini.

Tunjukan bahwa Lampung adalah wilayah yang damai dan bisa menerima hasil pilkada dengan lapang dada, jadikanlah pilkada hari ini sebagai pembelajaran untuk masyarakat.

“Harus bisa menjadi pelajaran politik bagi masyarakat dan jangan mengorbankan mereka demi kepentingan kelompok atau pribadi,” ucapnya.

Oleh sebab itu sampai dengan saat ini pihaknya terus melanjutkan kegiatan pembubuhan tanda tangan sebagai simbol perdamaian dan cinta Lampung untuk menyikapi persoalan pasca pilkada yang ada di Provinsi Lampung.

Seluruh masyarakat harus bersatu, sebab jika hal ini di biarkan dan tidak saling menyadari antara pendukung dan paslon maka akan menimbulkan sebuah kegaduhan terhadap masyarakat yang telah melakukan haknya sebagai pemilih. Jangan jadikan pilihan rakyat menjadi korban kepentingan tertentu, karena semua proses dari hasil pilkada sedang berjalan.

“Apa pun nanti hasilnya itu adalah pilihan rakyat secara cerdas dan rasional serta terselenggara sesuai dengan standar pilkada yang demokratis”, ungkapnya. (red)

17 Juli 2018
Pendaftaran Calon Anggota KPU Lampung Dibuka Hingga 18 Juli 2018

Bandarlampung (SL) – Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Periode 2014-2019 (Penambahan) membuka pendaftaran calon anggota KPU. Nantinya, timsel akan memilih empat orang yang selanjutnya disaring KPU RI menjadi dua orang.

“Penerimaan pendaftaran pada 10-18 Juli 2018,” kata Tuntun Sinaga, Ketua Timsel Calon Anggota KPU Lampung, kepada duajurai.co via surat elektronik, Senin, 16/7/2018.

Akademisi Universitas Lampung (Unila) itu mengatakan, surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai Rp6.000. Kemudian, disampaikan langsung ke Kantor Sekretariat Timsel Calon Anggota KPU Lampung Periode 2014-2019 (Penambahan) di Area Meeting Ballroom Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung.

“Tanggapan dan klarifikasi masyarakat pada 11-24 Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung kepada timsel disertai dengan bukti-bukti pendukung melalui email: kpulampungtimsel@gmail.com,” ujarnya.

Berikut jadwal seleksi calon anggota KPU Lampung:
1. Penerimaan pendaftaran pada 10-18 Juli
2. Pengumuman hasil penelitian administrasi pada 11-24 Juli
3. Tes tertulis dengan metode computer assisted test (CAT) pada 27 Juli
4. Tes assessment psikologi pada 30-31 Juli
5. Tes kesehatan jasmani dan rohani pada 2-3 Agustus
6. Tes wawancara pada 6 Agustus
7. Pengumuman hasil seleksi wawancara dan tes kesehatan pada 7 Agustus. (net)

17 Juli 2018
Aksi Demonstrasi di Sentra Gakumdu Lampung Diduga TMS Dan Mulai Ganggu Kenyaman?

Bandarlampung – Aksi sejumlah demonstrasi di Kota Bandarlampung pasca pilkada dikeluhkan oleh masyarakat, karena menimbulkan ketakutan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.”

“Masa demo tiap hari, ini jelas sudah menggangu kenyamanan warga,” ungkap Sayfudi warga Kecamatan Tanjungkarang Pusat, di Bandarlampung, Selasa, 17 Juli 2018.

Aktivitas yang dilakukan itu sudah kelewat batas, apa lagi yang dilakukan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pilkada Bersih (KRLUPB) ini tiap hari dan sampai menutup jalan, sehingga akses jalan jika ingin ke Stadion Pahoman harus muter-muter.

Seharusnya semua pihak bisa menerima hasil pilkada ini, jangan menggunakan masa untuk saling menunjukan kekuatan dan biarkan lembaga terkait yang menyelesaikan persoalan tersebut.

Jangan menggunakan masyarakat sebagai tameng, dengan cara tipu daya hingga akhirnya turut serta untuk demonstrasi. “Saya berharap semua bisa legowo,” ungkapnya.

Rahmadi supir angkot jurusan Tanjungkarang-Pahoman mengatakan semenjak ada demo dirinya harus membawa mobil memutar arah, dan itu memakan waktu. “Seharusnya bisa tepat waktu, tapi ini membuang waktu dengan berputar-putar arah,” ungkapnya.

Diharapkan tidak ada lagi demonstrasi seperti ini, elit politik harus bisa berlapang dada menerima hasil pilkada dari KPU. Sri warga Kecamatan Bumi Waras pun mengungkapkan hal yang sama, selalu saja ketakutan jika harus lewat Kantor Gakkumdu apa lagi makin hari aksinya lebih ramai. “Makin hari aksinya lebih ramai dan saya takut jika harus lewat sana,” ucapnya.

Masyarakat hanya menginginkan kedamaian dan tidak ada lagi aksi massa yang mengatasnamakan pilkada, semua harus bisa menerima hasil dari KPU maupun Gakkumdu. (red)

17 Juli 2018
Sudah Ganggu Masyarakat Mahasiswi dan Pedagang Tolak Aksi Demo Pasca Pilgub 2018

Bandarlampung(SL) – Mahasiswi dan pedagang makanan merasa dirugikan, mereka menolak adanya demo yang membuat beberapa kalangan merasa terganggu, sebab dari aksi demo itu telah membuat jalanan macet.

Nadia Safira mengatakan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia sudah memenangkan Pemilihan Gubernur 2018 dengan penghitungan suara oleh KPU Lampung. “Kalau emang menang ya mau diapain lagi. Harusnya masyarakat terima keputusan KPU. Kan itukan emang suara dari rakyat,” ucap dia Selasa, 17 Juli 2018.

Menurutnya, menyampaikan aspirasi sangat baik namun tidak harus mengganggu lalulintas di jalan raya. “Demo ini bagus asal tidak mengganggu lalu lintas. Pas hari apa itu ganggu banget, macet banget. Parah banget di Pahoman itukan ganggu masyarakat,” ujarnya.

Berbeda dengan Ferdi salah satu karyawan pusat perbelanjaan ini tidak setuju dengan adanya demo. “Setelah Pilgub, riweh aja gitu, ricuh kayak gini ada demo-demo segalakan bikin macet. Bagusnya gak ada demo sih, ini nih bikin rame aja gitu,” ucapnya.

Karso selaku pedagang makanan mengatakan tidak setuju adanya demonstrasi. “Saya mah gak tahu apa-apa, ngikut-ngikut aja. Ikut ajalah gimana baiknya, sebenarnya sih pengennya gak ada yang demo-demo. Kalau gini kan lihat jalan macet,” ucapnya.

Untuk diketahui, pasca pemilihan Gubernur Lampung 2018 kantor Bawaslu Lampung dan Sentra Gakkumdu menjadi sasaran demonstrasi. Massa yang menolak hasil Pilgub 2018 melakukan aksi setiap hari di Kantor Sentra Gakkumdu yang berada pada jalan Protokol Bandar Lampung.

Massa pun mengganggu arus lalulintas sekitar lokasi tersebut. Polisi dan tentara harus melakukan pengamanan dilokasi tersebut setiap harinya. (Red)

17 Juli 2018
Sekdaprov Hamartoni Ajak Jaga Suasana Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2018

Bandarlampung(SL) – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengajak segenap masyarakat Lampung dan seluruh pihak terkait untuk menjaga situasi dan kondisi lingkungan masing-masing agar tetap dalam situasi yang kondusif, aman dan damai pasca Pilkada Serentak 2018.

Seperti diketahui, Provinsi Lampung baru saja melaksanaksn Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Utara dan Tanggamus pada 27 juni 2018 lalu.

“Sebagai hajat daerah tentu saja semua elemen masyarakat telah terlibat dan ikut bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi tersebut. Kita semua bertanggungjawab tidak hanya pada tahap pra dan pelaksanaan Pilkada namun juga pasca pelaksanaan Pilkada,” ujar Pj. Sekdaprov saat memimpin Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung senin 17 Juli 2018.

Pada kesempatan tersebut atas nama Pemerintah Provinsi Lampung Sekdaprov ini juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Lampung.

Menurut Hamartoni, KPU, Bawaslu, masyarakat Lampung, serta seluruh perangkat Pemerintah, TNI Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah bekerja keras dalam memberikan kontribusi aktif dalam pelaksanaan Pilkada Lampung.

“Ke depan mari kita tingkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung yang saat ini berkembang saat dinamis, dengan pembangunan lintas sektoral yang digalakkan oleh pemprov diharapkan dapat menjadikan Lampung sebagai provinsi yang selalu bergerak maju dalam roda pemerintahan,” kata Hamartoni.

Pada akhir amanatnya, Hamartoni berpesan agar segenap peserta upacara untuk terus meningkatkan disiplin, loyalitas, dedikasi, motovasi dan etos kerja, serta membudayakan untuk berfikir kreatif, inovatis, dan berupaya selalu solutif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi Negara.

Upacara kali ini diikuti oleh Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Staf Ahli, Kepala SKPD dan karyawan /karyawati di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Humas Prov)

17 Juli 2018
YBM BRI Gelar Bakti Sosial Purna Bakti BRI

Bandarlampung (SL) – Bakti Sosial Purna Bakti BRI yang digulirkan di YBM BRI Kanwil Bandarlampung sebagai bentuk peduli BRI kepada pensiunan BRI dengan memberikan layanan kesehatan gratis selain itu pemberian bantuan paket sembako dan santunan.

Acara dihadiri oleh Bapak Muhammad Syarif Rozi selaku Inspektur Kanins BRI Bandarlampung, Bapak Wisnu Hargono selaku Wakil Pemimpin Wilayah BRI Bandarlampung, Pengurus Pensiunan BRI, Pengurus YBM BRI Kanwil Bandarlampung, dan Tim Medis BRI Medika serta 50 Pensiunan BRI Wilayah Bandarlampung.

Dalam sambutannya Bapak Muhammad Syarif Rozi Inspektur Kanins BRI Bandarlampung dan juga Dewan Pembina YBM BRI, beliau menyampaikan “semoga kegiatan yang digulirkan ini bermanfaat dan dapat mempererat tali kasih BRI kepada Pensiunan BRI”.

Selanjutnya acara penyerahan bantuan secara simbolis berupa paket sembako, santunan dan layanan kesehatan senilai Rp 37.500.000,- oleh Bapak Muhammad Syarif Rozi kepada Bapak Sudjianto selaku pengurus pensiunan BRI Bandarlampung.

Dengan semangat dan antusias peserta dalam acara tersebut salah satu pensiunan BRI yaitu Bapak Sujiyanto, menyampaikan rasa terima kasih kepada YBM BRI.

“Terimaksih kepada YBM BRI yang telah peduli kepada Pensiunan BRI, kami merasa diperhatikan dan selalu dekat dengan BRI, Semoga berkah dan bermanfaat”, pungkasnya. (rls)

17 Juli 2018
KPK Catat Ada 184 Pengusaha Terlibat Korupsi Di Lampung

Bandarlampung (SL) – KPK akan mengawasi korupsi yang melibatkan pihak swasta atau pengusaha. Di Lampung, ada 184 pihak swasta terlibat korupsi tiga tahun terakhir, kata Adlinsyah Malik Nasution.

Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI itu mengungkapkan hal tersebut di Ruang Abung Balai Keratun, Pemprov Lampung, Selasa (17/7).

Hadir pada acara tersebut Plt Sekprov Hamartoni Ahadis, Ketua Kadin Lampung Muhammad Kadafi, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Lampung H. Ardiansyah.

Untuk mengawasi dan mencegah korupsi yang melibatkan pihak swasta, KPK menggandeng Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Lampung guna mencegah terjadi tindak pidana korupsi.

KPK akan langsung mengawasi seluruh pengusaha dan pihak swasta agar tidak terlibat tindak pidana korupsi di Lampung. Sebanyak 184 pengusaha yang terlibat korupsi itu terjadi selama tahun 2014-2017. (net)

17 Juli 2018
Ketua KPU Lampung: Bacaleg Eks Koruptor, Bandar Narkoba dan Tindak Asusila Harus Diganti

Bandarlampung (SL) – Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengingatkan kepada partai politik yang menyerahkan berkas bakal calon legislatif ke KPU agar saat menyerahkan berkas telah memastikan nama-nama bacalegnya tidak memiliki riwayat hukum.

Dan jika ada nama-nama yang terindikasi eks koruptor, bandar narkoba dan tindak asusila, KPU mengimbau agar partai siap mengganti bacaleg tersebut.

Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini (Selasa, 17/07/18) merupakan hari terakhir penyerahan berkas pendaftaran bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung.

“Kan sudah ada persyaratan bakal calon. Salah satunya adalah tidak menyertakan bacaleg dengan catatan eks bandar narkoba, eks koruptor dan eks pelaku asusila anak,” terang Nanang.
Kemudian, kata Nanang, nama-nama bacaleg yang telah diserahkan ke pihaknya akan di verifikasi dengan uji publik.

“Tetapi untuk eks bandar narkoba dan eks koruptor ini akan di verifikasi lagi setelah uji publik,” kata dia kepada Lampung,co, Selasa (17/07/2018) di KPU Lampung.

Menurutnya, jika ada bacaleg yang terbukti pernah terlibat tiga hal tesebut maka partai harus menggatinya.

“Jika dalam masa verifikasi ada yang terbukti atau ada laporan masyarakat dan itu terbukti maka partai harus mengganti nama bacaleg tersbut,” kata Nanang.

Untuk hari ini beberpa partai politik seperti Demokrat, PDIP, Hanura, PKB dan PBB hingga sore tadi telah menyerahkan nama-nama bacaleg. Untuk batas waktu akhir Nanang mengatakan sampai pukul 00:00.

“Untuk pendaftaran hari ini, hari terakhir. Sampai pukul 00:00 atau 23:59,” tandasnya. (net)

17 Juli 2018
Lampung Pelopor Nasional Implementasi Integritas Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting Untuk Daerah

Bandarlampung (SL) – Provinsi Lampung menjadi pelopor secara nasional implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut terbukti dengan adanya MoU (memorandum of understanding) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung terkait kerjasama implementasi integritas aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur, Selasa (17/7/2018). Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis berharap dengan MoU ini Lampung akan menjadi “smart province,” MoU ini disaksikan langsung oleh Koordinator Wilayah 2 Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK RI Adlinsyah M Nasution.

Dalam sambutannya, Hamartoni Ahadis menjelaskan ada enam titik rawan korupsi yang harus diawasi, salah satunya terkait perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran dengan mengimplementasikan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting.

“Provinsi Lampung menjadi Provinsi pertama yang melakukan MoU bersama Pemerintah Kabupaten/kota tentang kerjasama implementasi integritas aplikasi E-Planning dan E-Budgeting,” jelas Hamartoni.

Ia berharap MoU ini dapat benar-benar diwujudkan dalam suatu aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran. “Ke depannya diharapkan seluruh perencanaan dan penganggaran sudah dalam suatu aplikasi. Terlebih, MoU ini dapat ditindaklanjuti dalam menyusun APBD 2019-2020,” jelas Hamartoni.

Hamartoni mengatakan MoU ini mampu membuat sistem perencanaan dan penganggaran lebih efisien dan efektif. “Kami berharap seluruhnya dapat mentaati segala hal yang diterapkan dalam aplikasi tersebut. Dan suatu saat nanti, saya yakin hal ini juga akan membawa Provinsi Lampung menjadi Lampung Smart Province,” ujarnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Pemerintah Kabupaten/kota untuk menerapkan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, sehingga dapat mendorong terwujudnya Lampung Smart Province, sekaligus meminimalisir adanya tindak korupsi.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah 2 Koordinator dan Supervisor Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M Nasution, menyampaikan ucapan selamat kepada Provinsi Lampung yang menjadi Provinsi pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Kabupaten/Kota. “Sampai saat ini belum ada Provinsi di Indonesia yang mengintegrasikan e-Planning dan e-Budgeting dengan Kabupaten/Kota. Mereka berjalan sendiri-sendiri dengan teknisnya masing-masing,” jelas

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif untuk mengkoneksikan langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Ini merupakan inisiatif yang bagus. Dan baru Lampung yang menerapkannya,” jelasnya.

Lebih dari itu, KPK akan membawa konsep yang dibuat di Lampung untuk diterapkan di daerah lainnya. “Lampung ingin mencoba mengintegrasikan hal ini dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, tentu kedepannya hal ini akan lebih mudah diintegrasikan dan dikomunikasikan sehingga lebih efisien dan efektif. Lebih dari itu, format kelola yang dibuat di Lampung ini, nantinya akan diterapkan di daerah lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin menjelaskan tujuan kegiatan ini dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, terutama terkait sistem perencanaan dan sistem penganggaran. (Humas Prov)

17 Juli 2018