Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Pengurus Harian PWI Lampung dan Ketua PWI Kabupaten/Kota Terpilih Rapat Kerja

    Pengurus Harian PWI Lampung dan Ketua PWI Kabupaten/Kota Terpilih Rapat Kerja

    Bandarlampung (SL) –  Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung bersama ketua PWI kabupaten/kota terpilih melakukan rapat bersama  di sekretariat PWI Provinsi Lampung, Sabtu (14/7/2018).

    Rapat  dipimpin langsung Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian. Dalam rapat beberapa hal yang dibahas, diantaranya membahas surat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Kemudian pelaksanaan pemilihan Komfrensi Kabupaten (Komferkab) PWI Lampung Barat, yang akan di gelar pada Kamis 19 Juli 2018.

    Selain itu dilaporkan juga perkembangan pembangunan kantor PWI di jalan A.Yani, Bandarlampung, rencananya awal Agustus gedung tersebut segera ditempati.

    Bukan itu saja lanjut Bang Yadi sapaan akrabnya, HPN tingkat provinsi akan diselenggarakan secepat mungkin dan sekaligus pelantikan sembilan pengurus PWI Kabupaten yang telah menggelar konferkab di jadwalkan pada Senin, tanggal 30 Juli 2018.

    “Kesembilan Kabupaten meliputi, Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Timur, Pesawaran dan Kota Metro, menyusul PWI Lampung Barat,” terang Supriyadi.

    Pelantikan akan dilakukan di Bandarlampung akhir Juli ini, “Kita akan undang Ketua PWI Pusat Margiono untuk hadir di pelantikan,” ucap Supriyadi menyampaikan hasil keputusan rapat. (rls)

  • PWI Lampung Siapkan Pelantikan 10 Perwakilan

    PWI Lampung Siapkan Pelantikan 10 Perwakilan

    Bandarlampung (SL) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung segera melantik 10 perwakilan di kabupaten/kota se-provinsi itu, Senin (30/7) mendatang.

    Hal tersebut sesuai hasil rapat bersama Ketua PWI kabupaten/kota terpilih yang dipimpin langsung oleh Ketua Supriyadi Alfian, di Sekretariat PWI Lampung, Sabtu (14/7).

    Dalam rapat beberapa hal yang dibahas, diantaranya membahas surat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Kemudian pelaksanaan pemilihan Komfrensi Kabupaten (Komferkab) PWI Lampung Barat, yang akan di gelar pada Kamis 19 Juli 2018.

    Selain itu dilaporkan juga perkembangan pembangunan kantor PWI di jalan Ahmad Yani Bandarlampung yang rencananya awal Agustus dapat segera pergunakan.

    Bukan itu saja, Bang Yadi sapaan akrab Ketua PWI Lampung, HPN tingkat provinsi akan diselenggarakan secepat mungkin dan sekaligus pelantikan sembilan pengurus PWI kabupaten yang telah menggelar konferkab dijadwalkan pada Senin, 30 Juli 2018.

    “Kesembilan Kabupaten meliputi, Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Timur, Pesawaran dan Kota Metro, menyusul PWI Lampung Barat,” terang Supriyadi.

    Pelantikan akan dilakukan di Bandarlampung akhir Juli ini. “Kita akan undang Ketua PWI Pusat Margiono untuk hadir pada pelantikan,” ucap Supriyadi. (red)

  • KPKAD Kecam Tertutupnya Proyek Gedung DPRD Pesibar

    KPKAD Kecam Tertutupnya Proyek Gedung DPRD Pesibar

    Bandarlampung (SL) – Koordinator Presedium Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD), Ginda Ansori Wayka, mengkritisi terkait tertutupnya akses oleh satuan kerja perihal dugaan kecurangan proyek perencanaan Detail Engineering Design (DED) senilai Rp296,9 juta tahun 2016 serta  proyek Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Pesisir Barat mencapai Rp592,8 juta, tahun anggaran 2017.

    “Diduga ada hal-hal yang tak lazim dan ditengarai bermasalah, kalau tak ada unsur dugaan persolan yang melingkupinya,mengapa mesti tertutup dan ini bertentangan dengan asas penggunaan keuangan daerah,” tegas Gindha saat diwawancarai awak media, Sabtu (14/7/2018).

    Gindha menegaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah harus taat asas diantaranya asas efektif dan efisien serta ada asas akuntabilitas dan asas manfaatnya.

    “Asas efektif dan efisien mengisyaratkan bahwa penggunaan dana pembangunaan harus tepat sasaran penggunaanya sesuai dengan perencanaan tanpa ada mark up atas anggaran tersebut,” beber Dosen Pendidikan Anti Korupsi Poltekkes Tanjungkarang

    Ditambahkannya, terkait asas akuntabilitas yakni pertanggungjawaban maka ini menjadi hal yang penting karena di dalamnya bukan soal penggunaan anggaran saja, tetapi bagaimana cara pengelolaannya.

    Diantaranya keterbukaan informasi publik untuk mengakses dan mengetahui peruntukan dana-dana tersebut digunakan.

    “Sebagaimana Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sementara ketua DPRD Pesibar, Piddinuri saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp justru buang badan, bahkan dirinya mengarahkan ke komisi B untuk lebih jelasnya.

    “Maaf, saya sedang sakit, silakan ke komisi B,” jawabnya.

    Komisi B DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Repzon, juga enggan berbicara lebih jauh terkait persoalan dugaan adanya permainan proyek pembangunan Gedung Kantor DPRD Pesisir Barat.

    Terkait kritisi Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, terkait dugaan kecurangan proyek perencanaan Detail Engineering Design (DED) senilai Rp296,9 juta tahun 2016 serta  proyek Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Pesisir Barat mencapai Rp592,8 juta, tahun anggaran 2017.

    “Untuk lebih jelasnya, silakan Dinda hubungi dinas terkait,” singkatnya saat awak media konfirmasi terkait persoalan tersebut, Minggu (8/7/2018).

    Begitu juga dengan Kepala Dinas PU Penataan Ruang Pemda Kabupaten Pesisir Barat, Isnawardi saat awak media mencoba konfirmasi melalui sambungan telpon justru tidak aktif, begitupun pesan singkat yang dikirimkan belum mendapat jawaban. (Red)

  • Pemkot Bandarlampung Prediksi Pencapaian PAD Lebih Dari 50 Persen

    Pemkot Bandarlampung Prediksi Pencapaian PAD Lebih Dari 50 Persen

    Bandarlampung (SL) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tahun 2018 diprediksi akan tercapai dari target yang ditentukan.

    Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Pemkot Bandarlampung, Yan Wardi, usai menghadiri rapat LPKJ di Gedung DPRD setempat, Rabu (11/7). “Insya Allah, PAD Pemkot tahun 2018 akan tercapai, meski tidak 100 persen, setidaknya akan terjadi peningkatan daripada tahun lalu,” kata dia.

    Sebab, sejauh ini pencapaian PAD tahun 2018 sebesar Rp300 miliar, sedangkan PAD ditargetkan mmencapai Rp700 miliar. Jika dikalkulasikan, pencapaian tersebut mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan.

    Terlebih, untuk mengejar PAD pihaknya terus melakukan langkah dan upaya terbaru. Seperti pemasangan alat pendeteksi transaksi atau sering disebut Tapping Box. “Kita telah menyewa alat tapping box itu, nah besar harapan dengan pemesanan alat tersebut PAD yang kami peroleh dapat mengalami peningkatan,” ujarnya.

    Meski pemasangan tapping box baru dilakukan, namun hal tersebut dinilai telah berkontribusi positif untuk peningkatan PAD. “Pemasangan alat ini baru berjalan beberapa hari, namun sudah terlihat adanya peningkatan PAD. Oleh sebab itu, kami meminta agar doa dan dukungan masyarakat khususnya Kota Tapis Berseri untuk mendukung upaya pemerintah ini,” harap dia.

    Dirinya menjelaskan, untuk saat ini tapping box telah terpasang disejumlah restoran atau pun hotel, seperti, di Resto LG dan Hotel Pop. “Baru 10 restoran dan hotel yang kami pasang. Insya Allah ini akan terus berjalan secara bertahap,” ucapnya. (net)

  • Urai Kemacetan Dishub Kota Tutup Beberapa U-Turn dan Terapkan Sanksi Derek

    Urai Kemacetan Dishub Kota Tutup Beberapa U-Turn dan Terapkan Sanksi Derek

    Bandarlampung (SL) – Cegah kepadatan arus lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandarlampung akan menutup putaran balik atau u-trun disejumlah jalan di Kota Tapis Berseri.

    Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Lalulintas, Dinas Perhubungan Bandarlampung, Iskandar, melalui pesan singkat Whatsapp, Rabu (10/7). “Di tempat yang berpotensi terjadi kepadatan arus lalu lintas, itu yang kami tutup,” ujarnya.

    Dia mencontohkan, salah satu u-trun yang bakal ditutup ada di Jalan Teuku Umar, tepatnya didepan Pasar Koga.

    Selain itu, dia pun menuding pemicu kepadatan arus lalulintas lantaran sering kali kendaraan terparkir hingga memakan bahu jalan. “Kami sering menemukan kemacetan, dan pemicunya adanya penyempitan jalan karena terdapat kendaraan terparkir dibadan jalan,” kata dia.

    Oleh sebab itu, pihaknya akan mengusulkan dirancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD-P, untuk pengadaan mobil derek.

    Agar, kendaraan yang terparkir disembarang tempat dapat dikenakan sanksi berupa diderek. “Insya Allah, jika DPRD Bandar Lampung mensetujui dengan adanya rencana kami, maka dapat dipastikan di tahun 2019, kendaraan yang terparkir disembarang tempat dapat diderek,” tandasnya. (net)

  • Lahan Kp Pasar Gria Sukarame Digusur Warga Tuntut Ganti Rugi

    Lahan Kp Pasar Gria Sukarame Digusur Warga Tuntut Ganti Rugi

    Banadarlampung (SL) – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung untuk mengalihfungsikan lahan Kampung Pasar Griya Sukarame, terus menuai perlawanan. Salah satunya mengajukan permohonan DPRD setempat untuk memediasi warga bersama Walikota.

    Kendati demikian, Ketua Komisi I DPRD Bandarlampang, Numan Abdi, mempersilahkan, jika sejumlah warga sekitar ingin melontarkan aspirasi. “Dipersilahkan jika warga Kampung Pasar Griya Sukarame yang ingin mengadu kepada kami, namanya juga kami ini pelayan masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/7).

    Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolahnya disejumlah media, warga Kampung Pasar Griya Sukareme meminta agar Pemkot Bandarlampung memberi dana kompensasi jika hal tersebut terjadi.

    Dia menilai, bila tuntutan warga untuk memperoleh dana kompensasi, pihaknya selaku wakil rakyat tak mampu berbuat banyak. Karena, untuk menggelontorkan dana kompensasi hal tersebut merupakan kebijakan Pemkot Bandarlampung.

    “Kalau mereka (Warga) meminta dana kompensasi, saya tidak bisa berbuat banyak karena bukan kewenangan legislatif,” imbuhnya.

    Meski begitu, pihaknya akan mencoba untuk menyampaikan tuntutan warga sekitar salah satunya mengenai dana kompensasi. (net)

  • BRPL : Masyarakat Lampung Jangan Terprovokasi dan Dibodohi Oknum Politik

    BRPL : Masyarakat Lampung Jangan Terprovokasi dan Dibodohi Oknum Politik

    Bandarlampung (SL) – Barisan Rakyat Peduli Lampung (BRPL) Provinsi Lampung mengharapkan masyarakat jangan sampai terprovokasi dan dibodohi oleh elit-elit politik yang tidak bertanggung jawab serta bisa memecah belah persatuan di wilayah ini.

    “Saat ini banyak muncul persoalan isu-isu politik yang didasarkan oleh rasa kurang puas terhadap hasil pilkada yang telah diperoleh,” ungkap Kordinator Aksi Ica Novita, Bandarlampung, Jumat 13 Juli 2018.

    Tentunya yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai isu yang oknum ciptakan, masyarakat hari ini yang telah memilih dikorbankan para elit politik demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

    Sampai saat ini telah banyak berbagai gerakan yang mengatasnamakan masyarakat yang seolah-olah, tidak percaya terhadap penyelenggara pilkada dan pengawas Pilkada seperti Bawaslu serta Gakkumdu.

    Padahal mereka telah bekerja secara profesional dan tidak berpihak pada paslon lain tentu karena Undang-Undang jelas mengatur kinerjanya. Dalam kesempatan ini Barisan Rakyat Peduli Lampung mengajak seluruh lapisan terap menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Pilkada Lampung telah usai dan hasil pleno kita sebagai masyarakat yang telah melayani hak pilih tinggal menunggu penetapan pemenang. Mari kita tunggu hasil yang akan diputuskan oleh penyelenggara pilkada tanpa adanya intimidasi dan intervensi yang yang bisa mengganggu penyelenggara,” ungkapnya.

    Pihaknya juga meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk bekerja sesuai UU yang ada jangan memaksakan kehendak demi kepentingan kelompok yang akhirnya menimbulkan opini yang memecah belah masyarakat, yang telah menentukan pilihan.

    Sebab apa yang dilakukan DPRD hari ini jelas bertentangan dengan UU pilkada yaitu UU no. 8 tahun 2015 serta UU no 7 tahun 2007 tentang pemilu. Dalam UU tersebut sangat jelas jika pilkada adalah urusan pemerintahan pusat serta pilkada diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan Gakkumdu, DKPP, sehingga sangat jelas pembentukan Pansus oleh DPRD Provinsi Lampung telah memaksakan kehendak. (red)

  • Santriwan-Santriwati Ponpes dan Panti Asuhan Dimanfaatkan KRLUPB Untuk Aksi di Gakkumdu

    Santriwan-Santriwati Ponpes dan Panti Asuhan Dimanfaatkan KRLUPB Untuk Aksi di Gakkumdu

    Bandarlampung (SL) – Koalisi Rakyat Lampung untuk Pilkada Bersih (KRLUPB) mengajak santri dan santriwati panti asuhan dan pondok pesantren demi mewujudkan kepentingan kelompoknya di Sentra Gakkumdu, Jumat, 13 Juli 2018.

    “Saya tidak tahu pak datang ke sini mau ngapain, katanya untuk kirim doa,” kata Sandi (15) salah satu anggota pesantren yang menjadi peserta aksi di Gakkumdu, Bandar Lampung, Jumat 13 Juli 2018.

    Kedatangannya bersama rekan-rekannya hanya diminta untuk berdoa bersama dan tidak tahu kalau akan dibawa ke Gakkumdu. “Saya tahunya hanya kirim doa untuk pilkada,” ucapnya.

    Rahmat (16) masa aksi lainnya, hanya datang diminta untuk berdoa dan tidak paham kalau lokasi berada di jalan raya.

    “Saya hanya diminta ikut,” ungkapnya.

    Dari pantauan terdapat 16 pesantren dan panti asuhan yang diikutsertakan dalam acara aksi damai dengan menggelar istighosah dan doa bersama. Massa yang ikut pun terdapat anak-anak di bawah usia 17 tahun. (red)

  • HUT ke-72 Bayangkara, Kapolda Lampung dan Danlanal Joget Bareng

    HUT ke-72 Bayangkara, Kapolda Lampung dan Danlanal Joget Bareng

    Lampung (SL) – Soliditas antara Polisi dan TNI di Lampung bukan hanya slogan, tetapi nyata. Hal itu tampak saat acara syukuran HUT ke-72 Bayangkara di halaman Mapolda Lampung, Rabu siang (10/7/2018).

    Usai upacara, Kapolda Lampung Irjen Suntana bersama Danlanal, Kolonel Laut A. Agung P.S berjoget bersama.

    Saat lagu lawas berjudul “Terajana” dinyanyikan Kapolda mengajak semua untuk berjoged bareng termasuk Danlanal Kolonel Laut A. Agung P.S.

    Selanjutnya berdiri para polisi dan prajurit TNI dari matra darat, laut, dan udara berjoget bersama Kapolda Lampung.

    Keakraban Polri dan TNI di Lampung dibuktikan lagi upacara HUT Bhayangkara dilaksanakan di lapangan Makorem Garuda Hitam, Rabu pagi (11/7/2018).

    “Bukti solidnya Polisi dan TNI acara HUT Bhayangkara ke 72 dilaksanakan di lapangan Makorem dan yang jadi inspektur upacaranya Danrem,” kata Kapolda Irjen Suntana.

    Dia juga mengungkapkan sebelumnya kapolda yang diminta untuk menjadi inspektur upacara (irup), tapi dia (Kapolda) meminta Danrem yang irup.

    “Adik saja (Danrem) yang jadi irup biar saya ikut saja,” jelas Suntana.

    Kesolidtan TNI dan Polri kata Kapolda sangat dibutuhkan menghidari dari mudahnya orang luar melakukan adu domba.

    “Kita belajar dari kejadian tahun 98, kalai TNI dan Polisi solid sangat susah orang luar mengadu domba kita,” pungkas Suntana. (net)

  • Dewan Pengupahan Bandarlampung Bahas Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak

    Dewan Pengupahan Bandarlampung Bahas Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak

    Bandarlampung (SL) – Dewan Pengupahan Kota Bandarlampung melakukan rapat hasil tim survei untuk menghitung komponen Kebutuhan Hidup Layak (KLH) di aula Dinas Tenaga Kerja, Jumat (11/7/2018).

    Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandarlampung Pola Pardede mengatakan pertemuan ini untuk mengevaluasi hasil survei yang sudah dilaksanakan.

    “Kami memperbaiki hasil survei yang kedua misal ada harga-harga yang masih belum fiks, contoh sabun cuci Rp15 ribu. Nah, kami evaluasi apakah harga 1,5 kg sabun cuci senilai itu,” ujar Plt  Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung itu.

    Pola Pardede menjelaskan,  tim survei di Dewan Pengupahan ada empat tim. Setiap tim melakukan survei di dua  pasar dan anggota tim survei elemen yang berkepentingan.

    “Tim survei kami terdiri dari Disnaker, Apindo, organisasi buruh, serta Badan Pusat Statistik (BPS), mereka melakukan survei di pasar – pasar yang ada di Bandarlampung,” kata Pola Pardede yang juga menjabat Asisten II Pemkot Bandarlampung.

    Dalam rapat dewan pengupahan hadir juga akademisi dari Unila Dr. Ida Budiarti yang mengungkapkan hasil survei mahasiswanya di Lampung hanya terbuka pekerjaan bagi orang yang berpendidikan rendah.

    “Hasil survey yang dilakukan mahasiswa kami di Lampung penyerapan tenaga kerja bagi pendidikan tinggi menurun,” ungkap Ida Budiarti.

    Dalam rapat tersebut disepakati dewan pengupahan kembali akan melakukan survey pada bulan Agustus 2018 yang akan datang.

    Sebelumnya Dewan Pengupahan sudah melakukan survei untuk menentukan KHL di Bandarlampung pada sebelum bulan Ramadhan dan sesudah Hari Raya Idulfitri. (net)