Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Barisan Rakyat Peduli Lampung Aksi 1000 Lilin Agar Lampung Tak Dipecah Belah

    Barisan Rakyat Peduli Lampung Aksi 1000 Lilin Agar Lampung Tak Dipecah Belah

    Bandar Lampung (SL)- Barisan Rakyat Peduli Lampung melakukan aksi 1000 lilin dalam menjaga kondusivitas pasca pilgub Lampung 27 Juni 2018.

    Koordinator Lapangan Barisan Rakyat Peduli Lampung Ica Novita mengatakan agar masyarakat tidak terpancing oleh ajakan yang ingin memecah belah. “Kita harus menjaga agar Lampung tetap kondusif usai pelaksanaan Pilgub 27 Juni 2018. Jangan sampai melakukan tindakan anarkis dan membuat kisruh serta menjadikan Lampung rusuh,” ungkap dia dalam wawancara dengan media di Taman Gajah Senin, 9 Juli 2018.

    Masih kata dia, aksi ini sebagai sikap keprihatinan atas adanya oknum-oknum yang ingin menjadikan Lampung rusuh pasca pilgub 2018. “Jangan sampai terpancing karena hasil Pilgub 2018. Pilgub telah usai dan dimenangkan oleh pasangan nomor tiga Arinal – Nunik yang telah dipilih oleh 1,5 juta warga Lampung. Pilihan ini harus dihargai meskipun kita berbeda pilihan tapi sama-sama untuk membangun Lampung,” ujarnya.

    Masih kata dia, aksi 1000 lilin ini juga sebagai simbol bahwa Provinsi Lampung harus diterangi dengan bersama-sama bersatu memajukannya. “Sudahilah perselisihan terkait Pilgub 2018, kita songsong pembangunan Lampung untuk lebih baik. Lupakan persaingan yang lalu demi kenyamanan warga Lampung semua,” imbuhnya.

    Ica menambahkan bahwa pilihan rakyat Lampung tidak semuanya karena uang. “Tidak semua rakyat Lampung mata duitan. Jangan karena beberapa orang kita jadi tidak saling menghargai dan menghormati serta jauh dari piil pesenggiri,” tandasnya.

    Sebelumnya aksi juga diisi oleh pembacaan puisi dari perwakilan massa. Orasi juga dilakukan oleh Ica dengan dilakukan secara bergantian oleh rekan yang lainnya. (isma/jun)

  • Tokoh Agama Imbau untuk Masyarakat Tak Terpancing Tindakan Anarkis dalam Pilgub 2018

    Tokoh Agama Imbau untuk Masyarakat Tak Terpancing Tindakan Anarkis dalam Pilgub 2018

    Bandarlampung (SL)-Tokoh agama mengimbau masyarakat tidak terpancing bertindak anarkis dalam menyikapi dugaan pelanggaran Pilkada 27 Juni 2018.

    Menurut Kiai Syamsul Hadi, pelaksanaan Pilgub 2018 telah usai. Karena itu, dia meminta para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak memperkeruh keadaan. “Wakil rakyat juga harus memberikan suasana sejuk tidak harus saling menghujat,” ungkap dia Senin, 9 Juli 2018.

    Beberapa hari ini, lanjut Pimpinan Pondok Pesantren Al Atsna, Seputihmataram, Lampung Tengah ini, terjadi aksi massa yang menolak hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

    “Janganlah sampai terpecah belah karena pilgub. Wakil rakyat yang juga sempat bersitegang karena pembentukan pansus dan ngotot-ngototan. Ini kan tidak baik, apalagi sampai menggerakkan massa. Seluruh masyarakat Lampung, sudah seharusnya bersama-sama bergandengan tangan membangun daerah,” bebernya.

    Syamsul Hadi menerangkan bahwa massa juga harusnya dapat lebih cerdas dalam menyampaikan aspirasinya. “Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang hanya menginginkan kepentingannya sendiri,” katanya.

    Dia menyayangkan, jika benar informasi yang diterima, ada yang melibatkan ibu-ibu jemaah pengajian ikut aksi menolak pilgub dengan turun ke jalan.

    “Kan itu tidak bagus. Sudah berlebihan dalam menanggapi proses politik Pilgub Lampung. Lebih baik, misalnya, menjaga semangat beragamannya dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat,” katanya. (rls).

  • H. Muzakir Manaf Terpilih Kembali sebagai Ketua Kwarda Pramuka Aceh 2018-2023

    H. Muzakir Manaf Terpilih Kembali sebagai Ketua Kwarda Pramuka Aceh 2018-2023

    Aceh (SL) – Setelah Lima tahun memimpin organisasi Pramuka, H. Muzakir Manaf atau Mualem yang juga Mantan Wakil Gubernur Aceh kembali memimpin Kwartir Daerah Pramuka Aceh periode 2018-2023 pada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Aceh IX tahun 2018 di Hotel Lido Graha, Musda dihadiri oleh 23 Kwartir Cabang seluruh Aceh. Demikian disampaikan Demisioner Wakil Ketua Pramuka Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang juga Senator DPD RI asal Aceh.

    Fachrul Razi mengatakan bahwa terpilihnya Mualem dilakukan secara aklamasi karena sukses membangkitkan Pramuka Aceh dalam berbagai kegiatan dan aktif mengikuti di tingkat nasional hingga Jambore Pramuka Dunia di Jepang.

    Dalam pembukaan Musda, Tgk H. Suadi Yahya Walikota Lhokseumawe mengatakan bahwa Pramuka harus mampu melihat cara pandang yang tepat dalam menghadapi masa depan. Pemerintah Lhokseumawe mengucaokan terima kasih atas keberhasilan kepengurusan pramuka dalam memajukan pramuka di Aceh.

    Ketua Kwartir Daerah Pramuka Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang dikenal dengan Mualem mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih atas mensukseskan Musda Pramuka Aceh dan memberikan kesempatan kepada dirinya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pramuka selama lima tahun lamanya.

    Mualem juga memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus atas proses kegiatan pramuka selama 5 tahun. Dirinya berpesan bahwa keiklasan dalam kepemimpinan sangat berbeda di Pramuka, berbeda dengan organisasi lainnya yang beliau pimpin. “Mari kita bangun pramuka dengan keikhlasan, kejujuran kepada generasi muda kedepan,” tegas Mualem yang disambut dengan tepuk tangan yang meriah.

    Sementara itu perwakilan pemerintah Aceh, melalui H. Rahmat Fikri yang juga staf Ahli Gubernur mengatakan bahwa perkembangan Pramuka di Aceh sangat membantu melahirkan generasi muda kedepan yang mampu bersaing dan memiliki kharakter kepemimpinan.

    Sementara itu Sekretaris Jenderal Kwarnas Pramuka Indonesia, Dr. H. Abdul Shobur dalam sambutan dan membuka acara mengatakan bahwa pramuka Indonesia kedepan akan berada di bawah Presiden dalam rangka meningkatkan revitalisasi gerakan pramuka. Sekjend Kwarnas mengajak kepada peserta agar pramuka Aceh lebih pro aktif dalam mencegah peredaran narkoba di Aceh dan Indonesia. Pramuka memiliki peran penting dalam menyelamatkan krisis kharakter generasi muda.

    Senator Aceh DPD RI H. Fachrul Razi, MIP yang juga Wakil Ketua Pramuka Aceh mengatakan bahwa Musda ini diharapkan berjalan lancar dan dirinya berharap kedepan pramuka Aceh akan melahirkan banyak pemimpin muda Aceh masa depan yang memiliki kharakter dan jiwa kepemimpinan yang kokoh. “Musda kali ini berjalan secara demokrasi dan kekeluargaan, dan silaturahmi sesama peserta terjalin luar biasa, bahkan rekonsiliasi antara pengurus daerah dan cabang berlangsung secara luar biasa, semoga Pramuka kedepan semakin Jaya,” harapnya.

    Musda Pramuka Aceh memilih formatur mewakili cabang yaitu Hermanto dari Banda Aceh dan M. Nasir dari Subulussalam. (red)

  • Tokoh Agama Himbau agar Masyarakat Tak Terpancing Tindakan Anarkis dalam Pilgub Lampung

    Tokoh Agama Himbau agar Masyarakat Tak Terpancing Tindakan Anarkis dalam Pilgub Lampung

    Bandarlampung (SL) – Tokoh agama mengimbau masyarakat tidak terpancing bertindak anarkis dalam menyikapi dugaan pelanggaran Pilkada 27 Juni 2018.

    Menurut Kiai Syamsul Hadi, pelaksanaan Pilgub 2018 telah usai. Karena itu, dia meminta para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak memperkeruh keadaan. “Wakil rakyat juga harus memberikan suasana sejuk tidak harus saling menghujat,” ungkap dia Senin, 9 Juli 2018.

    Beberapa hari ini, lanjut Pimpinan Pondok Pesantren Al Atsna, Seputihmataram, Lampung Tengah ini, terjadi aksi massa yang menolak hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

    “Janganlah sampai terpecah belah karena pilgub. Wakil rakyat yang juga sempat bersitegang karena pembentukan pansus dan ngotot-ngototan. Ini kan tidak baik, apalagi sampai menggerakkan massa. Seluruh masyarakat Lampung, sudah seharusnya bersama-sama bergandengan tangan membangun daerah,” bebernya.

    Syamsul Hadi menerangkan bahwa massa juga harusnya dapat lebih cerdas dalam menyampaikan aspirasinya. “Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang hanya menginginkan kepentingannya sendiri,” katanya.

    Dia menyayangkan, jika benar informasi yang diterima, ada yang melibatkan ibu-ibu jemaah pengajian ikut aksi menolak pilgub dengan turun ke jalan.

    “Kan itu tidak bagus. Sudah berlebihan dalam menanggapi proses politik Pilgub Lampung. Lebih baik, misalnya, menjaga semangat beragamannya dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat,” katanya. (rls).

  • CBA Kritisi Dugaan Kecurangan Proyek Kantor DPRD Pesibar

    CBA Kritisi Dugaan Kecurangan Proyek Kantor DPRD Pesibar

    Bandarlampung (SL) – Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengkritisi dugaan kecurangan proyek perencanaan DED senilai Rp296,9 juta tahun 2016 serta  proyek Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Pesisir Barat mencapai Rp592,8 juta, tahun anggaran 2017.

    Menurut Jajang, dalam dua tahun terakhir 2016 sampai 2017 misalnya, Center for Budget Analysis (CBA) mencatat indikasi kecurangan gedung DPRD Pesisir Barat.

    Proyek perencanaan DED Kantor DPRD, yang berada di bawah tanggung jawab Dinas PU Penataan Ruang Pemda Kabupaten Pesisir Barat, dijalankan oleh CV. Nusa Indah Tehnik.

    “Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 296,9 juta lebih, proyek ini masuk tahun anggaran 2016,” jelasnya.

    Selain itu, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD juga dijalankan oleh CV. Tiara Indah Konsultan dengan anggaran sebesar Rp 592,8 juta, proyek ini masuk tahun anggaran 2017.

    “Kami melihat beberapa kejanggalan, misalnya dari harga yang disepakati oleh pihak satuan kerja dengan pemenang proyek terbilang mahal,” bebernya melalui rilis yang diterima LSN.

    Hingga berita ini diturunkan, Sabtu (7/7/2018), pejabat terkait dinas Dinas PU Penataan Ruang Pemda Kabupaten Pesisir Barat, Mury Menako selaku PPK. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon dan pesan singkat tidak dapat dihubungi. (net/red)

  • Kabar Jual Beli Bangku SMA Dan SMK di Lampung Masih “Marak” Warga Jangan Takut Melapor

    Kabar Jual Beli Bangku SMA Dan SMK di Lampung Masih “Marak” Warga Jangan Takut Melapor

    Bandarlampung (SL)- Penerimaan murid baru di tingkat SMP, SMA, Hingga perguruan Tinggi Negeri, mulai dilaksanakan sejak Senin 2 Juli 2018 lalu. Penerapan penerimaan murid dengan zonasi dan non zonasi mulai membuka peluang terjadinya kecurangan. Beredar kabar jual beli kursi masuk sekolah negeri menjadi rahasia umum. Harga kursi untuk SMP hingga SMA Negeri mencapi Rp25 Juta. Sementara Dinas Pendidikan Provinsi Lampung diduga terlibat dugaan praktik dugaan jual-beli bangku dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMAN/SMKN).

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, hingga Seksi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung belum bisa dimintai keterangan terkait kabar tersebut. Kepada sinarlampung.com, orang tua mengutarakan mendapati praktik itu terjadi di seluruh SMAN/SMKN. Satu bangku dihargai Rp10 juta-Rp25 juta. Jual-beli bangku itu bahkan terus berlanjut hingga sekarang meski PPDB telah ditutup 2018. “Temuan kami, banyak SMAN/SMKN yang menerima siswa titipan. Itu tidak gratis, satu bangku dijual Rp10 juta hingga Rp15 juta. Bahkan, untuk sekolah favorit dihargai Rp25 juta,” katanya, Minggu (8/7/2018).

    Lantas sekolah mana saja itu?. “Bukan kapasitas saya mengumumkannya. Tapi, kami berharap aparat penegak hukum, atau  Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusut masalah itu. Pasti sudah tahu lahmas,” katanya.

    Kabar lain, pejabat dan oknum anggota DPRD termasuk salah satu pihak yang menitipkan siswa ke sejumlah kepala SMAN/SMKN. Siswa-siswa titipan itu terdiri dari kerabat anak-anak tetangga sekitar rumahnya. Praktik jual-beli bangku itu sudah menjadi hal lumrah di antara orangtua yang pada tahun ajaran baru ini mendaftarkan putra-putri mereka. Salah satu orangtua pemegang kartu keluarga miskin (gakin), mengaku tahu persis praktik tersebut.

    Saat akan mendaftarkan anaknya di sebuah SMAN beberapa waktu lalu, ia dihadapkan pada angka Rp15 juta sebagai syarat untuk memasukkan anaknya di sekolah itu. “Saya mana punya uang sebesar itu. Itu pihak sekolah yang minta. Ya, sampai sekarang anak saya jadi belum bisa bersekolah karena tidak punya uang sebesar itu,” keluhnya.

    Sepengetahuannya, bukan hanya ia yang tidak bisa mendaftarkan anaknya karena tidak bisa ‘membeli’ bangku di sekolah negeri tersebut. Beberapa tetangganya juga akhirnya banyak yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta karena biayanya lebih terjangkau. Padahal, rumahnya hanya beberapa puluh meter dari sebuah SMAN. “Banyak siswa dari keluarga miskin yang ditolak pihak sekolah. Padahal, seharusnya sekolah menerima siswa dari keluarga miskin dan yang rumahnya berdekatan dengan sekolah. Ini memang fakta, harga bangku sekolah itu Rp15 juta per siswa. Kalau uangnya ada, proses masuknya lancer, mau ngadu percuma mas pasti pintar mereka berdalih,” katanya.

    Pringsewu

    Sementara Dewan Pendidikan Kabupaten Pringsewu mengingatkan kepada penyelenggara pendidikkan di Bumi Jejama Secanan supaya tidak memanfaatkan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk kepentingan pribadi.

    Ketua Dewan Pendidikkan Kabupaten Pringsewu Wanawir mengindikasi adanya peluang jual beli kursi melalui alokasi 25 persen nonzonasi. Yakni peserta didik berprestasi dalam bidang akademik sebanyak 20 persen dan 5 persennya untuk peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik. “Artinya alokasi 25 persen diluar zonasi ini jangan sampai menimbulkan penyimpangan, jual beli kursi. Peluang ini terutama untuk sekolah favorit,” kata Wanawir, Senin (2/7).

    Dia pun yakin, apa bila Peraturan Mentri Pendidikkan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dilaksanakan secara jujur, tidak ada kepentingan pribadi, pasti tidak akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu lah, Wanawir mengimbau kepada masyarakat, kalau pun ada yang jual beli kursi dapat melaporkannya ke Dewan Pendidikkan.

    Yakni di Jalan Sakti Raya, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu. Tepatnya, di kampus Akademi Komunitas Negeri Pringsewu. Wanawir mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi masyarakat yang mengalami ketidak adilan. Disamping itu, Wanawir menekankan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 14/2018 di wilayah Kabupaten Pringsewu.

    Kepala Bidang Pendidikkan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu Rustian mengatakan, dengan ketentuan Permendikbud itu ada sebanyak 24 SMP Negeri di Kabupaten Pringsewu yang wajib melaksanakan ketentuan tersebut. “Sedangkan jumlah rombongan belajar sebanyak 145 untuk kelas tujuh dan daya tampung setotal 4.640 orang,” ujar Rustian, Minggu (1/7) lalu.

    Kepala Disdikbud Pringsewu Heri Iswahyudi mengatakan sistim zonasi itu mengakomodir calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. Mekanismenya, lanjut dia, setiap satuan pendidikkan menerima 75 persen calon peserta didik baru yang berasal dari Kabupaten Pringsewu.

    Orangtua Protes

    Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Neger di Bandar Lampung melalui jalur bina lingkungan (biling) telah dibuka hari ini hingga 5 Juli mendatang. Masyarakat berbondong-bondong datang ke sekolah terdekat dari rumah untuk bisa mengenyam pendidikan disekolah zonasi. Namun banyak orangtua yang kesal lantaran ditolak oleh panitia SMPN 9 Bandar Lampung saat awal PPDB dibuka. Yeni (34) warga Kaliawi yang ingin menyekolahkan anaknya saat ditemui Tribun Lampung di halaman SMPN 25 mengatakan kalau dirinya itu ingin menyekolahkan anaknya di SMPN 9.

    Lalu dirinya bingung saat hari pertama pendaftaran ini dirinya dan puluhan orangtua ditolak. “Jadi tadi itu kami dari orangtua datang ke SMPN 9 jam 9.00 wib tapi sudah habis formulirnya kata panitia di SMPN 9,” katanya

    Lalu dialihkan ke SMPN 25 dan dari SMPN 25 pun tak mau menerima berkas karena wilayah yang paling terdekat sesuai zonanya SMPN 9. Harapannya dari orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya ini jangan dipimpong. (trb/nt/jun)

  • Masuk Islam Laurentika Ganti Nama Menjadi Anisa Sabyan

    Masuk Islam Laurentika Ganti Nama Menjadi Anisa Sabyan

    Bandarlampung (SL) – Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi pengikutnya, serta membawa perdamaian. Faktanya, kian hari kian banyak orang yang ingin mempelajari hakikat Islam yang membawa pesan perdamaian tersebut. Buktisahih,  Jum’at (6/6/18), di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung seorang perempuan menyatakan diri dan berikrar memeluk agama Islam.
    Adalah Laurentika Yuliana yang berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Prosesnya dibimbing langsung oleh Ketua MUI Lampung KH.Khairuddin Tahmid, dan disaksikan oleh Wakil Ketua H.Suryani dan Sekretaris MUI KH.Basyarudin Maisir. Setelah dibimbing dan menyatakan diri memeluk agama Islam, kemudian Laurentika diganti namanya menjadi Annisa Yuliana Sabyan.
    “Kita rubah nama muslimnya menjadi Annisa Yuliana Sabyan,” ujarnya setelah membimbing mengucapkan syahadat Laurentika.
    Sementara itu, Laurentika yang datang ke kantor MUI bersama saudaranya menceritakan bahwa keinginannya menjadi seorang muslimah adalah karena cinta dan suka dengan Islam. “Saya ingin memperdalam Islam. Saya suka dengan Islam dan saya merasakan kedamaian dan ketenangan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dihadapan pak kiai,” ujar wanita yang sebelumnya menganut Kristen Protestan tersebut.
    Saat ditanya apakah keputusannya untuk pindah agama sudah bulat dan diketahui keluarga, wanita kelahiran 7 Mei 1996 tersebut mengungkapkan bahwa keinginannya untuk masuk Islam adalah murni karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan dari siapapun. Selain itu, ia juga sudah mengutarakan keinginannya tersebut kepada orang tuanya. “Saya masuk Islam karena keinginan saya sendiri, karena saya ingin memperdalam agama Islam. Saya juga sudah bilang sama orang tua, meskipun tidak ada tanggapan dari mereka. Saya siap menanggung semua resiko dan konsekuensinya,” jelasnya. (Sunarto/net)
  • Sosiolog Abdul Syani: Pansus DPRD Jangan Rusak Piil Pesenggiri Rakyat Lampung

    Sosiolog Abdul Syani: Pansus DPRD Jangan Rusak Piil Pesenggiri Rakyat Lampung

    Bandarlampung (SL) – Upaya elit politik dari partai-partai politik di nasional untuk menolak hasil Pilkada Lampung 2018 dipastikan akan memecah belah persatuan dan persaudaraan rakyat Lampung yang akan berujung pada konflik. Oleh karena itu sudah saatnya rakyat Lampung menegakkan kembali piil pesenggiri yaitu kehormatan yang menjadi pedoman hidup berbasiskan adat istiadat rakyat Lampung.

    “Hasil pilgub adalah buah demokrasi yang melibatkan 4 jutaan suara rakyat Lampung. Seharusnya diterima bukan justru dipertentangkan. Kalau ada persoalan seharusnya diselesaikan dengan menegakkan piil pesenggiri dengan mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Bukan dengan memecah belah masyarakat dengan membuat Pansus DPRD,” demikian sosiolog Unila, Drs. Abdul Syani, M.IP. di Bandar Lampung, Jumat (6/7) menanggapi pertentangan kalah menang dalam Pilkada Politik Lampung yang berujung lahirnya Pansus di DPRD.

    Pendiri Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung ini mengingatkan bahwa hasil suara Pilkada 2018 harus dijaga karena itu merupakan pilihan rakyat Lampung agar mendapatkan pemimpin yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat Lampung.

    “Upaya menggagalkan hasil pemilihan suara dalam Pilkada 2018 akan melanggar piil pesenggiri yang menjadi pedoman hidup rakyat Lampung. Ini tidak boleh,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Pilkada adalah urusan dan pilihan rakyat Lampung yang harus dihormati dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan kepentingan perorangan atau kelompok.

    “Apalagi kepentingan elit-elit partai di Jakarta sehingga memecah belah dan merusak piil pesenggiri sebagai pedoman hidup rakyat Lampung,” ujarnya.

    Setiap persoalan menurutnya bisa dijawab dengan kearifan lokal adat istiadat rakyat Lampung yaitu dengan nemui-nyimah, yaitu bertemu dan musyawarah dengan azas kekeluargaan menyelesaikan persoalan.

    “Musyawarah dibuka dengan menegaskan kembali piil pesenggiri yaitu kita semua bersaudara dan wajib bersatu yang menjadi kehormatan rakyat Lampung. Jangan membiarkan orang lain memecah belah persaudaraan kita,” ujarnya.

    Mantan aktifis 78 lulusan UGM di Yogyakarta ini mengingatkan, setelah dalam nemui nyimah semua sepakat menegakkan persaudaraan dalam piil pesenggiri, barulah persoalan dibuka dan diperiksa bersama untuk mencari kebenaran dan jalan keluarnya.  “Jadi bukan dengan saling menyalahkan, mempertajam dengan demonstrasi, kemudian membentuk pansus yang akan mempertajam persoalan. Kita semua bersaudara jangan mau dikipas kepentingan dari luar. Lampung ini milik kita,” ujarnya.

    Syani juga menegaskan nengah-nyapur yaitu secara keterbukaan dan toleransi untuk bersaudara dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang sosial, ras atau agama seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung.
    “Sehingga Pilkada bukan soal menang atau kalah, tapi soal bermufakat bersama untuk bergantian memimpin Lampung menuju lebih baik. Kalau ada salah saling bermaaf-maafan. Bukan mencari kesalahan untuk menjatuhkan atau merusak atau bahkan menggagalkan hasil pemilihan pemimpin yang melibatkan suara jutaan rakyat,” ujarnya.

    Mantan aktifis 78 lulusan UGM di Yogyakarta ini juga berharap pemimpin baru yang dipilih masyarakat Lampung dapat menegakkan kembali pedoman piil pesenggiri dalam pemerintahan di masa depan.

    “Sehingga kearifan lokal tidak sekedar menjadi slogan dan pemanis demokrasi tetapi menjadi pedoman yang hidup dalam kehidupan rakyat Lampung,” ujarnya. (rls)

  • Setelah Lampung, Gempa Guncang Banten Hingga Empat Kali

    Setelah Lampung, Gempa Guncang Banten Hingga Empat Kali

    bandarlampung (SL) – Hanya selang beberapa jam setelah Lampung, gempa juga mengguncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu (7/7/2018). Bahkan gempa terjadi hingga empat kali.

    Gempa pertama yang terjadi pukul 10.56 WIB itu berkekuatan 4,4 Skala Richter (SR) dengan kedalaman 5 km.

    Informasi dari Badan Meteorogi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa pada Sabtu ini berlokasi di 6.91 Lintang Selatan (LS), 106.41 Bujur Timur (BT) dan berada di 42 kilometer (KM) sebelah Tenggara Kabupaten Lebak.

    Selang lima menit, pukul 11.01 WIB, gempa kembali mengguncang Kabupaten Lebak. Lokasinya bergeser sedikit, dari gempa awal.

    Gempa kedua berkekuatan 4,1 SR, mengguncang di 6,92 Lintang Selatan, 106,40 Bujur Timur, yang berada di 42 km sebelah tenggara Kabupaten Lebak, dengan kedalaman lima kilometer.

    Gempa berikutnya terjadi pada pukul 11.24 WIB. Gempa berada di 6.94 Lintang Selatan dan 106.37 Bujur Timur dengan kekuatan 2.5 SR.

    Kedalaman gempa tersebut di 14 Km. Pusat gempa berada di 43 km Tenggara Kabupaten Lebak.

    “Hanya kecil iya, wilayah (Lebak) selatan, pantai selatan. Biasa itu, wilayah Bayah, Sukabumi, Cikotok,” kata Pasintel Kodim Lebak Lettu Sudarsono melalui sambungan selulernya, dilansir Liputan6.

    Sudarsono mengatakan, tidak ada laporan kerusakan gempa. “Kalau kecil gitu sering sekali, susulan kadang,” jelas dia.

    Gempa berikutnya terjadi pukul 12.25 WIB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melansir Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berkekuatan 4.1 Skala Richter di kedalaman 5 km.

    Terasa hingga Jakarta

    Gempa yang mengguncang Lebak, Banten dirasakan hingga Jakarta.

    “Berasa gempa. Lantai bergoyang-goyang ke kiri kanan. Terasa di kaki,” kata Yus, salah satu karyawan swasta di kawasan Menteng, Jakarta.

    Menurut dia, gempa tersebut dirasakannya selama beberapa puluh detik. Saat gempa terjadi, dia berada di lantai lima kantornya. (net)

  • Pemprov Ajak BKSDA dan Aktivis Lingkungan Atasi Masalah Gajah Liar di Tanggamus

    Pemprov Ajak BKSDA dan Aktivis Lingkungan Atasi Masalah Gajah Liar di Tanggamus

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mengajak sejumlah pihak yang terkait lingkungan hidup untuk mengatasi persoalan gajah liar di Kecamatan Semaka, Tanggamus.

    Pemprov akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah III Lampung-Bengkulu, lembaga konservasi sumber daya alam, dan aktivis NGO (Non Government Organization) yang peduli terhadap konservasi satwa liar khususnya gajah.

    Sinergi ini untuk merumuskan solusi mengatasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar khususnya di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Rapat  koordinator lintas sektoral diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada hari Jum’at (6/7/2018) di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Rapat langsung dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.

    Dalam rapat berhasil dirumuskan solusi yang dipilih untuk mengasi konflik satwa-manusia di Tanggamus. Di antaranya sebagai pengamanan dalam jangka pendek, Pemprov dan Pemkab Tanggamus  bersinergi dengan  NGO Repong Indonesia akan melakukan penggiringan Gajah menuju ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ( TNBBS). Penggiringan akan dilakukan TIM Mahout dibantu pihak-pihak terkait.

    Sedangkan untuk solusi jangka panjang  Pemerintah Provinsi Lampung akan menganggarkan anggaran khusus melalui APBDP dan APBD untuk membentuk Conservation Response Unit (CRU).   Satuan Tugas yang dibentuk  akan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/459/V.23/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.

    Dalam kesempatan tersebut Hamartoni menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menangani  konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar.

    “Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik akan diterapkan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik ” kata Hamartoni.

    Sementara itu, Indra Exploitasi Semiawan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kelestarian Kehutanan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang memilki peran besar dalam menangani konflik manusia – satwa di lampung.

    “Keterlibatan Sekda secara langsung dalam menginisiasi koordinasi lintas sektoral  telah berhasil menyamakan persepsi dalam menentukan  solusi bagi konflik manusia – satwa di Lampung” kata Indra.

    Senada dengan Indra Exploitasi ketua Forum Konservasi Gajah Sumatera Krismanko Papadang menganggap bahwa Provinsi Lampung adalah Provinsi terbaik dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
    “Dengan adanya Peraturan Gubernur Lampung sebagai payung hukum dan keterlibatan Sekda secara langsung untuk memimpin Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar di Lampung, menjadikan Provinsi Lampung menjadi yang terbaik” kata Krismanko. (Humas Prov)