Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • DPRD Paripurna HUT ke 336 Kota Bandar Lampung

    DPRD Paripurna HUT ke 336 Kota Bandar Lampung

    Bandarlampung (SL)-DPRD Kota Bandarlampung mengadakan Sidang Peripura Istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-336 Kota Bandarlampung, di Ruang Sidang DPRD Bandarlampung, Selasa (26/6).

    Ketua DPRD Wiyadi yang memimpin sidang mengatakan peringatan ultah Kota Bandarlampung merupakan sarana dan mometum untuk melakukan introspeksi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah dan akan dilaksanakan ke depan.

    “Alhamdulillah berdasarkan data BPS tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRD) kota Bandarlampung mengalami peningkatan, tahun 2012 masih diangka Rp.27,75 juta, selanjutnya tahun 2016 meningkat menjadi Rp.44,74 juta,” kata Wiyadi

    Selanjutnya dia juga menginformasikan menurunnya angka kemiskinan di Kota Bandarlampung dari tahun 2011 sampai 2015 menurun hampir tiga persen. “Peningkatan PDRB berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan data BPS tahun 2011 jumlah penduduk miskin 13,61 persen kemudian tahun 2015 turun ke angka 10,60 persen,” jelas Wiyadi.

    Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Hut Bandarlampung semestinya dirayakan pada tanggal 17 Juni, namun disebabkan cuti hari raya diundur pelaksanaannya pada hari ini tanggal 26 Juni.

    Sementara itu Gubernur Lampung diwakili oleh Staf Ahli bidang Pemerintahan, hukum dan politik Theresia Sormin mengucapkan selamat kepada jajaran Pemkot Bandarlampung dan ultah ini dapat memacu kinerjanya. “Kami mengucapkan selamat, semoga ultah ini memacu semangat pengabdian, menciptakan pemerintahan yang bersih, kota yang indah, nyaman dan sejahtera,” ujar Theresia. (trs/nt)

  • Pilgub Siap Digelar, Kapolda Ajak Berpolitik Santun

    Pilgub Siap Digelar, Kapolda Ajak Berpolitik Santun

    Bandarlampung (SL) – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia siap digelar pada Rabu, 27 Juni 2018. Seluruh persiapan penyelenggaraan pemilihan baik distribusi kotak dan surat suara serta pengamanan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sudah siap.Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana menegaskan kepada publik Lampung agar bisa memberikan hak pilih dengan mencoblos ke TPS. Siapapun yang nanti dipilih oleh rakyat dan mendapatkan amanah memimpin harus bisa merangkul yang tidak terpilih.

    “Kita sudah lakukan pengamanan proses distribusi surat dan kotak suara ke daerah. Aparat pengamanan cukup untuk pastikan pilgub Lampung aman,” kata Irjen Suntana.

    Seperti diketahui, di Lampung pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di 15 kabupaten/kota.Polda Lampung secara khusus menggelar Istighosah Kamtibmas agar Lampung aman bersama seluruh paslon yang dihadiri Arinal Djunaidi, calon Gubernur nomor urut 3, Wali Kota Bandarlampung Herman HN yang maju cagub bernomor urut 2 dan Ahmad Jajuli cawagub nomor urut 4.

    “Siapapun yang terpilih nanti harus bisa merangkul yang tidak terpilih. Siapapun yang terpilih itu pilihan Allah, yang tidak terpilih tidak perlu melaksanakan langkah yang melanggar hukum,” kata Irjen Pol Suntana.

    Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana menambahkan kalau dalam proses pemilihan ada masalah dan mau komplain silakan memakai jalur Mahkamah Konstitusi.

    Sementara untuk pesan secara khusus kepasa masyarakat Lampung yang akan laksanakan hak pilih, dipersilakan memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani masing-masing.

    “Di masa tenang, imbauan kita semua paslon tidak melakukan money politics, mari kita didik masyarakat Lampung berdemokrasi secara santun, diajarkan masyarakat berpolitik secara elegan,” kata Irjen Pol Suntana.

    Guna memberikan rasa aman kepada warga Lampung, aparat kepolisian sudah berpatroli dan ada pembentukan satgas yang bekerja di lapangan. Terkait perhatian khusus, di TPS ada kalkukasi aman dan rawan, semua kita perlakukan sama.

    “TPS rawan kita lakukan patroli secara cukup, bukan berarti TPS yang aman. TPS rawan itu yang di pulau jauh dari pusat di pelosok. Di TPS yang rawan konflik diberikan tambahan personel yang banyak,” kata Irjen Pol Suntana.

    Arinal Djunaidi yang berpasangan dengan Bupati Lampung Timur, Chusnunia atau yang lebih dikenal dengan Nunik, pasangan nomor urut tiga akan memberikan hak pilih di TPS tak jauh di kediaman masing-masing.

    Arinal Djunaidi bersama istrinya Riana Sari dan anaknya akan mencoblos di TPS di Wayhalim. Chusnunia atau Nunik memberikan hak suara di desanya Karanganom, Wawaykarya Lampung Timur.

    “Ayo rakyat Lampung gunakan hak pilih, datang ke TPS untuk mencoblos demi kemenangan Lampung Berjaya,” kata Arinal Djunaidi, calon Gubernur nomor urut 3.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung, Nanang Trenggono menyampaikan pesan agar rakyat Lampung yang memiliki hak pilih dan tercatat di DPT menggunakan hak pilih.

    “Manfaatkan hak pilih untuk memilih dan mencoblos pemimpin Lampung sesuai pilihan di TPS, kita berharap pelaksanaan coblosan, pemungutan suara berjalan lancar,” kata Nanang Trenggono. (IL/red)

  • Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Siap Digelar

    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Siap Digelar

    Bandarlampung (SL) – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia siap digelar pada Rabu, 27 Juni 2018. Seluruh persiapan penyelenggaraan pemilihan baik distribusi kotak dan surat suara serta pengamanan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sudah siap.

    Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana menegaskan kepada publik Lampung agar bisa memberikan hak pilih dengan mencoblos ke TPS. Siapapun yang nanti dipilih oleh rakyat dan mendapatkan amanah memimpin harus bisa merangkul yang tidak terpilih.

    “Kita sudah lakukan pengamanan proses distribusi surat dan kotak suara ke daerah. Aparat pengamanan cukup untuk pastikan pilgub Lampung aman,” kata Irjen Suntana.

    Seperti diketahui, di Lampung pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di 15 kabupaten/kotamadya.

    Polda Lampung secara khusus menggelar Istighosah Kamtibmas agar Lampung aman bersama seluruh paslon yang dihadiri Arinal Djunaidi, calon Gubernur nomor urut 3, Bupati Bandarlampung Herman HN yang maju cagub bernomor urut 2 dan Ahmad Jajuli cawagub nomor urut 4.

    “Siapapun yang terpilih nanti harus bisa merangkul yang tidak terpilih. Siapapun yang terpilih itu pilihan Allah, yang tidak terpilih tidak perlu melaksanakan langkah yang melanggar hukum,” kata Irjen Pol Suntana.

    Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana menambahkan kalau dalam proses pemilihan ada masalah dan mau komplain silakan memakai jalur Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk pesan secara khusus kepasa masyarakat Lampung yang akan laksanakan hak pilih, dipersilakan memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani masing-masing.

    “Di masa tenang, himbauan kita semua paslon tidak melakukan money politics, mari kita didik masyarakat Lampung berdemokrasi secara santun, diajarkan masyarakat berpolitik secara elegan,” kata Irjen Pol Suntana.

    Guna memberikan rasa aman kepada warga Lampung, aparat kepolisian sudah berpatroli dan ada pembentukan satgas yang bekerja di lapangan. Terkait perhatian khusus, di TPS ada kalkukasi aman dan rawan, semua kita perlakukan sama.

    “TPS rawan kita lakukan patroli secara cukup, bukan berarti TPS yang aman. TPS rawan itu yang di pulau jauh dari pusat di pelosok. Di TPS yang rawan konflik diberikan tambahan personel yang banyak,” kata Irjen Pol Suntana.

    Arinal Djunaidi yang berpasangan dengan Bupati Lampung Timur, Chusnunia atau yang lebih dikenal dengan Nunik, pasangan nomor urut tiga akan memberikan hak pilih di TPS tak jauh di kediaman masing-masing.

    Arinal Djunaidi bersama istrinya Riana Sari dan anaknya akan mencoblos di TPS di Way Halim. Chusnunia atau Nunik memberikan hak suara di desanya Karanganom, Waway Karya Lampung Timur.

    “Ayo rakyat Lampung gunakan hak pilih, datang ke TPS untuk mencoblos demi kemenangan Lampung Berjaya,” kata Arinal Djunaidi, calon Gubernur nomor urut 3.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung, Nanang Trenggono menyampaikan pesan agar rakyat Lampung yang memiliki hak pilih dan tercatat di DPT menggunakan hak pilih.

    “Manfaatkan hak pilih untuk memilih dan mencoblos pemimpin Lampung sesuai pilihan di TPS, kita berharap pelaksanaan coblosan, pemungutan suara berjalan lancar,” kata Nanang Trenggono.

  • Pemprov Lampung Gelar Rapat Kerja dengan DPD RI Terkait Pilkada Serentak 2018

    Pemprov Lampung Gelar Rapat Kerja dengan DPD RI Terkait Pilkada Serentak 2018

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat kerja dengan Komite I  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Lampung. Rapat dipimpin langsung oleh anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya beserta Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (25 Juni 2018).

    Dalam kesempatan tersebut, Andi mengatakan Pilkada Serentak 2018 akan diselenggarakan di 171 daerah meliputi, 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pilkada serentak 2018 ini, kata dia, merupakan pilkada serentak yang ketiga, setelah diselenggarakan di 269 daerah pada 9 Desember 2015 serta di 101 daerah pada 15 Februari 2017.

    Untuk itu, pihaknya menilai perlunya pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya. Andy juga mengatakan, bersama anggota DPD RI lainnya, telah memantau tiga daerah dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Tiga daerah itu diantaranya Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. “Kami memahami penyelenggaraan Pilkada Serentak menjadi tantangan semua pihak. Untuk itu kami berharap pelaksanaan rapat ini dapat mengindentifikasi masalah-masalah terkait persiapan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung. Kami juga akan melakukan pemantauan langsung ke TPS-TPS yang direncanakan akan dilakukan esok hari (Selasa)”, kata Andi.

    Menaggapi hal tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan selain Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Lampung juga akan melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus. Untuk mensukseskan Pilkada tersebut Pemerintah Provinsi Lamung terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung, mapun aparat keamanan untuk mempersiapkan secara cermat hal-hal terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi penyelenggaran pemilu dengan pihak terkait serta melakukan pemantauan terhadap persiapan dan kesiapan penyelenggaraan dan pengawasan pengiriman distribusi logistik,” ujar Taufik.

    Taufik juga mengingatkan persiapan yang perlu diperhatikan, yakni aspek penciptaan situasi dan kondisi. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengintruksikan kepada jajaran Pemprov dapat mendukung dan mendayagunakan berbagai potensi yang ada untuk membantu aparat keamanan sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berhasil dengan aman dan kondusif serta masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.

    Sementara itu, anggota Bawaslu, Iskardo P. Panggar mengatakan pihaknya bekerjasama dengan pihak Kepolisian terus melaksanakan Patroli Pengawasan untuk mensosialisasikan Anti Money Politic, Netralitas ASN/TNI/Polri, melakukan pengawasan di TPS Rawan serta memastikan C6 didistribusikan dengan baik.

    “Sejauh ini, terkait persiapan perlaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung tidak terdapat pelanggaran yang mengkhawatirkan, pelanggaran terbanyak seputar pelanggaran administratif dan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur. Lebih dari itu, kami berharap dukungan semua pihak sehingga Pilkada di Provinsi Lampung dapat berjalan sukses dan aman”, ujar Iskardo.

    Serupa dengan hal tersebut, Perwakilan KPU Provinsi Lampung dan Polda Lampung juga terus melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan Pilkada. Salah satunya KPU telah membentuk Badan Adhoc untuk proses pemungutan suara agar berjalan lancar. Sedangkan Polda Lampung juga telah melaksanakan apel kesiapan pilkada untuk pengamanan TPS pada pelaksanaan Pilkada 27 Juni mendatang. Pada pertemuan tersebut, turut hadir juga perwakilan Polda, perwakilan KPU serta Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi. (Humas PemprovPIl)

  • Perkara Lahan, Oknum Kades dan Sekdes di Lampung Selatan Ancam Wartawan dan Lecehkan Hukum

    Perkara Lahan, Oknum Kades dan Sekdes di Lampung Selatan Ancam Wartawan dan Lecehkan Hukum

    Lampung Selatan (SL)- Tindakan arogan yang ditunjukkan perangkat desa terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini di Desa Mandah Kecamatan Natar Lampung Selatan Minggu, 24 Juni 2018.

    Diawali saat Kepala Desa Mandah, Sutrisno melakukan pelecehan profesi Kuasa Hukum dalam hal ini Darozi Chandra yang sedang melakukan mediasi terkait urusan penyerobotan tanah milik warga, mbah Wakidi, oleh kepala desa setempat. Sempat terjadi perang mulut dan bersitegang antara kedua pihak, disaksikan beberapa awak media dari beberapa media elektronik dan online.

    Sutrisno tak terima dan justru meluapkan emosinya, lalu menantang dan mengatakan tak takut hukum. Dia berkata lantang dan penuh amarah menghardik kuasa hukum dari LBH Keadilan Rakyat.

    “LBH ta* kucing. Silahkan laporkan saya ke Polda saya tunggu,” ujarnya lantang.
    Sementara Sekdes, Yuldi Ismail mengeluarkan amarahnya dengan kata-kata penuh penghinaan, mengamuk seperti orang kesurupan. Sekdes ini tidak saja mengancam tim kuasa hukum namun juga berusaha memukul wartawan yang ada di lokasi itu, dan mengejarnya.

    “Sudah enggak mempan golok apa? Berani berani masuk wilayah saya,” teriak Yuldi sembari mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh.
    Tim kuasa hukum dan beberapa wartawan akhirnya menghindari amarah kedua oknum punggawa desa itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

    Atas tindakan ini tim kuasa hukum Mbah Wakidi menegaskan akan melakukan follow-up perkara usai Pemilukada nanti. “Kades dan Sekdes serta Kadus ini akan kami laporkan ke Polda sesuai dengan tantangan Kades tadi. Mereka sudah jelas mendzolimi mbah Wakidi yang punya bukti kepemilikan sah,” kata Chandra.

    Justru dengan peristiwa ini ada jalan masuk untuk mengusut tuntas penyerobotan tanah milik warganya itu. “Kita lihat saja, mereka sudah menantang hukum. Nanti kita buktikan saja di ranah hukum. Manusia dzolim itu harus dapat ganjarannya,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya bahwa keluarga Wakidi menurunkan batu untuk membangun di atas tanah miliknya yang selama ini diakui sebagai aset desa. Upaya mediasi melalui kuasa hukum keluarga Mbah Wakidi yang menyerahkan permasalahan dugaan penguasaan fisik pekarangan kepada Lembaga Mediasi dan Hukum Praktisi Keadilan Rakyat telah di tangani dalam kurun waktu satu bulan lebih namun belum membuahkan hasil.

    Namun karena merasa memiliki bukti yang sah atas lahan seluas hampir 600 meter persegi yang saat ini telah berdiri sebuah bangunan warung atau toko dari program Desa Bumdes, maka hari Sabtu 23 Juni 2018 keluarga Mbah Wakidi didampingi kuasa hukumnya Darozi Candra berniat untuk segera membangun tempat usaha di tanah itu.

    Selama ini tanah telah diklaim oleh Kepala Desa setempat sebagai aset yang mengatasnamakan milik masyarakat kampung tersebut. Proses penurunan material batu belah untuk pembangunan itu pun menurut Chandra sudah dikonfirmasikan dengan pamong desa, termasuk Sumarmo, RT yang tempat tinggalnya berdampingan dengan tanah milik mbah Wakidi ini.

    “Sebelum menurunkan batu, Kami juga sudah memberitahukannya kepada Babinkamtibmas setempat melalui telepon selulernya,” ujarnya.

    Sementara Ketua Rt Dusun setempat, Sumarno yang sempat juga ditemui awak media guna mengkonfirmasikan status tanah yang saat ini berdiri bangunan milik desa menuturkan bahwa tanah itu sepengetahuannya adalah milik Mbah Wakidi.

    “Sejak saya belum beristri dulu sudah tau kalo pekarangan itu milik keluarga Pak Wakidi dan pernah digunakan untuk Puskesmas, saya juga pernah tahu waktu dulu itu pernah ditarik sumbangan untuk membangun, tapi apa sampe ke Pak Wakidi atau nggak saya gak tahu,” jelasnya. (suryaandalas.com)
  • Gunung Anak Krakatau Erupsi Hingga 1000 M Dari Puncaknya

    Gunung Anak Krakatau Erupsi Hingga 1000 M Dari Puncaknya

    Bandarlampung (SL) Gunung Anak Krakatau erupsi hingga 1.000 m dari atas puncak gunung tersebut atau 1.305 m dari atas permukaan laut di Selat Sunda, Senin (25/6/18), pukul 07.14 WIB.

    Status Anak Gunung Krakatau pada level dua yakni waspada. Kepulan asap mengarah ke Barat Daya. Sedangkan abu bewarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah Utara.

    Berdasarkan relis yang diterima RMOLLampung, erupsi terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi sekitar 45 detik.

    Aktivitas gunung berapi tersebut tidak berdampak pada jalur penyeberangan Bakauheni-Meraktmaupun aktivitas penerbangan. “Relatif aman,” ujar Sugiono.

    Namun, menurut Kepala Maritim Panjang Badan meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) Lampung itu, masyarakat/wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 1km.

    Sugiono mengatakan gunung berapi di tengah laut tersebut sudah batuk-batuk sejak pekan lalu (18/6/18). (rmollampung)

  • Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Lampung Hadiri Rakoord Anev Mudik Lebaran

    Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Lampung Hadiri Rakoord Anev Mudik Lebaran

    Bandarlampung (SL) – Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Anto Mukti Putranto, S.Sos, bersama Kapolda Lampung Irjen PolSuntana, menghadiri Rakoord Anev pelaksanaan Mudik Lebaran dan Satgas Pangan bersama Panglima TNI, KAPOLRI, dan menteri K/L terkait melalui Vidio Conference, senin (25/06) pkl. 09.00 wib bertempat di Ruang Vicon mapolda Lampung.

    Turut mendampingi Pangdam II/Sriwijaya, Danrem 043/Gatam Kolonel Kav Erwin Djatniko, S.Sos, Kasi Ter Korem 043/Gatam Letnan Kolonel Inf Sahnun dan Kasi Ops Korem 043/Gatam Letnan KolonelARH Faris Kurniawan, .S.T., M.T, kegiatan Rakoord Anev pelaksanaan Mudik Lebaran dan Satgas Pangan bersama Panglima TNI, KAPOLRI, dan menteri K/L terkait melalui Vidio Conference, dihadiri pula Wakapolda Lampung Brigjend Pol Drs. Angesta Romanoi Yoyol beserta pejabat Utama Polda Lampung.

    Rakoord Anev pelaksanaan Mudik Lebaran dan Satgas Pangan bersama Panglima TNI, KAPOLRI, dan menteri K/L terkait melalui Vidio Conference, dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Wiranto, kegiatan vicon berlangsung hingga pkl. 14.30 wib dalam keadaan tertip, aman dan lancar. (Etalase/Isdi)

  • Pangdam dan Kapolda Anev Operasi Ketupat Krakatau 2018 di Polda Lampung

    Pangdam dan Kapolda Anev Operasi Ketupat Krakatau 2018 di Polda Lampung

    Bandarlampung (SL) – Polda Lampung menyampaikan hasil Operasi Ketupat Krakatau 2018, Senin, (25/6/18). Acara yang di hadiri oleh Kapolda Lampung, Pangdam ll / Sriwijaya Mayor Jenderal TNI AM. Putranto S.Sos., Danrem Gatam 043 Kolonol Kav Erwin Jadmiko S.Sos, Kabinda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan kepala Kesbangpol.bertempat di Mapolda Lampung.

    Kapolda Lampung Irjend pol Suntana mengatakan bahwa Polda Lampung telah melaksanakan operasi Kepolisian dengan Sandi  “Ketupat Krakatau 2018 selama 18 (delapan belas) hari dimulai dari tgl 7 Juni s/d 24 Juni 2018 dengan sasaran memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemudik.

    Selama 18 hari Pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2018 Polda Lampung telah terjadi Gangguan Kamtibmas, sebagai berikut,  Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Curas), sebanyak 21 kasus, Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Curat), sebanyak 28 kasus, Kasus Pencrian Kendaraan Bermotor (Curanmor), sebanyak 3 kasus, Kasus Senjata Api (Senpi) Ilegal, sebanyak 1 kasus, Kasus Senjata Tajam (Sajam), sebanyak 2 kasus, Kasus Pembunuhan, sebanyak 1 kasus, Kasus Pemerasan, sebanyak 2 kasus dengan total kasus yang terjadi sebanyak 58 kasus.

    Untuk menekan Gangguan Kamtibmas Dilakukan Patroli Dan Hunting Syatem, Dan Berhasil Melakukan Penangkapan Terhadap Para Pelaku Kejahatan Sebanyak 21 Kali.

    Adapun Kasus Kasus yang dapat diungkap Selama Pelaksanaan Operasi Berlangsung, sebagai berikut , Kasus Curat Sebanyak 30 kasus  tersangka 37 orang, Kasus Curas sebanyak 55 Kasus tersangka 40 orang,  Kasus Curat Ranmor sebanyak 15 kasus  tersangka 11 orang, Kasus Senpi Ilegal sebanyak 1 kasus tersangka 1 orang, Kasus Sajam sebanyak 4 kasus tersangka 4 orang  Kasus pembunuhan Sebanyak 2 kasus  tersangka 2 orang, Kasus pemerasan sebanyak 3 kasus  tersangka  3 orang.

    Sehingga total kasus yang dapat diungkap sebanyak 110 Kasus dengan 101 orang tersangka, dan dilakukan tindakan tegas terukur terhadap 19 orang tersangka, 2 Meninggal dunia yaitu H dan DI Pelaku curas Ranmor di wilayah Katibung  Lampung selatan (Lamsel) dan Way Awi Pekon Kandang Besi Tanggamus.

    Dari hasil pengungkapan tersebut di atas, diperoleh 2 orang tersangka RZ dan L adalah, pelaku curas Ranmor dengan 12 Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara (Lampura) dan di wilayah hukum Polres Tanggamus yang dilakukan oleh 3 orang tersangka S, DI, JH di 4 TKP.

    Adapun barang bukti hasil kejahatan dn alat yang digunakan oleh para pelaku, sebagai berikut , Kendaraan Roda Empat ( R4) ,1 unit, Kendaraan Roda Dua ( R2) 38 unit, Senpi 3 pucuk Sajam 12 bilah Hand Phone (HP), 41 unit,  TV1 unit,  perhiasan 13 gram, uang  tunai  Rp. 21.100.000, lain-lain 36 jenis.

    Dijelaskan juga Hasil operasi ketupat Krakatau 2018 Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung , data pelanggaran Lalulintas , Tilang  Tahun 2017 sebanyak 343 kasus,tahun 2018 sebanyak 234 kasus mengalami penurunan sebanyak 32%, teguran tahun 2017 sebanyak 4310 kasus tahun 2018 sebanyak 4342 kasus mengalami kenaikan sebanyak 1%.

    Dan Data Kecelakaan Lalu lintas (Laka Lantas)  tempat kejadian tahun 2017 sebanyak 8 tempat, tahun 2018 sebanyak 6 tempat  mengalami penurunan sebanyak 25%, meninggal dunia tahun 2017 sebanyak 3 orang tahun 2018 sebanyak 0 orang mengalami penurunan sebanyak 100%  Luka Berat, Tahun 2017 sebanyak 8 orang tahun 2018 sebanyak 5 orang , mengalami penurunan sebanyak 38%  luka ringan  tahun 2017 sebanyak 13 orang, tahun 2018 sebanyak 9 orang ,mengalami penurunan sebanyak 31%, rugi material tahun 2017 sebanyak Rp292.500.000, tahun 2018 sebanyak Rp. 27.100.000 mengalami penurunan sebanyak 31%. (KF/Rls)

  • Masa Cuti Kampanye Berakhir Ridho-Bachtiar Langsung Kunker Ke Mesuji Dan Lampung Tengah

    Masa Cuti Kampanye Berakhir Ridho-Bachtiar Langsung Kunker Ke Mesuji Dan Lampung Tengah

    Bandarlampung (SL) – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pertahana Muhammad Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, mengakhiri masa cuti.  Keduanya kembali mengendalikan pemerintahan Provinsi Lampung. Dan memasuki masa tenang.

    Serah terima jabatan dari Pj Gubernur Didik Suprayitno kepada Gubernur dilakukan Sabtu malam Minggu, di ruang Balai Keratun, pukul 19.00. Sementara meski tidak ada yang luar biasa,  Gubernur dan Wakil Gubernur itu langsung melakukan kunjungan kerja ke Lampung Tengah dan Mesuji.

    Kepala Biro Humas Dan Protokol Pemprov Lampung Bayana, mengatakan hari ini cuti gubernur dan wakil gubernur berakhir. Malam ini langsung dilakukan serah terima jabatan. “Iya, hari ini cuti pak Ridho dan Bachtiar berakhir. Malam ini langsung serah terima jabatan dari Pjs gubernur Pak Didik di ruang Balai Keratun. Agenda serah terima jabatan ini pukul 19.00 WIB,” kata Bayana, Sabtu (23/6/2018).

    Usai serah terima jabatan ini, lanjut Bayana, Didik Suprayitno akan kembali ke jabatan lama. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri. “Kalau pak Didik balik ke Jakarta. Sedangkan baik pak Ridho maupun pak Bachtiar besok sudah di agendakan melakukan kunjungan ke Lampung Tengah dan Mesuji, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung,” katanya. (Rls)

  • Ketua DPRD Lampung Mengaku Tak Tahu Ada Proyek Rehab Gedung Dewan Bernilai Miliaran?

    Ketua DPRD Lampung Mengaku Tak Tahu Ada Proyek Rehab Gedung Dewan Bernilai Miliaran?

    Bandarlampung (SL) Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, mengaku tidak tahu menahu soal proyek rehabilitasi Gedung DPRD Lampung yang menyebut oknum anggota dewan komisi IV selaku rekanan bermain pada proyek yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Pihaknya akan berkordinasi dengan Setwan, dan meminta keterangan Satker terkait.

    “Terkait perkerjaan yang mana itu? Mohon info lebih lanjut agar dapat diundang Satker terkait untuk diminta keterangannya lebih lanjut, ” jawab Dedi Afrizal melalui pesan WhatsApp, Kamis (21/6/2018).

    Menurut Dedi, Info sementara dari setwan kegiatan tersebut ada disatker Dinas Pengairan yang titik kerjanya di Gedung DPRD prov Lampung. “Mengganti Pelapon atas Luar gedung DPRD semua TIM nya dari dinas pengairan,” katanya, dilangsir lampungstreetnews.com.

    Kabar tentang dugaan “amburadulnya” proyek Gedung DPRD dan Rehab Gedung DPRD Lampung itupun, masing masing lembaga tetkait saling lempar tanggungjawab. Pejabat di Satker Dinas Pengairan menyebutkan proyek itu di duga langsung ditangani anggota dewan di komisi 4 Dewan Provinsi Lampung.

    “Langsung saja tanya kerekanannya, orang dewan sendiri, di komisi 4 selidiki aja,” jawab Heru Wahyudi selaku pejabat berwenang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

    Diberitakan sebelumnya, Pejabat internal kantor DPRD Lampung keluhkan pekerjaan buruk rekanan terkait proyek rehabilitasi yang menelan biaya miliaran rupiah tersebut. Menurutnya, rekanan sempat mendesak agar pejabat dalam dewan menandatangani PHO. Namun tidak dilayani dikarenakan pekerjaan belum beres dan amburadul.

    “Sepertinya, ada dugaan orang penting dibalik pekerjaan rehab gedung DPRD Provinsi Lampung ini,” jelas sumber dilingkungan kantor DPRD provinsi Lampung yang enggan disebutkan namanya kepada awak media.

    Terpisah, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA),Jajang Nurjaman, menyikapi Getolnya Daerah Lampung dalam menjalankan proyek pembangunan gedung DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun kota atau kabupaten.

    Bahkan saking rajinnya proyek DPRD seperti program tahunan yang wajib ada, baik itu dalam bentuk pembangunan atau sekedar rehabilitasi.

    “Dalam dua tahun terakhir 2016 sampai 2017 misalnya, Center for Budget Analysis (CBA) mencatat terdapat lima proyek terkait gedung DPRD. Proyek yang terdiri dari perencanaan, pengawasan, sampai rehabilitasi ini, tiga diantaranya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Lampung, serta dua proyek di bawah tanggung jawab Pemda Kabupaten Pesisir Barat,” kata dia.

    Dirinya merincikan, proyek perencanaan DED Kantor DPRD, yang berada di bawah tanggung jawab Dinas PU Penataan Ruang Pemda Kabupaten Pesisir Barat. Dijalankan oleh CV. Nusa Indah Tehnik. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 296,9 juta lebih, proyek ini masuk tahun anggaran 2016.

    “Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD, yang berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Pemda Kabupaten Pesisir Barat. Dijalankan oleh CV. Tiara Indah Konsultan dengan anggaran sebesar Rp 592,8 juta, proyek ini masuk tahun anggaran 2017, jelasnya.

    Bahkan menurutnya, pembangunan Kantor DPRD Kota Baru, berada di bawah tanggung jawab Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, proyek yang masuk tahun anggaran 2016 ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 8,9 miliar lebih, dijalankan oleh PT. Swarna Dwipa Tunggal.

    Rehabilitasi Gedung DPRD Lampung, berada di bawah tanggung jawab Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. Masuk tahun anggaran 2016 dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 2,3 miliar lebih, dijalankan oleh CV. Jaya Abadi.

    “Terakhir, Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Provinsi Lampung, berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Proyek yang masuk tahun anggaran 2017 ini dijalankan oleh CV. Utama Karya, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 993.557.000,” kata dia, Jumat (12)6/2018).

    Untuk kelima proyek di atas, total anggaran yang dihabiskan mencapai Rp13.274.843.000, berarti dari anggaran yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp 13.299.470.000 hanya menyisakan senilai Rp 24,6 juta saja.

    Terkait 5 proyek di atas yang dijalankan pihak Pemda Provinsi Lampung serta pemda Kabupaten Pesisir Barat. Kami melihat beberapa kejanggalan, misalnya dari harga yang disepakati oleh pihak satuan kerja dengan pemenang proyek terbilang mahal.

    “Misalnya dalam proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Lampung tang dimenangkan oleh CV. Jaya Abadi yang menawarkan nilai proyek cukup mahal sebesar Rp 2,3 miliar. Padahal ada penawar terendah dari PT.Permata Elang Sakti sekitar Rp 2,2 miliar, namun tetap digugurkan oleh Pemda Provinsi Lampung,” ungkapnya.

    Selain ada kejanggalan dalam nilai proyek, dalam pelaksanaannya diketahui ternyata bermasalah. Di mana proyek gedung DPRD Provinsi lampung belum juga rampung diselesaikan oleh pemenang tender, hal ini sangat janggal padahal nilai kontrak yang disepakati menurut kami jauh dari kata cukup bahkan mahal.

    “Oleh sebab itu, kami mendorong penegak hukum khususnya Kejaksaan tinggi provinsi Lampung bertindak. Jangan sampai proyek pembangunan gedung DPRD di Lampung yang bernilai Rp 13,2 miliar lebih ini disalahgunakan,” pungkasnya.

    Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi SIP MH, menilai proyek amburadul di gedung DPRD Lampung tidak akan terjadi, apabila dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah apalagi gedung wakil rakyat itu tidak mengabaikan peraturan yang berlaku.

    Jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap proses tender, pekerjaan, atau anggarannya, maka sanksi berat sudah menanti. “Ada sangsi Mulai dari sanksi adiministrasi hingga denda. Bukankah juga bisa melakukan pembatalan atau melakukan proses ulang, dan di proses hukum,” kata Juniardi, saat diminta tanggapan soal dugaan amburadulnya proyek rehab gedung DPRD Lampung, Minggu (10/6/2018).

    Juniardi juga mengingatkan agar Sekretariat DPRD Provinsi Lampung bersikap terbuka terhadap pelaksanaan tender tender proyek pembangunan atau rehab rehab kantor gedung wakil rakyat itu. “Meski rehab bangunan itu adalah proyek pemerintah, namun tidak bisa dibiarkan jika terjadi pelanggaran aturan, termasuk penentuan rekayasa pemenang,” katanya.

    Keterbukaan, kata alumni magister hukum Unila ini, adalah sangat penting karena melalui keterbukaan bisa dihindari adanya tangan kekuasaan yang ikut bermain dalam proses tender tersebut.

    “Transparansi penting dan itu yang perlu ditindaklanjuti. Kalau tidak sesuai dengan aturan dan tidak ada transparansi, sebaiknya batalkan saja sejak proses, laporkan penegak hukum,” bebernya.

    Juniardi juga mendorong sistem yang transparan dan akuntabilitas dalam pembahasan atau implementasi proyek-proyek pemerintah di Lampung baik Provinsi dan Kabupaten Kota. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara.

    “Kuncinya hanya satu, bangun sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan anggaran negara sehingga lebih terbuka dan bisa dikontrol publik,” ujar Juniardi di Bandarlampung.

    Juniardi menilai sejumlah korupsi terjadi karena sistem pembahasan anggaran negara dan proyek-proyek pemerintah dengan DPR dilakukan di ruang tertutup.

    “Dalam ruang tertutup ini, terjadi tawar-menawar dan suap-menyuap. Karena itu, perlu transparansi dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan implementasi proyek negara sehingga dapat diinformasikan ke publik, dan publik dapat mengontrolnya,” jelas dia.

    Dirinya mengakui bahwa dari segi regulasi, sistem transparansi ini sudah ada. Namun, yang dibutuhkan adalah tataran implementasinya. “Hal ini menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga untuk menjalankan. Karena jelas dalam Nawa Cita kedua Presiden itu yakni mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pimpinan kementerian hingga pemetintah daerah dan lembaga harus bisa menerjemahkan hal ini,” katanya. (pra/nt/*)