Kategori: Bandarlampung

H-1 Pelantikan, Bravo-5 Matangkan Persiapan

Bandarlampung (SL) – Deret umbul-umbul terpasang, spanduk dan backdrop nyala terang, hingga yang menyolok mata, stan photobooth sarat merah-putih berlatar sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah full-stylish kendarai ‘Chooper Sukabumi’ turut terpajang, menjadi gambaran kesibukan panitia pelaksana pelantikan Badan Pengurus Harian (BPH) Tim Bravo-5 Provinsi Lampung yang bakal dihelat di Ballroom Hotel Sheraton, Bandarlampung, Rabu (6/6/2018), besok.

Dari rundown acara yang dikirimkan ke redaksi hari ini, Selasa (5/6/2018), kegiatan akan dimulai pukul 15.00 WIB dan diakhiri shalat tarawih berjamaah dan ramah tamah internal pengurus BPH Provinsi dan BPH 15 kabupaten/kota se-Lampung yang turut dilantik besok.

Pihak panitia sendiri telah mengirim undangan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus Provinsi Lampung, bupati/walikota dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Lampung, pimpinan partai politik pengusung-pendukung Jokowi, pimpinan ormas/banom/organ sayap parpol pendukung, pimpinan organ relawan pemenangan Jokowi, lembaga kemahasiswaan/OKP, pemuka agama, tokoh masyarakat/adat/perempuan/pers, dan sebagainya.

Demikian penjelasan Rita Purnamawati, ketua panitia pelantikan, mendampingi Sekretaris BPH Tim Bravo-5 Lampung M. Endi Saputra Hasibuan, di lokasi kegiatan. Menurut politisi perempuan berhijab ini, persiapan seluruh rangkaian acara kegiatan sudah 99,99 persen.

“Alhamdulillah ya, berkah Ramadan, pelan-pelan satu demi satu kendala teknis bisa kami selesaikan. Besok jangan lupa hadir dong, kita ramaikan semangat Jokowi dua periode,” jelasnya ramah sambil mengepalkan tangan.

“Dari 15 BPH kabupaten/kota, seluruhnya sudah terkonfirmasi akan hadir dan langsung dilantik DPP. Lampung istimewa. Is the best deh pokoknya,” tambahnya.

Lebih lanjut, aktivis Pemuda Pancasila yang santer terdengar akan maju dalam Pileg 2019 dari salah satu parpol pendukung Jokowi ini menerangkan, unsur DPP Tim Bravo-5 akan hadir full-team dipimpin langsung Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi, didampingi Letjen TNI (Purn.) Sumardi, Mayjen TNI (Purn.) Heriyono Harsoyo, Mayjen TNI (Purn.) Heryadi, Brigjen TNI (Purn.) S. Pardamean Sitorus, dan Ustad K.H. Irsjad Djuwaeli (Korwil Lampung-Banten).

“Rombongan DPP akan tiba besok (Rabu –Red) disambut langsung Ketua Bravo-5 Lampung Andi Desfiandi, Ketua Dewan Pengarah Kiai Soleh Bajuri, Ketua Dewan Pertimbangan Mukhlis Basri, para Dewan Pakar dan pengurus inti lainnya di Bandara Raden Inten II, Natar,” pungkasnya.

Lazimnya kegiatan pelantikan, prosesi pembacaan SK kepengurusan, pakta integritas, serta pidato politik ketua umum dan ketua Bravo-5 Lampung akan mengisi daftar acara.

Yang menarik, untuk kali pertama akan resmi diperdengarkan melalui penayangan slide video profiling Bravo-5 Lampung, lagu Tetap Jokowi karya duet Ketua Bravo-5 Lampung Andi Desfiandi dan dr. Aldo Setia, relawan Bravo-5 yang juga dokter musisi handal Tanah Air asal Lampung dan dikenal seorang Jokowi mania.

Tercatat, sejumlah nama beken di Lampung turut masuk kepengurusan Bravo-5 Lampung yang didirikan Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan medio Pilpres 2014 silam ini. Mulai dari duet mantan bupati Lampung Barat dua periode Mukhlis Basri dan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, anggota DPD Andi Surya, mantan Ketua Kadinda Lampung Ary Meizari Alfian, Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrullah, dan ketua PSMTI Lampung Christian Chandra.

Juga, Wakil Rais Syuriah PWNU Lampung RM Soleh Bajuri, mantan Bupati Waykanan Bustami Zainuddin, mantan Wabup Pesawaran Musiran, advokat Sofyan Sitepu, Sahli Men LHK Nuril Hakim Yohansyah, politisi Miswan Rodi dan Siti Rahma (Nasdem), Melly Jotun (Golkar), Anthon Ferdiansyah, Rico Picyono (PDIP), hingga mantan aktivis 1998, dan aktivis NU. [red/mzl]

5 Juni 2018
Warga Protes Proyek Rehabilitasi Sungai di Way Lunik Tak Sesuai Rencana’

Bandarlampung (SL) – Pekerjaan proyek rehabilitasi sungai di wilayah Waylunik dengan tujuan untuk menanggulangi bencana banjir, rupanya diragukan oleh masyarakat sekitar dan terindikasi menjadi masalah bencana.

Hasil pantauan berdasarkan informasi warga sekitar, proyek yang sewajarnya dilakukan penambahan ketinggian talut agar air tidak meluap, namun diratakan dan dipasang cor semen.

Menurut pengakuan Eli selaku RT setempat, Senin (04/05/2018), pekerjaan tersebut bukannya menanggulangi bencana banjir, tetapi bisa mengakibatkan banjir dari luapan talut tersebut. “Rehab talut itu bukannya solusi penanggulangan luapan arus air. Bahkan bisa mengakibatkan terjadinya banjir,” ujar RT yang tinggal di wilayah tersebut.

Yang lebih parah lagi, lanjutnya, jika saat ini keberadaan sebagian talut sudah tertutup cor dengan maksud memperluas lahan. “Kalau talutnya dicor gitu, sama aja nyenengin pemilik lahan karena bisa digunakan untuk lahan parkir,” lanjutnya seraya menambahkan jika rehab talut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Penuturan senada dikatakan warga lainnya dan menyayangkan pekerjaan tersebut. Bahkan warga satu ini menambahkan jika rehab yang dilakukan syarat kepentingan. “Saya mah terserah ajalah. habis sudah maunya pemerintah seperti itu,” cetus warga ini.

Sayangnya, pihak terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung, Selasa (05/05/2018), ketika hendak dimintai tanggapan di kantornya guna menyikapi keluhan warga, tidak dapat ditemui dengan alasan tidak berada di kantor. (Aan-Red)

5 Juni 2018
Anggaran Jadi Alasan Tenaga Honorer K2 Sulit Menjadi PNS

Jakarta (SL) – Pemerintah tak memiliki kemauan politik atau political will untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masalah anggaran selalu menjadi alasan untuk tidak mengangkat status para tenaga honorer ke jenjang yang lebih baik, meski pengabdian mereka sudah cukup lama

“Nasib tenaga honorer K2 sudah menjadi perhatian di tingkat nasional. Pengangkatan honorer menjadi PNS ini sebenarnya tergantung kemauan politik dari pemerintah. Mau tidak mengangkat mereka. Jika mau, masalah anggaran dan regulasi bisa dibicarakan bagaimana teknisnya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendrausai usai mengikuti Rapat Gabungan antara Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI DPR RI, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Sutan yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini tak menegaskan nasib tenaga honorer K2 merupakan masalah yang cukup kompleks. Karena terkait masalah regulasi, anggaran, kebutuhan, administrasi dan pemanfaatan pegawai pemerintah di tiap instansi, sehingga luasnya permasalahan rapat ini harus dibahas oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

“Nasib honorer ini masalah yang sangat kompleks, karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Dan sangat terkait dengan kemampuan anggaran, dan administrasi birokrasi yang luas dan kompleks, sehingga perlu dibicarakan dari semua sudut kepentingan,” tegasnya. (red)

5 Juni 2018
Ketum BNM RI Menilai UU Narkotika Harus Direvisi

Bandarlampung (SL) – Ketua Umum Brantas Narkotika dan Maksiat (BNM RI), Fauzi Malanda menilai saat ini Undang-undang narkotika di Indonesia harus direvisi.

Alasannya kata dia, karena UU itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan narkoba di sunia saat ini. Pdahal UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika baru mengatur 16 jenis narkoba. “Ini menunjukkan regulasi tentang narkoba di Indonesia sudah tertinggal jauh, dengan perkembangan narkoba di dunia,” kata Fauzi, Selasa 5 Juni 2018.

Menurut Fauzi, usulan revisi UU narkotika untuk penguatan regulasi dalam menyikapi makin marak dan sistemiknya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Fauzi mencontohkan, pada Januari dan Februari 2018 lalu, TNI, Polri, BNN san Bea cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2,6 ton narkoba ke Indonesia. “Ini menunjukkan Indonesia sudah menjadi sasaran utama pasar narkoba ini,” katanya.

Fauzi memaparkan, dalam UU narkoba belum mengatur secara lengkap sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba, pengguna narkoba itu ada dua kategori yakni, pengguna narkoba untuk diri sendiri atau pemakai serta pengguna narkoba untuk orang lain atau pengedar.
Sedangkan pemakai adalah korban, pengedar adalah pelaku. “Namun kedua kategori ini semua nendapat sanksi sama di mata hukum,” ungkapnya.

Kemudian, di dalam UU narkotika mengatur pasal ‘keranjang’ soal sanksi penyalahgunaan narkoba yakni pasal 112 dan Pasal 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. “Perlu segera direvisi agar dapat tepat sasaran dalam mengatasi bahaya narkoba,” imbuhnya.

Fauzi menilai pemberantasan narkoba substansinya adalah pemberantasan terhadap sindikat dan pengedar narkoba. Namun selama ini yang terjadi adalah korban narkoba yang ditangkap dan dipenjara, bukannya direhabilitasi.

Remaja yang korban dipenjara malah belajar ilmu kejahatan dari narapidana lainnya. “Sehingga makin menjadi penjahat,” kata dia

Ia menjelaskan, jika ketentuan UU narkotika tidak segera direvisi, maka peluang komersialisasi dengan dalih penyidik dapat membantu meringankan dan merubah ancaman hukumnya dengan meminta imbalan dana yang cukup besar, atau terjadi tawar menawar perubahan ancaman ini menjadikan objek oknum-oknum yang bermoral rendah, oleh karena itu BNM RI terpanggil untuk mengawasi penanganan penyidikan di semua tingkatan.

“Bila kami menemukan dan mempunyai bukti akan kami laporkan pada pimpinan institusi apakah itu kepolisian atau BNN dan kami minta diberhentikan saja atau pecat manusia seperti ini,” ungkapnya.

BNM RI juga mensinyalir, Indonesia menjadi pasar utama narkoba internasional karena menjadi kawasan yang nyaman dalam peredaran narkoba. Pun Fauzi menengarai adanya kerjasama antara bandar dan pengedar narkoba dengan oknum aparat, sehingga memudahkan peredaran narkoba di Indonesia. (red)

5 Juni 2018
Selasa ini, Mendagri Tjahyo Kumolo Sampaikan Materi Tentang Pancasila dan Kebhinekaan di Unila

Lampung Selatan (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan menyampaikan materi tentang Pancasila, kebhinekaan dan toleransi dalam seminar yang akan diselenggarakan di Ruang Sidang Rektorat Unila, Selasa (5/6/2018).

Mendagri juga akan menyaksikan Deklarasi Kampus Anti Terorisme bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UKBM Unila tahun 2018.

Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno akan hadir pada acara tersebut mendampingi Mendagri dalam menyampaikan materi pancasila dan kebhinekaan di unila. Diharapkan materi yang di sampaikan mendagri bisa di terima mahasiswa unila.

Sebelumnya, Pjs. Gubernur Didik menjemput Mendagri di Bandara Radin Inten II, Branti Raya, Natar, Senin (4/6/2018) Sore.

Turut serta dalam penjemputan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Lampung Chandri. (Humas Prov)

5 Juni 2018
Rapat Koordinasi Stakeholders Bawaslu Perkuat Pengawasan Pilgub Lampung

Bandarlampung (SL) – Bawaslu lampung adakan rapat koordinasi stakeholder, Pengawasan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2018.

Tema pada rapat koordinasi stakeholder yang diadakan bawaslu ialah, “Pemantapan sinergitas dan konsolidasi kelembagaan pengawas pemilu bersama jajaran pemangku kepentingan dalam implementasi fungsi dan sistem pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun 2018” yang dilaksanakan di ballroom hotel Emersia Selasa sore (5/6/18).

Rapat koordinasi stakholder pun di hadiri oleh, Pjs Gubernur (diwakili), Pejabat Daerah (diwakili), Kejaksaan Tinggi, Rektor se-Provinsi Lampung, Danrem, Tokoh Agama, BEM Mahasiswa se-lampung serta Media Online maupun Cetak se-provinsi Lampung.

Terkait tentang politik uang, polda Lampung sudah melakukan optimalisasi terkait politik uang ini, untuk mensukseskan pilkada lampung 2018. “Mudah-mudahan di bulan ramadhan ini kita bisa memerangi politik uang ,karna akan berbahaya bagi kita dalam mensukseskan pilkada lampung 2018 jika dibiarkan,” ujar Alim. S.ik.

Beberapa hari ini bawaslu mengirim surat ke KPU terkait kampanye di Lampung, untuk memerangi politik uang KPU serta bawaslu sudah menangani dari setahum yang lalu dan itu tidaklah mudah. “Sementara ini Bawsslu, Panwaslu serta Panwascam di Lampung masih minim sarana dan anggota oleh karna itu sedikit susah untuk memerangi politik uang secara smpurna,” ujar ketua KPU Lampung.

Kegiatan yang di adakan Bawaslu inipun di akhiri dengan tanya jawab serta buka puasa bersama. (Nik)

5 Juni 2018
Pasar SMEP Hilang Kepercayaan Kepada Pemerintah Bandarlampung

Bandarlampung (SL) – Tidak adanya penyelesaian terkait pembangunan Pasar SMEP Ketua Himpunan Pasar Smep (HPPS) Sarbini tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Walikota Bandarlampung (Non aktif) Herman HN. “Saya sudah tidak percaya lagi dengan beliau, pembangunan pasar Smep aja sampai saat ini belum bisa diatasi, ” kata dia, kepada wartawan, Minggu (3/6).

Walikota non aktif yang saat ini tengah sibuk dalam pencalonan menjadi Gubenur Lampung dinilai gagal. “Sudah nggak percaya lagi, apaan percaya, Apa lagi yang mau dipercaya orang berapa kali ngomong tapi nggk ada bukti,” ujarnya.

Lanjutnya, dirinya merasa malu pasalnya sebagai pengurus tidak ada penyelesaiannya. “Sebenarnya nggk usah dibahas lagi percuma, saya malu, Saya sebagai pengurus malu tidak ada penyelasiannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam pembahasan pasar smep sudah banyak masukan namun pihak Pemerintah Kota Bandarlampung tidak memberikan solusi. “Banyak kawan yang mau ngomong masalah itu, tapi ya percuma aja, karena saya ngomong tapi tidak ada solusi dari pemkot,” ungkapnya.

Terkait usulan Plt Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar, Sarbini mengatakan itu hanya sebagai bosa basi saja. “Itu sebagai pejabat baru yang mencari kerjaan dari pada tidak ada pekerjaan, Itu sebagai bosa-basi aja, Karena dari dulu dia tahu kalau sekarang dia ngomong kayak gitu ya percuma,” pungkasnya. (mrf)

4 Juni 2018
TPPU BNN RI Sita Buku Rekening Bambang Haryono Dan Kalapas Kalianda

Bandarlampung (SL) – Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung dan Direktorat TPPU Badan Narkotika Nasional (BNN RI), memeriksa tiga buku rekening milik Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung, Bambang Haryono, terkait dugaan menerima aliran dana peredaran Narkoba.

Bambang diperiksa selama 10 sebagai saksi, di Kantor BNNP Lampung, oleh Tim Penyidik BNN RI, Rabu (30/5/2018) lalu. Dalam pemeriksaan itu, BNN juga menyita tiga buku rekening tabungan milik Kakanwil. Hingga saat ini, pemeriksaan tiga buku rekening Haryono masih berlangsung, dan butuh waktu tiga pekan.

Kasus yang menyeret Kakanwil itu terkait peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalianda, Lampung Selatan, yang juga menjadikan Kepala Lapas (Kalapas) Muchlis Adjie sebagai tersangka.

Diketahui, dalam kasus peredaran narkoba di Lapas Kalianda, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung berhasil menyita empat kilogram sabu-sabu dan 4.000 butir pil ekstasi.

Kasus ini juga menyeret oknum anggota Polsek Palas Bripka Adi Setiawan, Sipir Lapas Kalianda Rechal Oksa Hariz, Napi kasus narkotika Lapas Kalianda Marzuli YS, dan Kalapas Muchlis Adjie.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, Richard PL Tobing, mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN RI itu baru bisa dilihat dalam tiga pekan mendatang atau akhir Juni.

“Terkait tiga buku rekening milik Kakanwil, baru bisa dilihat tiga minggu lagi. Ini sudah prosedur, pemeriksaan buku rekening dibutuhkan waktu selama tiga minggu,” kata dia, Jumat (1/6/2018) dilansir Tribunlampung, Sabtu (2/6/2018).

Richard menjelaskan, buku rekening tabungan milik kakanwil yang diperiksa meliputi buku tabungan BCA, BNI, dan BRI. Selain buku rekening milik kakanwil, Direktorat TPPU BNN RI juga tengah memeriksa empat buku rekening tabungan milik Muchlis Adjie.

“Ya termasuk punya Muchlis (buku tabungan) masih diperiksa. Kalaupun (nanti) ditemukan aliran dana (hasil upeti dari transaksi narkoba) kami serahkan ke Direktorat TPPU BNN RI, mereka punya penanganan tersendiri, kami fokus tindak pidana awal (TPA),” jelasnya.

Terkait hasil pemeriksaan terhadap Bambang Haryono, Rabu lalu, Richard mengaku belum ada perkembangan. Namun dari keterangan kakanwil, dan bahan-bahan pemeriksaan, sudah cukup untuk digunakan mendalami perkara yang terjadi di Lapas Kalianda.

“Kami sudah memeriksa 15 saksi, termasuk empat tersangka, dan ini bahan pemeriksaan sudah cukup untuk didalami, tapi bukan berarti kami berhenti, kami akan mencari peran-peran lain jika ada,” katanya. (trb/nt/red)

4 Juni 2018
Besok Panglima TNI dan Kapolri ke Lampung, Ini Waktu Tibanya

Bandarlampung (SL) – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal (TNI) Hadi Tjahjanto, S.I.P dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Drs.H.M.Tito Karnavian, M.A.P.Hd, rencananya bakal melakukan kunjungan ke Lampung, Senin (4/6)besok.

Komandan Resor Militer (Danrem) 043/Garuda Hitam Lampung, Kolonel Kav Erwin Djatniko membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi awak media, Minggu (3/6) malam.

Ia mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungan kedua Jenderal tersebut merupakan kunjungan biasa, yakni dalam rangka Safari Ramadan 1439 Hijriyah. “Acara Safari Ramadan, beliau (Panglima TNI dan Kapolri, red) acara biasa, bahkan ke tiap-tiap wilayah ada. Ini (Provinsi Lampung, red) merupakan daerah strategis, terkait dengan pengamanan, kenyamanan, Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah, red). Kita mengharapkan Lampung ini benar-benar menjadi Provinsi percontohan,” terang Danrem Erwin dari ujung gawainya.

Saat menjawab pertanyaan wartawan terkait waktu kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di Lampung, Danrem Erwin menjelaskan waktu yang terbilang tentatif. “Kita Insha Allah kalau rencana saya itu, harapannya bapak Panglima TNI dan Kapolri take off jam 3 sore dari Jakarta. Hanya saja kita menunggu, mengingat dinamika kegiatan beliau-beliau juga cukup padat. Jadi waktunya tentatif,” katanya.

Untuk persiapan penyambutannya acara yang bakal diselenggarakan di Markas Korem 043 / Garuda Hitam Lampung itu, masih menurut Danrem Erwin, sudah terealisasi 90 persen. “Alhamdulillah sampai malam ini sudah 90 persen, besok tinggal finishing touch saja, tinggal persiapan tempat acaranya saja. Insha Allah mudah-mudahan besok acaranya berjalan lancar,” harapnya.

Selain penyampaian sambutan oleh Panglima TNI dan Kapolri, lanjut Danrem 043 Gatam, acara Safari Ramadan juga akan diisi dengan Tausiah. “Disamping penyampaian kata sambutan dari Panglima TNI dan Kapolri, acara Safari Ramadan besok itu juga akan diisi dengan Tausiah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung,” tutup Danrem 043 Garuda Hitam Lampung. (Asmuni)

4 Juni 2018
“Gerakan 20 Ribu Mahasiswa Anti Politik Uang” Segel Kantor Bawaslu Lampung

Bandarlampung (SL) – Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam “Gerakan 20 Ribu Mahasiswa Anti politik Uang” menyegel kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung, Senin (4/6).

Presiden BEM Unila Muhammad Fauzul Adzim mengatakan, aksi tersebut merupakan penengah dan member terhadap Bawaslu bahwasanya sikap lembaga pengawas dalam mengawasi sistem demokrasi terutama Pilkada Lampung 2018, senantiasa dikawal para mahasiswa. “Kita disini mengawal mengawasi serta menegur Bawaslu untuk bisa kuat dan konsisten dalam menjaga nilai-nilai demokrasi,” kata Muhammad Fauzul Adzim, Senin (4/6).

Para mahasiswa mendesak agar Bawaslu dapat fokus menegakan demokrasi tanpa melihat kepentingan kaum elit yang ingin merusak dan membajak demokrasi, utamanya dengan melakukan politik uang.

Mereka juga mendesak agar Bawaslu tidak mandul dalam menyikapi setiap laporan yang masuk secara tegas. “Mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti data dan laporan yang sudah masuk dengan tegas. Jangan mandul,” lanjutnya. (red)

4 Juni 2018