Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Nur Pujianto: Lampung Paling Banyak Hasilkan Anak PKH Berprestasi

    Nur Pujianto: Lampung Paling Banyak Hasilkan Anak PKH Berprestasi

    Bandarlampung (SL) – Data Kementerian Sosial mencatat Propinsi Lampung sebagai penyumbang anak berprestasi peserta Program Keluarga Harapan atau PKH. Tercatat sebanyak 189 anak Keluarga Penerima Menfaat Program Keluarga Harapan yang berprestasi di tahun 2018. Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nur Pujianto menjelaskan besarnya anak berprestasi ini tidak lepas dari peran pendamping PKH yang selalu memberikan bimbingan kepada KPM. Selasa (22 Mei 2018)

     

    “Dari 189 anak yang sedang mengikuti seleksi Bidik Misi dan sampai dengan hari ini sebanyak 35 orang telah dinyatakan lulus. Ini berkat peran pendamping,” ujarnya di Lampung, hari ini.

    Kementerian Sosial, dikatakan Nur Pujianto selalu memberikan bekal kepada para pendamping berbagai ilmu untuk meningkatkan kapasitas KPM seperti penguatan pentingnya pendidikan bagi kelaurga tidak mampu. Materi tersebut diberikan kemensos pada saat bimbingan dan pemantapan pendamping PKH. “Pendamping Sosial PKH merupakan pasukan garis terdepan dalam pengentasan kemiskinan. Peran Pendamping Sosial PKH sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan,” tambahnya.

    Kegiatan pengembangan kepesertaan PKH di lapangan, seperti sosialisasi PKH, validasi,verifikasi, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), pemutakhiran, hingga proses penyaluran bantuan kepada KPM membutuhkan peran serta secara langsung oleh Pendamping Sosial PKH untuk memperlancar kegiatan administrasi dan teknis dari Daerah ke Pusat.

    Sementara mengenai jumlah dan besaran bansos PKH yang akan ditingkatkan pada tahun depan, Nur mengatakan kenaikan anggaran tersebut dikarenakan kenaikan nominal dan disesuaikan dengan beban Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

    “Sementara ini besaran bantuan masing-masing KPM sama yakni Rp. 1.890.000/tahun. Kedepan penerima bantuan itu mulai Rp2 juta hingga Rp3,5 juta tergantung beban keluarganya,” kata Nur.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni melaporkan bahwa implementasi PKH di Lampung sejak tahun 2011.

    Adapun prestasi yang telah dicapai khususnya bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain pada tahun 2017 sebanyak 28 orang berprestasi berhasil melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri/swasta dengan program Program Bidik Misi.

    Sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 189 orang sedang mengikuti seleksi Bidik Misi dan sampai dengan hari ini sebanyak 35 orang telah dinyatakan lulus, ujarnya.
    Disampaikan juga oleh Sumarju bahwa anak KPM-PKH lainnya yg berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik sebanyak 549 orang.

    Menurut ketua penyelenggara yang juga sebagai Kasubdit Validasi dan Teminasi; M.Slamet Santoso menjelaskan bimtap diperuntukkan kepada SDM-PKH hasil rekruitmen tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah SDM-PKH Lampung sebanyak 965 orang.

    Pada tahun 2018 mendapatkan tambahan SDM-PKH sebanyak 1.080 orang; dengan demikian jumlah SDM-PKH pada saat ini sebanyak 2.045 orang.

    “Bimtap kali ini merupakan angkatan I yang terdiri dari 7 Kabupaten yakni Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawatan, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Pringsewu sedang angkatan II akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei,” ujarnya.

    Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI

  • Bawaslu Lampung Koordinasi Iklim Pengawasan Pilkada dan Pemilu Serentak

    Bawaslu Lampung Koordinasi Iklim Pengawasan Pilkada dan Pemilu Serentak

    Bandarlampung (SL) – Bawaslu Provinsi Lampung adakan koordinasi pemantapan iklim pengawasan pilkada serentak tahun 2018 dan tahun 2019 di hotel Bukit Randu, selasa (22/05/2018).

    Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Lampung, Komandan Korem, Ketua KPU Lampung dan Pimpinan Redaksi media Elektronik dan Cetak di Provinsi Lampung.

    Diskusi tersebut membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan pasangan calon bupati dan gubernur lampung yang akan mengikuti kontestasi politik pada tanggal 27 juni mendatang.

    Ada beberapa penanganan pelanggaran pidana yang sedang dalam proses bawaslu yaitu di kabupaten tanggamus, lamtim dan lampura.
    Dalam pemaparannya atas indikasi-indikasi pelanggaran yang terjadi saat kampanye, wakapolda lampung meminta kerja sama dan sinergritas antara media dan panwaslu apabila ada temuan di lapangan agar dapat langsung melaporkan supaya dapat di proses.

    “Mari kita bekerja sama menjaga sinegritas kampanye nanti, laporkan jika ada temuan pelanggaran agar dapat di proses supaya kampanye nanti berjalan dengan lancar,” ujar wakapolda.

    “Kpu sangat mengantisipasi pada saat hari H pemilihan, bisa saja adanya indikasi politik uang. Kerena sulit sekali memerangi politik uang tersebut, mencegah politik uang juga harus bersungguh-sungguh dan harus ada sistem penggerakannya. Tapi untuk tanggal 24 juni nanti jika semua paslon menyerahkan penerimaan dana kampanye, pembelanjaan serta pengeluaran sudah memenuhi syarat berarti tidak ada persoalan, ungkap nanang (Nik/Zani)

  • Harkitnas 2018 Fokus Pada Pendidikan dan Pengembangan Manusia Indonesia

    Harkitnas 2018 Fokus Pada Pendidikan dan Pengembangan Manusia Indonesia

    Bandarlampung (SL) – Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 merupakan momentum agar bangsa Indonesia lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan manusia Indonesia. Hal itu diungkapkan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/05/2017). Menurut Didik, era saat ini adalah momentum bagi kita untuk tidak buang-buang waktu demi mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.
    Pada bagian lain, pesan Menkominfo seperti dituturkan Didik menyebutkan, menurut perhitungan para ahli, sekitar dua tahun lagi bangsa Indonesia akan memasuki era keemasan dalam konsep kependudukan, yaitu bonus demografi. “Bonus demografi menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non-produktif,” ujar Didik. Proyeksi keuntungan bonus demografi ini akan tinggal menjadi proyeksi jika bangsa Indonesia tidak dapat memaksimalkannya.
    Dalam sambutan itu, Menkominfo menjelaskan generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dengan generasi milenial. “Pada saat yang sama juga terpapar oleh masifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi di berbagai bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama. Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukkannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia,” kata Menkoinfo seperti dibacakan Pjs. Gubernur Didik.
    Menkoinfo mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negatif agar anak-anak bebas berkreasi, bersilaturahmi, berekspresi dan mendapatkan manfaat darinya. “Sudah seharusnya dunia yang serba digital ini, agar menjadi wadah yang kondusif bagi perkembangan budi pekerti, yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan generasi penerus kita. Mari kita memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 ini untuk semaksimal mungkin menfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda yang akan membawa kepada kejayaan bangsa di tahun-tahun mendatang,” ujar Didik.
    Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 yang mengambil tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital” ini diikuti oleh para peserta upacara diantaranya Staf Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV dan seluruh ASN Pemerintah Provinsi Lampung (Humas Prov).
  • Pjs. Gubernur Didik Sampaikan LKPJ Tahun 2017

    Pjs. Gubernur Didik Sampaikan LKPJ Tahun 2017

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (21/5/2018).
    Pada kesempatan itu, Didik menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2017 merupakan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang substansinya mencakup Kebijakan Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, dan Penyelenggaraan Urusan Konkuren.
    Penyelenggaraan urusan konkuren sendiri meliputi enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan delapan urusan pemerintahan pilihan.
    “Urusan wajib yang berkaitan dengan palayanan dasar di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya tenaga kerja, pangan, pertanahan dan lingkungan hidup. Dan untuk urusan pemerintahan pilihan di antaranya kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertanian,” ujarnya.
    Didik juga menyampaikan laporan mengenai fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
    “Ini secara operasional telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, dan berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 100 / 321 / SJ tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 khususnya terkait Sistematika LKPJ Tahun 2017,” katanya.
    Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Kepala Daerah dalam memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ dimaksud dibahas oleh DPRD secara internal sesuai tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
    “Penyampaikan LKPJ ini sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah. Mudah-mudahan kondisi tersebut dapat kita jaga dan kembangkan demi terwujudnya masyarakat Lampung yang sejahtera, aman dan damai,” ujar Didik.
    Pjs. Gubernur juga berharap kepada para Dewan untuk dapat membahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 tersebut, sehingga dapat memberikan Rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
    “Terima kasih kami kepada DPRD, seluruh OPD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Masyarakat Lampung yang selama satu tahun anggaran memberikan dukungan dan kerjasama untuk membangun Lampung tercinta ini. Semoga dengan penjelasan ini, para Dewan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun 2017,” tandasnya. (Humas Prov)
  • Kapolda Dan Danrem Pantau Jamaat Gereja di Bandarlampung

    Kapolda Dan Danrem Pantau Jamaat Gereja di Bandarlampung

    Bandarlampung (SL) – Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana bersama Danrem 043 Gatam Kol Erwin Djatniko beserta jajaran didampingi Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono, mengunjungi beberapa Gereja di Bandar Lampung.

    Kunjungan itu dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat jamaat Nasrani yang akan melakukan kegiatan keagamaan.

    Kapolda dan Danrem juga memeriksa pengamanan di Gereja Kristen Marturia samping pasar Bambu Kuning dan Gereja Kristus Raja di Jalan Kota Raja dan beberapa gereja lainnya, Minggu (20/5/2018)

    Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana dihadapan media mengatakan kegiatan itu memang sudah merupakan program Polri dan TNI dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masarakat, terutama kepada umat yang akan menjalani kegiatan keagamaan. “Sudah menjadi kewajiban Polri untuk melindunginya. Dan dalam kegiatan pengaman ini. kami dibantu oleh rekan dari TNI. Kami menghimbau kepada masyarakat agar segera menghubungi Polisi atau TNI bila ada hal-hal yang mencurigakan,” kata Kapolda.

    Koordinator Humas keamanan Gereja Kristus Raja, Fx Budi Nuyanto mengatakan, pada umumnya mereka sama dengan umat beragama yang lainnya dalam menjalani kegiatan keagamaan. “Kami akan pasrah pada apa kehendak Tuhan segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Namun dengan adanya kunjungan keamanan dari Kapolda dan Danrem serta instasi kami lebih merasa nyaman lagi dalam menjalani kegiatan agama. Terimakasih kami kepada teman-teman persatuan umat beragama yang telah ikut serta dalam kegiatan ini,” ujarnya.

    Fx Budi Nuyanto berharap media juga ikut mempublikasikan kegiatan serta sikap Polri dan TNI berkomitmen dalam menjaga keamanan beribadah. “Tujuan nya agar teman teman didaerah juga merasa nyaman,” katanya. (nt/*/jun)

  • Dukung Prodi D3 Perjalanan Pariwisata Polinela, Pemprov Kucurkan Beasiswa Untuk 40 Orang

    Dukung Prodi D3 Perjalanan Pariwisata Polinela, Pemprov Kucurkan Beasiswa Untuk 40 Orang

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung pembentukan Program Studi (Prodi) D3 Perjalanan Pariwisata di Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Dukungan tersebut berupa beasiswa yang rencananya disiapkan bagi 40 mahasiswa dari 15 kabupaten/kota se- Provinsi Lampung.
    “Ini sebagai bantuan awal dan diharapkan pihak Polinela segera melakukan pengumuman penerima mahasiswa baru,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat memimpin rapat pembentukan Program Studi D3 Perjalanan Pariwisata Polinela di ruang rapatnya, Senin (21/5/2018).
    Seperti diketahui, setiap tahun angka kunjungan ke tempat wisata dan perhotelan di Lampung semakin meningkat. Baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Karena Lampung memiliki potensi wisata alam luar biasa.  Prodi D3 Perjalanan Pariwisata menjadi alternatif untuk mencetak tenaga pariwisata, yang memiliki wawasan dan pengetahuan tinggi di daerahnya. Selain menghasilkan SDM yang berkualitas, juga sebagai untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung.
    Sementara, Kepala Dinas Pariwisata, Budiharto, mengatakan ke- 40 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, sebanyak dua orang dari setiap kabupaten/kota.  Setiap mahasiswa akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp5 Juta/Tahun. “Mungkin perwakilan dua orang dari masing-masing Kabupaten/Kota dan 10 orang dari Provinsi. Beasiswa kita rencanakan sampai dengan mereka selesai selama tiga tahun, beasiswa itu juga akan disalurkan pada angkatan selanjutnya,” katanya.
    Selain dukungan beasiswa, ke depannya Pemprov Lampung merencanakan akan membantu membangun fasilitas untuk menunjang sarana dan prasarana belajar D3 Perjalanan Pariwisata seperti Laboratorium dan juga Bus.
    “Kita tidak saja akan membantu dalam bentuk beasiswa, mungkin kedepannya kita akan membantu seperti laboratorium, mungkin juga bus,” ujarnya. (Humas Prov)
  • Pemprov Lampung dan KEIN Bahas Keunggulan Kopi Robusta dan Ubi Kayu Hadapi Tantangan Industri Pertanian

    Pemprov Lampung dan KEIN Bahas Keunggulan Kopi Robusta dan Ubi Kayu Hadapi Tantangan Industri Pertanian

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia menggali keunggulan kopi robusta dan ubi kayu untuk menghadapi tantangan pengembangan industri pertanian ke depan. Hal tersebut dilakukan dalam rapat antara Pemprov dan Pokja Pangan KEIN di Ruang Rapat Kantor Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (18/5/2018).
    Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menyampaikan pengembangan industri pertanian di Provinsi Lampung sangat penting karena pertumbuhan ekonomi Lampung selama 3 tahun terakhir selalu di atas rata rata ekonomi nasional. Bukan hanya itu, rencananya Provinsi Lampung kembali akan dijadikan sebagai daerah lumbung udang nasional.
    “Melihat banyaknya potensi yang dimiliki tersebut KEIN datang ke Lampung untuk menggali keunggulan komoditas yang ada di Provinsi Lampung yaitu kopi robusta dan Ubi kayu, di mana Lampung merupakan penghasil ubi kayu terbesar Indonesia. Dua komoditi ini merupakan “contributor dominan” terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung,” kata Taufik.
    Sementara itu, Ketua Pokja Pangan KEIN Benni Pasaribu mengatakan terdapat 4 sektor yang diprioritaskan oleh KEIN yaitu Industrialisasi Argo Pertanian, Industrialisasi Maritim, Industrialisasi Pariwisata dan Industrialisasi Ekonomi Kreatif. Untuk itu, langkah strategis pembangunan harus diubah sebagai upaya untuk meningkatkan Strategi Pembangunan Ekonomi secara Nasional. “Pajale (padi, jagung, dan kedele) itu penting bagi pangan Indonesia, tetapi tidak semua daerah punya produk unggulan pajale. Daerah daerah seperti ini nantinya perlu untuk dikembangkan,” ujar Benni.
    Benni Menambahkan bahwa petani Lampung patut berbangga karena produk-produk lokal hasil pertanian Lampung memiliki kualitas dunia yang unggul dalam persaingan dunia. Produk tersebut yaitu Lada, kopi robusta dan singkong.
    “Petani kita SDM nya sudah cukup professional karena itu gennya memang sudah dari anak petani tinggal sekarang masalah produtifitas dan pengelolahan industrialisasinya perlu di tingkatkan. Ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terutama pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi karena itu merupakan produk unggulan mereka, seperti contohnya kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat dimana memiliki Kopi Robusta yang  menjadi unggulan daerah, karena kontribusi terhadap PDRB daerahnya tinggi, sehingga apabila income petaninya meningkat PDB Indonesia,” ujarnya. (Humas Prov)
  • Polda Lampung Periksa Dosen FKIP Unila Yang Diduga Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan

    Polda Lampung Periksa Dosen FKIP Unila Yang Diduga Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan

    Bandarlampung (SL) – Polda Lampung memeriksa CE, dosen FKIP Unila yang dilaporkan telah melecehan mahasiswi bimbingannya, Jumat (18/5/2018), pukul 16.00 WIB. Pemeriksaan pertama ini, CE berstatus saksi.

    Dosen bimbingan kedua bergelar doktor tersebut didampingi konsultan hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Lampung sebagai saksi pihak terlapor.

    Penyidik Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renata) telah memanggil enam saksi lainnya. Mereka adalah office boy, kepala jurusan, kepala prodi, dosen pembahas pelapor, rekan pelapor, dan dekan FKIP Unila.

    Keterangan para saksi itu akan dicocokkan dengan pelapor, kata Penyidik Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renata) Ditreskrimum Polda Lampung memanggil CE. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) itu diperiksa lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswi berinisial DCL, kata Kasubdit IV Renakta Ajun Komisaris Besar I Ketut Seregi kepada media.

    Pelapor, DCL, mengadukan CE telah melecehkannya saat konsultasi bimbingan skripsi di ruang dosen tersebut ke Polda Lampung, Selasa (24/4/2018).

    CE telah membantah apa yang dituduhkan DCL ke beberapa media. Dia mengaku tidak takut adanya laporan tersebut. CE mengaku selalu ada orang lain dalam ruangan ketika melakukan bimbingan kepada mahasiswinya. (red)

  • Geliat Organisasi, Bravo 5 Lampung Gelar Baksos Hingga Jelang Lebaran

    Geliat Organisasi, Bravo 5 Lampung Gelar Baksos Hingga Jelang Lebaran

    Bandarlampung (SL) – Meringankan beban kaum dhuafa, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Pengurus Harian (BPH) Bravo 5 Lampung dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten/kota se-Lampung menggelar bakt sosial (baksos) pembagian takjil, makanan berbuka, dan akan menggelar sahur on the road.

    “Program ini akan kami mulai pada 22 Mei 2018 sampai H-5 Idulfitri 1439 Hijriah. Kegiatan ini bertajuk Bravo 5 Ramadan Peduli dan Berbagi,” kata Sekretaris Umum Bravo 5 Lampung Endi Hasibuan, mendampingi Ketua Umum Dr. Andi Desfiandi, Sabtu (19/5/2018).
    Menurut Endi, kegiatan yang dilakukan Tim Bravo 5 Lampung dengan mengumpulkan dan mendistribusikan makanan berbuka dan sahur dari semua pengurus. Baik BPH Provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung.

    “Bukan hanya paket makanan sahur dan buka puasa, tapi juga paket sembako, pakaian bekas, buku, dan alat tulis, uang tunai infak dan sadaqah. Kami juga akan memberikan paket Lebaran, serta bantuan lain-lainnya, melihat kondisi di lapangan,” kata Endi.

    Dia juga menjelaskan, sejak hari pertama Ramadan, pihaknya sudah mengumpulkan sedikitnya 520 paket nasi kotak berbuka puasa, 100 paket pakaian plus uang tunai dan 150 paket sembako plus uang tunai untuk THR.

    “Semua bantuan dikoordinir Tim Kesekretariatan Bravo 5 Lampung di Gedung Darmapala, Kedaton, Bandar Lampung. Dan diharapkan bantuan “Peduli dan Berbagi Ramadan” akan terus bertambah dari para pengurus lainnya.”

    Sedangkan Ketua Umum DPD Bravo 5 Lampung Andi Desfiandi berharap kegiatan ini dapat mendekatkan figur organisasi Tim Bravo 5 Lampung sebagai Tim Pemenangan Jokowi 2 Periode 2019-2024 ke seluruh lapisan masyarakat Sang Bumi Ruwa Jurai tercinta. “Kami ingin berbuat lebih untuk masyarakat. Dan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan, semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT,” kata mantan Rektor IIB Darmajaya itu. (red)

  • Tak Terima Disebut Lakukan “Black Campaign” Kasus Selebaran Ridho-Shinta, Acong Somasi Beberapa Media

    Tak Terima Disebut Lakukan “Black Campaign” Kasus Selebaran Ridho-Shinta, Acong Somasi Beberapa Media

    Bandarlampung (SL) – Ketua Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL), Joni Fadli (Acong) menyiapkan somasi pada beberapa media massa yang menyebutkan dirinya telah melakukan black campaign dalam selebaran yang berisikan skandal cagub petahana Ridho Ficardo dan Sinta Melyati.

    “Media-media tersebut telah melakukan fitnah. Karena selebaran itu berisi fakta, jadi bukan black campaign (kampanye hitam). Selebaran itu bukan berisi hoax atau fitnah. Jadi selebaran itu adalah negative campaign (kampanye negatif) yang berisi fakta perselingkuhan Ridho Ficardo dan Sinta Melyati,” ujarnya di Bandar Lampung, Jumat (18/5).

    Untuk itu Acong meminta semua media yang telah menyatakan dirinya melakukan black campaign, harus meluruskan pemberitaan dan meminta maaf, sebelumnya dirinya mengambil langkah hukum. “Kami kasih waktu 2 x 24 jam untuk meluruskan dan meminta maaf dalam pemberitaan mereka, sebelum kami melakukan langkah hukum,” tegasnya.

    Berusaha Ditutupi

    Sebelumnya, upaya berbagai pemberitaan untuk memojokkan Isnan Subkhi dan Acong dengan mengatakan telah melakukan Black Campaign dijawab langsung oleh Joni Fadli yang dikenal dengan panggilan Acong. “Pake otak! Black campaign adalah kampanye hitam tanpa fakta berbau fitnah. Perselingkuhan petahana cagub Lampung Ridho Ficardo dengan Sinta Melyati adalah fakta bukan fitnah! Ini namanya negative campaign yaitu membuka fakta-fakta gelap yang selama ini berusaha ditutupi oleh Ridho,” ujarnya ketika ditemui di Bandar Lampung, Selasa (8/5) malam.

    Acong menegaskan bahwa, rakyat Lampung tidak pernah lupa terhadap kasus perselingkuhan yang berujung kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ridho pada Sinta Melyati. Kami hanya mengingatkan kejahatan yang berusaha ditutupi oleh petahana,” tegas Acong.
    Kasus ini menurutnya sudah pernah terungkap diberbagai media massa lokal maupun nasional namun sampai sekarang terus dibungkam oleh petahana Ridho Ficardo.

    “Sinta lewat pengacaranya sudah pernah mengadu sampai ke Komisi III, DPR-RI. Rakyat Lampung resah dengan kasus ini. Kami yang mengantarkannya ke DPR. Ridho dipanggil tapi gak berani datang ke DPR-RI sampai sekarang. Semua ada di media massa,” jelas acong.

    Sementara itu Isnan Subkhi juga menjelaskan bahwa tidak benar dirinya menyebarkan selebaran yang berisi perselingkuhan Ridho-Sinta tersebut di saat kampanye Arinal- Nunik di Lampung Timur seperti yang diberitakan oleh media-media massa pembela Ridho Ficardo. “Kami tidak tahu ada kampanye Arinal- Nunik. Kami menyebarkannya pada masyarakat di dalam Pasar Sumber Sari, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Jam 10 pagi. Lokasi itu 400 meter jauhnya dari area kampanye Arinal-Nunik pada siang hari, setelah kami ditangkap,” tegas mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)- Provinsi Lampung ini.

    Menurutnya, kalau bukan mahasiswa, siapa lagi yang berani bertanggun jawab terhadap kerusakan moral gubernur seperti saat ini. “Tugas mahasiswa adalah menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi memilih pemimpin yang tidak bermoral dan pelaku kejahatan kekerasan seksual. Karena dana Pilkada Lampung 2018 ini adalah milik rakyat, bukan untuk memilih gubernur amoral,” tegasnya.
    Jangan Menghakimi

    Secara terpisah, Adi Putra Jaya Ketua Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 mengatakan seharusnya pemberitaan yang massif jangan dulu menghakimi bahwa itu adalah black campaign, bisa jadi itu termasuk kedalam golongan negatif campaign.

    Adi menjelaskan perbedaan antara negative campaign dan black campaign sangat jauh sekali. Black campaign adalah cara kampanye untuk menjatuhkan lawan politik baik perseorangan atau partai politik dengan menyebar kekurangan dan kelemahan lawan yang kontennya berisi hal yang bersifat fitnah, dan tidak ada bukti. Sedangkan negative campaign adalah cara kampanye untuk menjatuhkan lawan politik baik perseorangan atau partai politik yang sifatnya berdasarkan fakta-fakta dan didukung dengan bukti yang jelas.

    “Saya kenal dengan bang Isnan, dia orang yang cerdas, tegas, dan berani dan saya tau dia bukan orang ceroboh yang mau melakukan hal-hal yang akan membahayakan karier politiknya dengan melakukan fitnah, saya yakin dia berani seperti itu karena dia merasa bahwa dia mengetahui hal tersebut adalah fakta dan bukan fitnah semata”, ujarnya.

    Adi Putra Jaya mengatakan peran media sangat penting. Media massa atau Pers sebagai salah satu pilar demokrasi seharusnya juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tidak menunjukkan keberpihakan yang berlebihan sehingga dapat memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat. (red)