Sinarlampung

Kategori: Bandarlampung

  • Meski Masuk Bulan Puasa, ASN di Lingkungan Pemprov Diminta Pertahankan Kinerja

    Meski Masuk Bulan Puasa, ASN di Lingkungan Pemprov Diminta Pertahankan Kinerja

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno yang diwakili Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat meminta jajaran Aparayur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat, terutama menjelang Bulan Suci Ramadhan 1439 H/2018 yang tinggal hitungan hari. Hal tersebut disampaikan Taufik Hidayat saat menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Mingguan di Lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/5/2018).
    “Atas nama pribadi dan jajaran Pemprov Lampung, saya mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa 1439 H Tahun 2018. Walaupun kita nantinya sedang berpuasa, tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tetaplah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Taufik.
    Taufik mengatakan sesuai jam kerja yang diatur dalam Surat Edaran tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai ASN selama Bulan Ramadhan 1439 H/2018, yaitu senin-kamis masuk pukul 08.00  15.00 wib dengan istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. Adapun untuk hari Jum’at, pukul 08.00-15.30 WIB dan istirahat pukul 11.30-12.30. “Selama Bulan Ramadhan nanti, Apel harian, Upacara mingguan dan bulanan serta senam ditiadakan,” katanya.
    Kepada seluruh ASN Pemprov Lampung yang menunaikan ibadah puasa Ramadhan, Taufik menyampaikan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadhan tahun ini. Juga dapat mengerjakan ibadah wajib dan sunah dengan khusyu’ secara optimal. “Perbanyaklah amal, sedekah, infaq dan zakat yang semata-mata mengharapkan berkah, rahmat dan maghfiroh dari Allah SWT. Insya Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan hidup, dunia maupun akhirat,” pungkasnya. (Humas Prov)
  • Pjs. Gubenur Didik Nilai  Implementasi PKH Turunkan Kemiskinan di Lampung

    Pjs. Gubenur Didik Nilai  Implementasi PKH Turunkan Kemiskinan di Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin di Lampung tahun 2018 salah satunya disebabkan implementasi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan sejak sejak 2011  2018. Hal tersebut diungkapkan Didik saat mendampingi Menteri Sosial RI Idrus Marham melakukan penyerahan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Graha Bhakti Pramuka Kwarda Lampung, Senin (14/5/2018).
    Menurut Didik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,65% dari angka 13,69% pada tahun 2017 menjadi 13.04% pada tahun 2018. “Penurunan angka kemiskinan tersebut salah satunya merupakan dampak dari implementasi bansos PKH di Provinsi Lampung sejak 2011  2018 dan bansos pangan dengan mekanisme Rastra atau BPNT,” katanya.
    Didik mengatakan PKH Provinsi Lampung telah diimplementasikan di 15 Kabupaten/Kota, 227 Kecamatan, 2.923 Desa. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH berjumlah 2.045 orang, terdiri dari 2 Koordinator Wilayah, 1.902 Pendamping Sosial, 18 Koordinator PKH Kabupaten, 13 Supervisor, dan 114 Administrator Pangkalan Data. “Total bansos PKH yang telah disalurkan sejak tahun 2011 sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 mencapai Rp.1.600.940.000.000. Dengan jumlah penerima PKH pada tahap 1 tahun 2018 berjumlah 473.880 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.
    Ia menyampaikan bahwa selain bansos PKH, juga terdapat program BPNT. Pada tahun 2018 telah diimplementasikan di 2 lokasi yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dengan total penerima 55.797 KPM dengan rincian 49.711 KPM Kota Bandar Lampung dan 6.086 KPM Kota Metro, atau setara dengan Rp.73.652.040.000 selama satu tahun. “Sedangkan 13 Kabupaten lainnya masih disalurkan dalam bentuk bansos Beras Sejahtera (Rastra) dengan total penerima 547.606 KPM se-Provinsi Lampung atau setara dengan Rp. 722.839.920.000 selama satu tahun. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 penyaluran Rastra mencapai 89,70%,” katanya.
    Didik menyebutkan pada tahun 2018 ini telah pula diimplementasikan program Elektronik Warung Gotong-Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) PKH di 2 Kota yaitu Bandar Lampung sebanyak 55 unit dan di Kota Metro sebanyak 9 unit. “Untuk 9 unit e-Warong Kota Metro tersebut telah didukung oleh aplikasi kasir (E-Barcode) tambahan melalui dukungan APBD Kota Metro sebagai upaya inovasi dalam meningkatkan pelayanan e-Warong kepada KPM PKH dan BPNT,” ujarnya.
    Adanya implementasi PKH Provinsi Lampung itu, lanjut Didik, telah mengukir berbagai prestasi membanggakan. Di antara yang paling menonjol dan mendapat apresiasi Kemensos RI adalah program inovasi Pembinaan Siswa Bidik Misi dan Siswa PKH Berprestasi. “Di tahun 2017 terdapat 28 siswa PKH yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta mendapatkan program Bidik Misi, saat ini anak PKH tersebut sedang mengikuti proses perkuliahan dikampus masing-masing,” ujarnya.
    Lalu, pada tahun 2018 ini sebanyak 189 siswa PKH kelas XII yang telah berhasil mendaftar di Perguruan Tinggi dan sedang mengikuti seleksi bidik misi 2018. “Sampai dengan hari ini ada 35 siswa PKH telah dinyatakan lulus dan masuk di Perguruan Tinggi,” katanya.
    Selanjutnya untuk siswa PKH berprestasi Provinsi Lampung berjumlah 549 siswa yang terdiri dari berbagai cabang prestasi. “Ini menunjukan bahwa anak-anak KPM PKH memiliki prestasi yang tak kalah membanggakan. Harapan kami dengan pendidikan yang baik maka akan dapat memotong mata-rantai kemiskinan,” ucapnya.
    Didik menuturkan dari sisi dukungan sharing APBD Kabupaten/Kota pada 15 Kabupaten/Kota untuk mendukung implementasi PKH pada tahun 2017 dengan total Rp. 8.911.378.000. Dan untuk dana sharing, Pemprov Lampung pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.705.350.000. Antara lain digunakan untuk pemberian insentif tambahan bagi SDM PKH serta operasional kendaraan roda dua kepada 15 Koordinator PKH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
    “Untuk dapat dimaklumi bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan PKH khususnya untuk aksesbilitas menuju sekolah dan layanan kesehatan bagi masyarakat, sejak tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan kolaborasi antara Tagana, Pramuka Peduli, dan Vertical Resque Indonesia (VRI) dalam program pembuatan Jembatan Gantung Darurat. Sampai dengan bulan April 2018 telah terbangun 8 jembatan gantung,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Sosial RI Idrus Marham mengatakan penyaluran bansos PKH harus tepat sasaran. Dia mengimbau bantuan tersebut terutama diperhatikan kepada pendidikan dan gizi anak.
    Menurut Mensos, jumlah dana PKH yang diterima satu KPM saat ini sebesar Rp 1.890.000, pada tahun 2019 direncanakan akan dinaikan. “Ini sudah masuk dipagu indikatif, sudah kita masukkan disitu dan tentunya nanti perubahannya adalah yang pertama sistemnya yang akan kita ubah. Tetapi setiap keluarga tidak sama, dimana yang tadinya sama rata, sekarang tidak. Ini disesuaikan pada beban keluarganya,” ujarnya.
    Dikatakan Idrus, pengusulan ini untuk nominal terkecil sebesar Rp2 juta dan yang terbesar yakni Rp3,5 Juta. “Untuk yang terkecil, misal katakanlah Rp2 Juta dan kemungkinan yang terbesar yakni Rp3 Juta sampai Rp.3,5 Juta. Kita akan melihat beban yang ditanggung oleh setiap keluarga,” katanya.
    Pada rekapitulasi bansos Provinsi Lampung tahun 2018, untuk jenis bantuan PKH, jumlah KPM yakni sebanyak 444.900 keluarga dan penerima bantuan pangan beras sejahtera sebanyak 603.403 keluarga. Total keseluruhan bantuan sebesar Rp.1,6 tirliun. Pada acara tersebut, selain penyerahan bansos non tunai PKH dan BPNT, dilakukan pula penyerahan CSR bantuan Pembangunan Ruang Poli Kebidanan RS AKA Medika Sribhawono Lampung di bawah Yayasan Mandiri Amal Insani Foundation sebesar Rp.95,33 Juta.
    Lalu, Penyerahan apresiasi bagi KPM Sejahtera Mandiri yang sudah mengalami peningkatan ekonomi berupa bingkisan dan piagam penghargaan. Selanjutnya, penyerahan apresiasi bagi anak berprestasi dari keluarga PKH berupa bingkisan. Selain bingkisan. Anak-anak berprestasi itu juga akan menerima tabungan bea siswa masing-masing sebesar Rp.350.000 persembahan dari Bank BRI. (Humas Prov)
  • Tiga Mentri Kabinet Indonesia Kerja Sambangi Kampus UBL

    Tiga Mentri Kabinet Indonesia Kerja Sambangi Kampus UBL

    Bandarlampung (SL) – Tiga Menteri Kabinet Indonesia Kerja hadir di Kampus Universitas Bandarlampung (UBL), Senin (14/5/2018). Kedatangan para menteri dalam rangka Dialog Nasional Indonesia Maju. Acara yang dilakdanakan para akademisi dinilai luar biasa, karena tiga menteri hadir dalam acara yang sama.

    Ketiga Menteri itu yakni Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Prof H. Mohamad Nasir, Mnteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dan Menteri Sosial RI, H. Idrus Marham. “Kedatangan Menteri untuk melakukan Dialog Nasional. Dan akan menjadi sebuah wahana bagi kita semua yang hadir untuk memberikan gambaran sejauh mana pendidikan berkualitas dan merata yang terjadi di Lampung,” kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) wilayah II-B Lampung, Firmansyah, Senin (14/5/2018).

    Dalam Dialog Nasional ini, kata Firman, Provinsi Lampung memiliki bentang geografis yang unik seperti Laut, gunung, bukit dan lembah yang terbagi dalam 15 Kabupaten/kota. “Semoga dengan adanya dialog ini maka akan ada solusi-solusi strategis dan teknis yang dapat disegerakan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Lampung,” jelasnya. (red)

  • Direktur Rakata Institute “Berdalih” Cuma Punya 7 Contak Media di Lampung

    Direktur Rakata Institute “Berdalih” Cuma Punya 7 Contak Media di Lampung

    Bandarlampung (SL) – Beberapa waktu lalu, lembaga survei Rakata Institute sempat berpolemik dengan sejumlah media di Provinsi Lampung. Polemik tersebut dipicu sikap Rakata Institute yang hanya mengundang tujuh media untuk mengikuti konfrensi pers terkait publikasi hasil hasil survei Pilgub Lampung.

    Anehnya, setelah sidang putusan Dewan Etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung yang menyatakan Rakata Institute tidak kredibel, lembaga survei itu justru mengundang seluruh media dalam konfrensi pers di Els Coffe Lampung Walk, Senin (14/5).

    Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto mengakui pada rilis hasil survei beberapa waktu lalu hanya mengundang tujuh media. Dia beralasan, diundangnya tujuh media tersebut karena, Eko hanya memiliki nomor telepon dari tujuh media saja. “Saya mencari media yang ada di dalam kontak saja saja. Tapi secara aturan Dewan Pers tidak bermasalah,” terang Eko.

    Namun begitu, dia menceritakan, awal mula mengapa  hanya mengundang tujuh media saja. Menurut dia, salah satu penyebabnya  karena kecewa dengan pemberitaan  salah satu media yang menyangkut kehidupan pribadinya.

    Sementara, media yang memberitakan itu adalah yang mengkoordinir media lainnya, untuk hadir dalam setiap rilis hasil survei Rakata Institute. “Jadi waktu rilis hasil survei Pilbup Tanggamus di bulan Februari. Beberapa hari setelahnya, ada salah satu media yang memberitakan privasi saya. Saya pun merasa tersinggung, makanya rilis berikutnya saya mencari media yang ada di kontak hp saja,” bebernya.

    Dia melanjutkan,  tsetelah rilis survei yang mengundang tujuh media, banyak pemberitaan di media yang salah  mengartikan hasil survei sebelumnya.

    Karena itu, Rakata Institute pun mengundang seluruh media di Lampung untuk hadir dalam jumpa pers kali ini. “Kasus ini jadi membesar karena banyak media, yang mayoritas dilakukan media yang tidak diundang. Sebenarnya, media yang hadir waktu itu memahami kata per kata yang saya jelaskan. Makanya, hari ini kita undang media yang belum sempat diundang. Tapi sejujurnya, Rakata tidak pernah membatasi,” tutupnya. (rls)

  • Rakata Institute Tanggapi Dingin Keputusan Dewan Etik KPU

    Rakata Institute Tanggapi Dingin Keputusan Dewan Etik KPU

    Bandarlampung (SL) – Lembaga survei Rakata Institute menanggapi dingin adanya keputusan Dewan Etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Ini terkait keputusan Dewan Etik yang menilai lembaga survei Rakata Institute tidak kredibel hingga dilarang melakukan kegiatan survei dalam pemilihan gubernur (pilgub) dan wakil gubernur lampung 2018 yang untuk dipublikasikan.

    “Rakata menyikapi putusan Dewan Etik KPU Lampung secara biasa saja dan menikmati ‘permainan’ ini. Rakata sejak awal menolak pembentukan Dewan Etik yang prematur dan tergesa-gesa. Ini mengindikasikan KPU Lampung tak memahami aturan yang ada,” ujar Dr. Eko Kuwanto. Direktur Eksekutif Rakata Institute.

    Ditegaskan Eko, Rakata kini sedang ‘banding’ ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. “Selain itu, kami akan silaturahmi bersama asosiasi ke KPU Pusat untuk menanyakan putusan ini,” pungkasnya.

    Seperti diketahui Dewan Etik KPU Lampung memutuskan lembaga survei Rakata Institute tidak kredibel, dan melarang melakukan kegiatan survei di pilgub lampung 2018. Hal ini disebutkan di sidang Dewan Etik Lembaga Surveyi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Aula KPU Lampung, Senin (14/5/2018).

    Ketua KPU Lampung sekaligus Ketua Dewan Etik, Nanang Trenggono menjelaskan hal tersebut berdasarkan kajian dari pihak dewan etik yang tertuang dalam surat keputusan dewan etik lembaga survei rakata institut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun 2018 nomor: 04/Kpts-DewanEtik/V/2018. “Dewan etik memutuskan lembaga survei rakata institute tidak kredibel,” kata Nanang Trenggono usai sidang dewan etik.

    Ada 4 point yang diputuskan dewan etik sesuai pertimbangan dan kesimpulan yakni:

    Hasil rangkaian pelaksanaan survei rakata dari priode survei tanggal 1-5 Agustus 2017, 30 November – 4 Desember 2017, 2 – 7 April 2018 dinyatakan tidak kredibel dan terbukti melakukan pelanggaran etika pelaksana survei baik secara administrasi maupun subtantif.

    Memberikan peringatan kepada yang bersangkutan wajib memenuhi dan menaati PKPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.Melarang lembaga survei rakata institute untuk melakukan kegiatan survei dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun 2018 yang dipublikasikan.Pelaksanaan putusan Dewan Etik Lembaga Survei Rakata Institute dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung yang diatur pada pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

    Sidang yang dimulai pukul 11.00 – 12.00 WIB dipimpin Ketua Dewan Etik sekaligus Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono dan anggota dewan etik Wan Abbas Zakaria, Mustofa Usman, Robi Cahyadi K. dan  HS Tisnanta. Hadir juga Koordinator Presidium Jaringan Pemuda Republik Indonesia (JAPRI) Hermawan. (red/net)

  • Mensos: Pendamping PKH Ikut Tim Sukses Langsung Pecat

    Mensos: Pendamping PKH Ikut Tim Sukses Langsung Pecat

    Bandarlampung (SL) – Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 di Provinsi Lampung, jika ikut tim sukses langsung dipecat. “Jika terbukti ikut tim sukses maka akan kita ambil langkah tegas dengan langsung melakukan pemecatan,” ucapnya, di Bandar Lampung, Senin (14/5).

    Seluruh pengurus PKH telah menandatangani fakta integritas, yang isinya tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah atau tim sukses salah satu calon. Terlebih, bahwa SK pendamping PKH dari Kementerian Sosial bukan Pemerintah Provinsi Lampung dan jika pun ada akan dievaluasi dengan tindakan tegas dilakukan pemecatan.

    Pendamping PKH harus bersikap netral tidak boleh ikut dalam pusaran politik pilkada, sebab tugasnya ada mendamping masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. “Akan ada evaluasi untuk pendamping tersebut dengan tindakan tegas dilakukan pemecatan,” ujarnya. Dari informasi yang dihimpun, sejumlalah oknum pendamping PKH diduga menjadi tim sukses khusunsya incombunt.

  • Rakata Institute Diduga Lembaga Survei “Abal Abal”

    Rakata Institute Diduga Lembaga Survei “Abal Abal”

    Bandarlampung (SL) – Lembaga Survei Rakata Institute diduga menjadi lembaga ‘abal abal’. Dewan Etik Lembaga Survei menyatakan Rakata Institute adalah lembag tidak kredibel. Selain itu selama sidang dewa etik, Rakata Istitute tidak pernah menghadiri sidang di Kantor KPU, termasuk sidang putusan Dewan Etik Lembaga Survey hari ini, Senin (14-5).

    “Terlapor tidak pernah hadir setiap ingin dikonfirmasi terkait fakta-fakta dilapangan seperti metodologi dan sumber dana. Maka diputuskan oleh dewan etik bahwa lembaga survey Rakata Institute tidak kredibel,” kata salah satu Dean Etik Lembaga Survey, Robi Cahyadi membacakan putusan. Sidang putusan ini dihadiri oleh pelapor, Japri Lampung Hermawan, dan Dimulai sekitar pukul 11.00 Wib an.

    Mendengar putusan itu, sontak ramai tepuk tangan kerumunan wartawan yang juga melapokan Rakata Istitute ke Polda Lampung. “Pantas saja tidak kredibel, artinya abal abal dong,” kata sa;ah seorang pengunjung sidang berbisik.

    Kasus dugaan pelanggaran etik lembaga survei ke KPU Lampung atas nama pelapor JAPRI (Jaringan Aspirasi Pemuda Republik Indonesia) yang melaporkan Rakata Institute atas hasil survey yang dilakukan karena dianggap sebagai bentuk penggiringan opini dan menguntungkan salah satu calon. “Ini sebuah pembelajaran bagi masyarkaat Lampung bagi lembaga survey dan bisa mentaat keputusan yang berlaku agar kemudian bisa mendapatkan pemimpin yang benar-bener pilihan rakyat,” kata Hermawan.

    Sebelumnya Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto mangkir dalam sidang dewan etik lembaga survey Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ironisnya Eko malah melawan dewan etik dengan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu (DKPP).

    Alhasil, sidang dewan etik yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono didampingi Anggota Dewan Etik Wan Abbas Zakaria, Mustofa Usman, dan Robi Cahyadi K, batal terlaksana. sidang pun diundur, 8 Mei 2018 mendatang. “Sidang dewan etik ini tindak lanjut dari laporan masyarakat. Terlapor tidak hadir maka sidang ditunda sampai sidang berikutnya,” kata Nanang, kantor KPU Provinsi Lampung, Rabu (2/5/2018).

    Nanang menjelaskan, ketidak hadiran yang bersangkutan sebagai terlapor dalam sidag kode etik itu, karena Eko melapor balik KPU ke DKPP. Bedasarkan surat yang dikirimkan terlapor ke sekertariat KPU. “Sesuai dengan nomor surat nomor 17/SP/LI-LPG/V/2018 satu lembar, terkait tidak bisa hadir dalam sidang dewan etik hari ini. Dia juga menyertakan form pengaduan DKPP terkait pengaduan terhadap pelangaran kode etik penyelengara pemilu,” tutur Nanang.

    Sementara itu, Hermawan kordinator presidium Japri sebagai pelapor Rakata Institute di Dewan Etik sangat menyayangkan ketidak hadiran Eko Kuswanto dalam persidangan . Ia menilai, ketidak hadiran dosen UIN Raden Intan Bandar Lampung ini mengindikasikan bahwa pihak rakata tidak mau terselengaranya Pilgub Lampung yang berjalan damai.  “Kalau memang merasa tidak bersalah, seharusnya hadir dong dalam persidangan dewan etik ini. Bukan malah melaporkan balik KPU ke DKPP, ini kan indikasi bahwa terlapor ingin memperpanjang masalah,” katanya.

    Dia berharap agar terlapor, Eko Kuswanto dapat hadir dalam persidangan selanjutnya. Sehingga dewan etik bisa mengambil keputusan. Sebab kita ingin Pilkada Lampung ini berjalan damai, kondisif dan tidak gaduh“Jadi . kedepannya, kita ingin pilkada ini berjalan dengan damai, sebagai mana nawacita yang penyelengara pemilu. Pilgub damai dapat terwujud. ” katanya. (nt/rel/Jun)

  • Jelang Ramadhan, Polisi Razia Tempat Hiburan Malam, Ini Hasilnya

    Jelang Ramadhan, Polisi Razia Tempat Hiburan Malam, Ini Hasilnya

    Bandarlampung (SL) – Untuk menciptakan kondisi Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) jelang Ramadhan yang tinggal menghitung hari dan juga Pilkada 2018, Polresta Bandar Lampung menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam (karaoke, diskotik dan cafe) di Bandar Lampung, Sabtu (12/5/2018) malam hingga Minggu (13/5/2018) dinihari.

    Selain membuat para pengunjung tempat hiburan panik, polisi juga menyita minuman keras (miras) yang belum ada izin dari salah satu karaoke di wilayah Sukaraja, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung.

    Kabag Ops Polresta Bandar Lampung, Kompol Sarpani, mengatakan, pihaknya menerjunkan sejumlah personil dari Satnarkoba, Satreskrim, Intelkam dan Shabara, untuk melakukan penyisiran terhadap sejumlah tempat hiburan malam di Bandar Lampung. “Kita tetap konsen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Pilkada, dengan melakukan razia di tempat hiburan malam,” kata Sarpani saat dikonfirmasi, Minggu (13/5/2018).

    Dari hasil giat razia tersebut, kata mantan Kapolsek Telukbetung Selatan ini, tiga orang diamankan lantaran saat tes urine di lokasi tempat hiburan malam, dinyatakan positif mengandung narkoba. “Kita juga menyita minuman jenis bir Guinness sebanyak 30 botol dari salah satu tempat karaoke. Karena belum ada izin, makanya kita sita. Untuk tiga orang itu masih diperiksa di Satnarkoba,” ujarnya.

    Pantauan Kupas Tuntas di lapangan, razia tempat hiburan malam tersebut dibagi menjadi dua tim dengan menyisir ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Sukaraja, Telukbetung Selatan.

    Pengunjung  tempat hiburan malam yang tengah asik karaoke dan berjoget di diskotik, panik saat didatangi Polisi. Selain memeriksa identitas dan barang bawaan pengunjung dan perempuan penghibur, polisi juga melakukan tes urine dilokasi. “Waduh, ada razia,” kata salah satu pengunjung diskotik yang kaget dengan kedatangan polisi yang melakukan razia.

    Sementara itu, di salah satu room karaoke sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan tiga orang pengunjung pria. Dimana, ketiga pengunjung pria tersebut sempat menanyakan surat perintah tugas kepada polisi yang hendak melakukan razia.

    Polisi pun akhirnya memperlihatkan surat perintah tugas tersebut, dan pengunjung tersebut akhirnya diperiksa. Setelah dilakukan tes urine (negatif) dan memeriksa identitas serta barang bawaan, tidak ditemukan hal yang mencurigakan, polisi pun mempersilahkan kembali pengunjung tersebut untuk berkaraoke. (red)

  • Komandan Yon 7 Marinir Lepas Kegiatan Colour Run 5K

    Komandan Yon 7 Marinir Lepas Kegiatan Colour Run 5K

    Bandarlampung (SL) – Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Batalyon Infanteri-7 Marinir gelar Calour Run 5 K dan jalan sehat di Lapangan Saburai 043 Gatam Bandarlampung, Minggu  (13/5/2018).

    Komandan Batalyon Infanteri -7 Marinir Mayor Mar Kanang Budi Raharjo M.Tr Hanla secara resmi melepas Kegiatan Colour Run 5 K dan jalan sehat yang diikuti kurang lebih 5000 peserta dari berbagai  lapisan Masyarakat di penjuru kota  Bandar Lampung dan instansi TNI- Polri serta Instansi pemerintahan lainya.

    Kegiatan Colour Run 5 K dan jalan sehat diawali dengan senam aerobik, diikuti Wadan Brigif-3 Marinir Letkol Mar Sulistyo, Perwira Staf Brigif- 3 Mar, pejabat Forkopimda Lampung , komunitas Pajero Owners Lampung  serta Masyarakat Lampung yang tumpah ruah, semua terlihat bersemangat untuk senantiasa menjaga kesehatan.

    “kegiatan Colour Run 5 K dan jalan sehat  ini bertujuan untuk memeriahkan HUT Yonif-7 Marinir sekaligus sarana mendekatkan Marinir kepada masyarakat  Lampung  sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang baik untuk menjaga Propinsi Lampung semakin aman dan kondusif,”kata Mayor Marinir Kanang dalam sambutannya.

    Lebih lanjut dikatakan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya Colour Run 5 K dan jalan sehat, namun masih ada kegiatan lain seperti, kegiatan sosial Donor darah, Lomba Band, lomba Dancer, adu Panco, Body Contest dan lomba mewarnai untuk anak-anak TK serta dimeriahkan hiburan Band dan DJ Reny, sebelumnya juga telah dilaksanakan Tournament Sepak bola dan bola voly  di kesatuan terangnya.

    Kegiatan ini ditutup dengan pembagian hadiah Colour Run 7 K sebagai juara 1 Putra A.n. Asep Saipudin, juara 1 Putri A.n. Irene David dan pemenang hadiah utama doorprize 1 buah sepeda motor  A.n. Tukino dari Bandar Lampung. (Red)

  • Ini Klarifikasi Joni Fadli Terkait Black Campaign Yang Melibatkan Salah Satu Cagub Lampung

    Ini Klarifikasi Joni Fadli Terkait Black Campaign Yang Melibatkan Salah Satu Cagub Lampung

    Bandarlampung (SL) – Nama Joni Fadli Alias Acong santer dibicarakan diduga pemberi perintah atas selebaran kampanye hitam menggembosi elektabilitas salah satu calon gubernur Lampung, dan diamankan Panwaslu Lampung Timur dan Polres Setempat.

    Kepada awak media, Acong terlihat kebingungan, ia tak menampik kalau dirinya tahu terkait selebaran tersebut, tapi tak juga mengiyakan kalau dirinya yang memberikan perintah. “Masalah itu, (red terlibat) biar nanti saya jawab di panggilan Panwaslu Lamtim,” kata Acong kepada awak media di dawils Coffe and Resto saat didampingi kuasa hukumnya Heri Hidayat law firm, Kamis (10/5/2018).

    Acong juga mengaku sempat dua kali tidak memenuhi panggilan Panwaslu setempat, lantaran terlebih dahulu hendak berdiskusi dengan konsultan hukumnya. “Panggilan pertama selasa, suratnya ke rumah saya di metro, dan kedua rabu. Nanti ketiga saya, saya juga jelaskan itu (red selebaran) bukan kampanye hitam,” katanya.

    Sementara kuasa hukum Acong Heri Hidayat mengatakan keterlibatan Acong yang terungkap di media pun hanya sebatas dirinya mengetahui informasi ini melalui pemberitaan media. “Klien kami berjanji akan menghadiri dan kooperatif pada pemanggilan ketiga nantinya untuk pemberian keterangan,” katanya. (red)